cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
 1   2   3   4   5 
SUATU TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 Islah Islah; Dudi Handika
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.352 KB)

Abstract

Tanggung Jawab atau peran Kepolisian RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, dimana pada hakikatnya sistem peradilan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana ( SHSP ) yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, jadi sistem peradilan pidana merupakan implementasi dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana / upaya ‘penal’ (penghukuman)Sebagai komponen /unsure /sub  sistem dari sistem peradilan pidana sudah jelas dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini ( baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang yang Kepolisian No. 2 tahun 2002 ) yaitu sebagai ‘penyelidik dan penyidik’. Artinya Tanggung Jawab POLRI dalam penyidikan, telah sangat jelas diatur. Polri umumnya dan penyidik polri khususnya harus segera mengambil langkah-langkah cepat dan tepat.Langkah tersebut bukan tidak pernah dilakukan,dari tahun ketahun sesungguhnya Polri terus menerus berbenah diri,namun belum mencapai taraf yang maksimal dan seperti apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya, maka sudah seharusnya dilakukan peningkatan pendidikan jenis kejuruan ataupun spesialisasi dibidang Reskrim serta pendidikan pembentukan dan pengembangan yang mampu mendukung terealisasinya kualitas penyidik Polri yang profesional. Key Note :   Tanggung Jawab Polri, Penyidikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
MEMPOSISIKAN MANUSIA SEBAGAI TITIK SENTRAL DALAM BERHUKUM M. Muslih M. Muslih
Jurnal LEX SPECIALIS No 15 (2012): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.224 KB)

Abstract

Abstract Indonesia as a country that was once colonized by the Dutch in the period of time, then in the "state" a lot to absorb and adopt a "blue print" constitutional system of the colonial powers including how berhukumnya. As a country that joined in the Continental European countries are inherited how lawless Roman style adopts the Dutch legal positivism. Legal positivism is also internalized by both motherland (Indonesia), and have penetrated into the various elements of society, such as bureaucrats, prkatisi law and legal academics. However, there are also some "people" who have a point of view and arbitrate different ways (sociology of law) in which one of the initiators and driving is Satjipto Rahardjo, who in the service of the academia to develop a way that puts human arbitrate a central position in law. The law is no more a tool (instrument) therefore should not be legal kebaradaan shifts and even the "grind" of human existence and humanity. As a product of the law affiliated with "certainty" potentially huge move "track" of giving the public a tool for the protection of "the strong" against the weak. If this happens then the purpose of the law tend to stay away from the reality of the life of society, state and nation. Key Note :  Law and Human
Beberapa Masalah Dalam Penyelesaian Hak Guna Usaha Atas Tanah Antara PT. Era Sakti Wiraforestama Dengan Masyarakat Adat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Abdul Hariss
Jurnal LEX SPECIALIS No 13 (2011): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.882 KB)

Abstract

The agreement concluded between the PT. Era Sakti Wiraforestama with Maro Sebo is indigenous land use agreement for business purposes, as outlined in the letter of agreement. In the agreement, held, determined the rights and obligations of each party, generally the right of the PT. Era Sakti Wiraforestama able to use land owned by indigenous peoples for the business activities of plantation until the specified time period with the obligation to pay the price of plantation management is carried out and return the land to indigenous people at the time of expiry of the agreement. While indigenous rights as the owner of land in addition to the plantation also get back their land after the expiration of the agreement. With the changes in the implementation of the agreement without being noticed by the citizens of indigenous Maro Sebo, grow a variety of issues such as: Claiming some of the land of indigenous people has become the property of PT. Era Sakti Wiraforestama who previously had no land rights in the region; Revenue results by the citizens of indigenous landowners are no longer in accordance with the treaty agreed upon in advance; and The absence of submission of return of land lease rights to the indigenous peoples while the term of the agreement has expired. The existence of the above problems, there arose a dispute between PT. Era Sakti Wiraforestama with the community residents customary right to cultivate the land owner district Maro Sebo. Disputes are not allowed to taper which ultimately could harm one or both sides that were previously bound by the agreement the use of land for plantation, but made various efforts for the settlement of disputes. Key Note : Rights For Completion Of The Land
POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PERSIMPANGAN JALAN Said Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.589 KB)

