cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Noni Antika Khairunnisah, S.Pd
Contact Email
lpp.mandala@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lpp.mandala@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala
ISSN : 25989944     EISSN : 26566753     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan merupakan kumpulan artikel ilmiah ilmu sosial dan pendidikan berdasarkan hasil penelitian dan hasil kajian pustaka. Jurnal ini menggunakan Bahasa Indonesia. Terbit 3 kali setiap tahun pada bulan Maret, Juli, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 2,377 Documents
 153   154   155   156   157 
Perbandingan Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa Cross Border E-Commerce Negara Indonesia Dengan Jepang Simanjuntak, Marcel Eka Surya
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5144

Abstract

Tiap negara untuk melindungi masyarakatnya yang sebagian besar dalam pandangan transaksi online ini merupakan konsumen, memiliki sikap yang berbeda mengenai perubahan yang dibawa oleh boomingnya transaksi secara online ini. Di Indonesia, mengenai pengaturan terkait E-commerce terdapat Undang-Undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak pelanggan. Pada pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, diantaranya “(e) hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, serta usaha penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan patut; (h) hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi maupun penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan (i). hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan  perundang-undangan lainnya.”. Apabila antara pelaku usaha dengan pelanggan berada pada satu wilayah yurisdiksi yang sama yakni yurisdiksi Indonesia maka aspek dari hukum perlindungan konsumen akan berlaku. Andaikata pelaku usaha dengan pelanggan berada pada yurisdiksi yang tidak sama maka akan muncul permasalahan. Kalau pelaku usaha yang ada diluar wilayah Indonesia, sesungguhnya kembali lagi kepada perjanjian diantara para pihak yang sudah disahkan sebelum itu.Contoh negara berikutnya adalah Jepang. Tidak ada kode hukum konsumen yang seragam di Jepang.  Hukum yang paling mendasar untuk perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Dasar tentang Kebijakan Konsumen (shohisha-kihon-hou).  Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar kebijakan konsumen dan tanggung jawab perusahaan; namun, undang-undang ini hanya menetapkan target dan kebijakan politik yang tidak mengikat yang harus diikuti oleh pemerintah pusat dan tidak menetapkan hak dan kewajiban hukum warga negara untuk mendapatkan keringanan melalui prosedur pengadilan.  Aturan khusus tentang perlindungan konsumen diatur dalam sejumlah undang-undang tersendiri.  Sebagai contoh, ada undang-undang yang mengatur bisnis di sektor industri tertentu (misalnya, Undang-Undang Transaksi Komersial Tertentu (tokutei-shotorihiki-hou) ("ASCT") dan Undang-Undang Penjualan Cicilan (kappu-hanbai-hou)), serta undang-undang khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (misalnya, Undang-Undang Kontrak Konsumen (shohisha-keiyaku-hou) dan Undang-Undang Tanggung Jawab Produk (seizobutsu-sekinin-hou)).  Di antaranya, sehubungan dengan undang-undang yang mengatur bisnis di sektor industri tertentu, peraturan terperinci ditetapkan dalam norma-norma bawahan seperti Perintah Kabinet dan Peraturan Menteri, dan dalam banyak kasus, interpretasi peraturan ini ditunjukkan dalam pedoman yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas.  Oleh karena itu, penting untuk memahami interpretasi ini agar dapat memahami isi undang-undang dan peraturan dengan benar. Umumnya pada kontrak akan dimasukkan klausul choice of law (pilihan hukum). Tetapi sejumlah lokapasar (marketplace), seperti Amazon.Com, pada klausul condition of use yang diumumkan, Amazon.Com menjelaskan bahwasanya untuk semua jual beli yang dilaksanakan berlaku The Law of State of Washington sebagai pilihan hukumnya. Hal ini tentu menimbulkan masalah baru dikarenakan konsumen dapat dikatakan tidak memiliki pilihan hukum, akan hukum apa yang dapat dipakai ketika terjadi perselisihan dengan pelaku usaha atau e-commerce. Pada permasalahan tersebut, perlindungan hukum untuk pelanggan perlu dilaksanakan melalui prosedur internasional dengan penyesuaian hukum serta kerjasama lembaga-lembaga penegak hukum. Menjadi pertanyaan terkait pemenuhan hak-hak pelanggan yang dimuat pada UUPK serta perlindungan hukumnya ketika para pihak melakukan transaksi yang dilakukan secara cross border serta penyelesaian sengketa perjanjian cross border e-commerce. Persoalan itu memunculkan ketidakpastian hukum disebabkan hilangnya perlindungan hukum terhadap pelanggan pada penanggulangan sengketa perjanjian digital internasional secara e-commerce. Jenis penelitian pada penulisan ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, data yang diperoleh dan diolah adalah berupa jenis data primer, data sekunder dan data tersier.  Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kedua Bahan hukum sekunder, buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan jurnal. Ketiga, Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia. Pengumpulan data skunder tersebut menggunakan studi kepustakaan. Tiap negara memiliki hukum yang berbeda dalam mengatur mengenai perlindungan konsumen. Seperti uraian dalam artikel yang ditulis ini, negara Indonesia dan Jepang memiliki peraturan yang berbeda. Selain itu juga dalam penyelesaian sengketanya, di Indonesia opsi penggunaan ODR kerap digunakan, namun berbeda dengan Jepang karena di Jepang penggunaan ODR sebagai media penyelesaian sengketa masih belum secara luas digunakan. Padahal selama belum ada Undang-Undang baru yang mengatur lebih lanjut mengenai E-commerce, ODR lah yang lebih cocok digunakan dalam penyelesaian sengketa dalam kasus transaksi E-commerce.
Model Konvergensi Media sebagai Evolusi pada Penyiaran Radio Berita dalam Rangka Kebertahanan Radio PRFM 107,5 News Channel Putri, Shinta Hartini; Lestari, Anggita; Lathifah, Nisa
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5107

