Articles
189 Documents
<![CDATA[PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DARI NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY ]]>
<![CDATA[Rismalita Ayuginanjar]]>;
<![CDATA[Vinita Susanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v9i1.3969
<![CDATA[Perempuan seringkali menjadi objek dalam ranah pornografi. Lebih banyak pemeran perempuan yang menderita kerugian akibat tersebarnya video atau gambar. Beberapa kasus yang pernah terjadi, perempuan bahkan mendapat ancaman jika tidak ingin video atau gambar tersebut tersebar. Maka, penelitian ini akan membahas mengenai perempuan sebagai korban dari adanya Nonconsensual Pornography (NCP). NCP merupakan pendistribusian sebuah konten eksplisit dari gambar maupun video tanpa adanya kesepakatan dari orang yang ada di dalam gambar atau video tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kajian pustaka yang akan memberikan deskripsi tentang perempuan sebagai korban dari pornografi, dilihat dari pandangan feminis radikal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan feminis radikal melihat adanya sistem patriarki yang membuat perempuan hanya dianggap sebagai objek seksual dan dampak yang dialami oleh perempuan saat gambar atau videonya tersebar dapat menyerang dirinya sendiri maupun lingkungan di mana perempuan tersebut berada.]]>
<![CDATA[PENERIMAAN NEGARA DAN PENGAWASAN PABEAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ]]>
<![CDATA[Rezki Anta Triputra Milala]]>;
<![CDATA[Tjip Ismail]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v9i2.3848
<![CDATA[Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan lalu lintas barang dan pemungutan bea masuk, bea keluar, dan pajak dalam rangka impor sebagai sumber penerimaan negara. Adanya prinsip self assesment dalam pemberitahuan pabean oleh importir membuat DJBC wajib memastikan kebenaran atas pemberitahuan pabean tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai ketentuan perundang-undangan mengenai bea masuk dan penerapan pengawasan pabean yang dilakukan oleh DJBC. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan kajian perundang-undangan. Penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bea masuk yang masih diatur dalam bentuk Peraturan Menteri bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945 dan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penerapan pengawasan pabean oleh 3 (tiga) unit pengawasan yaitu unit intelijen, unit penindakan, unit penyidikan belum optimal karena terdapat anomali dalam pengaturan ketiga kewenangan tersebut.]]>
<![CDATA[SANKSI ZINA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU PEKAL DESA NAPAL PUTIH BENGKULU ]]>
<![CDATA[Vika Afrilia]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v9i2.4738
<![CDATA[Zina dalam Islam dinyatakan sebagai jarimah hudud dan diancam dengan hukuman ḥad. Perbuatan zina juga ditentang oleh sebagian besar dalam Sistem hukum adat di Indonesia khususnya di masyarakat adat suku Pekal desa Napal Putih. Masyarakat adat ini memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi dan memulihkan hukum yang telah dilanggar yaitu dengan membayar denda adat berupa cuci kampung “ngecik nioh pinang”. Penulis bermaksud mengkaji bagaimana praktik penerapan denda adat bagi pelaku zina dalam masyarakat adat suku Pekal desa Napal Putih dikaitkan dengan perspektif hukum Islam. Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa: pertama, denda adat bagi pezina tidak ada pemisahan kategori pelaku muhsan dan ghairu muhsan. Denda adat ini ditujukan bagi pasangan suami istri yang berzina yang ditandai dengan hamil di luar nikah. kedua, hukum adat yang diterapkan oleh masyakat desa Napal Putih tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun memiliki tujuan yang sama yaitu dalam upaya pejeraan, pendidikan dan pencegahan. Saran ditujukan kepada pemangku adat agar harus lebih tegas dalam memberikan sanksi agar pelaku zina jera dan kepada orang tua serta masyarakat untuk memberi pengawasan dan edukasi kepada anak-anak agar terhindar dari perbuatan menyimpang.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Lia Ana Ananda]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v9i2.5168
