cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arnis Duwita Purnama
Contact Email
jurnal@komisiyudisial.go.id
Phone
+628121368480
Journal Mail Official
jurnal@komisiyudisial.go.id
Editorial Address
Redaksi Jurnal Yudisial Gd. Komisi Yudisial RI Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Yudisial
Published by Komisi Yudisial Republik Indonesia
ISSN : 19786506     EISSN : 25794868     DOI : 10.29123
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Yudisial memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan). Visi: Menjadikan Jurnal Yudisial sebagai jurnal berskala internasional. Misi: 1. Sebagai ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. 2. Membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 340 Documents
 30   31   32   33   34 
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI OBAT TRAMADOL Sari, Dini Wininta; Iriyanto, Echwan; Nugroho, Fiska Maulidian
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i1.524

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu maupun tanpa izin marak terjadi. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya belum memberikan efek jera dan tidak setimpal dengan keuntungan yang didapatkan. Situasi demikian seharusnya membuat hakim untuk lebih cermat dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2021/PN.Tdn yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Penelitian ini mengangkat dua isu utama. Pertama, apakah pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan? Kedua, bagaimanakah kedudukan dissenting opinion dalam penjatuhan putusan? Metode yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” tidak sesuai dengan fakta persidangan. Alat bukti surat yang diperkuat oleh keterangan ahli menyatakan bahwa bungkusan bertuliskan Tramadol HCl yang diedarkan terdakwa dan dihadirkan sebagai barang bukti positif mengandung Tramadol HCl. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dissenting opinion yang dikemukakan oleh ketua majelis hakim tidak memengaruhi keputusan majelis hakim untuk perkara ini. Sungguhpun demikian, dissenting opinion merupakan perwujudan upaya hakim untuk menjaga independensinya dalam mencari keadilan.Kata kunci: tindak pidana; pengedaran sediaan farmasi; tramadol; putusan bebas; dissenting opinion. ABSTRACT The traf cking of pharmaceutical preparations that is out of safety, ef cacy, quality standards, or illicit often occurs. Yet the punishment imposed on the perpetrators has no deterrent effect and is not commensurate with the losses caused by the crime. This circumstance should make the judges more careful in considering and deciding the case. This research paper examines Court Decision Number 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn ruling that the defendant is not guilty of committing a criminal act of distributing illicit pharmaceutical preparations out of the standards of safety, ef cacy, and quality. The research raises two main issues. First, is the judges’ consideration regarding the unproven sub-element of “pharmaceutical preparations” made based on the facts in the trial? Second, what is the position of dissenting opinion in the decision-making process? The decision is analyzed using a normative juridical method with two approaches namely statutory and conceptual. The result shows that the judges’ consideration is not determined based on the facts revealed in the trials. The documentary evidence supported by the expert’s testimony states that the package with Tramadol HCl written on it is distributed by the defendant and presented as evidence because it is proven to contain Tramadol HCl. The result of the study also indicates that the dissenting opinion expressed by the presiding judge does not affect other judges in the panel in deciding this case. However, the dissenting opinion is a manifestation of the judge’s effort to maintain his independence for seeking justice. Keywords: crime; pharmaceutical preparations trafficking; tramadol; acquittal; dissenting opinion.
MENGGUGAT HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI GRATIFIKASI DAN ISU PEMBAYARAN UANG PENGGANTI Ali, Mahrus
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 2 (2022): HUKUM PROGRESIF
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i2.525

