Articles
223 Documents
<![CDATA[Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan ]]>
<![CDATA[Gita Santika Ramadhani]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.1898
<![CDATA[Hukum tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari baik di dalam lingkup keluarga, sekolah, kantor, dan dalam bermasyarakat. Konstitusi kita telah secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hukum juga dapat diartikan sebagai aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Berhukum tidak hanya sekedar menjalankan undang-undang, hukum merupakan suatu sistem yang saling terkait antara Undang-undang, lembaga pelaksana undang-undang dan masyarakat itu sendiri. keberadaan Kejaksaan RI, sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena berfungsi sebagai menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan (asas dominus litis), sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan khususnya keadilan restoratif untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Kata kunci : keadilan restoratif, Kejaksaan, Penanggulangan Kejahatan]]>
<![CDATA[Urgensi Pembentukan Lembaga Adat Urang Lom Guna Memberikan Perlindungan Suku Lom ]]>
<![CDATA[Wirazilmustaan Wirazilmustaan]]>;
<![CDATA[Rahmat Robuwan]]>;
<![CDATA[Rio Armanda Agustian]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v15i2.1983
<![CDATA[Bangka Belitung Province have a community called a native population known as the Lom or Urang Lom. Legal recognition of the Urang Lom community in the formation of the Village Customary Institution where Urang Lom still lives is a very important part of the perspective of legal protection. The form of legal protection against the existence of Urang Lom is only limited to the recognition of a traditional institution called Mapur Customary Institution which is under the auspices of the Malay Customary Institution of Bangka. The formal and material legality problem in the formation of the Urang Lom Customary Institution in Gunung Muda and Gunung Pelawan Villages is related to the synergy of the Mapur Customary Institution that has been formed with the Village Customary Institutions based on the Village Law. Gunung Muda Village, and Gunung Pelawan Village made the formation of the Village Customary Institution be difficult because it clashed with the village territorial area.]]>
<![CDATA[Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Darwance Darwance]]>;
<![CDATA[Yokotani Yokotani]]>;
<![CDATA[Wenni Anggita]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 2 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v15i2.1998
<![CDATA[Basically, humans are born with different intellectual abilities in processing their thougths and produce somethingfrom that thought. Therefore, it is important to provide protection for the results of thought through the intellectual property rights regime. However, in practice there are still many cases where the intellectual property of a person or agroup or a legal entity is used without prior permission. This juridical normative research examines fundamental thoughts for the protection of the results of one's thinking which is called intellectual property rights. There are several thoughts which become form the basis for protecting intellectual property rights; they are the natural right protection to reputation that has been built over a long time and quite high cost and also as a form of compensation and encouragement for people to create or find something.With the basic ideas behind the protection of IPR, the protection provided will be maximized, and the results of one's thinking will be more respected, both moral rights and economic rights]]>
<![CDATA[Kedudukan Dan Fungsi Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Suparto Suparto]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2008
<![CDATA[The position of the Vice President and the President is not equal, even though the President and Vice President are a single inseparable institution. The position of the President and Vice President which is not equal shows that the presidential institution is the organizer of a single government system. The position of the Vice President cannot be separated from the President as a unit of positions which are directly elected by the people through general elections. Then, the duties and powers of the Vice President in the 1945 Constitution do not provide regulation, because the provisions of Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution only mention their duties as assistant to the President, even though the President and Vice President are a single unit of office elected by the people through general elections. The authority of the Vice President is the authority mandated by the President to assist the President in implementing laws so that the responsibility remains with the President. The authority of the Vice President as a substitute for the President is all the powers that are in the position of President. In the future, it is necessary to make a law as an elaboration of the provisions of Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution]]>
<![CDATA[Pengaturan Sektor Jasa Pendidikan Indonesia Dalam Kerangka Liberalisasi WTO ]]>
<![CDATA[Rehulina Rehulina]]>;
<![CDATA[Ria Wierma Putri]]>;
<![CDATA[Yunita Maya Putri]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2071
<![CDATA[Pengaturan perdagangan jasa dalam General Agreement on Trade and Services-World Trade Organizations dalam bidang jasa diatur pada pada putaran Doha bersama dengan 12 Sektor perdagangan lainnya yang merupakan kompromi antara negara berkembang dengan negara maju. Pengaturan liberalisasi perdagangan jasa dalam General Agreement on Trade and Services-World Trade Organizations pada sektor pendidikan di Indonesia telah terimplementasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi. Kata Kunci: GATS, Liberalisasi Pendidikan, , WTO]]>
<![CDATA[Desain Kebijakan: Percepatan Penggunaan Dana Penanganan Covid19 Berbasis Kinerja ]]>
<![CDATA[Beni Kurnia Illahi]]>;
<![CDATA[Putra Perdana Ahmad Saifulloh]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2210
