cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Jatiswara
Published by Universitas Mataram
ISSN : 0853392X     EISSN : 25793071     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara" : 11 Documents clear
Model Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi “Tinjuan Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Koban” Ahmad Rosidi; Syaifullah Syaifullah; Idris Sardi; Awaludin Awaludin
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.503

Abstract

Law enforcement in Indonesia, especially in each region, is strongly influenced by culture and culture in social life, in cases of criminal acts of corruption in particular, the community has a very important role both as justice collaborators in disclosing the occurrence of an act of criminal acts of corruption, terrorism, narcotics, laundering money, human trafficking and other organized criminal acts. As we know, a justice collaborator is defined as a perpetrator of a particular crime, but not the main actor who admits his actions and is willing to be a witness in the judicial process, and can play an active role in the legal process as a witness. The problem approach used in this study is a normative research approach and an empirical research approach. The normative research approach is an approach that is carried out through a study of laws, regulations, theories, concepts, views, and aspects related to the issues discussed. In addition, the approach in this study is also supported by an empirical research approach, namely an approach through field research by conducting interviews with the public and legal practitioners, carried out in order to find out the reality in the form of research, opinions, attitudes, related to efforts and implementation of witness protection. criminal acts of corruption, terrorism, narcotics, money laundering, trafficking in persons and other organized criminal acts.
Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup Dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri’iyyah Q.Zaman Qomaruzzaman
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.507

Abstract

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini telah menyelenggarakan Pemilu Legislatif (pileg) sebanyak 12 kali dengan sistem yang berbeda. Pimilu Legislatif pertama kali tahun 1955 sampai pileg tahun 1999 menggunakan sistem proporposional tertutup. Pileg tahun 2004 sampai pemilu 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka. Wacana Pemilu 2024 mendatang apakah tetap akan menggunakan sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup telah memunculkan pro kontra (debatable) dikalangan masyarakat, khususnya di kalangan politikus, pengamat hingga pakar hukum tata negara. Bahkan pro-kontra tersebut sampai saat ini diuji materilkan (judicial review) di Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. Dari latar belakang inilah penulis tertarik mengkaji pileg dengan sistem Proporsional Terbuka, atau tertutup perspektif siyasah Syar’iyyah. Adapun metode penelitian yang digunakan dari aspek pengumpulan datanya menggunakan data kepustakaan (library research), pendekatan kajian menggunakan sosio-historis dan metode pengolahan datanya (analisa) bersifat deskriftif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pro-kontra Pemilu Legslatif (pileg) dengan sistem Proporsional Terbuka atau tertutup di Indonesia dalam perspektif siyasah merupakan ranah ijtihadi yang dilatari keadaan sosiologis dan historitas yang berkembang pada zamannya. Sebagaimana Ijtihad khalifah Umar yang berbeda dengan Rasalullah dalam sistem pemilihan anggota ahl al-halli wa al-aqdi. Dalam pandangan Siyasah Syar’iyyah, Islam tidak menentukan secara baku sistem apa yang akan digunakan. Islam hanya menekankan pentingnya syarat bakal calon yang diusung haruslah beriman, bertakwa, siddiq (jujur), amanah (terpercaya), tabligh (aspiratif), dan fathonah (mempunyai kemampuan) sehingga para calon Legislatif yang terpilih benar-benar berkualitas (qualified).
Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender Arij Amaliyah; Lukman Santoso
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.509

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi logika penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. serta menganalisisnya dengan menggunakan teori keadilan gender. Secara normatif kebolehan poligami bertumpu pada persetujuan dari istri dan kemampuan suami untuk bersikap adil. Dalam konteks kasus ini, persoalan berawal dari pengajuan permohonan izin poligami yang dilakukan setelah Pemohon menikah dengan calon istri kedua. Argumentasi Pemohon yang telah menikah sebelum mengajukan permohonan poligami dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data penelitian ini berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian. Penelitian ini berkontribusi memberikan pijakan konseptual bagi hakim dalam menghasilkan putusan permohonan izin poligami yang berpijak pada keadilan gender agar keadilan di masyarakat tercipta secara objektif. This study aims to explore the logic of the judge's legal findings in Decision Number 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn. and analyze it using the theory of gender justice. Normatively the permissibility of polygamy rests on the consent of the wife and the ability of the husband to be fair. In the context of this case, the problem started with the filing of an application for a polygamy permit which was made after the Petitioner married his second wife. Argumentation The Petitioner who was married before filing the application for polygamy was considered an unlawful act. This research is a doctrinal legal research with a case approach, conceptual approach and statutory approach. Sources of data for this research are court decisions, laws and regulations, books, journals, and research results. This research contributes to providing a conceptual basis for judges in making decisions on applications for polygamy permits that are based on gender equity so that justice in society is created objectively.
Pergeseran Fungsi Legislasi Di Indonesia AD Basniwati; Rahmawati Kusuma; Mahendra Wijaya Kusuma
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.512