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana menerima gratifikasi dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditandai dengan beberapa ciri. Pertama, subjek delik gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Kedua, tidak ada meeting of mind antara pemberi dan penerima gratifikasi. Ketiga, definisi niat jahat dalam tindakan tersebut baru muncul setelah gratifikasi diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara. Keempat, dalam tindak pidana gratifikasi berlaku pembalikan pembuktian dan mekanisme pelaporan. Kelima, tidak memungkinkan adanya operasi tangkap tangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan putusan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang menyatakan bahwa terdakwa dengan inisial NA terbukti melakukan tindak pidana menerima gratifikasi dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. NA didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga merugikan keuangan negara sebesar 4,3 triliun rupiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini memfokuskan analisisnya pada ratio-decidendi putusan-putusan hakim terhadap terdakwa NA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim yang menyatakan NA terbukti melakukan tindak pidana menerima gratifikasi tidak tepat. Perbuatan NA murni merupakan hubungan kontraktual yang masuk ke dalam ranah hukum perdata. Penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 2 miliar 781 juta rupiah juga keliru. Alasannya, NA telah dibebaskan dari dakwaan pertama baik kesatu primair maupun kedua subsidair terkait tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.Kata kunci: gratifikasi; hubungan kontraktual; pembayaran uang pengganti.ABSTRACT Several criteria distinguish the criminal act of gratification under Articles 12B and 12C of the Corruption Eradication Act. First, the subject is only addressed to civil servants or state administrators. Second, there is no meeting of minds between the gratification giver and recipient. Third, the definition of malicious intent in the act only appears after the gratuity is received by civil servants or state administrators. Fourth, this crime involves shifting the burden of proof and reporting mechanisms. Fifth, it does not allow a sting operation. This study aims to analyze the accuracy of the courts’ decisions at the first instance, appeal, cassation, and extraordinary review levels, which rule that the defendant with the initials NA is guilty of receiving gratuities and impose an additional penalty in the form of the payment of replacement money. This study employs normative legal research methods, focusing its analysis on the rationale of the decisions against NA. The results of the study conclude that the decisions stating NA is guilty of receiving gratuities are inappropriate. NA’s deed is solely a contractual agreement under the jurisdiction of civil law. An additional criminal conviction in the form of the payment of substitute money in the amount of 2 billion and 781 million rupiahs is also erroneous. It is because NA was acquitted of the first indictment, both primary and secondary, related to a corruption crime that causes state financial losses. Keywords: gratuity; contractual agreement; replacement money.
PENALARAN HAKIM TENTANG PENYERTAAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS KORUPSI PENGADAAN VIDEOTRON Musa, M.; Susanti, Heni
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i1.529

Abstract

ABSTRAK Hakim menggunakan dua jenis ajaran penyertaan dalam melakukan penalaran perluasan pemidanaan. Ajaran pertama memperluas pemidanaan terhadap orang (strafausdehnungsgrund) yang menitikberatkan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana penyertaan. Ajaran kedua memperluas pemidanaan terhadap perbuatan (tatbestandausdehnungsgrund) yang memandang suatu perbuatan sebagai delik dalam penyertaan. Ketentuan norma penyertaan dalam KUHP menjadi persoalan dalam penegakan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena menimbulkan diskrepansi hakim dalam menerapkan perluasan pemidanaan dari penyertaan tindak pidana. Penelitian ini mengkaji penalaran hakim terhadap ajaran penyertaan dalam memperluas pemidanaan pada putusan penyertaan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal karena menggunakan sumber data sekunder yaitu putusan pengadilan/studi kasus tindak pidana korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Data diverifikasi dengan wawancara terhadap hakim, jaksa, advokat, dan ahli hukum serta dengan melakukan diskusi kelompok terpumpun untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum dari putusan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua variasi penalaran hakim terhadap ajaran penyertaan dalam menentukan perluasan pemidanaan pada putusan penyertaan tindak pidana korupsi. Putusan-putusan pengadilan dari hakim judex facti menentukan perluasan pemidanaan didasarkan pada pandangan perluasan pemidanaan terhadap perbuatan. Penyertaan dipandang sebagai persoalan perbuatan pelaku adalah tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan berupa pemidanaan. Putusan-putusan dari hakim judex juris memandang penyertaan tindak pidana sebagai persoalan pertanggungjawaban untuk memperluas dapat dipidananya seseorang. Putusan-putusan hakim judex facti telah menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap peserta tindak pidana.Kata kunci: penalaran hakim; tindak pidana korupsi; penyertaan; perluasan pemidanaan.ABSTRACT Judges use two concepts of complicity in legal reasoning related to sentence expansion. The rst concept expands the punishment of a person (strafausdehnungsgrund), emphasizing a person’s responsibility for complicity. The second concept expands the punishment of an act (tatbestandausdehnungsgrund), viewing it as an offense in complicity. The provisions of the complicity norm in the Criminal Code are a problem in law enforcement of the Anti-Corruption Law because it creates judges’ discretion in implementing the expansion of sentences of complicity. This study discusses the judges’ reasoning on complicity regarding the expansion of sentences of complicity in a corruption case. This study is normative legal research or doctrinal law using secondary data sources, speci cally court decisions/case studies of corruption crime in videotron procurement at the Ministry of Cooperatives and Small-Medium Enterprises. The data were veri ed by interviewing judges, prosecutors, advocates, and legal experts and by conducting a focus group discussion to determine the level of legal synchronization of existing court decisions. The study exhibits two variations of judges’ legal reasoning in determining the expansion of sentences in the decisions on complicity in a corruption case. Judex facti judges’ decisions determine the extension of sentences adhering to the view of expanding punishment for acts. Complicity is perceived as the accomplices’ actions are criminal acts taking the same degree of guilt and punishment. Judex juris judges’ decisions view complicity as a matter of liability to expand a person’s conviction. The judex facti decisions create a disparity of sentences for the accomplices. Keywords: judges’ legal reasoning; corruption crime; complicity; sentence expansion.
KOMISI INDEPENDEN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: QUASI PERADILAN DAN UPAYA TERCIPTANYA RIGHT TO BE FORGOTTEN DI INDONESIA Lie, Gunardi; Ramadhan, Dylan Aldianza; Redi, Ahmad
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 2 (2022): HUKUM PROGRESIF
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i2.530

