cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roy Marthen Moonti
Contact Email
roymoonti16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
gorontalo.lawreview@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Gorontalo Law Review
Published by Universitas Gorontalo
ISSN : 26145030     EISSN : 24165022     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Gorontalo Law Review (Golrev) adalah Jurnal yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Gorontalo yang terbit setahun dua kali pada bulan April dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 56 Documents
 2   3   4   5   6 
URGENSI PEMBENTUKAN BANK TANAH DI INDONESIA Maharani Nurdin
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2383

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pendirian bank tanah di Indonesia dan mekanisme kegiatan bank tanah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pembahasan mengenai land bank masih perlu dibahas secara detail dan mendalam. Bank Tanah merupakan amanat UUD 1945 dan UUPA 1960 dalam tataran operasional, bank tanah sebagai instrumen untuk melaksanakan berbagai kebijakan pertanahan dalam menghadapi permasalahan pertanahan yang kompleks. keberadaan bank tanah akan menjawab beberapa masalah nyata yang sangat krusial seperti ketersediaan stok tanah pemerintah untuk berbagai kebutuhan pembangunan di masa mendatang; penghematan dana APBN/APBD; mengurangi konflik dalam proses pertanahan dan; mengurangi dampak buruk liberalisasi tanah termasuk membatasi ruang gerak spekulan dan mafia tanah. Selain itu, bank tanah juga akan sangat membantu dalam melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah, dalam hal ini terkait pertanahan, khususnya penggunaan lahan secara adil dan berkelanjutan. Dalam pengadaan tanah, bank tanah melakukan beberapa tahapan kegiatan antara lain tahap penyediaan, tahap pematangan, dan tahap pembagian tanah.
IMPLEMENTASI PENGAWASAN PELAKSANAAN FUNGSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEAGAMAAN Erni Dwita Silambi; Lily Bauw; Rosnida - -; Enni Eka kusumawayi
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2479

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis  implementasi pengawsan pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tenteng pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam pelaksanaan fungsi organisasai kemasyarakatan bidang keagamaan.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk dapat  mengkaji norma yang terkait dengan masalah pengawasan pelaksanaan fungsi organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan dengan mengkaji aturan-aturan yang ada dan juga  membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pengawasan ormas  kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi...Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal karena pelaksanaan pengawasan hanya melalui evaluasi dan monitoring  dokumen pada pendaftaran ormas dan juga  laporan tahunan dari ormas, belum dibentuknya tim terpadu di beberapa daerah dan juga belum bekerjanya tim terpadu karena  tidak didukung oleh anggaran.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE PADA APLIKASI UANGME Jamhari Jamhari Jamhari; PL PL Tobing
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2155

Abstract

Pinjaman online salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas  kemajuan teknologi. Layanan pinjaman online metode memberi pinjaman kepada peminjam (borrower) baik individu maupun entitas bisnis dan sebaliknya, peminjam dapat mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Layanan pinjaman online menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77 Tahun 2016). POJK No. 77 Tahun 2016 dibentuk dengan tujuan untuk mendorong alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi.Penelitian ini mengangkat hubungan hukum pinjaman uang seorang nasabah konsumen dengan perusahaan pendanaan  bernama PT, PT.UangMe Fintek Indonesia yang dikenal dengan aplikasi UangMe, dimana hubungan hukum itu semuanya terjadi secara digital. Rumusan masalah pada artikel ini Bagaimana kepastian hukum pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi Uangme ? serta Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi uangme ? Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dokrin-dokrin hukum  yang menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dan memberikan pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum dalam pinjam meminjam secara online bersifat lemah dengan diabakanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK/01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
MENGAMANKAN DAN MENGAMALKAN PANCASILA DENGAN MELAKUKAN TEROBOSAN HUKUM Subakdi Subakdi; Handoyo Prasetyo
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2485

