cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
 6   7   8   9   10 
PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 Herma Yanti
Jurnal LEX SPECIALIS No 16 (2012): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.488 KB)

Abstract

Abstract Guidance and supervision by the central government to local government penyelenggraaan is an important aspect in order to guarantee the upholding of the Republic of Indonesia. for the governance of the district / city, in order to ensure an effective and efficient the Act No. 32 of 2004 puts Governor as Deputy Regional Government in addition to his position as head of the province. To that end, the governor has a very important role that local government penyelenggaraaan not deviate from the concept of the Unitary Republic of Indonesia, as well as guaranteeing the compatibility and harmony between government actions government structure. But the governor's role as the representative of the central government is weak, because it implies a relationship disharmony between the governor and the district / city. This was influenced by the provisions of Law No. 32 of 2004 that put the governor on the dual position as head of the region as well as representatives of the central government in the region, as well as setting the position of governor as the representative of the central government were inadequate. Key Note : Development of Local Government Supervision
TINJAUAN YURIDIS ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT TEBO M Rudi Hartono
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.556 KB)

Abstract

Tindak Pidana  pemerkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang terjadi terhadap  perempuan secara umum sebagai korban. Kejahatan pemerkosaan bukan merupakan suatu jenis kejahatan baru, kejahatan ini seringkali terjadi kapan, dimana, dan kepada siapa saja tanpa melihat faktor usia terutama bagi kaum perempuan. Tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar akan tetapi juga terjadi di kota-kota kecil hingga ke pedesaan.  Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang menimpa kaum perempuan, korban pada umumnya enggan untuk melaporkan kejadian yang menimpa atas dirinya kepada orang lain.   Hal ini dikarenakan  masih adanya anggapan  bahwa melaporkan kasus pemerkosaan sama saja dengan membuka aib diri sendiri maupun keluarga besar korban. Sikap ini tentunya sangat merugikan perempuan karena kepentingannya selalu disubordinasikan bagi kepentingan keluarga dan masalahnya dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak layak disampaikan kepada publik apalagi dilaporkan kepada polisi atau aparat penegak hukum lainnya. Derita yang dialami oleh korban pemerkosaan tidak dapat disamakan dengan korban perampokan, pencurian, ataupun yang lainnya. Sebab korban kejahatan perampokan atau pencurian hanya terbatas pada penderitaan kerugian kehilangan harta benda, relatif tidak menderita batin dan tekanan sosial yang berkepanjangan. Sebaliknya pada korban pemerkosaan, mereka tidak hanya kehilangan kehormatan, tetapi juga harga diri yang tidak mungkin diganti ataupun disembuhkan seketika. Sekalipun dengan memidana pelaku melalui hukuman yang berat dan lama, tidak akan menghilangkan trauma psikologis (goncangan jiwa) pada si korban. Keyword : law, rape, protection, Victims
TANGGUNG JAWAB YURIDIS BANKIR TERHADAP KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PNS Ahmad Zulfikar
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.248 KB)

