JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
GOVERNMENT adalah Jurnal Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi daerah yang merupakan jurnal terbitan Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Articles
114 Documents
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kualitas ASN Pemerintahan Provinsi Banten Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[rawinarno, tjahyo]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 5, No 1 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.529 KB)
|
DOI: 10.52447/gov.v5i1.2364
<![CDATA[The Government of Banten Province in 2017 has a yellow public service compliance value for the assessment conducted routinely by the Indonesian Ombudsman Institute. This condition is interesting to study related to improving the quality of state civil apparatus, because the quality of state civil apparatus is correlation to the performance of public services. On the basis of research conducted illustrated Banten Provincial Government has a strong commitment in improving the quality of state civil apparatus as an effort to improve the quality of public services, although there are still some things that need to be improved. Commitment to improvement is illustrated by the intensity and quality of the training carried out, work control as an effort to realize work discipline and foster role models of superiors to subordinates. With the better quality of state civil apparatus owned by itself the quality of public services will increase significantly. It is not surprising when in 2018, the Indonesian Ombudsman gave an 80.74 compliance value from 50 administrative service products in Banten Province. This means that the public services of the Banten provincial administration are deemed appropriate to enter the green zone, parallel to the Provinces of West Java and DKI Jakarta.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI DESA TIMORENG PANUA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ]]>
<![CDATA[haeruddin, haeruddin]]>;
<![CDATA[Ikbal, Muhammad]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 5, No 1 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (663.159 KB)
|
DOI: 10.52447/gov.v5i1.2366
<![CDATA[ This study aims to know the optimization of services through the use of information and communication technology in the Timoreng Panua village Pancarijang district Sidenreng Rappang district, in terms of the eight types of data the research approach used in this study is a qualitative approach. The type of research approach is descriptive, descriptive research is research that seeks to tell the solution of existing problems based on data. Data analysis techniques used in this study use the following techniques: data reduction data collection, data display, verification and conclusion conclusionsThe services carried out in Timoreng Panua Village are still with a manual system because various things faced include inaccurate data so that officials still make improvements to population data as found on the website. family card data even though the data of the whole community in Timoreng Panua has been inputted on the village website so that while the website-based service has not been fully implemented until it has been made to improve population data.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) KOTA YOGYAKARTA 2016-2018 ]]>
<![CDATA[Mahendra, Gerry Katon]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 5, No 1 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/gov.v5i1.2183
<![CDATA[Dasar implementasi KLA saat ini adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dalam aturan tersebut, KLA merupakan upaya pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam strategi pembangunan seperti kebijakan yang layak anak. Sebagaimana Kota lainnya, Kota Yogyakarta juga menerapkan kebijakan KLA melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian implementasinya akan menjadi titik fokus penelitian. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa selama tahun 2016 hingga 2018 implementasi Kota Layak Anak (KLA) di Kota Yogyakarta sudah berjalan baik meskipun masih terdapat kekurangan pada aspek tertentu. Dalam hal ini, untuk bidang kesehatan dan keluarga/kampung ramah anak relatif sudah dapat terlaksana dengan baik. Hal terebut ditandai dengan adanya kontribusi nyata dari pihak terkait, baik dinas, puskesmas, hingga KPAI Kota Yogyakarta serta berbagai program kebijakan pendukung lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak positif bagi pelaksanaan KLA bidang kesehatan dan lingkungan. Namun, pada bidang sekolah ramah anak memang masih terdapat kekurangan, yakni masih belum jelasnya pola koordinasi dan standar indikator yang dimiliki sehingga penilaian sekolah ramah anak menjadi bias. Hal tersebut juga yang pada akhirnya mendorong penulis untuk memberikan alternatif solusi guna mengatasi masalah tersebut.]]>
<![CDATA[MELACAK RELASI HOAX DAN KEKUASAAN DI INDONESIA : STUDI KASUS PILKADA DKI TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[ilmar, anwar]]>;
<![CDATA[ode, samsul]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 5, No 1 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/gov.v5i1.2361