Abstract

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis Negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada textbook, Asas-asas Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Jurnal-jurnal Hukum, serta semuanya yang terkait dengan Ideologi Negara yaitu Pancasila. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dapat dihayati dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Mengamankan dan mengamalkan Pancasila haruslah dimaknai bahwa seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali harus mematuhinya. Maka untuk mencapai pengamanan dan pengamalan pancasila yang baik sesuai norma hukum masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana nilai-nilai dari Pancasila dan Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
INTERNALISASI PRINSIP DAN NILAI-NILAI KEARIFAN DI DALAM LEMBAGA PERADILAN UNTUK MEWUJUDKAN LEMBAGA PERADILAN YANG BERSIH DAN BERINTEGERITAS Suri Oktavian; Dodi Jaya Wardana; Ifahda Pratama Hapsari
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2469

Abstract

Abstrak Penyertaan prinsip dan nilai-nilai yang dimiliki oleh lembaga peradilan dalam upaya menggali makna keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serta perdebatan secara serius sejak zaman dulu, dikarenakan memiliki cakupan makna yang sangat luas, mulai dari yang bersifat, religius, etik, filosofis, hukum, sampai pada makna keadilan sosial. Kegiatan penguatan prinsip dan nilai-nilai kearifan dalam lembaga peradilan sangat mempengaruhi terhadap efektifitas suatu sistem hukum. Nilai-nilai kearifan selalu menjadi roh dalam setiap pengambilan kebijakan maupun dalam keputusan hukum dengan tujuan menghadirkan keadilan untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau pihak yang sedang dihadapkan dalam permasalahan hukum. Kegiatan hukum selalu identik dengan perburuan atau pencarian suatu keadilan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Sepanjang pengamatan terhadap sistem hukum lembaga peradilan di dunia, hampir tidak ada negara yang benar-benar telah puas dan berhenti dengan upaya memperbaiki serta meningkatkan kualitas sistem hukum lembaga peradilan yang digunakannya. Oleh karena itu, perombakan, pembaruan atau reform, serta penguatan prinsip dan nilai kearifan dapat kita lihat terjadi secara terus menerus dari waktu ke waktu di berbagai negara, baik dari sisi lembaga peradilannya maupun orang-orang yang bekerja dan terlibat didalam lembaga peradilan. Upaya internalisasi prinsip dan nilai-nilai kearifan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas lembaga peradilan agar selalu terjaga dari jeratan godaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tidak dapat menghadirkan keadilan hukum. Penguatan prinsip serta nilai-nilai kearifan didalam lembaga difungsikan untuk mewujudkan lemabaga peradilan yang independen, merdeka, bersih dan berintegeritas sebagai ruang harapan untuk mengahdirkan keadilan bagi masyarakat.
RESTORATIF JUSTICE DALAM BINGKAI ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN NO 15 TAHUN 2020 ayu lestari dewi; ia niasa; sakti cakra
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2460

Abstract

Asas Ultimum Remedium mengartikan bahwa hukum pidana sebagai upaya terakhir/obat terakhir ketika sanksi hukum lainnya tidak dapat ditempuh. Asas ultimum remedium dimana penjatuhan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh ketika penegakan hukum lainnya tidak dapat berjalan. Penegakan hukum terhadap seseorang pelaku dengan mengedepankan asas restoratif justice mengutamakan penyelesaian perkara dengan jalan perundingan/musyawarah dengan mendengarkan aspirasi dari pelaku maupun korban tindak pidana. Keberadaan asas ultimum remedium dalam Perja No 15 Tahun 2020 bahwa proses berperkara di persidangan dan penjatuhan sanksi terhadap tersangka haruslah menjadi obat terakhir dalam hal ini penuntut umum harus mengutamakan upaya perdamaian dengan keadilan restoratif pemulihan seperti keadaan semula sehingga terhadap perkara yang sudah ditempuh upaya damai maka penuntut umum dapat menghentikan suatu proses penuntutan.Kata Kunci: Restoratif Justice, Ultimum Remedium, Penghentian Penuntutan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS TINDAKAN CYBERPORNOGRAPHY Melisa Melisa; Shenti Agustini Manurung
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2131

