Articles
114 Documents
<![CDATA[SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM SEKTOR PUBLIK ]]>
<![CDATA[Neni Nurhayati]]>;
<![CDATA[Arief Rahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi Vol 11 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/agregasi.v11i1.9207
<![CDATA[Abstrak Meningkatnya masalah yang kompleks dan saling bergantung pada sektor publik menyebabkankebutuhan akan kerja sama dan kolaborasi menjadi semakin mendesak. Inovasi melalui kolaborasimerupakan esensi dari konsep inovasi terbuka yang harus mencari interaksi dengan agen eksternaluntuk menciptakan ide dan meningkatkan pelayanan. Karya ini terdiri dari 25 artikel tinjauansistematis literatur untuk mensintesis dan meninjau secara kritis tentang collaborative governancepada sektor publik. Tujuan secara rinci sebagai berikut: meringkas bukti tentang fenomena dankarakteristik collaborative governance; menganalisis variabel pendukung collaborative governance;dan menganalisis bidang penerapan collaborative governance pada sektor publik. Temuan penulismenunjukkan bahwa: Pertama, beberapa tahun terakhir ini minat untuk berkolaborasi dalamkebijakan publik semakin meningkat; Menanggapi sifat yang saling berhubungan dan kompleks dariisu-isu yang sekarang dihadapi pemerintah, para akademisi dan praktisi sama-sama memusatkanperhatian pada proses tata kelola yang mengaburkan batas antara sektor publik, swasta, danmasyarakat; Kedua, banyak karakteristik collaborative governance sebagai inovasi kolaboratif yangbelum dijadikan variabel penelitian; Sebagian besar variabel yang digunakan lebih dominan ke faktoreksternal organisasi. Ketiga, collaborative governance banyak menyinggung teknologi dan masihbanyak bidang layanan publik yang belum diteliti dalam penerapannya; sebanyak 19 bidangpenerapan collaborative governance telah dianalisis dalam karya ini.]]>
<![CDATA[SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA: PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS BUDAYA LOKAL ]]>
<![CDATA[Dian Herdiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi Vol 11 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/agregasi.v11i1.5779
<![CDATA[Komitmen pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berbasis budaya lokal diwujudkan dalam kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS). Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut belum mampu menghasilkan output pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berbasis kepada nilai budaya Sunda. Atas dasar tersebut, artikel ini ditujukan untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan SPBS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan SPBS terdiri dari 2 (dua) faktor utama, yaitu: Pertama, secara substansi nilai budaya Sunda baru bisa diwujudkan secara filosofis berupa nilai-nilai kesundaan, sedangkan nilai budaya Sunda secara manajerial-operasional belum mampu dikontruksikan secara praktis baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Kedua, kebijakan SPBS yang menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam prakteknya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Atas dasar tersebut maka implementasi kebijakan SPBS kedepannya harus ditunjang dengan instrumen kebijakan yang secara rinci memuat subsansi nilai-nilai operasional budaya Sunda, serta adanya peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama menyukseskan kebijakan SPBS]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN KAPASITAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Erlan Suwarlan]]>;
<![CDATA[Agus Nurulsyam Suparman]]>;
<![CDATA[Otong Husni Taufik]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi Vol 11 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/agregasi.v11i1.7255
<![CDATA[Pemerintah Kabupaten Ciamis tengah membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam perkembangannya masih terdapat beberapa permasalahan seperti masih minimnya sumber daya manusia dan sering terjadi gangguan dalam keamanan sistem informasi Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Pembangunan Kapasitas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek Perkembangan Sumber Daya Manusia, dari sisi jumlah mengalami peningkatan, meski belum ideal, namun sumber daya yang ada masih bisa meng-handle pekerjaan yang ada dan mampu memfasilitasi satuan kerja perangkat daerah lainnya. Pada aspek Penguatan Organisasi, masih terbatasnya anggaran meski dapat melakukan efisiensi anggaran. Pada aspek Reformasi Kelembagaan, belum lengkapnya regulasi dan belum terintegrasinya data lintas sektor.]]>
<![CDATA[PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Deni Nurdiansyah]]>;
<![CDATA[Umi Narimawati]]>;
<![CDATA[M Yani Syafei]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi Vol 11 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/agregasi.v11i1.9552
