Jurnal Jatiswara
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Articles
533 Documents
<![CDATA[Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ikhsan Kamil, Muhammad]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.326
<![CDATA[Perkawinan merupakan penyatuan yang terjadi antara wanita dan pria. Perkawinan merupakan perjanjian untuk menjalin hubungan rumah tangga atau suami-istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dibimbing oleh wali nikah. Perkawinan tidak saja menyangkut pribadi dari suami isteri , tetapi juga menyangkut segala urusan keluarga dan juga masyarakat. Pengertian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) menyatakan bahwaâ€Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esaâ€. WNI yang kemudian menikah dengan seorang WNA, setelah perkawinan. dilarang untuk memiliki.hak atas tanah yang berupa Hak Milik. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 UUP yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh pada saat perkawinan menjadi harta bersama. Sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian ini dikatagorikan jenis pe- nelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yakni yang be- rfokus pada peraturan yang tertulis (law in book),4 yang beranjak dari adanya kekaburan norma mengenai pengesahan perkawinan campuran. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum merupakan ulmu yang normatif. Mempelajari Norma-Norma hukum merupakan bagian esensial di dalam ilmu hukum. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Perjanjian kawin merupakan suatu perjanjian yang menyimpang dari asas atau peraturan perundang-undangan terkait persatuan harta kekayaan suami isteri selama perkawinan, sejauh perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Pasca putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 memutuskan suatu perkara yang mengubah konsep perjanjian perkawinan yang telah dibangun sebelumnya oleh UUP. Pasal 29 UUP perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan. Namun dengan diputuskannya putusan MK ini, perjanjian kawin boleh dilaksanakan selama perkawinan.]]>
<![CDATA[Landasan Filosifis, Aspek Moral Dan Aspek Keadilan Dalam Pembentukan UU Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Bintarto, Muhammad Al Ikhwan]]>;
<![CDATA[Uwais Alqarni, Muhammad]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.328
<![CDATA[Pro dan kontra terhadap UU Cipta Kerja muncul sejak UU ini dirumuskan, pemerintah merumuskan UU Cipta Kerja ini untuk menyederhanakan regulasi di Indonesia yang mengalami hiperregulasi dan sebagai penunjang investasi di Indonesia akan tetapi banyak masyarakat yang kurang setuju dengan beberapa perubahan, pengurangan dan penambahan pasal baru yang dianggap merugikan masyarakat misalnya dalam bagian penghilangan izin AMDAL dan di bab ketenagakerjaan. Tulisan ini mengkaji bagaimana landasan filosofis dalam pembentukan UU Cipta kerja dan UU Cipta kerja dipandang dari segi moral dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan meggunakan analisis data kualitatif yang mengedepankan data premier untuk data utama. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan web. Berdasarkan hasil dari penulisan ini adalah bahwa UU Cipta Kerja dianggap belim memenuhi asas filosofis dikarenakan belum memenuhi landasan fundamental masyarakat Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pancasila sila ke-5 yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan UU Cipta kerja dianggap cacat moral dikarenakan pembentukan UU ini demi kepentingan pemerintah dan minimnya konsultasi dengan publik luas, dan dalam UU Cipta kerja terdapat beberapa hal yang dianggap cacat keadilan oleh beberapa pihak misal dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT). Dan saran dari penulis supaya UU Cipta kerja di diskusikan dengan publik luas dan sehingga dapat melahirkakn produk hukum yang adail dan memberikan rasa kebahagiaan bagi sesama.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Rosdiana, Agita Chici]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.330
<![CDATA[Penelitian ini berbentuk Yuridis Normatif, yakni suatu penelitian yang menitik beratkan kepada pengunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya, penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara terhadap respondon sebagai suatu sumber utama untuk mengumpulkan data-data terkait. Hal ini disebabkan data mengenai hal yang diteliti belum ada atau kurang. Seiring dengan maraknya tindak pidana pencucian uang, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (PMPJ), untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, prinsip mengenali pengguna jasa wajib diterapkan Notaris. Pasal 322 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jawaban atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Didalam ilmu hukum hal ini dikenal sebagai Asas Lex Specialis Derogat Legi Genaralis yaitu aturan hukum lebih khusus dapat mengenyampingkan aturan hukum yang umum. Pengaturan mengenai perlindungan bagi notaris sebagai pihak pelapor setelah dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum, telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dalam bab tersendiri yakni bab IX yang dimuat dalam 5 pasal, dimulai dari pasal 83 sampai dengan pasal 87 UU TPPU.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembayaran Modal Disetor Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Aditya, Andrian]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v37i1.331
