Articles
122 Documents
<![CDATA[MEKANISME HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP LALU LINTAS PEMBAYARAN LUAR NEGERI DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR ]]>
<![CDATA[Prawitra Thalib]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 12 (2010): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (90.718 KB)
<![CDATA[Economic activity is a vital point not only for a person but also a nation, this is caused by the urgency of economic aspect to increase fund and wealth as well, the source of economic activity is a trade, because trade will make money roll faster and it will give benefit in every aspect include public and privat aspect, in this era trade activity not only based on nation or continent but it is expanded into inter-nation and inter-continent or in the other word is international, the great scale in trade activity is create a new issue, because a few people is try to violate the other person in trade activity especially in great scale like inter-nation, in this case due process of law is needed to ensure trade activity is going good as well and to reduce jeopadize in international economic activity. Key Note : Due process of law in export import activity ]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI ]]>
<![CDATA[muhammad Badri]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 18 (2013): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.521 KB)
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dengan rumusan masalah “Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi”. Metode yang digunakan dalam penulisan ini digunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kejahatan korporasi harus dibedakan dari kejahatan lainnya, kejahatan korporasi menunjukkan bahwa pelakunya adalah subjek hukum tertentu. Kejahatan korporasi adalah bagian dari kejahatan kerah putih, karena pada umumnya pelanggaran hukum pidana itu dilakukan untuk dan atas nama perusahaan, serta manfaat atau hasil kejahatan itu dinikmati oleh korporasi yang bersangkutan. Jadi pelaku kejahatan kerah putih adalah pimpinan perusahaan sedangkan pelaku dari kejahatan korporasi adalah perusahaan itu sendiri. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Subjek Hukum Tertentu.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL KOMISI YUDISIAL SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[, Nuraini]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (136.689 KB)
<![CDATA[AbstractThe Judicial Commission is a state agency that was formed after the 1945 amendment to the Constitution. The existence of this Judicial Commission was instituted by Law Number 22 Year 2004 concerning Judicial Commission. The role of the Judicial Commission which is quite strategic in particular constitutional structure: create an independent judicial power over the nomination of Supreme Court justices, and judges to supervise a transparent and participatory in order to maintain and uphold the honor, dignity, and the behavior of judges. The existence of the Judicial Commission in the future to get the proportions because after the Judicial Commission under the 1945 amendments are still in existence under the shadow of the supremacy of the Supreme Court and the Constitutional Court, especially related to the construction and the legal system. In addition, nominating all the good justices to the Supreme Court justices in the Constitutional Court and all through a single door that the Judicial Commission.]]>
<![CDATA[Asas Praduga Tak Bersalah Dari Berbagai Persfektif ]]>
<![CDATA[M Zen Abdullah]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.549 KB)
<![CDATA[AbstrakAsas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagai suatu asas universal yang terdapat dan berlaku pada setiap negara di dunia yang menamakan dirinya sebagai negara berdasarkan hukum. Dalam teori peradilan pidana, dikenal adanya dua model peradilan pidana, yaitu Crime Control Model (CCM) dan Due process Model (DPM). Jaminan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya dapat diberikan melalui pencantuman asas tersebut saja, karena asas praduga tak bersalah itu bersifat ” abstrak”, sehingga memerlukan implementasi lebih lanjut pada penyelenggaraan peradilan pidana. Perbedaan persfektif yang terjadi di kalangan penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim serta kalangan masyarakat mengakibatkan perbedaan pidana dan tuntutan terhadap satu perkara dengan perkara lain. Ditambah lagi pemahaman masyarakat yang berbeda-beda terhadap asas praduga tak bersalah sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang mengakibatkan timbul pemberitaan pelaku tindak pidana secara berlebihan padahal belum tentu si tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Kata Kunci : Perbedaan persfektif ]]>
<![CDATA[KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM BAGI HAKIM DALAM MEMPERTIMBANGKAN PUTUSANNYA ]]>
<![CDATA[Sumaidi Sumaidi]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (143.172 KB)