Abstract

Penelitian dengan judul Pergeseran Fungsi Legisasi di Indonesia ini mengkaji keterlibatan Presiden Indonesia dalam proses pengajuan, pembahasan dan pengesahan suatu Rancangan Undang-undang yang menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi legislasi di Indonesia. Pergeseran tersebut terjadi karena dominannya kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dari pada DPR selaku lembaga legislatif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bentuk pergeseran fungsi legislasi di Indonesia serta untuk mengetahui cara memaksimalkan fungsi legislasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memfokuskan kajian pada Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945, hal tersebut karena Pasal inilah yang mengatur dengan kompleks mengenai kewenangan Presiden Indonesia dalam proses legislasi. Kesimpulan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa telah terjadi pergeseran fungsi legislasi di Indonesia yang dibuktikan dengan keterlibatan Presiden Indonesia untuk dapat mengajukan, membahas, dan mengesahkan Rancangan Undang-undang, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945 sebagai titik fokus kajian dalam penelitian ini.
Implementation of the Authority of the Indonesian Ombudsman Representative of the Province of Nusa West Southeast in Oversight of Public Services in the Village Rachman Maulana Kafrawi; Khairul Umam; Muh. Alfian Fallahiyan
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.513

Abstract

The Ombudsman is an institution established to deal with abuse of power by government officials and to assist officials in carrying out government efficiently and fairly, as well as to encourage power holders to carry out their responsibilities and provide good service. The Ombudsman Representative for West Nusa Tenggara Province has a role in supervising public services in their working area. In following up on each report complained by the complainant, the Ombudsman will ensure whether the report falls under the authority of the Ombudsman or not. This study aims to see the effectiveness of the Ombudsman in supervising public services in the village. The research method is socio-legal. Socio-legal research represents an interface with a context whitin which law exists. In supervising public services, apart from receiving reports from the public, the Ombudsman can also carry out on his own initiative through a systemic review, the results of which can be in the form of recommendations/suggestions. To ensure compliance with efforts to resolve the Ombudsman by the Reported Party or the Reported Party's superiors, the Ombudsman conducts direct monitoring or through the media/publications and submits periodic and annual reports to the President of the Republic of Indonesia and the People's Representative Council.
Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila Khairul Umam; Ashari Ashari; Riska Ari Amalia
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.514

Abstract

Meskipun perubahan UUD 1945 dimaksudkan untuk memberikan pembatasan kekuasaan tehadap kekuasaan Presiden yang terlalu besar (executive heavy) dan meletakkan pembagian kekuasaan dalam prinsip yang saling seimbang (checks and balances), bukan berarti perubahan UUD 1945 sudah berhasil menata karut marut pembatasan kekuasaan dan kinerja lembaga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat/esensi prinsip checks and balances dalam perspektif negara hukum Pancasila dan bagaimana rekonstruksi prinsip checks and balances antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan Pancasila. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder, dengan pendekatan, Statuta Approach, Conceptual Approach, dan Historical Approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip checks and balances antar lembaga negara merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu untuk membatasi kekuasaan antar lembaga negara. Meskipun demikian, masih ada kelemahan-kelemahan checks and balances yang dirasakan. Dengan demikian, perlu gagasan rekonstruksi prinsip checks and balances yang bersumber pada Pancasila, yang terbukti telah mampu bertahan meski telah diuji dengan berbagai problematika ketatanegaraan. apabila Prinsip checks and balances itu memperhatikan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, lembaga negara di Indonesia akan kembali pada khittohnya sebagai bangsa yang berketuhanan, beradab, bersatu dalam hikmah kebijaksaan, dan berkeadilan sosial.
Disparitas Vonis Akibat Pemisahan Tiga Perkara Narkotika Yang Dalam Satu Rangkaian Peristiwa Pidana Muhammad Djaelani Prasetya
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.515