Abstract

ABSTRAK Penyelesaiaan persoalan data pribadi di Indonesia sekarang ini diselesaikan melalui pengadilan negeri, karena belum adanya aturan hukum yang mengatur hadirnya peradilan khusus data pribadi di Indonesia. Hal ini tercermin dalam permasalahan beberapa kasus, seperti Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR, kasus a quo yang dijatuhkan berdasar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/ PN.JKT.UTR yang sejatinya juga terdapat ketidaktepatan pada pertanggungjawaban pihak perusahaan. Selain itu ada pula masalah efesiensi dan penegakan hak korban. Kasus ini mencerminkan adanya kesulitan dalam mewujudkan terlaksananya hak yaitu right to be forgotten pada hukum positif di Indonesia. Gambaran membuat satu lembaga independen yang menjadi quasi peradilan dan kelak bisa menegakkan prinsip right to be forgotten di Indonesia, belum lagi kasus data pribadi yang sangat banyak di Indonesia. Hal itu menjadi latar belakang ketertarikan penulis mengulas persoalan ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, dengan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis yang digunakan yaitu kualitatif. Berdasarkan dari analisis dan penelusuran, ditemukan peluang untuk Komisi Perlindungan Data Pribadi ini menjadi quasi peradilan di ranah data pribadi. Analisis berhasil memetakan terkait korelasi kehadiran Komisi Perlindungan Data Pribadi ini dengan penegakan prinsip right to be forgotten, dan quasi yudisial di Indonesia. Kesimpulan ditemukan Komisi Perlindungan Data Pribadi kelak bisa menjadi quasi peradilan perlindungan data di Indonesia dan menegakkan prinsip right to be forgotten. Sebaiknya pemerintah segera menunjuk badan yang menyelenggarakan fungsi Komisi Perlindungan Data Pribadi ini.Kata kunci: quasi peradilan; perlindungan data pribadi; komisi independen; right to be forgotten. ABSTRACTSince there is no statutory regulation governing the special court for personal data, its settlement in Indonesia is currently being resolved in the district court. Reflecting on several decisions, such as Decision Number 438/ Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR, the quo case which was decided by the Information and Electronic Transactions Law, or Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR which actually also contains inaccuracies in corporate accountability, not to mention the problem of efficiency and enforcement of victims’ rights. This case reflects the difficulty of realizing the implementation of ‘right to be forgotten’ in positive law in Indonesia. This is like creating an independent institution that becomes a quasi-judicial court capable of upholding the right to be forgotten principle in Indonesia, apart from the many cases of personal data in Indonesia. This is discussed in this analysis using normative research methods, including statutory, conceptual, historical, case-based, and comparative approaches. The research data consisted of primary, secondary, and non legal legal materials, analyzed by qualitative analysis methods. Based on analysis and tracking, the Personal Data Protection Commission has the possibility of becoming quasi judicial in terms of personal data. The analysis succeeded in mapping the correlation between the presence of this Personal Data Protection Commission for enforcing the right to be forgotten, and quasi-judicial principles in Indonesia. In conclusion, the Personal Data Protection Commission might become a quasi-judicial court for data protection in Indonesia and uphold the principle of the right to be forgotten. For this reason, the government should immediately appoint a body that will carry out the functions of this Personal Data Protection Commission. Keywords: quasi-judicial; personal data protection; independent commission; right to be forgotten.
PEMIDANAAN TERHADAP PENGGELAPAN HARTA DARI NIKAH SIRI Mansari, Mansari; Ritonga, Haspan Yusuf; Hidayat, Rahmad
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i3.532