Abstract

 Abstrak Yang menjadi dasar pemberian kredit adalah kepercayaan bank sebagai kreditor kepada nasabah sebagai debitor dimana nasabah mampu untuk mengembalikan secara angsuran ditambah bunga yang ditentukan bank. Kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengembalian atas kredit yang macet. Sedangkan pentingnya aktivitas pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bankrutnya sebuah bank.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Apa dasar hukum yang memungkinkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur. 2) Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditur (bank) apabila terjadi konflik hukum (Kredit Macet). 3) Bagaimana tanggung jawab yuridis bankir terhadap kredit macet nasabah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah yuridis-empiris.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil bisa dijadikan jaminan yang sah dalam hukum perbankan dan asas hukum perkreditan. Apabila terjadi kredit macet, maka bank sepenuhnya memiliki hak untuk menyelesaikannya baik secara damai maupun melalui proses hukum yang berlaku. Disamping itu, berhubung Kredit Macet yang diberikan kepada nasabah selaku pegawai negeri sipil yang dilandasi dengan Perjanjian Kerjasama Antara bank dengan instansi terkait dalam menyalurkan kredit dengan pembayaran angsuran kredit setiap bulan dari pemotongan gaji nasabah/pegawai melalui bendahara instansi tersebut, maka baik bankir, bendahara dinas dan kepala dinas yang terkait yang telah menyetujui kredit diberikan kepada pegawainya turut bertanggung jawab secara yuridis atas kredit macet nasabah tersebut jika penyaluran kredit tersebut terdapat penyimpangan dari ketentuan hukum perjanjian.Kata Kunci : Tanggung Jawab Yuridis, Kredit Macet, PNS
PERLAKUAN BANK MUAMALAT INDONESIA TERHADAP PEMBAYARAN KLAIM MUSNAHNYA BARANG JAMINAN DEBITUR OLEH PIHAK ASURANSI Sigit Somadiyono
Jurnal LEX SPECIALIS No 24 (2016): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (61.057 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap perlakukan Bank Muamalat Indonesia tehadap pembayaran klaim musnahnya barang jaminan debitur oleh pihak asuransi. Obyek dari peneltian ini adalah perlakuan Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini menggunakan perjanjian pembiayaan tahun 2016 yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yang digunakan oleh Bank Mumalat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang klaim yang dibayarkan oleh pihak asuransi atas musnahnya barang jaminan digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk membayar dan/atau melunasi sisa pokok dan margin pembiayaan Nasabah Pembiayaan (debitur)
PELAKSANAAN JUAL BELI GAS ANTARA AGEN DENGAN PANGKALAN SERTA PERMASALAHANNYA DI KOTA JAMBI Masriyani Masriyani
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.498 KB)

Abstract

Sistem pelaksanaan jual-beli gas yang dilakukan dengan pihak agen dengan pangkalan adalah melalui pemesanan gas terlebih dahulu, pengiriman gas dari agen ke pangkalan, pembayaran. Selanjutnya sistem perjanjian dalam jual-beli gas antara pihak agen dengan pihak pangkalan, adalah diatur dalam suatu surat perjanjian bersama, dimana agen sebagai pihak pertama, dan pangkalan sebagai pihak kedua. Keduanya sepakat melakukan perjanjian yang dimuat dalam pasal demi pasal. Permasalahan maupun kendala dalam pelaksanaan jual-beli gas di sini adalah sering kelangkaannya gas, yang berpengaruh dari naiknya harga BBM secara menyeluruh, dan juga disebabkan persediaan gas dari pihak pertamina itu sendiri, sehingga hal ini berpengaruh ke agen, kepangkalan dan juga kepengecer atau masyarakat/konsumen itu sendiri. Key Note :   Jual Beli Gas, Agen dengan Pangkalan,Kota Jambi
ARTI PENTINGNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI KERUSAKAN HUTAN OLEH MASYARAKAT Ferdricka Nggeboe
Jurnal LEX SPECIALIS No 15 (2012): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.223 KB)

Abstract

Abstract Forests are not only ecological but also used to function as a source of livelihood. In the forest, the people have the perception that they are not part of forest management institutions that are not bound to the rules of forest management institutions. This perception is certainly wrong, because the prevention and control of pollution and degradation must be addressed seriously and are responsible not only government but community participation. With the enactment of Law No. 19 of 2004 as a replacement for the Law No. 41 Year 1999 on Forestry. In it has arranged a variety of things, including the rights and obligations of communities in forest conservation. Key Note : Management, Protection and Preservation
Korupsi, Pidana Mati Dan Hak Azazi Manusia Dalam Perspektif Sistem Pidana Said Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS No 13 (2011): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.731 KB)

Abstract

Capital punishment as a kind of punishment for perpetrators of corruption as contained in Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 on combating corruption, in level of implementation is not very effective in efforts to eradicate corruption in Indonesia. That's because the Act contained in the sentencing weighting against the perpetrators of corruption, as contained in article 2, paragraph (2). So until now there has been no perpetrators of corruption was sentenced to death, but the imposition of capital punishment in the criminal justice system in Indonesia is still need to be maintained in the legislation, because corruption has to be transnational crime (national trans border crime) and recall complexity as well as negative effects, while from the aspect of human rights, capital punishment is very closely related because the punishment is an impact on human values are universal and fundamental rights of human beings who are entitled to feel the divine life. Key Note : Corruption, Criminal Dead And Human Rights
Posisi dan Implemetasi Pancasila dalam Pembangunan/ Pembaharuan Hukum Nasional, Pendidikan Hukum Nasional dan Budaya Hukum Nasional. Muslih Muslih
Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.017 KB)

