cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Jatiswara
Published by Universitas Mataram
ISSN : 0853392X     EISSN : 25793071     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Arjuna Subject : -
Articles 521 Documents
 5   6   7   8   9 
Aspek Hukum Tanggung Gugat Profesi Penunjang dalam Prospektus dan Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Dirugikan dalam Rangka Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal Yudhi Setiawan
Jatiswara Vol 27 No 3 (2012): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.904 KB)

Abstract

Capital markets have a strategic role in national development as a source of long term financing for businesses who also is one investment alternative container for the owners of capital (investors) that tends to channel these funds into the banking and property sectors. The capital market is one of the collector container investors, who also is a provider of container funds (capital) for the community, which will use the funds for improvement and development of its business for the long term.
Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah/Bangunan Melalui Penghapusan Ismi Arifiana Rahmandari
Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.293 KB)

Abstract

Penelitian ini dihajatkan untuk menjawab dua isu hukum yaitu Bagaimanakah pengaturan tentang penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Apakah penghapusan barang milik daerah Kota mataram (RSU Kota Mataram) telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah diatur secara khusus bagaimana mekanisme dan tatarcara penghapusan barang milik daerah berupa bangunana atau tanah, hanya saja khusus terhadap bangunan tidak ada ketentuan batas waktu dapat dilakukannya penghapusan sebagaimnana halnya barang bergerak lainnya (tanaman atau sepeda motor). Bahwa terkait dengan penghapusan barang milik daerah Rumh sakit Kota Mataram, jika dikaitkan dengan Permendagri dan Perda tentang Peboman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan karena termasuk dalam katagori mendesak dan telah mendapat alokasi anggaran dalam RAPBD Kota Mataram.
Peran Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Polisi Resort Kota Mataram Dalam Menanggulangi Pengedaran dan Penyalahgunaan Narkoba Syamsul Hidayat
Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.61 KB)

Abstract

Drug trafficking is very disturbing society. Not only teenagers and young adults who fall in drug use, but also parents who in fact should be understood the dangers of drugs. Focus issues raised this study the role of the National Narcotics Agency of West Nusa Tenggara and Police Resort Kota Mataram in tackling trafficking and drug abuse. These results indicate that the role of the National Narcotics Agency West Nusa Tenggara Province in tackling drug trafficking and abuse and consists of: Supply control is an integrated effort negate the availability of narcotics in the market or in the community. Demand reduction is an integrated effort that is rehabilitative and. Harm reduction is an effort by the activities of a rehabilitative intervention to victims or users who have ketergantungan.Upaya Mataram Police in tackling the narcotics criminal offense in Mataram emphasize the prevention without the use of criminal law, prevention is done by the method of legal counseling, awareness and also education of the public.
Legalitas Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT. Daerah Maju Bersaing) Djumardin Djumardin
Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (656.721 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i3.179

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi PT.DMB pasca penjualan saham oleh PT. MDB dan mekasime pembubaran Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT.DMB). Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach); pendekatan konseptual (conseptual approach); dan pendekatan Kasus (casse approach). Bahwa Penjualan saham oleh MDB tidak secara otomatis menyebabkan bubarnya PT.DMB. Pembubaran PT. DMB tetap mengacu pada UU Perseroan Terbatas (UU Nomor 10 Tahun 2007)
Kajian Yuridis Pemanfaatan Dan Penggunaan Areal Bebas Sempadan Pantai Dalam Pembangunan Industri Pariwisata Di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Ilham -
Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.806 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v32i1.72

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji hukum pemanfaatan dan penggunaan areal bebas sempadan pantai dalam pembangunan industri pariwisata di Kabupaten Lobar-Provinsi NTB. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: bagaiamana pengaturan tentang pemanfaatan dan penggunaan areal bebas sempadan pantai, bagaimana pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan areal bebas sempadan pantai dalam pembangunan industri pariwisata, apa kendala dan upaya dalam mengatasi pelanggaran pemanfaatan dan penggunaan areal bebas sempadan pantai. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang dapat dibuktikan dengan pelaksanaan atau penerapan di lapangan, sehingga penelitian ini disebut juga penelitian nondoktrinal, karena menggunakan peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat ahli hukum, yang dipadukan dengan kenyataan di lapangan berdasarkan data-data yang terkumpul dan informasi-informasi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach); pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan sosial (Social Approach). Teknik pengumpulan data dengan studi bahan hukum dan studi pengumpulan data lapangan. Setelah itu dilakukan pengolahan bahan hukum dengan menganalisanya melalui metode deskripsi, kemudian disusun secara sistematis dengan mencari unsur-unsur yang relefan dengan permasalahan yang dikaji, kemudian disusun menurut logika ilmiah dalam bentuk penulisan tesis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pemanfaatan dan penggunaan areal bebas sempadan pantai di Kabupaten Lobar NTB, 100% telah terjadi pelanggaran hukum Tata Ruang dan sampai saat ini masih terjadi “faktor pembiaran” .
Konstitusionalitas Fungsi dan Wewenang Wakil Presiden RI Setelah Amandemen UUD 1945 Johannes Johny Koynja
Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.498 KB)