<![CDATA[Sebuah Perseroan Terbatas hanya dapat memperoleh legalitas bila didirikan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris sebagai pihak yang ikut ambil andil dalam pendirian tentu harus memperhatikan mengenai modal disetor yang diwajibkan oleh Undang-Undang terutama Undang-Undang Perseroan Terbatas. Masalah yang sering muncul adalah ketentuan modal disetor tersebut seringkali tidak dilakukan oleh Para Pendiri. Lalu, Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembayaran Modal Disetor Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas? Hal ini penting untuk diteliti karena Notaris bisa saja dimintakan pertanggungjawabannya bila ternyata hak-hak para pemegang saham ternyata ditahan dengan tidak disetorkannya modal perusahaan berupa modal disetor. Bahwa ternyata hasil penelusuran penulis adalah Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena ketentuan yang mengatur mengenai modal disetor sendiri kurang jelas, serta apabila Notaris memegang surat pernyataan sebagaimana praktik pada umumnya maka Notaris dapat mengamankan posisinya terhadap tindakan lalai yang dilakukan oleh para pendiri Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya dibuat oleh Notaris.]]>
<![CDATA[Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Pembaruan Data Sertipikat Ditinjau Berdasarkan Sifat Terang Dan Tunai ]]>
<![CDATA[Rana, Ghazahra Vesti]]>;
<![CDATA[Mangihut Pitta Allagan, Tiurma]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.339
<![CDATA[Penelitian ini menguraikan transaksi peralihan hak atas tanah yang wajib dilakukan secara terang dan tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia bidang tanah yang mendasarkan prinsip jual beli dari hukum adat. Pembahasan berfokus pada keabsahan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah ditelaah berdasarkan prinsip terang dan tunainya. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian meninjau berdasarkan prinsip terang dan tunai, transaksi jual beli yang belum disertai dengan pembaruan pada data yuridis serta data fisik dalam sertipikat tanahnya adalah sah. Pada kasus Putusan Nomor 292/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt, transaksi jual beli pertama dan kedua kalinya atas objek yang sama yakni bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 03/Karet adalah sah karena sudah memenuhi sifat terang dan tunai, biarpun belum disertai pendaftaran tanah untuk pembaruan data dalam sertipikatnya. Dalam hal terjadi sengketa terhadap objek bidang tanah, perlindungan hukum diberikan kepada pembeli yang beritikad baik, yakni pihak pembeli kedua biarpun kepemilikan objek bidang tanah tidak sepenuhnya milik dari penjual. Sementara pihak pembeli pertama yang juga belum melakukan pembaruan data dalam sertipikat diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penjual yang tidak sepenuhnya berhak atas tanah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan ]]>
<![CDATA[Juanda, Juanda]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.340
<![CDATA[enelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak masih bersifat parsial dan belum terimplementasi sebagaimana mestinya, Karena dalam sistem peradilan pidana anak lebih berorientasi pada perlindungan terhadap anak pelaku. Namun, belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak korban.]]>
<![CDATA[Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "PTB" ]]>
<![CDATA[Santoso, Hari Agus]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.341
<![CDATA[Putusan Pengadilan Niaga Surabaya (Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby) dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan termohon PT. GBP sangat menarik untuk dikaji karena menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama dikalangan enam ribu (6.000) pedagang Pasar Turi Baru yang telah membeli stand sejak tahun 2012 yang mana sampai saat ini tidak dapat memanfaatkan stand tersebut dengan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan sebagai pisau analisis memakai Teori Hukum Gustav Radbruch. Pengajuan proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur dikabulkan oleh Hakim Pengawas meskipun dalam proses persidangan terdapat banyak hal yang seharusnya perlu digali lebih dalam. Seperti status keabsahan dan nilai nominal kewajiban dari para Kreditur Separatis, dan isi proposal perdamaian yang merugikan pihak Kreditur. Putusan PKPU ini menimbulkan tanda tanya besar jika ditelaah dari Teori Hukum Gustav Radbruch yang seharusnya hukum itu bertujuan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penulis berkesimpulan bahwa putusan ini bertolak belakang dengan Teori Hukum Gustav Radbruch.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa ]]>