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan kinerja pada instansi pemerintah pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Survey dilakukan kepada 32 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner kepada 60 orang operator inputing E-Sakip Reviu. Pengukuran variablenya dengan menggunakan skala Likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Smart PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan kinerja, selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap kualitas laporan kinerja dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan kinerja. Dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal maka kualitas laporan kinerja akan semakin baik sehingga mampu dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif, serta terhindar dari kesalahan dalam mengelola data kinerja Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.]]>
<![CDATA[Tren Penelitian Global Tentang Pendekatan Ilmu Pemerintahan: Analisis Bibliometrik ]]>
<![CDATA[Subekti, Dimas]]>;
<![CDATA[Hanif, Annisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi Vol 12 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/agregasi.v12i1.6280
<![CDATA[The study of Government Science is growing all over the world. Researchers try to describe the science of government from various perspectives, especially from the approach. Therefore, this study aims to explain the global research trends on approaches to government science from 2010 to 2020. This research is a type of qualitative research. This study took articles from the Scopus database, totaling 327 documents downloaded with type ris. This study uses bibliometric analysis to complete records of every publication related to approaches to government science. This study uses VOS viewers for publication visualization analysis in the form of co-authorship and co-occurrence analysis. The findings in this study are the first; from 2016 to 2020, the publication has increased quite significantly. Second, the United States is the country that has the highest contribution in the publication of global research on approaches to government science. Third, the University of British Columbia is the institution that most contributes to global research on approaches to government science. Fourth, the governance approach is the keyword that is often discussed and has the highest density.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Otonomi Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Bejijong Kabupaten Mojokerto ]]>
<![CDATA[Anggraeny Puspaningtyas]]>;
<![CDATA[Hasan Ismail]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/agregasi.v11i2.8383
<![CDATA[This study to analyze the village autonomy optimalization in improving the community's economy through BUMDes. Based on the policy of Law Number 6 of 2014 concerning villages, it aims to build Indonesia from the village having the motive of economic decentralization through the distribution of village authority to regulate and develop village potential, to achieve that goal the village government is given the authority to manage village economic resources through the establishment of BUMDes which is regulated in article 87 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The implementation of this policy has been implemented since 8 years ago, until 2022 the distribution of independent villages is at 8.45%. This shows that village autonomy is still not able to optimally increase village independence, one of the causes of the small percentage of independent villages, namely the inability of villages to optimize BUMDes as a tool for driving the community's economy. This research uses descriptive qualitative method. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, and literature studies. The results of the study show that the implementation of village autonomy still needs to be improved and in the management of BUMDes it still has not improved the economy of the Bejijong Village community. The recommendation of this research is to revitalize village institutions, especially the BUMDes Wijaya Bejijong Institution and improve the management of BUMDes through collaboration with various stakeholders and the community in optimizing village autonomy. keywords: BUMDes, economic improvement, village autonomy]]>
<![CDATA[Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah dalam Menurunkan Prevalensi Penyakit Hep-B pada Anak Usia 0-12 Tahun di Indonesia: Public Satisfaction of Government Services in Reducing the Prevalence of Hep-B Disease for Children 0-12 Years in Indonesia ]]>
<![CDATA[Silvia, Elsa]]>;
<![CDATA[Rizaldy, Defri]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/agregasi.v11i2.9640