<![CDATA[Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi sangat mementingkan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Sehingga menjadikan pasal-pasal yang berkenaan dengan hak asasi manusia sebagai pasal yang membuktikan bahwasannya Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia guna menciptakan penegakan hukum. Demi mewujudkan perlindungan atas hak dan kedudukan manusia diperlukanlah suatu lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan dalam menguji materiil dan kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, akan tetapi dalam hal ini masih banyak hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga masyarakat merasa perlindungan hak asasi manusia masih terasa minim. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Yuridis Normatif dengan menelaah undang-undang atau peraturan. Berdasar hasil penelitian dengan melihat beberapa putusan dari lembaga MK yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, salah satunya pada putusan No 27/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan dan berdasar kewenangan, fungsi dan upaya yang dilakukan Mahkamah Konstitusi memberikan titik terang terhadap eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[AMNESTI DAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA: TELAAH TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI PRESIDEN JOKOWI KEPADA BAIQ NURIL ]]>
<![CDATA[Moh. Fadhil]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v9i2.2924
<![CDATA[Dalam pandangan feminist jurisprudence, hukum merupakan produk ketidakadilan dan bentuk dominasi negara terhadap kaum perempuan, salah satu contoh adalah kasus yang menjerat Baiq Nuril. Berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada Baiq Nuril sebagai bentuk pemenuhan keadilan demi melawan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh aturan hukum yang timpang. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menelaah pemberian amnesti kepada Baiq Nuril sebagai respon pemenuhan keadilan gender di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertujuan untuk menelaah kebijakan yang dibuat oleh negara dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberian amnesti merupakan sebuah terobosan hukum demi memenuhi keadilan gender dan menerobos aturan hukum yang kaku dan bias gender. Amnesti secara implisit mengirimkan pesan yuridis bagi pemerintah agar segera mereformulasi UU ITE dan berbagai macam regulasi yang bias gender. Kebijakan kriminal perlu melakukan penataan secara holistik, khususnya membangun jaminan dan akses perlindungan yang tepat kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum.]]>
<![CDATA[PARADIGMA KEADILAN: KONSEP DAN PRAKTIK ]]>
<![CDATA[Heru Suyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keadilan menjadi muara dalam proses bekerjanya hukum. Hukum saat ini hanya berfokus pada pencapaian keadilan sesuai dengan prosedural yang telah dituangkan melalui peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang akan dikaji adalah Pertama, bagaimana konsep keadilan dalam kerangka filsafat ilmu hukum? Kedua, bagaimana penerapan konsep keadilan dalam proses penegakan hukum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hukum acara pidana melibatkan korban, pelaku tindak pidana dan hakim yang tugas fungsinya adalah menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Konsep keadilan pada penjatuhan putusan pemidanaan tentu terkait tentang apakah hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku sudah adil? Hal ini sering dikaitkan dengan penerimaan korban terhadap putusan tersebut, begitu sebaliknya penerimaan oleh pelaku. Dalam praktek hukum, aparat penegak hukum hanya sekedar menjalankan tugasnya tanpa memaknai perannya dalam mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB SELEBGRAM TERHADAP IKLAN ONLINESHOP DALAM AKUN INSTAGRAM-NYA ]]>
<![CDATA[Alya Salsabila]]>;
<![CDATA[Sylvana Murni Deborah Hutabarat]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bidang usaha tidak hanya terpaku dari penjualan saja tapi bisa melalui iklan. Selebgram merupakan pelaku usaha yang banyak diuntungkan dari iklan sosial media. Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai transaksi yang sudah dibayar melalui E-commerce Banking Mobile, yang mana kedua belah pihak sudah ada nya kesepakatan. Penelitian ini menjadikan Teori tanggung jawab hukum sebagai pisau analisa. Permasalahan yang terjadi mengenai Pelaku Usaha Onlineshop yang tidak mengirim kan barang yang seharus nya. Keterkaitan Tanggung Jawab Selebgram ini mengenai Periklanan di Instagramnya, tidak melakukan pengecekan terhadap calon klien yang mana merugikan Konsumen. Metode yang digunakan yaitu Penelitian Normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Pelaku Usaha OnlineShop terhadap apa yang ia lakukan merugikan Konsumen yang tidak mengirimkan Barang dan juga Seleb Instagram (Selebgram) sebagai Pelaku Usaha juga dalam Periklanan, ikut andil bertanggung jawab terhadap apa yang diiklankan. Banyak terjadinya Periklanan yang diklankan Selebgram karena kelalaian nya membuktikan bahwa lemahnya Kekosongan Hukum yang ditinjau dari Pengawasan Undang-undang di Indonesia. Sampai saat ini 2022 Pemerintah seharusnya Ikut peran lebih dalam perlindungan konsumen, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik dari aturan-aturan dasar serta teknis yang mendukung realisasi peraturan perlindungan konsumen.]]>