Abstract

Sebagai bekas daerah koloni Belanda dalam waktu yang sangat lama, maka Indonesia  telah mengalami akulturasi dalam sistem sosial politik termasuk sistem hukum yang cenderung positivistik. Sejak Indonesia merdeka dan memilih Pancasila sebagai Dasar Negara, maka sistem hukumnya-pun harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan pembangunan nasional secara berjkelanjutan yang menempatkan Pancasila sebagai titik sentral, sekaligus tujuan.Kata kunci : ketetapan MPR, dasar pertimbangan, hierarki perundang-undangan
PERGESERAN PARADIGMA HUKUM DARI HUKUM POSITIF MENUJU HUKUM PROGRESIF . Maryati
Jurnal LEX SPECIALIS No 12 (2010): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (62.697 KB)

Abstract

Legal knowelegde is a dinamic knowledge that always change, move and waving. If the begining is a law positivism so in history there is rise some a new englightment opinion who has try to correct and repair the assumption in basic criteria law positivism. It show from movement of opinion in historical philosopher, post-posivisme or sosiological jurispudence, so it show the movement in positive law paradigm. This movement from paradigm to the progresive it can be see from the movement of assumption and criteria from the paradigm it self. Law Progresive Paradigm is build by the assumption   a) law is created for the human not for himself; b) law is always in status “law in the making” and non final; c) law is a institution of morality and unhearted technology. About the characterism of law progresive is a : a) have agrat goal is a happiness and wealthy of the mankind; b) make a strong sense of morality; c) freedom law not in practically but also theory; d) critical and functional.Key Note : Paradigm of law in progresive law
KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHKORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP Rudi Hartono
Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.275 KB)

Abstract

AbstractBerbicara  mengenai  pengertian  Korporasi maka  kita  tidak bisa  melepaskan    pengertian  tersebut   dari   bidang  hukum perdata. Apa sebab ?  Karena  Korporasi   terminology  merupakan  terminologi  yang  erat  kaitannya  dengan  badan  hukum (Rechtspersoon) dan badan  hukum  itu  sendiri  merupakan terminology yang  erat  kaitannya   dengan  bidang  hukum  perdata.Korporasi   sebagai pelaku  tindak  pidana pencemaran lingkungan hidup,  dalam  hukum positip  sudah  diakui, bahwa  korporasi  dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana,  dan  dapat  dijatuhkan pidana. Di negeri  Belanda   untuk menentukan korporasi  sebagai pelaku  tindak pidana harus terlebih dahulu didasarkan  pada Arrest “Kleuterschool Babbel” yang   menyatakan bahwa  perbuatan  dari  perseorangan/orang  pribadi dapat  dibebankan kepada  Badan Hukum/Korporasi,  apabila  perbuatan-perbuatan tersebut  tercermin dalam  lalu-lintas  sosial  sebagai perbuatan dari  Badan Hukum, lalu bagaimana di Indonesia untuk korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.Perundang-undangan  di Indonesia  untuk  menentukan pertanggungjawaban pidana  suatu korporasi  dapat  dilihat  pada  Pasal  15  ayat  (2) Undang-Undanmg Tindak Pidana Ekonomi dengan  mengunakan  peraturan yaitu  pertama berdasarkan hubungan  kerja  atau  hubungan  lain, kedua  berdasarkan  bertindak  dalam lingkungan  badan  hukum. 

Page 8 of 13 | Total Record : 122

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2010 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue No 24 (2016): Desember No 23 (2016): Juni No 22 (2015): Desember 2015 No 21 (2015): JUNI 2015 No 20 (2014): DESEMBER 2014 No 19 (2014): Juni 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 No 18 (2013): Desember No 17 (2013): Juni No 16 (2012): Desember No 15 (2012): Juni No 14 (2011): Desember No 13 (2011): Juni 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 No 12 (2010): Desember No 11 (2010): juni More Issue