cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
 3   4   5   6   7 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA , Suzanalisa
Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.297 KB)

Abstract

AbstrakKekerasan seksual yang terjadi sekarang ini sebenarnya telah terjadi dari dahulu kala dan sampai sekarang tetap masih ada cuma modus operadinya saja yang berubah-ubah. Kita menemukan kondisi yang mencengangkan, dan sangat mengenaskan tentang kejahatan seksual sekarang ini, walaupun secara umum wanita sering mendapat sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja. Korban pelecehan seksual bisa jadi laki-laki ataupun perempuan, korban bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan ataupun jenis kelamin yang sama.Walaupun banyak tindak pidana kekerasan seksual yang telah diproses sampai Pengadilan tapi tiap kasus pelakunya tidak pernah dijatuhi hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) bab XIV Hambatan yang terjadi dalam penanganan kasus kekeserasan seksual adalah hambatan internal dan eksternal, hambatan internal banyaknya kegiatan, luasnya cakupan kegiatan yang meliputi institusi penegakan hukum serta mitra kerja, menimbulkan kesulitan dalam melakukan monitoring dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. 
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERAN KPK DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI M Rudi Hartono
Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.248 KB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah begitu parah dan meluas dalam  masyarakat dan sangat memprihatinkan, perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara  yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan baik tingkat bawah apalagi kalangan atas yang sangat merugikan.  Penegakkan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional sebelum tahun 2002 terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakkan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Untuk itulah dibentuk suatu lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  yang independen dan bebas dari pengaruh manapun.    Berdasarkan  visi yang  dicanangkan, Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) mempunyai harapan  dan keinginan  yang  cukup  mulia  yakni  ingin mewujudkan  Indonesia  yang bebas  dari  korupsi. Namun  jelas, ini bukanlah  tugas yang  mudah.  Peran aktif masyarakat beserta  kesungguhan  dari  aparat  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah,  juga  perbaikan  dan pemberdayaan instansi   dan aparat penegak  hukum sangat dibutuhkan.  Semua  itu  harus  berjalan  seiring,  saling bahu  membahu dalam  memberantas  penyakit  kronis ini. Kata Kunci : Law, Prevention of Corruption
EKSISTENSI KPK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Ruslan Abdul Gani
Jurnal LEX SPECIALIS 2010: Edisi Khusus Agustus 2010
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.128 KB)

Abstract

AbstractRegarding the existence of the Corruption Eradication Commission this performance is virtually no doubt when compared with the investigator from the Police and the Attorney General. Already many big cases are successfully resolved by the Commission for Eradication of corruption such as Jambi Mes cases handled by the KPK by dragging a convict Secretary of Jambi Province, by dragging Zedra BLBI Abidin as the convict, the case of procurement of aircraft Heli Kopter in Aceh Governor Abdullah Puteh by dragging as Governor of Aceh, the case that menimpah Members of Parliament who called Al Amin Nasution of the land acquisition scandal in South Sumatra and Riau, and many other major cases successfully handled by the KPK. Unfortunately, behind the success of the Commission for Eradication of Corruption in heavy duty, there are parties who want to institute this body suver been waived .
KEWENANGAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERDA PENANGGULANGAN PELACURAN Maryati Maryati
Jurnal LEX SPECIALIS No 16 (2012): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.714 KB)

Abstract

Abstract Prostitution is a social and humanitarian issues are serious because such actions are contrary to religious norms, customs, and morals as well as the negative impact on the lives of individuals, families and society as well as degrading human dignity. Therefore, it must be addressed. However, for the purposes of the law is still found even in the form of a legal vacuum. Along with regional autonomy based on the existing laws and the local government authority to establish local rules as the basis for prevention of prostitution in the area. Key Note : regional authority, prostitution
PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PENETAPAN 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK Nuraini Nuraini
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.719 KB)

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TENTANG FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN PERILAKU HAKIM Nuraini ,
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.785 KB)

Abstract

Abstrak Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur kenegaraan Indonesia. Pada cabang kekuasaan yudikatif perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Pembentukan Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada Mahkamah Agung. Tindakan Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan perilaku hakim tersebut ternyata mendapat tanggapan negatif dari Mahkamah Agung.Kata Kunci : Komisi Yudisial, Pengawasan, Hakim 
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENIMBULKAN PENCEMARAN SUNGAI DI KABUPATEN MUARO JAMBI BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 Masriyani Masriyani; Islah Islah; Muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS No 24 (2016): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.046 KB)