Abstract

ABSTRAKNikah siri seringkali menimbulkan konsekuensi terhadap harta bersama. Fakta empiris menunjukkan persoalan yang ditimbulkan berkaitan dengan harta bersama yang diperoleh dari perkawinan berakhir dengan pemidanaan. Melalui Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag, majelis hakim menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada terdakwa karena menggadaikan harta yang diperoleh dari perkawinan kepada pihak lain, padahal perkawinan tersebut tidak dicatat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengapa majelis hakim menghukum suami yang menggelapkan harta dari nikah siri dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap penjatuhan hukuman tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Perkawinan, KUHP, Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag, KHI, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah dikarenakan hakim menilai mobil yang dibawakan oleh terdakwa dibeli selama masih adanya ikatan perkawinan dengan saksi korban dan tindak pidana tersebut dilakukan setelah saksi korban dan terdakwa menjatuhkan talak terhadap saksi korban. Secara yuridis, penjatuhan hukuman terhadap terdakwa kurang tepat dalam perspektif ilmu hukum, karena satu unit mobil yang dibawakan oleh terdakwa belum diketahui secara pasti bagian dari terdakwa maupun saksi korban serta tidak ada perlindungan hukum dari negara terhadap harta yang diperoleh dari perkawinan yang tidak dicatat. Suami maupun istri dapat saja bertindak terhadap harta yang diperoleh dari nikah siri karena tidak adanya batasan penggunaannya dari undang-undang. Sebaliknya, undang-undang hanya membatasi bagi pasangan suami istri menggunakan harta yang diperoleh dari perkawinan tercatat tanpa adanya persetujuan bersama.Kata kunci: harta bersama; pemidanaan; nikah siri; penggelapan.ABSTRACT Siri marriages (unregistered marriages) often have consequences for a joint asset. Empirical facts show that the problems caused are related to a joint asset obtained from an ended marriage with criminalization. Through Decision Number 57/Pid.B/2021/PN.Cag, the panel of judges sentenced the defendant to one year’s imprisonment for pawning an asset acquired during marriage to another party, even though the marriage was unregistered. The research aims to analyze why the panel of judges sentenced the husband because he embezzled the asset from the siri marriage and how the juridical review of the sentencing. This research used the juridic normative method. Primary legal materials are the Marriage Law, Criminal Code, Decision Number 57/Pid.B/2021/PN.Cag, KHI. Meanwhile, secondary legal materials are obtained from books, journals, and research results related to this topic. Data analysis was carried out qualitatively. The results showed that the judge’s consideration of imposing a sentence on the defendant who committed the embezzlement was because the judge assessed that the car brought by the defendant was purchased as long as there was still a marital bond with the victim-witness. After the victim- witness and the defendant had divorced then, the crime was committed. Juridically, the sentence imposed on the defendant was inaccurate in legal perspective because the one unit of the car brought by the defendant had not yet been identified as belonging to the defendant or the victim-witness, and there was no legal protection from the state for an asset obtained from an unregistered marriage. Husbands and wives may act on assets obtained through siri marriage because there are no restrictions on its use in the law. On the other hand, the law only restricts spouses from using assets acquired during a registered marriage without mutual consent. Keywords: joint assets; criminalisation; siri marriage; embezzlement.
PERANAN AMICUS CURIAE PADA PUTUSAN GUGATAN TERHADAP PROSES SELEKSI CALON HAKIM AGUNG Hasannudin, Muhammad Ilham; Rahayu, Amy Yayuk Sri
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i1.533