Abstract

Pemilihan kepala daerah secara langsung bertujuan agar warga masyarakat secara bebas dan bertanggungjawab dapat memilih dan menemukan pimpinan daerah yang akan dapat memajukan dan meningkatkan daya saing daerahnya demi kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat yang bresangkutan. Jikalau politik hukum diartikan sebagai garis kebijakan resmi negara dalam menentukan tujuan suatu kebijakan dan cara mencapainya, maka pemilihan kepala daerah secara langsung nampaknya belum mampu mengekspresikan sebagai sarana (instrument) yang tepat bagi rakayt Indoneisa yang secara umum tingakt pendidikan dan penghasilannya relative rendah. Kondisi ini tentu berpengarih terhadap kemandirian dan integritas pemilih dalam menentukan pilihannya, di satu sisi dan mahalnya biaya pemlihan langsung juga berbanding terbalik dengan jumlah rakyat miskin dan langkanya lapangan pekerjaan. Kata kunci : Politik Hukum, Pemilihan Kepala Daerah
PENANGGULANGAN KEJAHATAN INSIDER TRADING DI DALAM PASAR MODAL M Zen Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS No 12 (2010): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.068 KB)

Abstract

To increased economic roll in private aspect more fund is needed to realized, and the one legal institution to rule that is a stock market, in modern nation stock market is have a vital posisition to the economic policy of a whole nation, in this case stock market must be clean from a dirty practically like insider trading, as one of a crime in stock market insider trading have a vital posostion to to ensure the goodwill of a stock market because trust from the investor is really needed to ensure the stock market will live on, this is the reason why insider trading must be forbided in stock market, this journal will explained about the prevention of insider trading as a crime in stock market. Key Note: Insider trading as a crime in stock market      
IMPLEMENTASI STANDAR HAM DALAM UU NO. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL , Maryati
Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.749 KB)

Abstract

AbstractDengan  semakin mencuatnya paradigma pembangunan kelautan serta dilaksanakannya otonomi daerah, maka semakin mengemuka beberapa persoalan yang menjadi isu strategis dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Persoalannya apakah kebijakan pesisir yang ditempuh telah sesuai dengan  standar dan prinsip HAM?. Dari perspektif  keselarasan dengan prinsip HAM, kelihatannya UU PWP3K  telah selaras dengan  prinsip-prinsip HAM  tersebut. Meskipun tidak bisa dipungkiri   adanya  kelemahan seperti materi aturan  yang mengisaratkan adanya pemihakan terhadap kepentingan pemodal kuat dibanding masyarakat pemodal kecil dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan wilayah pesisir
TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA WAKTU TERJADI KEBAKARAN DAN PROSES PENYELESAIAN DI KOTA JAMBI Islah Islah; Arham Arham
Jurnal LEX SPECIALIS No 23 (2016): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.888 KB)