Abstract

Tindakan cyberpornography merupakan suatu tindakan yang menghasilkan produk berupa video, foto, ilustrasi, suara, gerak tubuh dan pesan bersifat vulgarisme yang disebarluaskan ke dunia maya atau internet. Persoalan cyberpornography ini sering terjadi di dunia maya dan internet seperti WhatsApp, Twitter, Facebook dan situs pornografi. Kepastian hukum ataupun pengamanan kepada korban cyberpornography masih berdominan terhadap kepentingan pelaku akan tetapi kepentingan korban masih minim diperhatikan. Penelitian ini memakai metode pendekatan normatif adalah proses penelitian yang menemukan kebenaran dari berdasarkan logika normatif dan bersumberkan dari data sekunder serta studi perpustakaan. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengenal penyebab terjadinya tindakan cyberpornography dan pentingnya perlindungan hukum dan penegasan hukum terhadap korban cyberpornography. Pelaku tindakan cyberpornography dapat dijerat peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG INKONSTITUSIONAL (Studi Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah) Alif Hafiidhatul Antonia
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2458

Abstract

Peraturan daerah merupakan produk legislasi daerah sesuai dengan cakupan otonomi daerah dalam hal mengatur sendiri(self regulation)urusan rumah tanggadalam bingkainegara kesatuan republik Indonesia sesuai dengan amanat otonomi daerah yang dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perintahan Daerah. Namun,  dalam kenyataannya praktik pembentukan Peraturan Daerah masih memperhatikan adanya produk Peraturan Daerah yang di kategorikan sebagai Peraturan Daerah bermasalah sehingga bersifat kontradiktif dengan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan otonomi daerah. Untuk itulah di perlukan  suatu formulasi rumusan peraturan daerah yang baik dengan berdasarkan pada landasan pengaturan dan penyusunan yang tepat. Dalam hal pembentukan Peraturan Daerah tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dengan adanya hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang Inkonstitusional.Kata Kunci : Peraturan Daerah; Tanggung jawab; Pemerintah Daerah; inkonstitusional
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLUE ECONOMY TERHADAP KAMPUNG MANDAR BANYUWANGI SEBAGAI POTENSI WISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL Nuri Hidayati; Auliya Gaffar Rahman
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2455