<![CDATA[REFUND TIKET PESAWAT DI MASA PANDEMIK COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Rahmany, Afrisya]]>;
<![CDATA[Suherman, Suherman]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 10 No 1 (2023): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v10i1.5989
<![CDATA[Perlindungan konsumen di masa pandemik covid -19 merupakan hal yang perlu di perhatikan, terutama mengenai refund tiket pesawat di Masa Pandemik covid -19 ini sebagaimana dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai larangan mudik Idul Fitri Tahun 2020, dampak dari larangan tersebut yaitu gagalnya keberangkatan calon penumpang sebagai pihak konsumen, dampak dari hal ini maka sebagai pelaku usaha wajib melakukan upaya ganti rugi yang biasa disebut dengan refund tiket, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 dijelaskan mengenai pengembalian tiket berbentuk voucher dan tidak menggunakan uang tunai, dengan adanya sistem baru mengenai pengembalian tiket pesawat tersebut hak-hak konsumen harus diteliti sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dengan tujuan penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana hak-hak konsumen pada masa pandemik covid -19 ini mengenai refund tiket pesawat serta perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana agar mengetahui jawaban tersebut penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil dari penelitian, bahwa hak-hak konsumen di Indonesia pada masa pandemik covid -19 ini memang mendapatkan refund tiket pesawat namun berbentuk voucher dan memiliki jangka waktu pemakaian dalam hal ini maka hak-hak konsumen sangat dibatasi dengan adanya waktu berlaku voucher, dengan adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional tersebut maka terbukti masih adanya keresahan di pihak konsumen mengenai hak-haknya terhadap refund tiket pesawat, terutama hak kenyamanan dan hak untuk di dengarkan pendapatnya yang tentunya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PEMBAHURUAN HUKUM PATEN YANG BERDASARKAN NEGARA HUKUM PANCASILA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Atsar, Abdul]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v10i2.3267
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengkaji tentang implikasi dari adanya pembahuruan hukum Paten yang berdasarkan negara hukum Pancasila. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti kemukakan, bahwa Implikasi dari adanya pembahuruan hukum Paten yang berdasarkan negara hukum Pancasila bahwa perlindungan Paten dapat menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia yang akan mendukung perkembangan dunia usaha dengan meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi pada ekspor dan bernilai komersial.]]>
<![CDATA[PENERAPAN METODE RIA DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL: UPAYA OPTIMALISASI KETERLIBATAN RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN ]]>
<![CDATA[Hamdani, Fathul]]>;
<![CDATA[Fauzia, Ana]]>;
<![CDATA[Putra, Eduard Awang Maha]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 10 No 1 (2023): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v10i1.6377
<![CDATA[From the Welfare State perspective, the state is also referred to as a social services state or an agency of services. The form of social services from the state in the context of realizing general welfare is that the government in building international cooperation must always consider national interests through community participation. This study aims to evaluate the practice of forming international agreements concerning people's participation, and analyzing how the RIA method can increase people's involvement in the formation of international agreements. Writing this article applies normative legal research methods, with statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results show that the involvement of the House of Representatives as a form of people's participation in the formation of international agreements can be said to be quite minimal. In contrast to some countries such as Germany, the House of Representatives or parliament must be provided with information regarding the negotiation process that is being carried out by the Government. Likewise in the United States, Parliament can participate in the negotiation process on international agreements for certain fields. Even though Article 2 of the Law on International Agreements mentions a mechanism for consultation by the government regarding international agreements that concern the public interest. However, there is no further explanation of whether the Consultation mechanism is voluntary or an obligation for the executive. Therefore, one of the methods that can be applied to increase public participation, especially through the involvement of the House of Representatives is to apply the RIA method.]]>