Abstract

 Radio PRFM 107,5 News Channel sebagai radio berita telah melakukan upaya konvergensi media ditandai dengan penyebaran informasi dan berita melalui akun media sosial, aplikasi pada ponsel pintar, serta live streaming di website resminya. Hal ini memberi jangkauan khalayak yang lebih luas sehingga disebut sebagai radio berita yang adaptif dan juga informatif sejak awal tahun 2021, Radio PRFM 107.5 News Channel meraih prestasi sebagai radio berita yang informatif dan solutif nomor 1 di Bandung. Rumusan penelitian ini adalah bagaimana penerapan model konvergensi media dalam rangka kebertahanan Radio PRFM 107,5 News Channel sebagai radio berita di tengah persaingan industri penyiaran era digital di Kota Bandung dengan melihat level teknologi, industri media, organisasi dan manajemen, serta konsumen serta mengetahui alasan penggunaan konvergensi media. Dalam mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara dan focus group discussion (FGD), sedangkan data sekunder menggunakan studi literatur buku, jurnal, dan sumber internet. Analisa data yang digunakan dengan model Miles dan Huberman dan triangulasi untuk teknik keabsahan data. Target hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kelengkapan dan analisis data pada lingkungan penelitian atau setara dengan level 5 pada bidang Ilmu Komunikasi khususnya khususnya pada penyiaran radio dan media digital.   
Investigating the Foundations of Sufism-Based Education in the Qur’an and Hadith Subhan Abdullah Acim
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5232

Abstract

This article focuses on the discussion on the basis of Sufism-based education from the perspective of the Qur'an and hadith. This article is the result of a literature review by relying on data in the form of Islamic books and scientific journals. This study is guided by two problem formulations: first, what are the basic foundations of Sufism education in the Qur'an; Second, what is the basic foundation of Sufism education in hadith. this study shows that the verses that support Sufism-based education are Surah al-A’la: 14-15 and Surah al-R’'d: 28. These verses show that remembrance is a tradition commonly practiced by Sufis. Zikr is one method of purifying the soul (tazkiyah al-Nafs) and calming the heart (ithmainn al-Qalb). In addition to the Qur’an, a number of hadiths indicate that the practice of loud remembrance (jahr) and silent voice (sirr) is part of the Sufistic tradition. Even the sirr and jahr remembrance models have been practiced in the lifetime of the Prophet Muhammad. Zikr in congregation, and with a certain number of remembrance numbers, was also practiced at the time of the Prophet.
Analisis Adat Persiapan Hingga Pasca Melahirkan Serta Persiapan Kematian Dalam Budaya Suku Melayu Pontianak Barella, Yusawinur; Aminuyati, Aminuyati; Mawarni, Ersa Wahyu; Cahyani, Anugrah; Yiyin, Yiyin; Herdiyati, Nur; Hurahmah, Mipta
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5081

