cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
 2   3   4   5   6 
PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KOTA JAMBI Abdul Hariss; Nur Fauzia
Jurnal LEX SPECIALIS No 24 (2016): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.511 KB)

Abstract

Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus dari Negara untuk membuat akta autentik yang merupakan salah satu bukti atau alas hak yang sah. Dalam melakukan tugas jabatannya Notaris pasti pernah khilaf dan membuat kesalahan, dan oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tersebut. Untuk itu dibentuklah suatu badan yang melakukan pengawasan khusus terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas yang terbagi atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Majelis Pengawas Daerah merupakan dasar utama pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu pemeriksaan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Majelis Pengawas Daerah sama peranannya di seluruh Indonesia seperti juga Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Jambi. Permasalahan adalah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh  majelis pengawas daerah notaris dalam upaya melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, apa saja faktor yang menghambat bagi majelis pengawas daerah notaris dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris di kota jambi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan yang dilakukan oleh  majelis pengawas daerah notaris dalam upaya melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, mengetahui faktor yang menghambat bagi majelis pengawas daerah notaris dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris di kota jambi. Pendekatan penelitian yang digunakan Yuridis Empiris, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan kenotarisan dan melihat prakteknya pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Jambi.
PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Iman Hidayat
Jurnal LEX SPECIALIS No 16 (2012): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.695 KB)

Abstract

Abstract The process of settlement customs violations carried out by traditional institutions that act as customary justice be gradual manner. In case of violation of customs which are lightweight (small donation) is usually customary court proceedings start after a report from the litigants either in writing or verbally, then if the customary court convened and the decision has been generated, then the litigant parties are given time to think for 3 days to determine the attitude of accepting or rejecting Key Note : Customary law, criminal
KEDUDUKAN KETETAPAN MPR DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU NOMOR 12 TAHUN 2011 Masriyani Masriyani
Jurnal LEX SPECIALIS No 15 (2012): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.704 KB)

Abstract

Abstract Law No. 12 Year 2011 on the Establishment Regulation Legislation is the implementation of the implementation of the People's Consultative Assembly Decree as a hierarchy of legislation in Indonesia. In the description of this paper tries to examine two things: first, an analysis of the basic consideration of the inclusion of the PCA provisions in the hierarchy of legislation, both the analysis of the position of the PCA provisions in the legislation system in accordance with Law No. 12 Year 2011. Amendment Act of 1945 has changed the position of the People's Consultative Assembly of the highest state institution into an institution of the country. These changes also have implications on the product law (statutes Consultative Assembly) which is born of laws MPR after the determination is subject to review only (beschiking) and is set to the (internal regulation). And according to Article 2 and 4 Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number I/MPR/2003 was declared valid. The position of the PCA provisions under Law no. 12 In 2011, placed under the Act Key Note : hierarchy of legislation
Pelaksanaan Jaminan Hak Tanggungan Kapal Laut Antara PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi Dengan PT. Sabak Indah Di Tanjung Jabung Timur Nurfauzia Nurfauzia
Jurnal LEX SPECIALIS No 13 (2011): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.58 KB)

Abstract

Although the bank is obliged to channel funds to those who need and would benefit greatly from the loans they provide, but not the PT. Bank Nasional Indonesia directly provide loans to those in need, but rather ask for a reassurance to those who need it in order to secure the funds loaned to return, although that is not returned directly by those who need, but can be obtained from the sale of collateral submitted tersebut.Dikaitkan with the credit agreement concluded between the PT. Sabak Indah with PT. Bank Nasional Indonesia, loan guarantees which are held mortgages of ships. Due to the ship remained under the control of PT. Sabak Indah, it is possible in the operational implementation of ships is facing an unwanted risks, such as ships were damaged. If there is risk of damage to the ship which is very undesirable affect the existing mortgage at the bank who hold, as it can only mortgages can no longer be used as intended. Key Note : Rights of Warranty Liability
PENGARUH DOMINASI PASAR DAN OTONOMI DAERAH PADA EFEKTIFITAS UU NOMOR 32 TAHUN 2009 (Kajian Perspektif Sosio Legal Studies) M Muslih
Jurnal LEX SPECIALIS 2010: Edisi Khusus Agustus 2010
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.563 KB)

Abstract

Abstract Indonesia community should be able to improve the life of him remember the grace of a great environment as the carrying capacity in the form of sea life, forests, grasslands and other abundant sources of mine. Our Constitution affirms that the natural wealth profusely used to memwujudkan welfare of the community, various policies have been taken to make it happen, but until this moment the poor swabs are not reduced and she became more irony. Policy of regional autonomy that comes with a variety kewenanagan basically aims for each area with its independence is able and willing to improve competitiveness in order to memujudkan welfare of the people through meraeka potential resources have, however unconsciously and tradition we have been accustomed to relying on the practices of capitalism and free markets.On the other hand the condition of the majority of our society in the region solely as an object in the "flow motion" so that the local economy if policy makers are not clever and smart in selecting and sorting policy, the policy of regional autonomy will only be enjoyed by a handful of elites and not change the fate of the people significantly. The birth of "tradition" competition authority periodically that require high cost, makes the position of natural resources (environment) as a strategic capital for the "life" nation and state, became seizure to satisfy the ambitions of an elite group of "five-yearly ritual." (Not a priority for the sake of people who should be empowered). The description in this paper gave birth to pessimism, will keingnan to live more feasible, both economically and health. People in a position sandwiched "is like falling down stairs" as beaten by the capitalists through the foot-hand in Indonesia and its own leaders (local leaders), and therefore government policy through the Environment Protection and Management to be difficult to implement in an optimal fashion.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (TNI AD) YANG TINDAK PIDANA Ruslan Abdul Gani
Jurnal LEX SPECIALIS No 23 (2016): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.667 KB)