<![CDATA[This study discusses post-truth politics in Indonesia by raising the case of hoaxes in the Election of Regional Head and Deputy Regional Head of DKI Jakarta in 2017. The study is motivated by a decline in the performance of democracy in Indonesia due to poor electoral and pluralism processes in Indonesia, based on data released by the Economist Intelligence Unit in 2017. In this case, the 2017 DKI Jakarta Election was considered to have contributed to the negative trend, mainly because its electoral process was filled with discourse hoaxes, or hoaxes related to politics and ERRI (ethnicity, religion, race and intergroup) Therefore, the aim of this study is to find out the root causes of the hoax phenomenon, and to examine its influence on the political configuration formed in the DKI Jakarta Regional Head Election in 2017. This study uses a hegemonic approach with discourse analysis that will dismantle the reality behind the hoax phenomenon in the 2017 DKI Jakarta Election. This study found that the elite's role is crucial as the cause of the rise of hoaxes in the 2017 DKI Jakarta Election. This research also found the existence of antagonism and political frontier between the pro and anti against Basuki Tjahaya Purnama or Ahok, one of the contestants of the Pilkada, due to massive hoax discourse related to politics and SARA thus forming a chain of equivalence diametric. This study concludes that the influence of elite hegemony is very strong against the emergence of post-truth politics in Indonesia. ]]>
<![CDATA[KONFLIK DAN REFORMASI AGRARIA DI INDONESIA : TANTANGAN DAN HARAPAN ]]>
<![CDATA[Sinaga, Pidari]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 1 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/gov.v6i1.4453
<![CDATA[Konflik merupakan salah satu proses sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Salah satu konflik yang terus terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah konflik agraria. Konflik ini terjadi karena banyaknya persaingan dan kepentingan dalam menguasai area untuk hidup dan mengembangkan kehidupannya. indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi konflik agraria mengingat banyaknya permasalahan dan kepentingan untuk penguasaan lahan dan sebagainya. Tulisan ini mengulas tentang sejarah dan dinamika konflik agraria di Indonesia beserta tantangan serta harapan dari reformasi agraria. Kata Kunci : Konflik, Reformasi Agraria, Indonesia]]>
<![CDATA[LAND MANAGEMENT IN YOGYAKARTA SPECIAL REGION ]]>
<![CDATA[Iqbal, Muhammad]]>;
<![CDATA[Pratiwi, Vindhi Putri]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 5, No 2 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/gov.v5i2.3985
<![CDATA[DIY As a special autonomous region, it has the right to manage land in DIY where not everyone can directly patent land in DIY. Land management in DIY sometimes becomes polemic for the community. The research method carried out is a qualitative method. Data collection techniques in this study were interviews with relevant stakeholders such as the Department of Land and Spatial DIY and the National Land Agency of the DIY and literature study, namely data collection using various literature and legal documents governing land management in DIY. Land management which is divided into two previously mentioned, namely Keprabon Land and Non-Keprabon Land or Dede Keprabon which are found in all regions in DIY. The Sultanate and the Pakualaman of Pakualaman are legal subjects for land ownership in DIY. Besides, the Sultanate is also given the authority to be able to manage the land of Keprabon and non-Keprabon land in DIY. In this case, all forms of management, use of private land, all kinds of business, social, legal and others have been regulated through Article 33 Paragraph (4) of the Privileges Law. Special Autonomy makes this area has rights to land management where DIY has four boundaries divided into Sultan Ground (SG) land, Pakualaman Ground (PG), village land and DIY land. The granting of authority over the use of Sultanate land and Pakualaman land is carried out following applicable legal provisions, namely according to customary law.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN DANA DESA: EVALUASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Firman, Firman]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Restu]]>;
<![CDATA[Mandela, Muhammad Fathan]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 5, No 2 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/gov.v5i2.4161
<![CDATA[This research is related to the implementation of central government assistance to villages, in Indonesia, since 2014 it has changed the village government system with significant assistance in development and empowerment in villages. This article examines the extent of the impact of development regulations and empowerment after the regulation of assistance from the central government to be managed by village governments. The method used in this study is to conduct in-depth interviews with village governments who are involved in village development and empowerment. The results of this study indicate that the use of Village funds in Dukuh Picung Village in 2018 is more focused on the development and empowerment sectors. Various implementations in the Village Law regulations cannot be carried out by villages. The development that occurs does not represent the wishes of the wider community because of the lack of responsiveness of the Village apparatus, there are still development and empowerment works that do not pay attention to the aspects of the stipulated regulations. The inadequate use of Village funds in Dukuh Picung Village is caused by several factors, such as the low quality of human resources. Village officials in Dukuh Picung and low sources of funds for empowerment as well as lack of village transparency in making decisions that many neglect the Village Development Plan Deliberation.]]>