Abstract

Kearifan lokal mengandung nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan di masyarakat yang dapat ditemui di berbagai daerah termasuk Kalimantan Barat yang memiliki berbagai etnis suku dan budaya yang masih dilestarikan. Salah satu kebudayaan yang ada di Kalimantan Barat adalah adat persiapan hingga pasca melahirkan serta persiapan kematian dalam budaya suku melayu Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan subjek penelitian sebanyak 2 orang. Hasil analisis menunjukkan bahwa suku melayu di Pontianak masih banyak tersebar di wilayah Kalimantan Barat. Masyarakat melayu masih menggunakan adat istiadap seperti adat persiapan kelahiran dan kematian. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai studi literatur untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kebudayaan melayu di Pontianak.
Pembangunan Berkelanjutan Ekosistem Dan Pendekatan Nilai Jasa Lingkungan Gili Indah Lombok Utara Rahman, Fatuh; Johari, Harry Irawan
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5199

Abstract

This study purposed knew most important are infrastructure development and the value of services, government policies even often disastrous. When the weakness on the other hand is that it is low or even weak in assessing a product, the function of natural resources is seen as one eye which results in a disaster that must be the work of the government, society, and individuals. Several things trigger disasters to cause damage to works such as road widening, road/bridge construction,. SDA consists of Natural Resources, Biological Resources, Artificial Resources, Humans. In the process of development in developing countries, it prioritizes the use of natural resources for welfare, to increase living standards and welfare through the production process and to reduce environmental pollution. Preservation of environmental functions (planting mangroves) which was carried out a few years ago leaves a story, now it has turned into a settlement or opening a recreation area (Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air), economic activities that do not pay attention to long-term benefits, do not care. Availability of natural resources in the North Lombok area is rampant housing areas, increasingly narrow land, rice fields that were previously planted with rice, conversion of office buildings, houses and trade/shop areas. now changing the function that used to be for catchment areasgovernment policies even often disastrous. When the weakness on the other hand is that it is low or even weak in assessing a product, the function of natural resources is seen as one eye which results in a disaster that must be the work of the government, society, and individuals. Several things trigger disasters to cause damage to works such as road widening, road/bridge construction,. SDA consists of Natural Resources, Biological Resources, Artificial Resources, Humans. In the process of development in developing countries, it prioritizes the use of natural resources for welfare, to increase living standards and welfare through the production process and to reduce environmental pollution. Preservation of environmental functions (planting mangroves) which was carried out a few years ago leaves a story, now it has turned into a settlement or opening a recreation area (Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air), economic activities that do not pay attention to long-term benefits, do not care. Availability of natural resources in the North Lombok area is rampant housing areas, increasingly narrow land, rice fields that were previously planted with rice, conversion of office buildings, houses and trade/shop areas. now changing the function that used to be for catchment areas 
Eksaminasi Terhadap Putusan Terkait Alat Bukti Permohonan Izin Kawin Beda Agama Oktavianto, Henricus Aldian
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5127

Abstract

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dilihat dalam Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan, pada hakekatnya PPN dapat menolak melakukan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, jika perkawinan tersebut dilarangan menurut Undang-Undang. Dalam hal ini PPN akan mengeluarkan surat yang berisi keterangan tertulis dan disertai dengan alasan dari penolakan tersebut. Barulah setelah di keluarkan Surat Penolakan Perkawinan tersebut, oleh para pihak dapat diajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa putusan penetapan hakim yang mengabulkan permohonan melangsungkan perkawinan beda agama tanpa melampirkan alat bukti tertulis berupa Surat Penolakan Perkawinan dari PPN. Meneliti dengan rumusan masalah tinjauan yuridis ketiadaan Surat Penolakan Perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam putusan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, menggunakan bahan hukum Primer dan Ѕekunder. Hasil penelitian menunjukan adanya situasi disparitas dalam putusan hakim yang membuat pertimbangan hakim saling bertolak belakang dalam Permohonan a quo yaitu Putusan Nomor 122/Pdt.P/2020/PN. Pti yang dalam Putusannya tidak dapat diterima Permohonan Pemohonan.
PERMASALAHAN PENGGUNAAN YOUTUBE FAIR USE DALAM KASUS TOTALLY NOT MARK VS TOEI ANIMATION Lie, Madeleine
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5093

