cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Sospol : Jurnal Sosial Politik
ISSN : 20888090     EISSN : 25976648     DOI : -
Core Subject : Social,
The Social and Political Research Center (PKSP), Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang proudly presents Journal Sospol (Sospol: Jurnal Sosial Politik). Journal Sospol cordially invites researchers, academicians, and experts to submit research on sociology, communications, international relations, governance, and social welfare sciences.
Arjuna Subject : -
Articles 282 Documents
Analisis Pemetaan Kerentanan Masyarakat Terhadap Bencana Gempa: Studi Kasus Gempa di Haiti Tahun 2010 Oktaviani, Jusmalia; Kumesan, Christy Pavita; Fajar, Saltiq
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 3, No 1 (2017): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.374 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v3i1.4400

Abstract

AbstrakHaiti terletak di Pulau Hispaniola, yang merupakan perbatasan antara lempeng tektonik Amerika dan Karibia. Lempeng ini bergerak sekitar 2 sentimeter per tahun, sehingga termasuk seismik aktif dan memiliki sejarah gempa yang panjang. Namun, dengan sejarahnya yang sering terkena gempa, tidak membuat negara ini menjadi siap terhadap gempa. Pada tahun 2010, gempa yang cukup besar, dengan skala sekitar 7 SR menerpa Haiti. Korban jiwa yang diakibatkan oleh gempa tersebut mencapai 100.000 hingga 300.000 jiwa. Menurut UN General Assembly, kerugian total akibat gempa bumi diperkirakan mencapai USD 7.8 milyar, yang berarti setara dengan lebih dari 120 persen GDP Haiti di tahun 2009. Melalui tulisan ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana analisis kerentanan masyarakat Haiti terhadap bencana alam, terutama gempa, karena dengan skala yang sebenarnya tidak terlalu besar (7 SR), gempa tahun 2010 tersebut menelan begitu banyak korban jiwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data documentary analysis. Penelitian ini menunjukkan bahwa bencana alam mempunyai beberapa dimensi, dan membutuhkan penanganan komprehensif agar jumlah korban jiwa akibat gempa bisa ditekan dan diminimalisir oleh pemerintah.Kata Kunci: bencana alam, gempa, kerentanan masyarakat.AbstractHaiti is located on the island of Hispaniola, which is the border between America and Caribbean tectonic plates. These plates move about 2 centimeters per year, thus including seismically active, has a long history of earthquakes. However, as a land which often affected by the earthquake, this state is not ready against earthquakes. In 2010, an earthquake, about 7 SR scale hit Haiti. The loss of life caused by the earthquake reached 100,000 to 300,000. According to the UN General Assembly, a total loss due to the earthquake is estimated at USD 7.8 billion, which would be equivalent to more than 120 percent of Haiti's GDP in 2009. By this article, the researchers probe the Haiti?s community vulnerability analysis towards natural disasters, particularly earthquakes, because the actual scale of the earthquake itself is not enormous, only 7 SR of 10 SR, however the earthquake in 2010 swallowed so many losses. This study uses qualitative research methods with data collection techniques documentary analysis. The result shows that a natural disaster has several dimensions, and requires a comprehensive action so that the number of casualties caused by the earthquake can be suppressed and minimized by the government.Keywords: natural disasters, earthquakes, community vulnerability
Peran Community Resilience di Amerika Serikat dan Inggris dalam Upaya Kontra Terorisme Timur, Fauzia Gustarina Cempaka; Syakirin, Jamaluddin
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 4, No 1 (2018): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.631 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v4i1.4833