Abstract

ABSTRAK Paradigma baru tata kelola pemerintahan yang dipengaruhi oleh konsep collaborative governance menekankan pada kolaborasi yang produktif antara negara dan publik. Hubungan di antara keduanya tidak dibatasi namun justru menimbulkan simbiosis mutualisme dengan berbagai variasi bentuk salah satunya amicus curiae. Amicus curiae dikenal sebagai suatu mekanisme memberikan masukan kepada majelis hakim untuk suatu perkara yang dilakukan oleh para pihak yang tidak berperkara di mana hal tersebut dibenarkan oleh kebiasaan dan undang-undang. Pembuktian kolaborasi yang signifikan antara negara dan publik melalui amicus curiae tampak pada penanganan perkara gugatan terhadap proses seleksi calon hakim agung yang telah diputus dengan Putusan Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui analogi majelis hakim pada Putusan Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT dalam mengakui kedudukan amicus curiae sebagai nilai yang hidup di masyarakat sekaligus mempertimbangkan bahwa objek gugatan sebagai tata usaha negara (TUN) namun tidak dapat dilakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi literatur dengan mengkaji setidaknya tiga konsep yaitu sumber hukum berupa nilai yang hidup di masyarakat; yurisprudensi tentang kompetensi absolut PTUN; dan collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim pada perkara ini memiliki penalaran yang paradoks. Majelis hakim tidak mengadopsi isi amicus curiae dan tidak merujuk kepada yurisprudensi yang telah berkembang namun lebih memilih untuk mengambil analogi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).Kata kunci: amicus curiae; kompetensi PTUN; nilai masyarakat. ABSTRACT The new paradigm of good governance influenced by the collaborative governance concept emphasizes productive collaboration between the state and the public. This relationship is not limited instead it creates various types of mutualism one of which is amicus curiae. It is a mechanism where non-litigants provide input about a case to the panel of judges justified by custom and the law. The significant collaboration between the state and the public through the amicus curiae can be seen in the handling of the lawsuit against the selection process of Supreme Court justice candidates which has been decided with the Decision Number 270/G/2018/PTUN-JKT. The focus of this research is to discover the analogy of the panel of judges in Decision Number 270/G/2018/PTUN-JKT in acknowledging the position of amicus curiae as a living value in society while considering that the object of the lawsuit is a state administration (TUN) but it can’t be filed to the state administrative court (PTUN). The method used in this research is a literature study examining at least three concepts, namely legal sources in the form of values that live in the society, jurisprudence on the absolute competence of PTUN, and collaborative governance. The result shows that the panel of judges, in this case, has paradoxical reasoning. The panel of judges does not adopt the content of amicus curiae and the developed jurisprudence but prefers to apply an analogy from the Supreme Court Circular (SEMA). Keywords: amicus curiae; PTUN competence; society values.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA Yusup, Deni Kamaludin; Al Hasan, Fahadil Amin
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i3.536

