cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roy Marthen Moonti
Contact Email
roymoonti16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
gorontalo.lawreview@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Gorontalo Law Review
Published by Universitas Gorontalo
ISSN : 26145030     EISSN : 24165022     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Gorontalo Law Review (Golrev) adalah Jurnal yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Gorontalo yang terbit setahun dua kali pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 113 Documents
 4   5   6   7   8 
PENGARUH ALKOHOLISME TERHADAP TINDAK KEJAHATAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN Ayu Lestari Dewi; La Niasa; Amir Faisal; Hijriani Hijriani; sri khayati; djohar arifin; muhammad tahir
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2473

Abstract

Abstrak Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh alkoholisme terhadap tindak kejahatan di kabupaten konawe selatan yang secara garis besar dan kenyataan yang terlihat tumbuh berkembang pesat beberapa tahun belakangan bahwa kriminalitas banyak terjadi alah satunya sebagai akibat dan dampak dari efek konsumsi alkohol yang berlebihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris dengan cara telaah pada wilayah tempat penelitian guna mengetahui secara khusus pengaruh dan dasar utama penegakkan hukum  baik berupa pandangan, kebiasaan dan doktrin sesuai dengan pemahaman sosial masyarakat. metode empiris itu sendiri berfungsi dalam metode analisa dengan menelaah perilaku yang terjadi dalam kenyataannya dan pengaruh yang hidup di masyarakat. Perlunya menghapuskan sebuah stigma kearifan lokal dimana ada keramaian dan kerumunan maka dipastikan wajib adanya minuman beralkohol. dengan Melihat efektifitas razia oleh kepolisian disertai bentuk tindakan penegakkan hukum  belum cukup menghilangkan kebiasaan mengonsumsi maupun peredaran alkohol dan pembatasan yang lebih besar jika tidak ada ketentuan peraturan daerah sebagai dasar penertiban dan pembatasan yang lebih ketat.Kata kunci : Pengaruh, Alkoholisme, Konawe Selatan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI BISNIS BERBASIS ONLINE Andrea Natalia Pesik
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2377

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat menyebabkan pemanfaatan internet semakin diminati oleh masyarakat luas. Kini dengan memanfaatkan internet, manusia bisa dengan mudah membeli keperluan yang dibutuhkannya. Karena minat masyarakat dalam berbelanja online maka muncul inovasi bisnis baru yaitu “e-commerce”. Besarnya minat masyarakat dalam pemanfaatan e-commerce membuat bisnis ini sangat menjanjikan. Terbukti dari menjamurnya berbagai platform e-commerce di Indonesia seperti tokopedia, shopee, dan sebagainya. Namun, kemajuan e-commerce tidak diimbangi oleh peraturan yang efektif membuat perlindungan hukum menjadi kurang maksimal. Seperti perlindungan terhadap kasus kebocoran data pribadi yang dialami oleh konsumen platform e-commerce. Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan seharusnya penyelenggara lebih berhati-hati dalam pengelolaan data pribadi konsumennya. Sebab pentingnya data pribadi untuk dijaga kerahasiaanya, apabila teerjadi kebocoran maka dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen baik secara materil maupun imateril.
ABUSE OF SOCIAL MEDIA FOR HATE SPEECH ACTION Rosalia Dika Agustanti; Nuri Hidayati
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2352

Abstract

The development of technology and information technology has resulted in freedom of opinion and expression which often leads to hate speech. So it is necessary to have clear limits on what actions can be classified as hate speech and to determine whether a person can be held criminally responsible. It is known that hate speech that often occurs is usually related to insults, defamation, blasphemy, unpleasant acts, provocations, and attempts to incite. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the criminal responsibility of the perpetrators of hate speech has been regulated in several laws and regulations including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Criminal Code, Law 9/1998, Human Rights Law, ITE Law, Law 40/2008, in addition to There is Circular Letter Number SE/6/X/2015 concerning Handling Hate Speech. There is no understanding about how to properly use social media to be one of the causes of hate speech, resulting in negative impacts. Social media which has been a place to communicate has changed its function. So that the issue of hate speech must be addressed intelligently by the community so that people are not easily instigated by hate speech that occurs. It is necessary to instill an understanding that hate speech will have a negative impact that can damage the life of the nation and state. For this reason, efforts to resolve hate speech can be done through penal and non-penal efforts. The police as the front line in handling and eradicating hate speech cases are assisted by the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. As well as the importance of participation by fellow social media users to remind each other if one of them takes actions that lead to hate speech, as the saying goes, prevention is better than cure.
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN AKIBAT AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN Muhammad Dicky Randiansyah; Rani Apriani
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2558

