cover
Contact Name
Dewi Kurniasih
Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Agregasi
ISSN : 23375299     EISSN : 25793047     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.
Arjuna Subject : -
Articles 114 Documents
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI PERDESAAN Erlan Suwarlan; Agus Nurulsyam Suparman; Endah Vestikowati; Kiki Endah
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i2.4902

Abstract

ABSTRAK Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat perdesaan, salah satunya bisa diperankan oleh Lembaga Komunikasi Perdesaan. Namun, hingga saat ini implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan di Kabupaten Ciamis belum optimal. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan di Kabupaten Ciamis. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor dalam pelaksanaan kebijakan. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kelompok informasi masyarakat masih jauh dari ideal. Koordinasi lintas sektor dan aktor pun belum berjalan baik, kondisi ini memperlambat terbentuknya kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Dukungan anggaran daerah masih sangat minim, termasuk komitmen desa untuk memberi anggaran pun sangat minim. Ketersediaan peralatan pun masih sangat terbatas. Selain dari itu, pemahaman aparatur, khususnya jajaran pemerintahan desa belum seutuhnya paham terhadap regulasi yang mengatur tentang Kelompok Informasi Masyarakat. Rendahnya pemahaman ini berimplikasi terhadap rendahnya perkembangan dan eksistensi kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kelompok Informasi Masyarakat, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi.
DINAMIKA PRAKTIK COLLABORATIVE GOVERNMENT DI BIDANG KEBENCANAAN DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO, JAWA TIMUR Khoirurrosyidin Khoirurrosyidin; Robby Darwis Nasution; Bambang Triono; Yusuf Adam Hilman
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i2.5281

Abstract

Konsep Colaborative Government mulai banyak di praktikan oleh lembaga pemerintah, hal ini tidak terlepas dari kebutuhan lembaga yang ingin menjalankan programya secara maksimal, melalui pelibatan aktor di luar sistem, pemerintah menyadari bahwa mereka tidak akan bisa mencapai keberhasilan dalam menjalankan program jika dilakukan sendiri tanpa bantuan pihak lain, sehingga keterlibatan pihak lain menjadi penting, seperti: akademisi, media, dan juga komunitas masyarakat, selama ini konsep Colaborative Governemnt telah banyak dilakukan di sektor ekonomi, namun jika di laksanakan dalam program kebencanaan apakah memungkinkan, atau bisa optimal. Praktik Penanggulangan bencana yang ada di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo selama ini masih berjalan secara tekstual, melalui koordinasi dengan struktur pemerintahan yang ada di atasnya, hal ini masih sangat umum dan perangkat desa menyadari hal tersebut, bahwa secara kelembagaan diperlukan pihak – pihak di luar pemerintah untuk membantu tugas mereka, akan tetapi ada kendala terkait bagaimana caranya dan apakah dapat memanfaatkan anggaran yang dimiliki desa, perlu adanya inisiatif dan juga masukan – masukan yang mendukung praktik tersebut supaya dapat terlaksana.
TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TEGALREJO KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS Wendi Aji Saputra; Eva Kurnia Farhan
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i2.5386

Abstract

This study aims to to know the openness of the village administration in the management of the year 2015-2017 village funds. The village administration be obliged to run village finance who are managed based on azas transparent, accountable, participatory and performed with raise awareness and discipline of the budget. Transparency in financial management village by the government village tegalrejo can be said overall transparent, as gave has provided information about the planning process and implementation, to the council has included village funds some sections of the community. And for the village funds in development activities have involving the public. Access for the willingness to know about the use of funds village that had been used, the village administration tegalrejo have provided information in writing on the bulletin board village
ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN Anyualatha Haridison; Diano Permana
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i2.5396

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2014-2018 yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah, kemudian hasilnya tersebut digunakan kembali untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan naik turunnya rasio keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan khususnya berupa data-data jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, sehingga masih perlu peningkatan yang ekstra karena orientasi anggaran yang tercermin dari tinjauan kelima rasio masih belum terfokus pada kepentingan publik sebagaimana seharusnya.
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG Ridwan Fathony; Muradi Muradi; Novi Indrawati Sagita
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i2.5581

Abstract

During the covid-19 pandemic, state organizers were forced to innovate public services thatcontinued to put forward health protocols. Public services provided by the state apparatus inthis case (ASN) must run well and be easily understood and presented by the public. Thisresearch aims to find out the extent to which the utilization of information and conditions ofhuman resources and technology used from each service provider to the community andbeneficiaries (community). By taking primary data from observations and interviews ofinformants directly, as well as the utilization of digital data this research method is carried outby developing data analysis krtitis to the phenomenon of information technology. the resultsshowed that the utilization of technology has not been fully used properly with severalinhibitory factors from internal and external state organizers (service providers) withbeneficiaries (communities).
PERANCANGAN E-CRM DI KANTOR PERTANIAN GARUT: INTEGRASI PEMASARAN, MONITORING, DAN TEKNOLOGI DALAM PELAYANAN MASYARAKAT Senny Luckyardi; Ratih Hurriyati; Puspo Dewi Dirgantari
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to design and analyze e-CRM with a holistic framework at the Garut Agricultural Office. The e-CRM can assist the Garut Agricultural Office and farming communities in the area to overcome various strategic issues and comprehensively reviewing e-CRM. The method used in this study is a qualitative method using interview and observation as the data collection techniques, and Prototyping as the system development method. The results of this study indicate that the designed E-CRM is considered user-friendly and useful for agricultural stakeholders in Garut district. The design of E-CRM at the Garut Agricultural Office can be used as an alternative solution for strategic issues faced by the Garut Regency agricultural sector, namely marketing, monitoring and IT issues to create quality public services.
HAK ASASI DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA DALAM KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA Wicaksono, Yudi Krisno; Nurjaya, I Nyoman; Susilo, Edi
Jurnal Agregasi Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v10i1.5382