Abstract

ABSTRAK Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, dimulai sejak awal perkawinan hingga berakhirnya perkawinan. Proses pembagian harta bersama tersebut dilakukan sejak perkawinan berakhir, apakah disebabkan perceraian ataupun kematian salah satu pasangan. Aspek utama yang dipertimbangkan dalam pemeriksaan sengketa harta bersama hanya terkait waktu perolehan harta tanpa aspek lain di luar harta, seperti aspek kepentingan terbaik untuk anak. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan harta bersama dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 yang juga mempertimbangkan aspek kepentingan anak. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif literer menggunakan pendekatan kepustakaan, dengan merujuk kepada dokumen-dokumen atau literatur lain terkait perkara harta bersama dikonjungsikan dengan putusan yang dibahas. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 telah melakukan ijtihad progresif dengan melakukan rechtsvinding perihal waktu pembagian harta bersama, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak dan menunda proses pembagian harta bersama hingga mereka beranjak dewasa. Maka, gugatan harta bersama yang diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini merupakan salah satu putusan yang memberikan jaminan terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan atas tempat tinggal layak. Putusan ini melahirkan kaidah hukum bahwa apabila gugatan harta bersama berpotensi menghalangi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Kata kunci: harta bersama; gugatan; hak-hak anak; kepentingan terbaik anak.  ABSTRACT Marital property refers to the property that a couple acquires during the course of marriage. The process of dividing the joint assets is carried out after the marriage is terminated, whether due to divorce or one of the spouses’ death. The main aspects considered in the examination of marital property disputes are only related to the time of acquiring the assets, without external aspects such as the best interests of the child. This is in contrast to the examination of joint assets in Decision Number 159 K/Ag/2018 and Decision Number 6 PK/Ag/2019, which takes into account aspects of the child’s interests. This analysis is a qualitative literary research approach, reviewing and exploring documents relevant to the decision in question. This study concluded that the panel of judges in Decision Number 159 K/Ag/2018 jo. Decision Number 6 PK/Ag/2019 has done a progressive ijtihad by carrying out rechtsvinding regarding the timing of sharing joint assets. The judge considers the best interests of the child by delaying the distribution of joint assets until they reach adulthood. Therefore, the marital property lawsuit has to be declared unacceptable. This was one of the decisions that ensured the child’s right to live in safety. This decision put forward the rule of law that if a marital property lawsuit has the potential to hinder the best interests of the child, it is declared unacceptable. Keywords: marital property; lawsuit; children’s rights; best interest of the child.
PENERAPAN DIVERSI ANAK ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN BERSAMA ORANG DEWASA Fuad, Fuad; Dewi, Aida; Alviolita, Fifink Praiseda
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i3.538

Abstract

ABSTRAK Maraknya peristiwa pencurian yang dilakukan oleh anak bukanlah hal baru. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak kian hari bertambah, bahkan jumlahnya terus mengalami peningkatan. Salah satu hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah bahwa mereka dapat memperoleh diversi. Penelitian ini bertujuan untuk menarik garis besar pemahaman terkait penerapan diversi pada anak terhadap perbuatan pidana pencurian yang dilakukan pelaku anak bersama dengan pelaku orang dewasa. Penelitian ini melakukan kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Metode ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi penerapan diversi anak atas perbuatan pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa, dan bagaimana penerapan diversi anak atas tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama orang dewasa. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Nomor 307/Pid.B/2015/PN.Rap telah mencapai kesepakatan diversi sebagaimana tertuang dalam Penetapan Diversi Nomor 04/Pid.Sus-Anak/PN.Rap. Terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, penyelesaiannya akan selalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan kasus yang penyelesaiannya melalui upaya diversi, mengacu pada Pedoman Penetapan Diversi yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2014.Kata kunci: diversi; tindak pidana; anak; pencurian. ABSTRACT The rampant juvenile crime of theft is nothing new. The cases often occured and the number was increasing. Nonetheless, the child commiting the crime of theft is entitled to obtain diversion. The objective of this research is to identify the application of juvenile diversion to the children who commit criminal theft along with adult offenders. This research examines the decisions of the Rantauprapat District Court, North Sumatra. The research method used in this analysis is a normative legal approach. This method examines the prevailing laws and regulations, or certain law applied to particular legal issues. The formulation of the problem in this analysis is the background of the implementation of child diversion for criminal acts of theft committed with adults; and the mechanism for implementing child diversion for the crime of theft committed with adult offenders. The results of this study indicate that based on Decision Number 307/Pid.B/2015/PN.Rap and as stated in the Diversion Determination Number 04/Pid.Sus-Anak/PN.Rap, a diversion agreement has been reached. Resolutions for children with legal problems always refer to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Meanwhile, juvenile criminal cases resolved through diversion refer to the Guidelines for Determining Diversion, that is Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2014. Keywords: diversion; crime; juveline; theft.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA Rosyadi, Imron; Fatoni, Syamsul
Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v15i3.540