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas vonis akibat pemisahan tiga perkara narkotika yang dalam satu rangkaian peristiwa pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum di analisis secara kualitatif untuk menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi. Hasil Penelitian menunjukkan Pertama, Bagan Kasus Posisi berdasar Dakwaan telah menggambarkan kasus itu dalam satu rangkaian peristiwa pidana. Kedua, Bagan Penahanan, Pelimpahan, Dakwaan, Tuntutan, dan Putusan telah menggambarkan bahwa terdapat perbedaan. Ketiga, maksud Disparitas Vonis yaitu Putusan yang menyatakan bersalah dibandingkan dengan yang bersalah, bersalah dengan tidak bersalah, hingga yang dalam satu rangkaian peristiwa pidana seperti perkara a quo. Keempat, perkara a quo telah memperlihatkan sumber Disparitas Vonis, perpindahan pemeriksaan dari Kepolisian ke Kejaksaan.
Pertambangan Pasir Di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan Dan Pengawasan Dalam Rangka Perlidungan Lingkungan Hidup Dani Berlan Ramadhan; Agus Triono; Rifka Yudhi
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.524

Abstract

Pertambangan pasir ilegal adalah perbuatan yang melanggar ketentuan normatif Pasal 35 ayat (1) UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga pemenuhan terhadap perizinan adalah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan pertambangan ilegal tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kewenangan perizinan penambangan pasir di daerah serta bagaimana pengawasan penambangan pasir dalam rangka perlindungan lingkungan hidup di Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang- undangan dan kajian kepustakaan dari bahan sekunder seperti buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Serta pendekatan empiris untuk mengetahui keadaan faktual di lapangan maka dilakukan studi lapangan dengan wawancara terhadap informan sebagai pekerja tambang pasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan adalah instrumen hukum dalam rangka perlindungan lingkungan, perubahan kewenangan perizinan menyebabkan kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap pertambangan pasir. Saat ini kewenangan perizinan pertambangan pasir berada pada pemerintah provinsi. Sementara itu lokasi tambang yang jauh dari jangkauan pemerintah provinsi menyebabkan tidak maksimalnya pengawasan terhadap tambang pasir tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan tata kelola kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah kabupaten melalui dinas terkait, organisasi LSM,
Kajian Penerapan Smart Contract Syariah dalam Blockchain: Peluang dan Tantangan Winda Fitri
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.526

Abstract

Smart contract terkenal sebagai protokol perangkat lunak yang memungkinkan pelaksanaan otomatis dari kontrak tanpa melibatkan pihak ketiga, dan memungkinkan pemangku kepentingan, seperti bank, lembaga keuangan mikro, atau penyedia layanan keuangan syariah lainnya untuk secara otomatis melaksanakan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tanpa intervensi manusia. Namun, munculnya pro kontra dalam penerapan smart contract yaitu kebutuhan akan audit dan verifikasi yang cermat untuk memastikan bahwa smart contract telah dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan Smart contract agar adanya perlindungan hukum yang jelas sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa perlunya kesepakatan dan standar yang lebih jelas mengenai kontrak syariah, serta tantangan hukum dan regulasi yang mungkin muncul dalam mengadopsi teknologi ini. Melalui analisis peluang dan tantangan yang terkait dengan penerapan Smart contract syariah dalam blockchain, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi teknologi ini dalam mendukung ekosistem keuangan syariah. Dengan memahami tantangan dan risiko yang terkait, pelaku industri, regulator, dan akademisi dapat bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Regulasi yang jelas akan mengatur persyaratan dan standar yang harus dipenuhi oleh Smart contract Syariah, sehingga transaksi yang dilakukan dalam blockchain dapat dikonfirmasi secara hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif) Taufiqurrahman Taufiqurrahman; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.527

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah mengkaji tentang sistem penyelesaian sengketa pada pemilihan umum disetiap negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, Brasil dan Filipina. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif murni dan adapun pendekatan penelitiannya terdiri dari Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus dan Pendekatan. Jenis dan sumber data pada penelitian adalah menggunakan data primer dan data skunder dengan mengunakan metode pengumpulan data penelitian dengan cara studi kepustakaan dan tehnik analisis data ialah deskriptif kualitatif. Studi ini mengidentifikasi bahwa penyelesaian sengketan pemilihan umum pada negara yang menganut system demokrasi terhadap masalah yang dialami dalam pemilihan umum yang dimana peneyelesaian akan dibawa ke lembaga peradilan tertinggi dari setiap negara. Masalah penyelenggaraan pemilu karena ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau menyangkut pelanggaran pidana dan administrasi yang mempengaruhi hasil pemilu. Dimana sengketa pemilu akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga tertinggi yang memiliki tangung jawab dan wewenang sesuai supremesi hukum guna memberikan keputusan terkait hasil pemilihan umum.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara Vol 27 No 3 (2012): Jatiswara Vol 27 No 2 (2012): Jatiswara Vol 27 No 1 (2012): Jatiswara Vol 26 No 3 (2011): Jatiswara Vol 26 No 2 (2011): Jatiswara More Issue