Abstract

This research study aims to examine the COVID-19 vaccination policy which is realized nationally in the perspective of the rights and obligations of citizens. This research method uses a normative legal approach, which combines a statute approach and a conceptual approach. The research findings show that health, including the human rights sector, is guaranteed by the constitution and legislation. The health crisis due to the impact of COVID-19 makes the fulfillment of citizens' human rights in the health sector very urgent to implement. Efforts are made to vaccinate in order to stop the spread of the virus and restore all state activities. The realization of the national vaccination program includes the fulfillment of rights and obligations in health facilities guaranteed in Law No. 6/2018 concerning Health Quarantine and Law No. 4 of 1984 regarding the Outbreak of Infectious Diseases. Citizens' rights to health insurance are stipulated in articles 28 and 34 of the 1945 Constitution. The perspective of the obligation in the vaccination program can be seen from Article 28 J paragraph 1 and also 2, the participation of citizens in vaccination is also included in efforts to provide a defense in accordance with Article 27 of the Constitution. 1945. The public may be subject to sanctions if they intentionally or unintentionally obstruct efforts to overcome the epidemic. Vaccination is expected to increase one's own immunity which will encourage the recovery of health, economy and national activities.
KESUKSESAN APLIKASI PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA ORGANISASI OPD KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI RIAU Gunasanti, Ursula; Fitrios, Ruhul; L, Al Azhar; Zakya, Ismon
Jurnal Agregasi Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v10i1.5670

Abstract

This study aims to determine the effect of organizational culture and organizational commitment on the success of financial reporting applications/accounting information systems (AIS) and organizational performance. The population of this research is RAO (Regional Apparatus Organization) city / regency in the northern coastal area of ​​Riau Province. The sample selection used proportional stratified random sampling and obtained a total sample size of 104 OPDs and 262 respondents returned the questionnaire. The data analysis used in this research is Smart PLS. The results show that 1) organizational culture affects the success of financial reporting applications, 2) organizational culture affects organizational performance, 3) organizational commitment has no affect on the success of financial reporting applications, 4) commitment organizational has no affect on organizational performance, 5) the success of financial reporting applications affects organizational performance. The results of this study indicate the importance of developing a strong organizational culture to increase the success of financial reporting applications to support organizational performance. In addition, a strong organizational culture can directly strengthen organizational performance.
STRATEGI KEHUMASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA WADUK JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG Kuswandi, Aos; Nuraini, Siti; Al Rasyid, M. Harun; Hartono, Rina Susanti
Jurnal Agregasi Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v10i1.5724

Abstract

This article discusses about Local government's public relations strategy in socializing the new tourism development of Jatigede Dam in Sumedang Regency. The method used in research is qualitative methods. Data collecting techniques through observation, in-depth interviews and documentation collection. Research informants were determined purposively from elements of local government, community groups, tourism business actors, and tourists. The results of the study concluded that the local government public relations strategy in developing tourism in the Jatigede Dam was carried out through several types of strategies. The programs have been implemented well but still need to be improved again to increase the number of tourists.
POLITIK ANGGARAN BELANJA DESA MASA PANDEMI DI KALURAHAN SUMBERMULYO, BAMBANGLIPURO, BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tyas, Hari Saptaning; Winarti, Safitri Endah; Raharjo, Triyanto Purnomo; Puspitasari, Condrodewi
Jurnal Agregasi Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v10i1.5746

Abstract

Changes to the APBDes were observed to have occurred 3 times in 2020 during the pandemic at Sumbermulyo Ward in Bambanglipuro, Bantul, with reallocation of the field for village government administrations being the minority percentage-wise. The purpose of this research is to described the politics surrounding budgeting during the pandemic. This research using an interpretative qualitative method, and using observations, interviews, FDGs and documentation as data collection methods. Respondents consist of 13 informants. Results have indicated that deliberation had occurred because the ward government is faced of various conflicting interests by stakeholders, even though the supra-village government wants depoliticization by issuing various rules that must be implemented by the village. Contestation taken by different parties in the village, especially the hamlet heads who maintained physical development programs in their own hamlets. Participation of villagers has been relatively low as the process of budget allocations change are discussed at the village level, by passing hamlets forum. The majority of the budget distribution is allocated to the village government administrations. The authority and capacity of the parties in the village tend to be weakened by prioritizing over factors of “humanness” and “fast responses” in their response to handling the pandemic.

Page 7 of 12 | Total Record : 114