Abstract

ABSTRAK Sistem peradilan pidana harus mencerminkan nilai keadilan terhadap pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam perkara ini, tersangka sebagai pendidik telah melakukan kekerasan yaitu pemaksaan terhadap anak untuk bersetubuh dengannya. Putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan Pasal 81 ayat (1), (3) dan (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Rumusan masalahnya bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg? Metode dalam penelitian ini adalah normatif di mana fokus kajiannya adalah data sekunder sehingga terlihat pertimbangan hakim dalam putusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus kekerasan seksual yang pada pokoknya hukuman mati dan pidana lain seperti denda, restitusi dan seterusnya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia sesuai UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) sehingga hak tersebut tidak absolut (non-derogable rights). Pemidanaan bagi pelakunya, harus diterapkan meskipun selama ini belum mampu memberikan efek jera dan komprehensif dalam penanggulangan tindak pidana, sedangkan hukuman kebiri kimia dan pembayaran restitusi diserahkan kepada terdakwa bertentangan dengan Pasal 67 KUHP. Diperlukan sinkronisasi di antara subsistem peradilan pidana khususnya pengadilan, didukung lembaga terkait sehingga pemidanaannya mencerminkan nilai keadilan sesuai ajaran hukum dan moral untuk kepentingan pelaku, korban serta masyarakat.Kata kunci: kekerasan; seksual; pemidanaan; sistem peradilan pidana. ABSTRACT The criminal justice system must reflect the value of justice in punishing perpetrators of sexual violence. In this case, the suspect, as an educator, had committed violence by forcing the child to have intercourse with him. The judge’s decision stated that the defendant was guilty of committing sexual violence according to Article 81 paragraphs (1), (3), and (5) in conjunction with Article 76D of Law Number 17 of 2016 on the Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code. The formulation of the problem is: how is the punishment of sexual violence perpetrators in the criminal justice system associated with Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg? The method in this research is normative, where the focus of the study is secondary data so that the judge’s consideration in his decision can be seen. The results showed that the punishment for defendants in sexual violence is the death penalty. And other disciplines, such as fines, restitution, and so on, are not contrary to human rights compatible with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28J paragraph (2) and Article 28I paragraph (1), so these rights are not absolute (non-derogable rights). Punishment for the perpetrators must be applied even though, so far, it has not been able to provide a deterrent and comprehensive effect in tackling criminal offenses. At the same time, chemical castration and restitution payments are left to the defendant contrary to Article 67 of the Criminal Code. Synchronization between criminal justice sub- systems, especially the courts, supported by related institutions is needed so that the punishment reflects the value of justice compatible with legal and moral teachings for the benefit of the perpetrator, victim, and society. Keywords: violence; sexual; criminalization/punishment; criminal justice system.
DINAMIKA PENGGUNAAN AMBANG BATAS PRESIDEN DALAM SISTEMPRESIDENSIAL DI INDONESIA Hapsoro, Fakhris Lutfianto; Ismail
Jurnal Yudisial Vol. 19 No. 1 (2026)
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v19i1.742

Abstract

This study examines the regulatory framework and legal dynamics of the presidential threshold in Indonesian electoral law, focusing on Judgment Number 62/PUU-XXII/2024 of the Constitutional Court, which declared the presidential threshold provision unconstitutional. The Constitutional Court held that applying the presidential threshold exceeded the permissible limits of the open legal policy doctrine, especially regarding democratic morality, rationality, and justice. This research analyses the doctrinal evolution of the presidential threshold as reflected in the judgment and evaluates its implications for the presidential system. The study uses a normative juridical method, employing case, statutory, and conceptual approaches. The findings indicate that, procedurally, the Constitutional Court expanded legal standing beyond citizens with the right to be elected to include those with the right to vote. Substantively, the Constitutional Court determined that the presidential threshold—previously classified as an open legal policy—violates the doctrine's internal limits. It is inconsistent with democratic morality, policy rationality, and the principle of justice, making it unconstitutional. The abolition of the presidential threshold has significant implications for the presidential system, especially in enhancing the inclusiveness of political rights and creating opportunities to strengthen the institutionalisation of political parties. However, it also raises challenges related to governmental consolidation and political stability. Therefore, strengthening the role and institutional capacity of political parties is essential to advancing a more representative, accountable, and sustainable democratic system.