<![CDATA[This research taken from a substantial and urgent need for the Indonesian especially for children under 0-12 years in Indonesia who still has limit knowledge about Hep-B prevalence. The government has work harder to give health education and awareness in reducing the prevalence of hep-B disease for children 0-12 years in Indonesia. Therefore, the purpose of this study is to see how good the communication strategy is conducted by government of Indonesia and how about the public satisfaction about its services. This study used quantitative method by using an observative, documentative and questionnaire for 220 respondents from several districts in Indonesia as the tools of collecting data. This research concluded that: (a) public services in terms of health education and awareness campaigns in reducing the prevalence of hep-B in children aged 0-12 years was good and satisfying, b) the factors that most influence in increase in the prevalence of Hep-B in children aged 0-12 years are mother-to-child transmission: can occur during pregnancy, childbirth, or breastfeeding and is a common mode of transmission in areas with high prevalence of hep-B and lack of screening, c). what the government can do as a public service in reducing the prevalence of Hep-B in children aged 0-12 years in Indonesia is health education and awareness of hep-B campaign by several ways, such as school-based education, community-based education, mass media campaign, and health worker education.]]>
<![CDATA[Diversi Restoratif Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Yogyakarta: Sebuah Analisa Demokrasi, Kepercayaan, Kewarganegaraan ]]>
<![CDATA[Ameylia Puspita Rosa Dyah Ayu Arintyas]]>;
<![CDATA[Hakimul Ikhwan]]>;
<![CDATA[Muhadjir Darwin]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/agregasi.v11i2.10998
<![CDATA[Children are a vulnerable group with the potential to face the law. Children who conflict with the law then experience multiple levels of vulnerability due to their inability to develop themselves without restrictions and stigmatization from society. Globally, children in conflict with the law have been instructed to get the opportunity for restorative justice, namely justice intended to protect the interests of children. Indonesia has also established restorative justice through a diversion policy scheme. However, to date, this diversion policy has yet to be fully implemented due to a lack of legitimacy from the community and a lack of operational resources. Therefore, researchers feel that research on this issue is essential because of its significant impact on legal reform objectives in Indonesia. This research used the perspective of democracy, trust, and citizenship to accommodate participatory values and obligations in restorative practices. Qualitative methods using critical informant interview data were used in this research. The results are that restorative justice and restorative policies can accommodate democratic practices. However, for their implementation to be more optimal, there needs to be an increase in trust and civic awareness.]]>
<![CDATA[Strategi Marketing Politik DPD Gerindra Jawa Barat Melalui Sayap Pira Pada Pemilu 2024 ]]>
<![CDATA[Widdy Yuspita Widiyaningrum]]>;
<![CDATA[Fuziah Nur Alifah]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/agregasi.v11i2.11223
<![CDATA[Gender disparity within the political sphere continues to persist. Therefore, the effective implementation of a law regarding the representation of women at a rate of 30% is necessary. The Gerindra’s woman under bow, PIRA (Perempuan Indonesia Raya), serves as a platform for women to enter the political arena and act as representatives of society. Based on this premise, the researcher conducted a study on the political marketing strategies employed by the PIRA to meet the 30% affirmative action quota in the upcoming 2024 general elections. The objective of this research is to determine the extent to which the PIRA achieves 30% female representation in politics. This study adopts a qualitative methodology with a narrative approach. The primary research subjects include party representatives, PIRA members, and PIRA representatives, selected through purposive sampling techniques. The research findings indicate that the Gerindra Party, through the PIRA, employs approaches such as online and offline media engagement, community service, and the influential presence of Prabowo as a means to garner significant support in the upcoming 2024 general elections.]]>
<![CDATA[Tradisi Bu’a Oring: Alternatif Penanganan Stunting Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Flores Timur ]]>
<![CDATA[Yosef Dionisius Lamawuran]]>;
<![CDATA[Frans Bapa Tokan]]>;
<![CDATA[Paulus A.K.L Ratumakin]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/agregasi.v11i2.11228
<![CDATA[Artikel ini membahas penanganan stunting berbasis kearifan lokal di Kabupaten Flores Timur. Tujuannya untuk mengeksplorasi dan menemukan nilai-nilai kearifan dari tradisi Bu’a Oring pada masyarakat adat Lamaholot dalam mendukung upaya penanganan stunting berkelanjutan di Kabupaten Flores Timur. Metode yang digunakan adalah kualitataif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa upaya pemerintah menekan tingkat prevalensi stunting melalui program PMT terfokus Gerobak Cinta dihadapkan pada tantangan serius terkait aspek keberlanjutan. Karena itu tradisi Bu’a Oring dapat menjadi alternatif dalam penanganan stunting berkelanjutan. Nilai gotong royong, kebersamaan, komitmen dan musyawarah dapat diinternalisasikan untuk mendukung keberlanjutan penanganan stunting secara mandiri oleh masyarakat meski tanpa adanya intervensi pemerintah. Karena tradisi Bu’a Oring merupakan bagian dari budaya dan kearifan lokal yang telah melekat dalam cara hidup masyarakat lokal dan masih dijalankan hingga sekarang.]]>
