cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iqbal Aidar Idrus Dm
Contact Email
idrusiqbal@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalofgovernment.uta45@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 24601977     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT adalah Jurnal Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi daerah yang merupakan jurnal terbitan Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Arjuna Subject : -
Articles 114 Documents
 5   6   7   8   9 
EVALUATION OF POLITICAL PERFORMANCE BUDGETING IN REGIONAL DEVELOPMENT POLICIES ON REFOCUSING COVID 19 IN TANJUNGPINANG Irman, Irman; Darmawan, Eki
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v6i2.4660

Abstract

During the Covid-19 pandemic, determining policies in the development sector greatly determines performance in government, both at the regional and central government levels. This paper focuses on performance evaluation in a political context on refocusing budgeting in handling Covid 19 in Tanjungpinang City in 2020. The research method is carried out with a qualitative approach which is a literature study by examining some secondary data. The secudender data obtained is relevant and then analyzed in depth against the main indicators of performance in public budgeting in the government system in Tanjungpinang City. The results of the analysis show that the performance evaluation in the Tanjungpinang City government shows that the influence on political performance is still very low in the quality of performance in the Tanjungpinang City government in public budgeting. In addition, the context in public budgeting should involve stakeholders in the form of collaborative governance so that political performance in budgeting in regional development provides a win-win solution in refucing the handling of COVID-19 in Tanjungpinang City
TIPOLOGI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KOTA TANGERANG SELATAN DI MASA PANDEMI Wati, Nila Kurnia
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v6i2.4535

Abstract

Munculnya pandemi Covid-19 menjadi hambatan dalam pemberian layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak diperbolehkan untuk berkerumun, harus tetap menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Pandemi juga sempat menyebabkan bottle neck dalam pemberian layanan karena adanya keterbatasan kapasitas ruangan yaitu sebanyak 42 orang dan terdapat antrian kolektif pengurusan dokumen adminsitrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi dan tipologi inovasi berdasarkan teori Halvorsen, dkk (2005) yang dilakukan di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan pada masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan pada masa pandemi adalah inovasi 3 O (Online, Offline dan Ojol). Inovasi ini merupakan gabungan dari 25 inovasi yang telah dilahirkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan teori Halvorsen, dkk (2005), hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi di Disdukcapil Kota Tangerang Selatan sesuai dengan keenam tipologi inovasi yang disampaikan oleh Halvorsen, dkk. Tipologi inovasi yang paling mendominasi adalah conceptual innovation dan process innovation. Kedua inovasi ini berimplikasi pada keempat tipologi inovasi lainnya yaitu improved service, administrative innovation, system innovation dan radical change of rationality. 
EVALUASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARTAI POLITIK (Studi kasus DPC Partai Gerindra Jakarta Utara) Zakiyah, Ummi; idrus, iqbal aidar; Koonah, Koonah
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v6i2.4746

Abstract

The purpose of this study was to determine the evaluation of women's representation policies in the Gerindra Party with a case study of the North Jakarta Gerindra Party DPC. The concept of this research used in this research is to use the type of qualitative research with a descriptive approach. Then the data collection technique is done by interview, observation, and documentation. Miles and Hubermen qualitative data analysis technique. The results showed that the evaluation of the policy on women's representation of the North Jakarta Gerindra Party DPC in a managerial structure had fulfilled the 30% quota for women's representation. However, in terms of women's representation in parliament, it seems that the Gerindra Party must still pay attention to women's representation because at the DKI Jakarta DPRD level there is a decline in fulfilling the 30% quota. It can be concluded that the evaluation of the Gerindra Party's women's representation policy has not been maximized in terms of the role of female cadre members at the parliamentary level.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HEART OF BORNEO DAN UPAYA PENJAGAAN KELESTARIAN HUTAN DI KALIMANTAN BARAT Suni, Bakran; Rohilie, Haunan Fachry
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v6i2.4547