Abstract

AbstrakRadikalisme adalah salah satu akar penyebab utama dari aksi terorisme. Radikalisasi pada kalangan masyarakat umum menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan nasional. Masyarakat saat ini rentan menjadi sasaran perekrutan kelompok-kelompok radikal, pembentukan jaringan kelompok radikal transnasional, pengarahan tindak kekerasan dan terorisme bahkan melalui radikalisasi diri sendiri. Kurangnya kepedulian dan sistem pengawasan di dalam komunitas masyarakat dianggap juga menjadi katalisator radikalisme. Karena hal itulah, ketahanan komunitas terhadap ancaman terorisme dan radikalisme merupakan aspek penting dalam berhasilnya kontra-radikalisasi di dalam suatu negara.  Terlebih jika komunitas yang berada di dalam suatu negara merupakan komunitas yang pluralistik dan memiliki budaya, bahasa, dan agama yang berbeda. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran komunitas dan mengemukakan pentingnya ketahanan dalam komunitas dalam usaha memerangi terorisme.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai bagian dari kontra-terorisme, pemerintah harus mengadopsi prinsip, ?adanya strategi lebih baik ada dibanding tidak ada sama sekali? jika terkait dengan kerjasama bersama komunitas. Selain itu pemerintah harus dapat berinvestasi secara tepat untuk membangun pengetahuan masyarakat terhadap terorisme. Selanjutnya pemerintah juga perlu untuk memfokuskan kembali pada tujuan akhir pemberantasan terorisme pada deradikalisasi dan hal ini harus dilakukan terpisah dari sifat aksi hulu yang dilakukan komunitas. Terakhir, komunitas harus dipayungi organisasi besar yang merupakan perpanjangan dari program pemerintah yang mengajak masyarakat untuk fokus pada upaya memperkuat ketahanan dan kapasitas semua lini masyarakat yang dianggap rapuh.Kata kunci: Amerika Serikat, Inggris, Kontra terorisme, Peran komunitas AbstractRadicalism is one of the main root causes of acts of terrorism. Radicalization among the society poses a serious threat to the stability of national security. Communities today are vulnerable to the recruitment of radical groups, the formation of radical networks of transnational radicals, the directing of acts of violence and terrorism even through self-radicalization. Lack of awareness within the community and absence of monitoring system from government are also considered to be a catalyst for radicalism. Because of this, community resilience to the threat of terrorism and radicalism is an important aspect of successful counter-radicalization within a country. Especially if the community within a country is a pluralistic community and has different cultures, languages and religions. This paper aims to analyze the role of the community and highlight the importance of community resilience in the fight against terrorism. The results show that as part of counter-terrorism, the government should adopt the principle, "the existence of suffice strategy is better than nothing at all" particularly when it is related to community resilience. In addition, the government should be able to invest properly to build public knowledge of terrorism. Furthermore, the government also needs to refocus on ultimate goals of eradicating terrorism and deradicalisation and this should be done separately from the nature of the upstream action of the community. Finally, the community must be protected by a larger organization that is an extension of a government program that calls on communities to focus on strengthening the resilience and capacity of all fragile communities.Keywords: Community Resilience, Counterterrorism, United Kingdom, United States
Cover Jurnal Sospol Vol. 2, No. 1, Juli - Desember 2016 Jurnal Sospol, Cover
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.812 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.3467

Abstract

Cover Jurnal Sospol Vol. 1, No. 1, Juli - Desember 2016
Qatar's Clean Diplomacy Facing Regional Conflict Putri, Alfredha Shinta; Surwandono, Surwandono
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 5, No 2 (2019): Juli-Desember (In Press)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.665 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v5i2.10035