Abstract

Pencemaran lingkungan dari kegiatan industri yang menghasilkan limbah, bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja, akan tetapi juga dapat terjadi di kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengatasi pencemaran lingkungan tersebut, diperlukan peran serta masyarakat yang peduli pada lingkungannya untuk selalu melakukan pengawasan terhadap limbah-limbah industri. Pencemaran lingkungan yang terjadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diatur pula sanksi administrasi dari pencemaran lingkungan hidup tersebut dalam peraturan daerah. Penelitian ini akan mengkaji pokok masalah tentang bagaimana penerapan sanksi, kendala apa yang dihadapi dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam pencemaran yang terjadi pada sungai Batanghari Jambi khususnya di wilayah kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yakni dengan melakukan penelitian terhadap data dan fakta yang didapat di lapangan, yang selanjutanya dilihat dan dikaji apakah sejalan dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi yang diterapkan sanksi administrasi yang diterapkan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 adalah teguran lisan dan teguran tertulis. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran sungai, apabila diterapkan sanksi administrasi yang berat, keras dan tegas dengan mencabut izin dan menutup perusahaan di Kabupaten Muaro Jambi, tentu kendalanya akan timbul gejolak sosial yang berupa tejadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan terjadinya pengangguran dan rawan kriminalitas. Sedangkan gejolak ekonomi yang timbul tenaga kerja yang bertempat tinggal disekitar perusahaan akan kehilangan pengahasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, dan bagi pemerintahan tentu akan kehilangan pendapatan dari hasil pemungutan retribusi dan pajak daerah. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pencemaran lingkungan hidup, adalah pemerintahan daerah setempat, dalam hal ini instansi terkait, baik Gubernur, Bupati, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Daerah perlu secara terus-menerus dan berkesenambungan serta terprogram dengan baik untuk meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan (controling) terhadap aneka kegiatan industri besar, menengah dan kecil yang ada di Kabupaten Muaro Jambi
HUBUNGAN KEBIJAKAN KRIMINAL DENGAN MELUASNYA KEJAHATAN TERORGANISASI muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.261 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kebijakan kriminal dengan meluasnya kejahatan terorganisasidengan rumusan masalah “Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Meluasnya Kejahatan Terorganisasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Apabila diteliti perundang-undangan Narkotika, khususnya dari unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban kapada kejahatan terorganisasi yang di lakukan oleh korporasi, terlihat bahwa Undang-undang Narkotika sama sekali tidak memuat ketentuan yang jelas dan tegas kapan suatu tindak pidana  atau kejahatan terorganisasi yang dapat dilakukan oleh korporasi. Key Note :   Kebijakan Kriminal,Kejahatan,Terorganisir
KEJAHATAN MONEY LOUNDERING DI TINJAU DARI SEGI SOSIOLOGI HUKUM Nyimas Enny Fitriya Wardhany
Jurnal LEX SPECIALIS No 15 (2012): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (65.921 KB)

Abstract

AbstractMoney loundreing is a process that uses the money from the criminal acts hidden or obscured by origin by the perpetrator, so that later appeared as if the money is legitimate or lawful money, this paper answers about the crimes committed by offenders who fail to comply with the law and the factor-factors that influence it through the sociology of law. Key Note : Crime, Prevention and Eradication
Perjanjian Sewa Menyewa Penempatan Pesawat Terbang Antara Maskapai Penerbangan Lion Air Dengan PT. Persero Angkasa Pura IICabang Bandara Sultan Thaha Jambi Syarifa Mahila
Jurnal LEX SPECIALIS No 13 (2011): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.527 KB)

Abstract

For air transport, aircraft owners want a parking space plane closest to the airport which is used for the implementation of its business operations or in the airport itself. Among the companies in Edinburgh who desperately need the aircraft parking facilities are airline Lion Air. Parties designated by the airline Lion Air for aircraft parking is PT. (Persero) Angkasa Pura II Jambi which manages  Jambi Sultan Taha Airport. The relationship between the airline Lion Air and PT. Persero Angkasa Pura II Jambi Sultan Taha Airport Branch tied into a written agreement with the name of the rental agreement aircraft placement. In the execution of lease agreement the placement of an aircraft which was held between the airline Lion Air and PT. Persero Angkasa Pura II Jambi Sultan Taha Airport Branch was not all goes smoothly, but there are encountered problems. Key Note : Rent Lease Agreemeent

Page 5 of 13 | Total Record : 122

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2010 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue No 24 (2016): Desember No 23 (2016): Juni No 22 (2015): Desember 2015 No 21 (2015): JUNI 2015 No 20 (2014): DESEMBER 2014 No 19 (2014): Juni 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 No 18 (2013): Desember No 17 (2013): Juni No 16 (2012): Desember No 15 (2012): Juni No 14 (2011): Desember No 13 (2011): Juni 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 No 12 (2010): Desember No 11 (2010): juni More Issue