Page 34 of 34 | Total Record : 340

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2010 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 1 (2026) Vol. 17 No. 3 (2024): DISPUTE OF RIGHT Vol. 17 No. 2 (2024): Child Protection Vol. 17 No. 1 (2024): ECOLOGICAL JUSTICE Vol. 16 No. 3 (2023): DISPARITAS PUTUSAN Vol. 16 No. 2 (2023): NOODWEER Vol. 16 No. 1 (2023): NIETIG Vol 15, No 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol. 15 No. 3 (2022): BEST INTEREST OF THE CHILD Vol 15, No 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol. 15 No. 2 (2022): HUKUM PROGRESIF Vol 15, No 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol. 15 No. 1 (2022): ARBITRIO IUDICIS Vol 14, No 3 (2021): LOCUS STANDI Vol 14, No 2 (2021): SUMMUM IUS SUMMA INIURIA Vol. 14 No. 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 14, No 1 (2021): OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS Vol 13, No 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol. 13 No. 3 (2020): DOCUMENTARY EVIDENCE Vol 13, No 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol. 13 No. 2 (2020): VINCULUM JURIS Vol 13, No 1 (2020): REASON AND PASSION Vol. 13 No. 1 (2020): REASON AND PASSION Vol 12, No 3 (2019): LOCI IMPERIA Vol 12, No 2 (2019): ACTA NON VERBA Vol 12, No 1 (2019): POLITIK DAN HUKUM Vol 11, No 3 (2018): PARI PASSU Vol 11, No 2 (2018): IN CAUSA POSITUM Vol 11, No 1 (2018): IUS BONUMQUE Vol 10, No 3 (2017): ALIENI JURIS Vol 10, No 2 (2017): EX FIDA BONA Vol 10, No 1 (2017): ABROGATIO LEGIS Vol 9, No 3 (2016): [DE]KONSTRUKSI HUKUM Vol 9, No 2 (2016): DINAMIKA "CORPUS JURIS" Vol 9, No 1 (2016): DIVERGENSI TAFSIR Vol 8, No 3 (2015): IDEALITAS DAN REALITAS KEADILAN Vol 8, No 2 (2015): FLEKSIBILITAS DAN RIGIDITAS BERHUKUM Vol 8, No 1 (2015): DIALEKTIKA HUKUM NEGARA DAN AGAMA Vol 7, No 3 (2014): LIBERTAS, JUSTITIA, VERITAS Vol 7, No 2 (2014): DISPARITAS YUDISIAL Vol 7, No 1 (2014): CONFLICTUS LEGEM Vol 6, No 3 (2013): PERTARUNGAN ANTARA KUASA DAN TAFSIR Vol 6, No 2 (2013): HAK DALAM KEMELUT HUKUM Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA Vol 5, No 3 (2012): MERENGKUH PENGAKUAN Vol 5, No 2 (2012): KUASA PARA PENGUASA Vol 5, No 1 (2012): MENGUJI TAFSIR KEADILAN Vol 4, No 3 (2011): SIMULACRA KEADILAN Vol 4, No 2 (2011): ANTINOMI PENEGAKAN HUKUM Vol 4, No 1 (2011): INDEPENDENSI DAN RASIONALITAS Vol 3, No 3 (2010): PERGULATAN NALAR DAN NURANI Vol 3, No 2 (2010): KOMPLEKSITAS PUNITAS Vol 3, No 1 (2010): KORUPSI DAN LEGISLASI More Issue