Abstract

Qatar is one of the richest countries in the Middle East region. Qatar is able to supply the third largest gas to the world and become the third largest exporter of liquid natural gas. This paper is interested in analyzing the behavior of the Qatari government amid various conflicts and tensions in the Middle East region. Qatar tends to position itself as a mediator of conflict. The Qatari government believes that by being a mediator in this conflict it can be a neutral position.Qatari governance is based on the basic norm structure that is used as a policy platform, and articulates it openly, with integrity, and is measurable. This is known as clean diplomacy. Qatar manages the crisis by remaining consistent with its image as a guardian of regional peace and stability. The image of Qatar as an 'honest broker' country is able to increase Qatar's legitimacy in the international public arena. This paper builds on arguments based on secondary document data, and interprets the data with a qualitative approach to understanding Qatar's foreign policy behavior. The analysis showed that the choice of governance of Qatar's clean diplomacy proved effective in managing the foreign political pressure of neighboring countries in the form of not escalating conflict, and Qatar's political and economic stability.
Perempuan Salafi Memaknai Jilbab: Antara Alternatif dan Oposisional Mahanani, Prima Ayu Rizki
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 2, No 1 (2016): Juli - Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.031 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v2i1.4760

Abstract

AbstrakJilbab cadar merupakan benda yang menjadi penanda perempuan dari manhaj Salafi. Kajian dan analisis kritis ini menggali lebih dalam terhadap si pemakai jilbab yaitu perempuan Salafi yang memaknai jilbab cadar sebagai alternatif ataukah oposisional. Perempuan Salafi adalah subkultur yang mengonstruksi identitasnya melalui atribut yang menunjukkan ekspresi kulturalnya yaitu: muka ditutup dengan cadar, kerudung lebar yang menjuntai sebatas selutut, gamis yang tidak ketat, tidak tipis, tidak tembus pandang, tidak bermotif, warna kain cenderung gelap, tidak memakai harum-haruman, tidak mengenakan hiasan-hiasan, tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan tidak menyerupai pakaian wanita kafir atau fasik Berdasarkan jawaban ketujuh informan, ditemukan makna oposisional yaitu adanya hasrat atau keinginan untuk menggantikan jilbab atau mengubah jilbab populer yang ditandai dengan misi berdakwah melalui lisan dan maupun tulisan secara bertahap. Makna oposisionalnya adalah tuntutan lingkungan yang banyak fitnah dan kerusakan seperti sekarang ini dirasa tidak lagi kondusif untuk menundukkan pandangan selain dengan jilbab cadar yang dianggap lebih utama.Kata Kunci: alternatif, jilbab, makna, oposisional, salafi AbstractHijab veil is a material which is a marker of the methodology Salafi women. Research and analysis is critical to dig deep against the wearer's head scarf that women who interpret the Salafi hijab veil as an alternative or oppositional. Women Salafi is a subculture that constructs its identity through attribute expression cultural namely: face covered with a veil, the veil width dangling limited to knee, the robe is not strict, not thin, opaque, not patterned, fabric colors tend to be dark, not wearing fragrance -haruman, no decorations, do not resemble men's clothing, women's clothing and did not resemble the infidels or wicked. Based on the answers to seven informants, oppositional meanings found that their intention or desire to replace the popular hijab headscarf or change marked by the mission and preaching through oral and written gradually. Oposisionalnya meaning is that many environmental claims defamation and damage, as now it is no longer conducive to lower his gaze beyond the veil that veils were considered more important.Keywords: alternative, hijab, meaning, oppositional, salafi
Kampung 3G (Glintung Go Green): Ide Lokal Sebagai Solusi Global? Fredayani, Ervina
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 4, No 2 (2018): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.575 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v4i2.5913

Abstract

This paper aims to examine the Village 3G (Glintung Go Green) as a solution in achieving the goals contained in the program SDG (Sustainable Development Goals) made by the United Nations (United Nations). The author discusses environmental issues that form the basis of the creation of very complex issues such as health, hygiene, economics, and society. This research was conducted by the writer using a qualitative descriptive method with interview technique, documentation study with RW 23 Chair Glintung Bambang Irianto, and literature study, and the concept of community empowerment as a way of looking at the phenomena we observed. The author wants to know how the solution offered by Glintung Village in addressing environmental issues in the context of SDGs. In addition, the authors want to know the response of domestic and international communities to the idea of Kampung 3G which is used as a solution to realize the SDG program.
Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya Yumitro, Gonda
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 3, No 2 (2017): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.243 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v3i2.4886