Abstract

Dimanasa lampau fidusia biasanya diikat dengan menciptakan suatu perjanjian pembiayaan menggunakan cara penyerahan jaminan fidusia yg dibentuk dibawah tangan. Perjanjian pembiayaan yang dibentuk dibawah tangan tadi mengandung kelemahan dan beresiko yang besar karena belum ada kepastian aturan hukum bagi kreditur juga debitur. Didalam UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah jawaban atas kekosongan aturan hukum yg belum terdapat & mengatur mengenai fidusia sesuai aturan pada Indonesia. Jaminan fidusia sesudah dan sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia berbeda lantaran jaminan fidusia wajib dibentuk berbentuk akta notaris & telah didaftarkan pada Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia. Tetapi pada praktek dilapangan masih banyak lembaga pembiayaan yg tidak medaftarkan benda fidusia. Penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya perlindungan hukum konsumen dalam suatu lembaga perjanjian pembiayaan menetapkan jaminan fidusia yg tidak terdaftar bahwasana pemberi fidusia dapat menuntut pemberi Fidusia untuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdt. Selain itu, bila terjadi tindak kejahatan kekeransan bisa dituntut berdasarkan Pasal 368 KUHPidana
THE ACCOUNTABILITY OF PERSONS OF CRIMINAL ACTIONS OF FORGERY AND FORGER CURRENCY REVIEWED FROM A POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE Gios Adhyaksa; Ai Nur Alipah
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2572

Abstract

The criminal act of currency counterfeiting is a crime that attacks public confidence in the authenticity of currency, therefore the truth of the currency value must be guaranteed from counterfeiting. Based on the description, the objectives are to find out how the current regulation of counterfeiting and circulation of counterfeit money is, and to find out how to enforce the law against the perpetrators of counterfeiting and circulating counterfeit money. The method used by the author in this study is a normative juridical approach using primary and secondary data collection techniques and data collection tools used through interviews and document studies. The results of this study with the theme of research on the responsibility of the perpetrators of the crime of counterfeiting and circulating counterfeit money. From a positive legal perspective, counterfeiting and circulation of counterfeit money carried out by perpetrators as makers and dealers must have fulfilled the elements in the formulation of Articles 244 and 245 of the Criminal Code. Law enforcement against perpetrators of counterfeiting and circulation of counterfeit money is carried out by law enforcement officers starting from the police, prosecutors and courts in the stages of the criminal justice system in Indonesia which aims to impose penalties on perpetrators of criminal acts of counterfeiting money and prevent and cope with people becoming victims of counterfeiting money, resolving criminal cases and create a deterrent effect for perpetrators of criminal acts of counterfeiting and circulating counterfeit money.
URGENSI PUBLIKASI DALAM PENERBITAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Herlambang Adhi Nugroho; Ampuan Situmeang; Elsa Syarief
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2526

Abstract

The similarities between the registered trademark "GEPREK BENSU" and the owners Benny Sudjono and Ruben Onsu necessitates a government strategy to prevent a recurrence. This research focuses on two aspects of the problem: how to publish artificial designs and trademarks in Indonesia, and what is the correct outcome to ensure that fake designs and trademarks in Indonesia are not published in duplicate. To analyze the problem's expression, the author employs a normative legal method. According to the findings, the allocation of fake designs and trademarks is based on early enrolment. To prevent the existence of parallels in society, it is important to disseminate extensively in vivid media.
KEABSAHAN SPPB SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA RIZKIATHALLAH, GIBRAN THAREQ; PURWANTO, ALDIRA MARA DITTA CAESAR
Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i2.3646

Abstract

SPPB sebagai manifestasi kepastian hukum atas suatu perolehan hak kepemilikan suatu barang dipergunakan oleh para pelaku perdagangan sehingga proses penyerahan hak kepemilikan barang dapat terjadi secara cepat, efektif dan efisien meskipun penguasaan atas barang masih berada ditangan si penerbit. Karakteristik SPPB  bentuk penyerahan simbolik atas suatu hak kepemilikan barang sering dipergunakan para pelaku perdagangan untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari lembaga pembiayaan dalam melakukan transaksi perdagangan sehingga SPPB dianggap sebagai bukti kepemilikan atas suatu barang persediaan yang akan dijadikan jaminan fidusia untuk menjamin pelunasan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisa keabsahan SPPB yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia terhadap benda perdagangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan analisis deskriptif serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa SPPB memuat unsur yang dapat dijadikan sebuah objek jaminan atas sebuah benda perdagangan melalui mekanisme jaminan Fidusia.
PERKEMBANGAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Rohani, Aceng Asnawi; Fasyehhudin, Mohamad; Agus, Dede; Mega Jaya, Belardo Prasetya
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3443