Abstract

Abstrak Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana tindaklanjut dari adanya kesepakatan tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dalam inisiasi yang dinamai Heart of Borneo. Terutama terkait dengan kebijakan turunan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia guna melindungi Kawasan hutan yang ada dalam Kawasan HoB. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif melalui penggalian informasi responden kunci. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Indonesia saat ini masih belum memiliki kebijakan khusus dalam mengelola HoB di Indonesia dan masih menerapkan peraturan lama dalam pengelolaan hutan. Adanya Peraturan Presiden tentang pengelolaan Kawasan Heart of Borneo pun belum menemui titik terang karena masih dalam proses legislasi sejak tahun 2014. Kondisi ini tentu saja mengancam kelestarian hutan dan cakupan tutupan hutan di Pulau Kalimantan. Mulai dari ancaman kebakaran hutan, ekspansi perkebunan sawit dan juga eksplorasi pertambangan. Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Jantung Hutan Kalimantan, HoB,  AbstractThis research tries to explain the follow-up of the three-state agreement, namely Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam, in an initiative called the Heart of Borneo and mainly related to the derivative policies issued by the Government of Indonesia to protect forest areas in the HoB Zone. This research is a descriptive explorative study with a qualitative approach through extracting information from crucial respondents. From the research results, it is known that the Indonesian government currently does not have a specific policy in managing HoB in Indonesia and is still applying old regulations in forest management. A Presidential Regulation on the direction of the Heart of Borneo area has not yet met a bright spot because it is still in the legislative process since 2014. This condition indeed threatens the preservation of forests and the coverage of forest cover in Kalimantan Island. It started with the threat of forest fires, expansion of oil palm plantations, and mining exploration. Keywords: Policy Evaluation, Heart of Borneo, HoB
PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK KHUSUS KAWASAN BEBAS DI KOTA TANJUNGPINANG Handrisal, Handrisal; Adhayanto, Oksep; Audina, Aida
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v6i2.4571

Abstract

Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) merupakan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat tiga wilayah yang termasuk sebagai kawasan FTZ: Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Salah satu kebijakan yang diberikan pada kawasan zona bebas ini adalah pemberian izin usaha FTZ khusus rokok. Namun hal ini menjadi masalah di lapangan karena peredaran rokok khusus FTZ di luar kawasan bebas tidak terkontrol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang terhadap peredaran rokok khusus FTZ. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang tehadap peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar daerah kawasan bebas telah dilaksanakan baik secara preventif dan represif, namun demikian dalam pelaksanaan pengawasan tersebut masih ditemukan beberapa kendala berupa ketidakjelasan batas-batas dari kawasan bebas, kurangnya fasilitas sarana prasarana serta sumber daya di lapangan dan rendahnya tingkat kesadaran/ketidakpatuhan masyarakat khususnya pedagang rokok dan pengomsumsi rokok.
Implementasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas PPAPP di Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Korban Kekerasan Seksual di DKI Jakarta idrus, Iqbal aidar; Permatasari, Delfi Itamla
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang korban kekerasan seksual pada anak yang pada saat ini masih terjadi disekitaran kita, dinas PPAPP dan hal ini akan bertangung jawab pada anak – anak yang mengalami hal tersebut, maka dari itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas PPPA perlu untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan P2TP2A DKI Jakarta. Masih banyak kasus kekerasan seksual anak dan permasalahan yang muncul yang di sebabkan ketidaktahuan masyarakat untuk melapor tindak kekerasan anak dan rendahnya kesadaran orangtua atau masyarakat terhadap kekerasan anak. Metode penelitian yang digunakan  kualitatif. Dimana dari hasil penelitian ini melihat pelaksanaan PPPA yang membuat suatu kebijakan untuk diimplementasikan pada program kebijakan dan strategi perlindungan anak, melalui upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang terdiri atas pelaksanaan di bidang pencegahan dan penanganan sesuai dengan regulasi tentang perlindungan anak, serta management pelaksanaan yang memuat unsur-unsur perencanaan, organisasi, penerapan, dan pengawasan yang di laksanakan oleh Pemerintah tersebut dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak di DKI Jakarta. Oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak Pemerintah sub PPPA bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar, dan terarah sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 283 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi guna untuk pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak dengan melakukan peran pada pelaksanaan implementasi yang bekerja sama dan di bantu dengan lembaga swadaya masyarakat yaitu UPT P2TP2A DKI Jakarta dalam penanganan pelayanan pengaduan. 
ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM UPAYA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN PELABUHAN INTERNASIONAL KIJING DI KABUPATEN MEMPAWAH Sujendra, Bima; Eka, Agus
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing sebagai proyek strategis nasional tentu perlu mendapat dukungan dari semua pihak, terutama pada level pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pemerintah Kabupaten Mempawah menjalankan fungsinya, terutama fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan dalam mendukung pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah belum maksimal, karena masih banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Terutama pada aspek pembebasan lahan dan proses kepindahan dokumen kependudukan ke lokasi yang baru. Sedangkan pada aspek pengaturan atau regulasi, Pemerintah Kabupaten Mempawah juga belum menunjukan kinerja yang maksimal. Karena sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah belum memiliki aturan turunan untuk mendukung percepatan pembangunan Pelabuhan Kijing, terutama yang mengatur masalah pembebasan lahan dan juga kepastian layanan perpindahan masyarakat terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing.
PENGARUH PENILAIAN OMBUDSMAN TENTANG NILAI KEPATUHAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan) Apriza, Tiyas
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i1.5554