<![CDATA[Pemerintah harus mengeluarkan instrumen hukum dalam penanganan COVID-19 agar sesegera mungkin anggaran dengan besaran mencapai Rp.695,2 triliun. Namun persoalannya dalam setiap pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran yang rendah menjadi suatu fenomena yang tidak bisa dipungkiri dan hampir selalu terjadi di setiap tahun baik di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Tingkat Daerah, tak terkecuali dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Menjawab persoalan tersebut, maka perlu diketahui pengaturan dan dinamika penyerapan anggaran berbasis kinerja dan faktor yang mempengaruhinya dalam keadaan darurat untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dan Bagaimana Desain Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Penggunaan Dana Penanggulangan Covid-19 Berdasarkan Konsep Anggaran Berbasis Kinerja. Desain kebijakan, yaitu: (i) meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan satuan kerja (satker) dalam menyusun rencana penarikan dana dan perencanaan pengadaan; (ii) menyempurnakan regulasi, khususnya terkait tata cara revisi anggaran tahun yang memberi kewenangan lebih besar kepada kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran dalam menyelesaikan revisi anggaran dan tata cara penerbitan ijin kontrak tahun jamak; (iii) meningkatkan peran aparat pengawasan intern kementerian negara/ lembaga maupun unit-unit pengendali mutu di setiap kementerian negara/lembaga dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing satker.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Rio Armanda Agustian]]>;
<![CDATA[Jeanne Darc Noviayanti Manik]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2236
<![CDATA[Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions is the first Act in the field of information technology and electronic transactions as a product of much-needed legislation and has become the spearhead that lays the groundwork for regulation in the field of technology utilization, although now during the implementation of the ITE Act experienced some problems regarding legal certainty about criminal provisions after the decision Constitutional Court, protection personal data and criminal investigation. Method in this study is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Government supports the development of IT through its legal infrastructure and arrangements so that the use of IT is carried out safely to prevent its misuse by paying attention to the religious and socio-cultural values of Indonesian people. Side of protection and legal certainty in the use of information technology, media, and communication in order to develop optimally. Protection of personal data in conducting activities in cyberspace can be the right to enjoy a private life and free from all kinds of interference, right to be able to communicate with others without the act of spying and right to supervise access to information about one's personal life and data.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Syaiful Anwar]]>;
<![CDATA[Rafiqa Sari]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2336
<![CDATA[Environmental law enforcement put forward settlement of dispute through administration law as well as civil and criminal law. Based on the principle of state responsibility, the state will guarantee that the utilization of natural resources will provide benefits for the greater well-being and quality of life, both present and future generations as a goal of the implementation of sustainable development.The formulation of the problem a point issue is environmental management in Indonesia by the state in accordance with the principle of state responsibility? And, how is the implementation of sanctions as environmental law enforcement based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management? The method used in this research is juridical normative with regulation approach. The results of the study conclude that Indonesia has not been maximized in carrying out the function of the principle of state responsibility because there is still a lot of forest destruction that has occurred, and law enforcement, both administrative, civil and criminal, should be carried out in a balanced manner so that the deterrent effect of law enforcement can be a reflection for the parties who will do environmental damage]]>
<![CDATA[Produktivitas Kerja: Persepsi Pemberian Bonus Buruh/Pekerja Dan Pengusaha ]]>
<![CDATA[Jonny Simamora]]>;
<![CDATA[Pipi Susanti]]>;
<![CDATA[Sonia Ivana Barus]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i2.2425
<![CDATA[In addition to getting wages, there are other variables that also appear to be related to the performance of workers/labourers, namely bonuses. Work agreement contains a bonus calculation clause, then the bonus becomes mandatory and becomes the right of the worker/worker. However, if it is not contained in the work agreement, then the entrepreneur may consider that the bonus is something that is not mandatory. This of course creates a different perception between workers, employers and the government in interpreting bonuses. Whether the bonus is part of the workers/labor's rights or is the bonus only an award whose payment really depends on the good faith of the entrepreneur. This paper presents the discourse by explaining from socio-legal research because it is a study of law using a legal science approach and social science approach using a field approach. This paper reveals that the bonus arrangement itself is an important component in the working relationship between the employer/employer and the worker/labourer. Because in principle, bonuses are one way to increase company productivity.]]>
<![CDATA[Redesain Pengisian Jabatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andri Yanto]]>;
<![CDATA[Harry Setya Nugraha]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 2 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/progresif.v16i2.2508
<![CDATA[The filling of ministerial positions in the presidential government system must be based on the pleasure of working and not because of political considerations or imbalances in the support of the President's groups or political parties. In fact, the filling of ministerial positions in Indonesia has so far been carried out using a political approach. The methodology used is a normative juridical research method, with a statutory and conceptual approach. The results of the discussion and conclusions of this study are first, the minister's task load is a lot of political dynamics; secondly, the filling of ministerial positions does not occur democratically; and third, new design ideas in filling ministerial positions include the requirements needed to be appointed as ministers, affirmation of the limitation of concurrent positions, and must first conduct a fit and proper test.]]>