Abstract

Abstrak Kasus Rohingya sebagai tragedi kamanusiaan sudah berlangsung selama beberapa tahun. Dengan peningkatan intensitas publikasi dan jumlah pengungsi lintas Negara, pengaruh konflik Rohingya tidak hanya pada level domistik, melainkan sudah memberikan pengaruh dan menjadi isu regional bahkan Internasional. Oleh karena itu, makalah ini akan menganalis bagaimana dunia Internasional merespon tragedi kemanusiaan Rohingya. Melalui konsep Responsibility to Protect, makalah deskriptif dengan metode studi pustaka ini menggambarkan bahwa respon Internasional terhadap isu Rohingya cukup massif baik pada level bilateral, regional, maupun Internasional. Namun demikian, berbagai upaya yang dilakukan belum bersifat sistematis untuk menyelesaikan akar persoalan. Beberapa respon yang muncul lebih terlihat sebagai upaya politik untuk pencitraan diri daripada langkah ril menyelesaikan masalah, misalnya dengan mendeportasi para pengungsi Rohingya yang sudah kehilangan kewarganegaraan mereka.Kata Kunci: Respon, ASEAN, Internasional, Kemanusiaan, Rohingya AbstractRohingya case has emerged as humanism tragedy since last several years. Due to the increase of publication intensity and the number of refugees crosses countries, the influences of Rohingya case not only affected the domestic issues but also have influenced and emerged as a regional and International issue. Therefore, this paper aims to analyze the International response on the human right tragedy on Rohingya issue. Through the Responsibility to Protect concept, this descriptive paper using literature reviews method describes the massif response of the International world in the level of bilateral, regional, and International. However, the response founded have not been systematic in nature solving the root of problems of the Rohingya issue. Some of the responses mostly concern on the self-political interests than the real efforts to solve the issue. Even some countries deport Rohingya refugees whose being lost their citizenship.Keywords: Respons, ASEAN, International, Humanitarian, Rohingya
Strengthening Village Culture Literacy in the National Development Faturahman, Burhanudin Mukhamad; Kirana, Cintantya Andhita Dara; Putra, Dedy Dwi; Irawan, Andri; Kolne, Salesius Vitalis
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 5, No 1 (2019): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.209 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v5i1.7033

Abstract

Cultural literacy is needed as an element of development in development administration. Values in culture, especially village communities have long been a factor forming social structures in the village and are able to play a role in maintaining the preservation of environmental ecosystems. However, cultural problems in the village have long existed before the government's cultural development policies were implemented. The purpose of this paper provides a broader space to translate village culture to the lowest level into the development process because villages in the context of modernization have a vulnerability to traditions that have been carried out for generations. The research uses library research. The results of the discussion show that communication and interaction within the family contribute to strengthening local language culture and habits that are taught from generation to next generation. Culture formed by families is able to filter out social change. In addition, the diversity of cultures in the village has become a unique opportunity for the consistency of cultural development with a tolerance base amid the swift capitalism / modernization that has a universal cultural impact. Thus, these two aspects are steps in the people center development to be considered in cultural development in the village.
Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa Faturahman, Burhanudin Mukhamad
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 4, No 1 (2018): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.901 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v4i1.5557