Abstract

The case of Totally Not Mark vs. Toei Animation stole attention in the Youtube community back in 2021, when Toei Animation targeted Totally Not Mark with 150 separate copyright strikes on his channel, all manually filed by Japanese animation studio Toei Animation. According to the YouTuber, Toei Animation submitted YouTube direct takedown requests for all 150 videos, which may result in the content being removed from his channel instantly, as well as strikes that would end his channel entirely. YouTube apparently responded to such notices, asking Toei to clarify whether they had considered fair usage and requesting additional justification from Toei. This raised issues within the IP industry, where Youtube, a company based in the United States, recognizes fair use while Toei Animation, a company based in Japan, does not. According to YouTube, what Toei Animation did Instead of replying to YouTube's request for justification for their takedown notices, they used their own tools behind YouTube's back to manually claim and block every one of the 150 videos in the Totally Not Mark catalog of content. To summarize, Toei explicitly broke the rules in this case. However, if Toei Animation had used Japanese IP Law instead, YouTube would likely have honored their removal, removed the videos worldwide, and potentially struck out the Totally Not Mark channel.
Peran Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Pada Polres Banyuwangi Nugroho, Handoko Ardhi; Wulan, Retno; Susanto, Dedi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5224

Abstract

The research method used is qualitative and then presented in a descriptive way, namely by parsing, summarizing, and describing cases that are familiar with this research. This research was carried out at the Gowa Police Station, by interviewing the Police, especially the Traffic Base and the Sabhara Basis. The use of qualitative analysis methods covers all the information that has been obtained, thus supporting the qualifications of this observation. The research results show that there are 4 forms of langlang carried out by the Gowa Police Police, namely walking langlang, bicycle langlang, motorbike langlang, and car langlang. The most regularly carried out trips are motorbike and car trips because they are more efficient in providing services to the community. The hindering aspects are the lack of square personnel, the increasing number of errors from year to year, the equipment and infrastructure that are still lacking and the residents not participating in maintaining security and discipline.
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) Ramadhan, Muallim
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5043

Abstract

Pelanggaran Hak Cipta dapat memberikan dampak negatif bagi Pencipta. Kerugian secara ekonomi maupun secara moral. Perkembangan teknologi saat ini pelanggaran Hak Cipta dilakukan tidak dilakukan dengan diwujudkan dalam bentuk kepingan VCD/DVD, tetapi sudah merambah ke media internet, yaitu dengan munculnya situs yang menyediakan layanan film gratis secara streaming. Perlindungan dan penegakan hukum diperlukan agar hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dapat diproteksi. Pengaturan perlindungan hukum atas Hak Cipta diatur dalam UU no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan pelaksana tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem elektronik yang termuat dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 26 tahun 2015. Penegakan hukum juga perlu dilakukan agar peraturan yang telah diatur untuk melindungi Pencipta dapat terus dilakukan. Penegakan hukum dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Peradilan. Pemerintah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polisi. Badan peradilan dilakukan oleh Hakim. Upaya hukum yang dapat dilakukan seorang Pencipta ketika hak-haknya dilanggar dengan melakukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, gugatan ganti rugi, aduan tindak pidana, dan laporan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terkait pelanggaran Hak Cipta yang ada pada sistem elektronik dalam hal ini Internet.
Komitmen Organisasi Dan Keterlibatan Pegawai Terhadap Perubahan Organisasi Melalui Voice Behaviour Berhitu, Victor Arthur; Zacharias, Tehubijuluw; Ohoiwutun, St.K
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5145

Abstract

This study aims to analyze the effect of organizational commitment and employee involvement on organizational change through voice behavior. This study uses a descriptive-quantitative approach with a causal correlation type. The research was conducted at BKPSDM South Buru Regency. This research was conducted for 2 (two) months. The population used in this study were all 49 BKPSD employees. The method of determining the sample is full sampling. Data were analyzed using path analysis. The results of the study concluded that (1) organizational commitment has a positive and significant effect on employee voice behavior, (2) employee engagement has a positive and significant effect on employee voice behavior, (3) voice behavior has a positive and significant effect on organizational change, (4) organizational commitment does not affect organizational change, (5) employee engagement has no effect on organizational change, (6) organizational commitment has a positive and significant effect on organizational change through employee voice behavior, (7) employee engagement has a positive and significant effect on organizational change through employee voice behavior .

Page 155 of 238 | Total Record : 2377

 153   154   155   156   157 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 4 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 9, No 3 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 9, No 2 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 9, No 1 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 8, No 4 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 8, No 3 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 3 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 2 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 4 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 3 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 2 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 1 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 3, No 3 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN Vol 3, No 1 (2019): JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2018): Volume 2 Nomor 1 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 3 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2017): Volume 1 Nomor 2 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2017): Volume 1 Nomor 2 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Nomor 1 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan More Issue