Abstract

Tugas pelayanan masyarakat menekankan pada kepentingan publik, mempermudah urusan, mempersingkat waktu dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan. Berdasarkan hasil penilaian lembaga Ombudsman terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 mendapatkan nilai kepatuhan penyelenggaraan standar pelayanan publik sebesar 86,92 atau masuk dalam zona kategori hijau. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penilaian lembaga Ombudsman tentang nilai kepatuhan terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan pada DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penilaian lembaga Ombudsman tentang nilai kepatuhan terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan pada DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan cara membagikan kuesioner kepada 95 responden masyarakat pengguna layanan pada DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan teori 8 dimensi kualitas menurut Garvin dalam (Tjiptono2004:68) menggunakan metode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan PERMENPANRB No.14 Tahun 2017. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari penilaian lembaga Ombudsman tentang nilai kepatuhan terhadap kepuasan masyarakat pengguna layanan pada DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil nilai survei yang tinggi yaitu 88,75 Kinerja Unit Pelayanan “Sangat Baik”, dan Mutu Pelayanan A (Sangat Memuaskan).
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI MASA PANDEMI COVID-19 Amantha, Goestyari Kurnia; Rahmaini, Putri Rahmaini; Utami, Martharia Putri
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i1.5590

Abstract

Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terbukti dari masih banyaknya keluhan serta ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Adanya pandemi covid-19 berdampak signifikan pada berbagai aktivitas masyarakat, tidak terkecuali aktivitas pelayanan sektor publik. Tingginya kasus covid-19 di Provinsi Lampung bahkan sempat mengakibatkan hampir seluruh kabupaten dan kota secara bersamaan masuk kategori zona merah, meski demikian pandemi covid-19 tidak mengurangi urgensi kebutuhan akan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang tinggi, sehingga penerapan e-government merupakan jalan mewujudkan pelayanan prima dimasa pandemi covid-19. Tujuan penelitian ini ialah melihat bagaimana penerapan e-government dalam mewujudkan pelayanan prima dimasa pandemi covid-19. Metodologi yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dimana data dan informasi diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga dapat memberikan gambaran langsung hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan e-government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro sudah mencapai pada tahap kedua yaitu interaction. Hal ini didasarkan pada kemampuan merepresentasikan tahapan web presence dan interaction dengan menyelaraskan pada konsep pelayanan prima dengan terpenuhinya aspek sikap, perhatian, tindakan, kemampuan, penampilan, dan tanggung jawab. Sedangkan pada tahap transaction dan transformation sebagai tolak ukur penerapan e-government belum terlaksana secara komprehensif jika dikaitkan dengan aspek-aspek pelayanan prima.
EFEKTIVITAS SOSIALISASI SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) TAHUN 2020 OLEH BPS TERHADAP MASYARAKAT ACEH BARAT DAYA khartika, nur safridha; darman, su
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i1.5292

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the socialization of the 2020 National Socio-Economic Survey (Susenas) by BPS to the people of Aceh Barat Daya. This research also looks at the process of social approach to the community, how officers and supervisors communicate with the community, what are the conditions and situation in the field. This study uses qualitative methods with data collection techniques using interviews. The data collected consisted of primary data, namely from information obtained from enumerators and supervisors in the field. The conclusion of this research is that there is an effectiveness of SUSENAS socialization conducted by BPS to the people of Aceh Barat Daya. The effectiveness can be seen from the level of community participation to 100% in SUSENAS in September 2020, compared to March the community participation rate of 98.2%. This shows that the role of SUSENAS socialization in the achievement of data on the people of  Aceh Barat Daya by BPS has reached the target of effectiveness with an increase in September.

Page 7 of 12 | Total Record : 114

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 10, No 1 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 9, No 1 (2023): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 8, No 2 (2023): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 8, No 1 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 7, No 2 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 6, No 1 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 5, No 2 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 5, No 1 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 3, No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Da Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Of Government (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH) Vol 2, No 1 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH) Vol 1, No 2 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 1, No 1 (2015): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) More Issue