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Banyuwangi. Kekayaan alam dan teritorial yang berdekatan dengan Pulau Bali dengan lokasi daerahnya berada diujung pulau jawa provinsi jawa timur menjadi beberapa potensi pariwisata di Banyuwangi. Luasnya Negara Indonesia mengakibatkan setiap daerah memiliki potensi wisata yang beranekaragam dan keindahan masing-masing, sehingga menjadi daya tarik wisata yang mengagumkan. Salah satu daerah tersebut antara lain Pantai Plengsengan Kelurahan Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Wisata ini mendapatkan banyak dukungan dan media promosi dari PEMDA, dinas pariwisata kabupaten Banyuwangi, media, wartawan, jurnalis yang selalu mendukung untuk setiap perkembangan potensi wisata yang dirintis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan Blue Economy terhadap potensi wisata khususnya wisata kuliner ikan bakar dan pemandangan tepi pantai yang berbasis kearifan lokal masyarakat Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi. Perihal metode penelitian menggunakan metode penelitian sosiologis empiris dengan penjabaran deskriptif-kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan blue economy dari pemanfaatan wilayah pesisir pantai plengsengan kampung mandar sebagai destinasi wisata kuliner yang mengusung kearifan lokal. Hal ini dibuktikan dengan mengangkat potensi perikanan dengan menggelar Fisih Market Festival di Pantai Plengsengan Kampung Mandar Banyuwangi dengan menggunakan media online dan media promosi advertising berupa brosur, baleho, spanduk, radio lokal dan televi nasional, media sales promotion berupa keikutsertaan event. Festival ini bertujuan untuk mengenalkan kawasan nelayan sebagai pusat kuliner ikan laut (seafood) di kawasan kota Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian yang belum dilakukan didestinasi wisata kampung mandar Banyuwangi. Karena penerapan yang dipergunakan untuk mengangkat potensi wisata diprioritaskan kepada konsep kebijakan blue economy dan kearifan lokal atas kampung tersebut yang akan lebih ditonjolkan kepada masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa kekurangan yang menjadi saran dan masukan dalam penelitian ini yakni: (a) pengelola dapat meningkatkan fasilitas publik seperti jaringan WiFi pada destinasi wisata Pantai Plengsengan  Kampung Mandar Banyuwangi; (b) melakukan sosialisasi kepada warga dan wisatawan terkait kesadaran dalam menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan sekitar pantai; (c) pengelola dapat menambahkan spot selfie untuk berfoto pada destinasi wisata Pantai Plengsengan Kampung Mandar Banyuwangi; (d) Terdapat pasar ikan atau balai pelelangan ikan di destinasi wisata agar lebih terorganisir. luaran yang ditargetkan ialah Artikel di Jurnal Nasional terakreditasi peringkat 1-6 khususnya Jurnal bidang Ilmu Hukum yang berkaitan dengan Hukum Adat. Hasil penelitian yang diperolah ketua peneliti dan anggota peneliti serta tim peneliti bahwa konsep implementasi kebijakan blue economy telah diterapkan sebagai konsep potensi wisata keberlanjutan yang dapat mengangkat perekonomian masyarakat kampung mandar. Kebijakan yang sudah terealisasi diantaranya koordinasi pemkab banyuwangi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Kantor Kelurahan Kampung Mandar, Pokdarwis Kampung Mandar, Masyarakat sekitar yang bersedia mengangkat kampung mandar sebagai klaim obyek distinasi wisata kuliner ikan bakar (seafood)berbasis kearifan lokal dengan dikolaborasikan project event/festival Pemkab Banyuwangi seperti program Fish Market Kampung Mandar, Village Mural Festival, Art Week Festival yang kesemuanya diselenggarakan di Fish Market Kampung Mandar.
LEGAL PROTECTION OF DEBTORS ON FINANCING AGREEMENTS WITH FIDUCIARY GUARANTEES IN THE FORM OF MOTORIZED VEHICLES Nurlaily Nurlaily
Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2372

Abstract

Transferring a motor vehicle as a fiduciary guarantee to a third party may not be carried out by the debtor without written approval from the creditor. This debtor's actions can be categorized as embezzlement, so the validity of the existence of motorized vehicles as fiduciary guarantees in the financing agreement will be questioned. The researcher used a normative legal research method with a conceptual and statutory approach in this study. The results showed that in Batam, the rights transfer of the motor vehicle guarantee from the first debtor to the second debtor was carried out by directly handing over the motor vehicle using a private agreement. The transfer is only allowed if there is permission from the finance company. The second debtor who has good faith gets the transfer of the rights from the first debtor by making installment payments until it is paid off to the finance company. When the payments are fully paid, the legal protection given to the debtor for the motor vehicle will end after the first debtor performs Roya (abolition of the mortgage) and submits proof of ownership of the motor vehicle to the second debtor, who has good intentions in fulfilling the creditor's receivables.

Page 5 of 6 | Total Record : 56

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review Volume 3 No. 1 April 2020, Gorontalo Law Review Volume 2 No.2 Oktober 2019 Gorontalo Law Review Vol 2, No 1 (2019) Volume 1 No.2 Oktober 2018, Gorontalo Law Review Volume 1 No. 1 April 2018, Gorontalo Law Review Gorontalo Law Review Journal