<![CDATA[ANALYSIS OF THE BELA BELI KULON PROGO PROGRAM IMPLEMENTATION (Case Study : PT. Selo Adikarto Year 2013-2019) ]]>
<![CDATA[Puspitasari, Dwi]]>;
<![CDATA[Mahendra, Gerry Katon]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 1 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/gov.v6i1.4320
<![CDATA[ Kulon Progo is a region in Yogyakarta that ranks second lowest in people's welfare. However, in recent years, the region's economic growth has increased due to local governments, communities, and companies owned by BUMD Kulon Progo collaboration to succeed in the Bela Beli Kulon Progo Program. Pt. Selo Adikarto is a company owned by Kulon Progo Local Government. In 2010-2011 the company encountered tax debt and internal problems within the company's organization. The local government then looked for a solution for the company to avoid bankruptcy by implementing Bela Beli Kulon Progo Program. The program's primary goal is to realize the regional economy's adequacy by shaping people's behavior in preserving and buying local products. A qualitative research method was implemented in this study. At the same time, the interviews and documentation were carried out as the data collection methods. The participants of this study were chosen deliberately (non-probability sampling, purposive). They are the President Director of PT. Selo Adikarto and Head of the Road Maintenance Section Bina Marga Road Agency, Department of Public Works. The Bela Beli Kulon Progo Program at PT. Selo Adikarto has been successfully implemented. Six variables are influencing the success of this implementation. These six variables are clear policy objectives and standards; resources; quality of inter-organizational relationships; institutions/organizations manager characteristics; politic, social, and economic environments; disposition/response or executives' attitude. PT. Selo Adikarto always updates information related to company profiles and the actual developments on its economic improvement, and changes to its organizational structure by the PT. Selo Adikarto official website. PT. Selo Adikarto is still a medium-sized company; thus, it unable to maximumly support the program. Pt. Selo Adikarto had to be upscaled to a large company in order to support large-scale projects. The company management related to working capital should be taken into account and have clear and realistic business planning and reliable products.]]>
<![CDATA[ANALISIS SINKRONISASI KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU ]]>
<![CDATA[Darmawan, Eki]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 5, No 2 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/gov.v5i2.3984
<![CDATA[Kepulauan Riau merupakan Provinsi dengan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang cukup tinggi, dengan berada di urutan kedua setelah Bali, Kepri menjadi Provinsi yang seharusnya memaksimalkan potensi ini untuk meraup PAD dan sebagai penyumbang kontribusi keuangan negara yang tinggi pula, namun pada kondisi dilapangan dengan dibuktikan pada pertumbuhan PDRB Kepri belum terlalu signifikan dapat mensejahterakan masyarakat dan belum menjadikan pariwisata sebagai sector unggulan, padahal sector ini cukup berperan penting karena sudah berada di tiga besar wisman terbanyak di Indonesia. Maka atas dasar ini, penelitian ini akan membahas sinkronisasi kelembagaan dan kebijakan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau, dengan metode kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Jika melihat rumitnya dan tidak sinkronnya birokrasi dan kebijakan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pariwisata, maka diperlukan Kebijakan yang adaptive dalam membangun pariwisata agar sesuai dengan perkembangan trend wisatawan. Permasalahan Kelembagaan dari semua Stakeholder dibutuhkan sinkronisasi mulai dari perencanaan hingga pada pelaksanaan.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK SOSIAL PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Mahendra, Gerry Katon]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 5, No 2 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52447/gov.v5i2.1860
<![CDATA[Sebagai salah satu bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta tidak luput dari massifnya pembangunan hotel. Pembangunan hotel di Kota Yogyakarta bahkan termasuk yang paling massif diantara Kabupaten lain di DIY. Pemerintah Kota Yogyakarta bahkanterus menerus melakukan moratorium pembangunan hotel melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Pembangunan hotel tentu menimblkan dampak bagi masyarakat yang berada disekitar bangunan hotel tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap narasumber/informan yang mengetahui pokok permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Gedongtengen terkait dampak pembangunan hotel antara lain adalah perubahan pola komunikasi sebagai dampak dari beragamnya asal wisatawan yang berkunjung dan menginap di daerah tersebut. Dampak selanjutnya adalah perubahan pola hidup masyarakat, dimana mobilitas kehidupan yang terjadi di daerah tersebut sangat padat dan panjang dari segi waktu. Dampak lainnya adalah perubahan profesi warga, dimana banyak diantara mereka yang kemudian pindah profesi menjadi wirausaha pada bidang pariwisata. Dampak terakhir, pembangunan hotel juga telah menyerap lebih banyak warga pendatang yang melakukan mobilitas di wilayah tersebut dan juga membuat peredaran minuman keras di wilayah tersebut cukup tinggi.Kata Kunci : Dampak Sosial, Pembangunan Hotel]]>