Abstract

Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka ia akan mengalami ketidak tentraman dalam penyesuaian hidup yang tidak wajar, sehingga tidak menutup kemungkinan baginya untuk melakukan berbagai tindak pidana, misalnya pencurian yang tujuannya untuk memenuhi ketidak puasan dalam kebutu­hannya. Kota Jambi adalah salah satu daerah rawan pencurian, baik itu pencurian dengan pemberatan maupun pen­curian biasa. Akibat terjadinya kebakaran maka akan menimbulkan suatu kesempatan bagi para pelaku yang ingin memanfaatkan situasi pada saat orang sedang panik atau sibuk dengan adanya kebakaran tersebut, sehingga barang-barang kurang bisa terkontrol, hal inilah yang menyebabkan para pelaku tindak kejahatan melaksanakan aksinya untuk melakukan tindak kriminal, seperti pencurian. permasalahan yang akan diteliti, yaitu: Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian pada waktu kebakaran terjadi?, Apa hambatan dalam menyelesaikan tindak pidana pen­curian pada waktu kebakaran? Dan Bagaimana cara menanggulangi hambatan tersebut? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah yuridis-empiris.  Metode  pendekatan  yuridis-empiris,  yaitu  suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian Pencurian pada waktu kebakaran yaitu, merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHP, dan unsur kwalifikasi pasal 363 ayat (1) bagian ke 2e KUHP. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan pencurian pada waktu kebakaran di Kota Jambi adalah: Adanya kesempatan, Adanya keinginan untuk memiliki, Disebabkan faktor ekonomi sipelaku, Karakter manusianya  tidak baik dan Upaya yang dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi tindak pidana pencurian pada waktu kebakaran di Kota Jambi, dengan cara melakukan pengamanan yang ketat oleh pihak yang berwenang untuk melindungi korban dan harta benda korban, serta adanya kerjasama antara pihak terkait, baik dengan pihak pemerintah maupun masyarakat.Kata Kunci : Tindak Pidana, pencurian, pemberatan, kebakaran.
BEBERAPA HAMBATAN YANG DIHADAPI HAKIM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI JAMBI , Islah
Jurnal LEX SPECIALIS 2010: Edisi Khusus Agustus 2010
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.369 KB)

Abstract

Abstract Judges are required to be fair in deciding a case that they handle this certainly is not easy while the judge meet some obstacles in the process dropped the verdict against the defendant, prior to the defendant's criminal corruption case, there are who think this happened because of political factors, material factors and other things. Of course this gives a bad image of judges and court institutions, so as not to arise to know what the negative impact of these barriers. 
TINJAUAN YURIDIS KESAKSIAN PALSU DALAM TINDAK PIDANA Islah Islah
Jurnal LEX SPECIALIS No 17 (2013): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.738 KB)

Abstract

Abstract Lembaga peradilan berperan penting karena satu-satunya institusi formal dalam mengelolah permasalahan hukum dari setiap warga yang mengalami kesulitan dan menjadi andalan serta tumpuan harapan masyarakat dalam mencari keadilan.Penegakan hukum melalui peradilan menggunakan hukum formil atau hukum acara.Tujuan hukum formil adalah menegakkan hukum materiil.Untuk mencari kebenaran hukum materiil diperlukan suatu pembuktian menurut hukum formil.Ditinjau dari perspektif hukum formil atau hukum acara dalam sistem peradilan, maka pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi para pihak.Keterangan saksi dalam perkara pidana merupakan salah satu alat bukti penting dalam pembuktian.Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana.Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa.Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum.Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Kata Kunci : Kesaksian Palsu, Tindak Pidana
REORIENTASI DAN REFORMULASI SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENUJU PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERORIENTASI PADA NILAI KEADILAN DAN KESEIMBANGAN (Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah yang Didasarkan pada nilai-nilai Pancasila) Muslih Muslih
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.733 KB)

Abstract

Kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, jika dilihat dalam perspektif  arsitektur (blue print) terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan dimaksud dapat dilihat dari aspek kebijakannya itu sendiri yang tidak di-back up  oleh daya dukung yang layak. Hal ini menyebabkan beberapa benturan dan hambatan dalam pelaksanaan kepala daerah secara langsung di lapangan. Untuk itu kita perlu merenung apakah tujuan dan sara untuk mencapai tujuan dari pilkada langsung sudah berbanding lurus dengan nilai-nilai luhur Pancasila ? fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pilkada langsung yang tertuang dalam norma hukum (UU No. 32 Th 2004) perlu dilakukan perbauikan baik dari sisi tujuan dan formulasi norma agar tidak menjadi hambatan implementasinya. Kata kunci : Reorientasi, Reformulasi,  Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Page 3 of 13 | Total Record : 122

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2010 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue No 24 (2016): Desember No 23 (2016): Juni No 22 (2015): Desember 2015 No 21 (2015): JUNI 2015 No 20 (2014): DESEMBER 2014 No 19 (2014): Juni 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 No 18 (2013): Desember No 17 (2013): Juni No 16 (2012): Desember No 15 (2012): Juni No 14 (2011): Desember No 13 (2011): Juni 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 No 12 (2010): Desember No 11 (2010): juni More Issue