<![CDATA[Aparat penegak hukum mengalami kendala dalam proses pengumpulan alat-alat bukti yang sah terhadap suatu perkara pidana sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang –Undnag Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka dibutuhkan keterangan ahli dalam pemenuhan kebenaran materiil, membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana bagi aparat penegak hukum. maka oleh Undang-Undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para Hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut. Ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan dalam KUHAP. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter ahli kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan di Pengadilan terutama apabila dalam perkara tersebut hanya dijumpai alat-alat bukti yang amat minim. Cara untuk dapat mengetahui dan membantu mendapatkan bukti pada perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia diperlukan Visum et Repertum. Pada prakteknya Visum et repertum merupakan alat bukti yang masuk sebagai keterangan ahli jika Visum et repertum ini dibuat oleh seseorang dokter yang ditunjuk sesuai keahliannya. sehingga visum et refertum memiliki kekuatan pembuktian bagi hakim dalam mempertimbangkan keputusannya terhadap suatu perkara pidana. Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, Visum Et Refertum]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN MENGENAI KETENTUAN KUHP DAN KUHAP TENTANG HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN ]]>
<![CDATA[Ferdricka Nggeboe]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (144.247 KB)
<![CDATA[AbstractThat the crime is greatly enhanced both in terms of quantity and its quality. An increasingly complex conditions not only make a lot of conflicting interests. The struggle will be fine but always wanted to under-unite these demands should be coupled with legal protection as a basic struggle to obtain fair treatment for an act or result of criminal act itself. The discovery that the perpetrators of crime as any other human being who should be protected on behalf of human rights more regulated in the Penal Code and Criminal Procedure Code, but viewed from the other side of so many victims that it does not get his rights, whether by conviction of perpetrators of crime victims' rights are met what about the losses suffered by victims, things are not yet properly addressed in the Criminal Code and Criminal Procedure Code as a sense of justice.SimakBaca secara fonetik]]>
<![CDATA[KONSEP PENYIDIKAN POLRI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN ( SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIVE ) ]]>
<![CDATA[Nyimas Enny FW]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 16 (2012): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (67.438 KB)
<![CDATA[Abstract Police investigations are effective and efficient expected to materialize with the ethos and professionalism aspect is the most important thing in doing all the work related to his profession as a law enforcement matter and dedicated high, because almost all the time and feel the reality of how long it takes to wait settlement when the hands of police to obtain judicial decisions binding on demand investigators have insight into the quality of professionalism that they have the power of anticipation that deft and skilled so easy to fall towards commerciality that caused them in the case becomes increasingly blurred due to the absence of the aspects resfonsif concerned. Key Note : Investigation, effective and efficient]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN ANAK KORBAN KEJAHATAN OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DI POLRESTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Islah Islah]]>;
<![CDATA[Maryati Sri Rezeki]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.026 KB)
<![CDATA[Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah. Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak. Kata Kunci : Anak, Korban Kejahatan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DI KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Sigit Soumadiyono, Novita Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.521 KB)
<![CDATA[Abstrak Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini ada dua yaitu, pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). dengan jenis dan sumber data primer dan sekunder dan proses analisa yang digunakan adalah kualitatif. Sebagaimana diketahui bahwa listrik adalah kebutuhan utama rakyat Indonesia, tanpa listrik roda ekonomi di Indonesia bisa tersendat. Adapun yang menjaid permasalahan dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum terhaap konsumen istrik atas pemadaman listrik oleh PT. PLN (Persero) di kota jambi. Dalam pembahasan penelitian yang dilakukan penulis, bahwa PLN mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita konsumen. Adapun faktor yang menyebabkan pemadaman listrik yaitu, pemadaman terencana seperti perbaikan tiang miring, pemeliharaan jaringan dan pemadaman tidak terencana seperti force majure atau keadaan memaksa, faktor alam yang mengharuskan terhentinya aliran listrik ke konsumen. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa PT.PLN dalam melakukan pemadaman listrik telah sesuai dengan standart operasional prosedur yang berlaku. Perlindungan hukum yang disebabkan oleh pemadaman tidak terencana bahwa PT. PLN dibebaskan dari pemberian kompensasi ganti rugi akibat pemadaman listrik yang disebabkan faktor alam, dan perlindungan hukum atas pemadaman terencana yaitu konsumen bisa mengajukan gugatan ke PLN untuk mendapat kompensasi ganti rugi terhadap pemadaman kerugian yang di alami, jika konsumen tidak memperoleh informasi terhadap pemadaman tersebut.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen]]>