Abstract

Sengketa dapat bermula dari berbagai sumber potensi sengketa, salah satunya adalah dapat berupa masalah bisnis internasional atau penanaman modal asing. Sengketa tersebut harus diselesaikan dengan hukum internasional. Peran yang dimainkan hukum internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya secara win win solution. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimanakah perkembangan dan prospek penyelesaikan sengketa penanaman modal asing serta bagaimana Implementasinya di Indonesia. Penyajian hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Berdasarkan pembahasan dan uraian fakta yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal para pelaku usaha lebih menyukai penyelesaian di luar lembaga peradilan (non litigasi) yaitu penyelesaian dengan menggunakan jasa Arbitrase Komersial Internasional karena jalur/metode penyelesian tersebut lebih menguntungkan para pihak. Badan Arbitrase Komersial Internasional yang terkenal adalah ICSID, suatu badan arbitrase yang menangani sengketa-sengketa penanaman modal asing antara negara dengan investor asing. Indonesia adalah salah satu negara anggota ICSID yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Setiap sengketa antara Indonesia dan perusahaan Asing, dapat diselesaikan dengan menggunakan ICSID. 
Studi Kasus Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh pada Kasus Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Mulyono, Ferio Ivan; PN, Sugeng Santoso; SM, Alivia Hasnanda
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.4045

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah mengubah urutan prioritas pembayaran boedel pailit dengan menempatkan upah pekerja sebagai prioritas utama. Dalam kasus PT Sritex Group, kurator telah membayarkan upah pekerja, tetapi masih terdapat permasalahan dalam pemenuhan hak-hak Pekerja/Buruh selain upah. Hal tersebut baru dapat dipenuhi, jika kreditur separatis telah memperoleh haknya. Sedangkan UU KPKPU tidak menetapkan batas waktu pemberesan boedel pailit, menyebabkan ketidakpastian pembayaran hak-hak tersebut. Selain itu, PHK yang dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri mengakibatkan pekerja tidak memperoleh THR. Mengatasi hal tersebut BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja dengan tepat dengan mempercepat pencairan JHT dan JKP. Selain itu, keputusan kurator untuk tidak melakukan going concern dinilai tepat karena tujuan utama going concern adalah menjaga nilai boedel pailit sebelum likuidasi, bukan untuk mempekerjakan Pekerja/Buruh dalam jangka waktu yang lama. Di sisi lain mekanisme penyewaan aset dapat menjadi solusi jangka pendek bagi mantan Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja PKWT. Terdapat tantangan bagi Pekerja/Buruh PT Sritex pasca-PHK, yakni mencakup aspek usia dan jenis kelamin, yang berimplikasi pada kesulitan memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan peran stakeholder terkait yang dapat menjamin akses pekerjaan tanpa diskriminasi usia dan gender bagi pekerja terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh PT Sritex Group yang terkena PHK pasca pailit serta menelaah kemungkinan nasib Pekerja/Buruh pasca PHK. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Ichsan, Moch.; Irawan, Anang Dony
Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v7i1.3371

Abstract

The decision of the Constitutional Court in case Number 90/PUU-XXI/2023 in the general election trial Number 7 of 2017, the opinions of legal experts and the public are contradictory. There are political parties who say the decision is right, and there are also those who say the Constitutional Court's decision is wrong. Furthermore, the problem formulated in this study is based on this background, namely the competence of the Constitutional Court and the legal consequences of its decisions. The research method is a normative and applicable legal approach. This research uses library research, namely. Qualitative studies are carried out by collecting library materials, reading and taking notes, and carrying out analysis on library materials that have been selected for use. Based on the results of this research, the Constitutional Court has the competence to make decisions on matters relating to the age limit for candidates for President and Vice President, where the court's decision is definite and binding.

Page 6 of 12 | Total Record : 113

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review Vol. 7 No. 2 Oktober 2024, Gorontalo Law Review Vol 7, No 1 (2024): Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review Volume 3 No. 1 April 2020, Gorontalo Law Review Volume 2 No.2 Oktober 2019 Gorontalo Law Review Vol 2, No 1 (2019) Volume 1 No.2 Oktober 2018, Gorontalo Law Review Volume 1 No. 1 April 2018, Gorontalo Law Review Gorontalo Law Review Journal