<![CDATA[Muhajir, Muhajir]]>;
<![CDATA[Khaedar Habibi, Ahmad]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.342
<![CDATA[Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo merupakan daerah pertanian yang subur untuk bercocok tanam. Masyarkatnya sebagian besar bertani dan berkebun. Penelitian ini akan membahas tentang akad Muzara’ah untuk bercocok tanam yang dipraktikan oleh masyarakat Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dalam perspektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktik akad Muzara’ah yang dilakukan oleh masyarkat Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo ditinjau dari perspektif hukum Islam. Juga tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat muslim yang melakukan hukum akad Muzara’ah tanah untuk bercocok tanam agar sesuai dengan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa praktik tanah untuk bercocok tanam yang dipraktikan oleh masyarkat Desa Suren Gede Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo merupakan transaksi akad Muzara’ah yang telah memenuhi syarat dan rukun akad Muzara’ah, akan tetapi praktik hukum akad Muzara’ah tanah dalam masa panen yang ketiga adalah fasid, dan pemanfaatan lahan dan hasilnya pada panen yang terakhir adalah haram karena diumpamakan dengan orang yang menghosob.]]>
<![CDATA[Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang ]]>
<![CDATA[Masayu, Nyayu Tiara]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.348
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Pemerintah Daerah provinsi dan Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan apa ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan Kerja sama penataan ruang dan fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota. Sehingga implikasi atas aturan UU Cipta Kerja memberikan gambaran secara jelas bahwa terkait pelaksanaan penataan ruang nasional dan penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang semulanya kewenangan tersebut dilaksanakan oleh menteri. Sehingga daerah hanya bertugas melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka diharapkan kepada pemerintah daerah untuk membuat perda dalam mengeluarkan rencana detail tata ruang sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam undang-undang.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Rekruitmen Pekerja Alih Daya Guna Meneguhkan Kepastian Hukum ]]>
<![CDATA[Istiyanto, Ryan]]>;
<![CDATA[Idham, Idham]]>;
<![CDATA[Fadlan, Fadlan]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v36i3.355
<![CDATA[Perlindungan adalah suatu cara atau proses atau perbuatan untuk melindungi. Perlindungan memiliki makna adalah hak yang didapatkan oleh setiap orang dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan damai. Perlindungan hukum tenaga kerja alih daya dalam kesejahteraan pekerja bidang tenaga pengamanan.Hal ini menarik penulis untuk meneliti bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan kesejahteraan tenaga kerja alih daya di bidang jasa pengamanan di PT. Putra Tidar Perkasa dan bagaimana implementasi faktor, kendala, dan solusi perlindungan kesejahteraan tenaga kerja alih daya di bidang jasa pengamanan di PT. Putra Tidar Perkasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan jenis penelitian deskriptif, dimana dalam penelitian ini akan diuraikan bagaimana tentang perlindungan kesejahteraan tenaga kerja alih daya di bidang jasa pengamanan di PT. Putra Tidar Perkasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ditambah lagi dengan telah disahkannya Undang Undang Omnimbus Law yakni Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan beberapa peraturan pelaksananya mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 35, 36 dan 37 yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak pekerja. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, lapangan dan metode wawancara, serta data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.Undang-Undang atau aturan telah ditetapkan oleh Pemerintah namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala yang mempengaruhi pemenuhan atas perlindungan kesejahteraan. Terlebih sesuai dengan BAB X yang membahas tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteran. Terutama pada Pasal 88 tentang pengupahan dan Pasal 99 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, PT. Putra Tidar Perkasa telah melaksanakan aturan perundangan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk Undang Undang Omnimbus Law serta peraturan pelaksanaannya terkait dengan ketenaga kerjaan telah di implementasikan dengan cukup patuh meskipun terdapat kendala dengan pengawasan dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Karena itu penulis menyarankan agar lebih meningkatkan sistem pengawasan dalam pemenuhan perlindungan kesejahteraan ini.]]>