Abstract

AbstrakPerekrutan perangkat desa secara selektif dan transparan dinilai penting dalam kehidupan demokrasi untuk menunjang pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat . Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa Tiremenggal, Kabupaten Gresik secara langsung. Penelitian dilakukan dengan metode partisipatif yaitu pelibatan secara langsung dalam proses perekrutan perangkat desa  kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa proses perekrutan perangkat desa secara terbuka dan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung mengurangi rasa curiga antar masyarakat di Desa Tiremenggal. Kepuasan oleh masyarakat Desa Tiremenggal ini disebabkan karena selama ini proses perekrutan perangkat desa cenderung tidak terbuka. Sehingga perekrutan perangkat desa secara terbuka dan melibatkan pengawasan masyarakat secara langsung merupakan unsur penting dalam menjaga kehidupan demokrasi. Kata Kunci: Demokrasi, Desa, Nilai, Perangkat, Perekrutan AbstractRecruitment of Councilor selectively and transparently assessed importance in the life of a democracy to support better service to the community. Therefore, this research aims to know the process of Councilor recruitment Tiremenggal village Gresik Regency directly. Research done by the participatory method, namely the involvement of directly in the recruitment process of the Councilor then a data is analyzed the descriptive qualitative. Research results provide evidence that the recruitment process Councilor openly and involves surveillance of communities directly reducing suspicion between society in the village of Tiremenggal. Satisfaction by the villagers Tiremenggal this is because during the process of recruitment of Councilor tend not to open. So recruiting Councilor openly and engage the community in direct supervision is an important element in maintaining the life of democracy.. Keywords: Administration, Democracy, Village, Value, Recruitment
Gerakan Anti-Globalisasi dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Demokratisasi di Indonesia Prakoso, Havidz Ageng; Juhairi, Ahmad
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol 3, No 2 (2017): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.72 KB) | DOI: 10.22219/sospol.v3i2.5059

Abstract

AbstrakGlobalisasi, dalam klaim para globalis, akan membawa kehidupan demokratis ke seluruh dunia sebagai wujud kehidupan yang paling baik. Namun kenyataannya justru sangat kontradiktif, globalisasi telah menciptakan kekuasaan-kekuasaan global yang bersifat  otoriter-oligarkis melalui Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional dan Perusahaan-Perusahaan Multinasional yang bekerja sama dengan negara-negara kaya. Karena itu, yang berdaulat dalam era globalisasi bukanlah rakyat sebagaimana dikehendaki demokratisasi, tetapi korporasi-korporasi internasional dan lembaga-lembaga keuangan internasional. Ada dua perspektif yang dapat menjelaskan hubungan demokratisasi dan gerakan anti-globalisasi, yaitu: perspektif anti- globalisasi dan perspektif demokratisasi. Anti-globalisasi adalah sebuah ideologi perlawanan untuk mengakhiri kekuatan korporasi multinasional, IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai instrumen kesepakatan global untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan demokratisasi adalah realitas faktual perluasan demokrasi sebagai solusi bagi penciptaan kehidupan manusia yang lebih adil dan sejahtera. Gerakan Anti-Globalisasi lahir sebagai koreksi besar terhadap klaim para globalis. Gerakan ini menghendaki terwujudnya demokratisasi yang seutuhnya, yaitu, terwujudnya kedaulatan rakyat yang telah hilang akibat globalisasi dan terpenuhinya kesejahteraan sosial-ekonomi rakyat dan terjaminnya hak-hak sipil mereka.Kata Kunci: Anti-Globalisasi, Demokratisasi, Gerakan AbstractGlobalization in Globalist claim will make the better life in the world. But, in fact the reality is difference because globalization was made the dominance actors in the world which authoritarian-oligarchy like international financial organizations and multinational corporations in cooperation with developed countries. Therefore, in globalization era the sovereignty is always in international financial organizations and Multinational corporation hand, not in the society like what in democratization perspective. There are two prespectives explain about the relation between democratization and anti-globalization movement that is democratization perspective and anti-globalization perspective. Anti-globalization is the ideology which describe the opponent movement to finished the hegemony of Multinational Corporations, IMF, World Bank and WTO in economy consensus. Democratization in the other hand is the reality which explain that the enlargement of democracy is the solution to make the good life for peoples in the world. Anti-globalization movement is born as the correction to globalist claim. This movement has the purposes to make the sovereignty over the peoples which lost because of the globalization and in the other hand to fulfill their social welfare and civil right.Key Words: Anti-Globalization, Democratization, Movement

Page 7 of 29 | Total Record : 282