Abstract

This article represent effort to reflect again how far the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia have guaranteed constitutionality function and authority of Vice President of Republic of Indonesia as "assistant" President which still there are dimness or ill defined norm (vague van normen) and also continuous to become polemic. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia do not give clear arrangement, adequate and coherent about how in fact form relation mechanism work and division of authority between Presidents with Vice President which have been elected as a single ticket directly by the people, considering that Vice President is "partner which is image" with President because both have been elected as a single ticket directly by the people. Including the Article 4 Paragraph 2 the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not give interpretation of authentic concerning term "The President shall be assisted by a Vice President".
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah Wakaf Yeni Indrayani Oktaviana
Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted to find out how the legal arrangement of the right holder of land ownership of waqf land and how is the legal protection mechanism of the holder of property rights on wakaf land. This research is a normative research with legal, conceptual and historical approach. The results showed that the form of protection against the owners of land ownership of wakaf land is by registering and administrating at the appointed institution namely the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial / National Land Agency after the pledge of waqf and the issuance of wakaf certificate based on a decree granting rights to the land of endowments Derived from customary land and from state land and issued a wakaf certificate on behalf of the landowners of wakaf by firstly listing on the land book. The recording is done because wakaf is not enough with verbal only, if only done with oral then wakaf becomes invalid.
Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Terhadap Kekuatan Pembuktian Ridwan -
Jatiswara Vol 27 No 1 (2012): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.211 KB)

Abstract

Authentication is very important in the process of resolving criminal cases, because passing verification with valid evidence appliances, defendant can be convicted of the alleged criminal acts to his. One of the evidence contained in the Act is the defendant's testimony evidences, including defendant's (the suspect) testimony given in front of investigators. Defendant’s testimony given in front of investigators as one of the evidence appliances often revoked by defendant with various reasons. With the repeal, implicate to the strength of verification. If the revocation of defendant's testimony can be accepted by the judge, then it means that the defendant had given the untrue testimony in front of the investigator. As a result, defendant's testimony cannot be used as evidence and has no value or strength of evidence to prove the guilt of the defendant, so the defendant should be freed. Conversely, if the revocation of the defendant testimony cannot be accepted by the judge, it means the spoken testimonies of the defendants in front of the investigator was correct information and have evidentiary value, which consequently the defendant testimony can be used as evidence to prove the guilt of the defendant so the defendant should be sentenced.
Karakteristik Akta Otentik Pada Akta Risalah Lelang Mohamad Erik; Triyanto Triyanto; Rusdiyanto Sesung
Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.228 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i2.168

Abstract

Notary Public Officer has the duty to make an authentic deed and dare to make the deed of minutes of auction. One of the hallmark of the Auction of Minutes of Deed is made by the Auction Officer appointed by the Minister of Finance. The strength of the proof consists of the power of proof of birth, formal and material relationships has been regulated in Article 1868 of the Civil Code. Is the Deed of Minutes auction referred to the Authentic Deed. Make the form of the deed determined by law. The result of this thesis research is the status of the Auction of Minutes of the Auction referred to as the authentication deed because (1) the form of the authentic deed is the drafting of the law (Articles 37, 38 and 39 Vendu Reglement, (2) the original deed must be made by or against the general officials The auction is made by the auction official (3) of what authority, when and where the deed was made. (Articles 3 and 7 Vendu Reglement) is determined by the Minister of Finance. The Power of Evidence On The Deed of Auction Minutes As an authentic deed, In Article 35 of the Vendu Reglement from which "From every public sale by the Auction Officer or his proxy, during the sale, for each day of auction or sale shall be made separate news event". Here it is clear that the Auction Risks must be made by an authentic deed, as the auction treatise has a perfect proof of power on what is contained therein.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Atas Perolehan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Muhammad Zainuddin
Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.15 KB)

Abstract

Social security is a right of everyone, without exception, including workers / laborers as the provisions of Article 28H paragraph (3) of the Constitution of 1945, which reads; "Everyone is entitled to social security that allows development of his or her self as dignified human beings," as well as the mandate of the Declaration of the United Nations (UN), 1948 on Human Rights, and has also affirmed in the Convention on the International Labour Organization (ILO) No. 102 of 1952, which recommends that all States to provide minimum protection to all workers. In the decree of the People's Consultative Assembly of Indonesia Number X / MPR / 2001, to determine the tasks the President to form the National Social Security System in order to provide a comprehensive social protection and integration. On February 17, 1992, the government put forth Law No. 3 of 1992 on Social Security Workers (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1992 Number 14, Additional State Gazette No. 3468), to provide protection to every worker / laborer as the right of every person without exception. However, the right of workers / laborers to obtain workers' social security that provides protection against occupational accidents, illness, pregnancy, maternity, old age and death, is only obtained if the employer where workers / laborers to the Organizing Body, namely PT. Social Security, as stipulated in the provisions of Article 4 paragraph (1), which determines that; "Program of social security referred to in Article 3 shall be realized by companies for workers who perform work in labor relations in accordance with the provisions of this law."

Page 7 of 53 | Total Record : 521

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara Vol 27 No 3 (2012): Jatiswara Vol 27 No 2 (2012): Jatiswara Vol 27 No 1 (2012): Jatiswara Vol 26 No 3 (2011): Jatiswara Vol 26 No 2 (2011): Jatiswara More Issue