Abstract

Penelitian   ini  membahas  tentang Penegakan  hukum terhadap anggota Tentara  Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang melakukan  tindak pidana. Adapun  yang menjadi permasalahan  yang  dibahas  antara  lain,  Proses  Penegakan  Hukum   Terhadap Anggota  TNI AD  Yang melakukan  Tindak Pidana, dan Sanksi yang  Dijatuhkan Terhadap Anggota TNI AD  yang  Terbukti  Bersalah Melakukan Tindak Pidana  Dari  hasil penelitian  ini dapat disimpulkan. Proses  Penegakan Hukum   Terhadap Anggota  TNI AD    Yang Melakukan  Tindak Pidana, pada dasarnya berbeda  dengan proses penegakan hukum yang berlaku  di luar lingkungan militer. Sedangkan  dalam proses peradilannya  antara  peradilan militer dengan peradilan umum terdapat persamaan. Sanksi  yang  Dijatuhkan Terhadap Anggota TNI AD  yang  Terbukti  Bersalah Melakukan Tindak Pidana   ada dua  bentuk yakni, Pidana–Pidana Utama meliputi antara lain, Pidana   Mati. Pidana  Penjara, Pidana Kurunga, Pidana  tutupan,Pidana-Pidana  Tambahan. Kemudian Pidana  Tambahan antara lain Pemecatan  dari  dinas  militer  dengan atau  tanpa  pencabutan hak untuk  memasuki  Angkatan  Bersenjata, Penurunan   Pangkat,  dan Pencabutan  hak-hak tertentu. Kata Kunci : Penegakan Hukum,  TNI AD,   Melakukan, Tindak Pidana.
PERAN SIDIK JARI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN HARI DI WILAYAH HUKUM POLRES MUARO JAMBI Islah Islah; Sugiarto Sugiarto
Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.486 KB)

Abstract

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pembuktian dengan menggunakan sidik jari dilakukan karena sidik jari tidak akan mengalami perubahan selama hidup manusia dan sidik jari pada setiap manusia tidak sama kecuali dalam keadaan yang tidak wajar misalnya jarinya terbakar sedemikian rupa sehingga membuat hilangnya garis-garis papilar atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tangannya terpotong. Kata Kunci : Sidik Jari, Tindak Pidana Pencurian
PERKAWINAN LARI BERSAMA DAN PERKAWINAN BAWA LARI PADA MASYARAKAT ADAT SEBAGAI SUATU BENTUK PELANGGARAN ADAT Padlan Zamzimi
Jurnal LEX SPECIALIS No 12 (2010): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.694 KB)

Abstract

Costumary law system is a traditional law system that living in Indonesia peopleas apart of culture, the difference to the national law is about the codification, codification costumary law system is unwritten and codification national law system is written but also costumary law system is unwritten legality of binding law is same like written law, because the is acknowlwdge in Indonesia legal system, one most controversial costumary law system is abou marital law in this journal it will be explain about costumary law system in marital Key Note: Costumary law system in costumary people
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH CAMAT TERHADAP PEMERINTAHAN DESA PUDAK KABUPATEN MUARO JAMBI Masriyani Masriyani
Jurnal LEX SPECIALIS No 18 (2013): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.513 KB)

Abstract

Secara garis besar tugas pembinaan Camat terhadap pemerintah desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran seorang camat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap desa yang secara hierarki berada dibawah pemerintahan kabupaten dan memiliki otonomi wilayah sendiri, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran camat terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap desa Pudak kabupaten Muaro Jambi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris, dimana penulis menganalisa secara langsung ke lapangan mengenai peran camat yang kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil dari pembahasan penelitian ini digambarkan bahwa camat telah melaksanakan peran pengawasan dan pembinaan, akan tetapi masih belum optimal dilaksanakan sebagaimana seharusnya sesuai yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Untuk terlaksananya secara rutin, berkala dan optimal fungsi camat ini, maka dibutuhkan peran pengawasan dari inspektorat terkait terhadap fungsi camat tersebut, sehingga dengan demikian diharapkan camat lebih aktif melakukan perannya. Kata kunci:  pengawasan , pembinaan, pemerintahan desa
KEDUDUKAN FIDUCIA SEBAGAI SUATU LEMBAGA JAMINAN DALAM PERFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUCIA Prawitra Thalib
Jurnal LEX SPECIALIS No 11 (2010): juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.922 KB)

Abstract

 Trade is becoming the more important activity in this era, because the vital foundation of  economic aspect is a trade, but to realize that sometimes is more fund or capital is needed to expand trade limit, that not was an easy task because fund not come so freely it will take some refund from debitor to creditor in this situation fiducia will be the best choice of that, because is not take hard and long procedure and the guarantee still at creditor hand, so the creditor can used to expand his trade activity, but thats not the problem because the right issue is how can a goverment to make sure that process will be succes and dont jeopadize each subject, Act No 42 Year 1999 about Fiducia is established to resolve that issue to regulating the process of fiducia to help someone who need more fund with easy refund. Key Note : Fiducia in persfective of Act No 42 Year 1999 

Page 4 of 13 | Total Record : 122

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2010 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue No 24 (2016): Desember No 23 (2016): Juni No 22 (2015): Desember 2015 No 21 (2015): JUNI 2015 No 20 (2014): DESEMBER 2014 No 19 (2014): Juni 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 No 18 (2013): Desember No 17 (2013): Juni No 16 (2012): Desember No 15 (2012): Juni No 14 (2011): Desember No 13 (2011): Juni 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 No 12 (2010): Desember No 11 (2010): juni More Issue