Pagaruyuang Law Journal
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Articles
201 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Kaitannya Dengan Akta Jual Beli Yang Dibatalkan ]]>
<![CDATA[Irma Fithra Alwi]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v4i2.2468
<![CDATA[Dalam kasus yang terdapat dalam putusan dengan Nomor. 22/Pdt.G/2017/PNPwk yang dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehubungan AJB yang di hadapan Lenny Resminariany Suhaemalfasa, S.H., M.Kn selaku PPAT tersebut dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah sehingga pembeli menderita kerugian materil dan immateriil dan PPAT tersebut dinyatakan ikut bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Amar putusan tersebut menyatakan bahwa sehubungan AJB tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta maka PPAT harus tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Kaitannya Dengan Akta Jual Beli Yang Dibatalkan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (conseptualical appoarch) yaitu kajiannya beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini adalah Perjanjian jual beli antara joko surono sebagai pembeli dan ily sasmita atmadja sebagai penjual yang dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis dengan akta perjanjian jual beli Nomor 110/2011 tanggal 1 maret 2011 yang dibuat dihadapan Lenny Resminary Suhaemalfasa, AH. M.Kn, PPAT/Notaris di purwakarta. Terbukti dengan jelas bahwa dalam melakukan perjanjian tersebut sudah tidak memenuhi unsur itikad baik. Perjanjian jual beli tersebut yang sebenarnya tanah tersebut bukan merupakan milik penjual sajatetapi juga mili ke lima orang lainnya. Menurut penulis Dalam putusan hakim seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap Joko Surono yang dalam hal ini adalah pembeli yang beitikad baik, bentuk perlindungannya yaitu menyatakan akta tersebut batal demi hukum karena Ily Sasmita Atmadja yang dalam hal ini bukan merupakan orang yang berhak menjual objek tersebut yang mengakibatkan segala uang penjualan yang diterima dalam penjualan tanah tersebut harus dikembalikan kepada pembeli yang dalam hal ini adalah Joko Surono.]]>
<![CDATA[Bias Gender Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Penyidik Di Tingkat Kepolisian ]]>
<![CDATA[Djeni Elisabeth Sanda]]>;
<![CDATA[Jimmy Pello]]>;
<![CDATA[Karolus Kopong Medan]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 1, Juli 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v4i1.2090
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang tidak hanya dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, namun dapat pula sebaliknya dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan fungsi penyidik Kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sebagai upaya penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif empiris yaitu mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai perilaku nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penyidik Kepolisian kaitannya dengan peran pengayom dan pelindung terhadap korban masih lemah dalam hal korban tidak atau kurang merasa nyaman setelah penyidik menerima laporan pengaduan. Terjadi bias gender pada perlakuan yang dialami korban suami dan kurang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pelaksanaan fungsi penyidik Kepolisian terhadap seluruh laporan, Polisi harus berkomitmen untuk tetap professional dengan menghayati dan bertindak sesuai fungsinya.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Hipnotis Melalui Media Elektronik ]]>
<![CDATA[Nicolas Pahlevi]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i1.2827
<![CDATA[Semakin tinggi tingkat perkembangan teknologi dan informasi, menyebabkan semakin banyak permasalahan hukum baru yang timbul, modus operandi, alat dan media yang digunakan untuk tindak kejahatan semakin beragam. Tindak pidana penipuan dengan hipnotis menggunakan media elektronik dengan cara baru membuat adanya celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya lantaran belum ada hukum yang secara lebih rinci dan spesifik mengatur hal tersebut. Permasalahan yang timbul akan berpengaruh terhadap penegakan hukum bagi pelaku kejahatan. Kekosongan hukum yang ada menyebabkan pelaku sulit dijerat oleh aturan hukum. Hukum yang ada dinilai belum mampu mengakomodir kepentingan hukum. Permasalahan selanjutnya timbul karena masih terdapat berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana hipnotis, yang paling menonjol adalah Faktor kesadaran masyarakat akan hukum. Masyarakat pada umumnya sungkan untuk melaporkan kasus yang menimpanya karena sebagian masyarakat beranggapan tidak masalah karena hanya kehilangan sejumlah uang dengan nomonal yang relatif sedikit. mereka khawatir mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada kerugian yang dialami jika dibawa ke ranah pengadilan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan hipnotis menggunakan media elektronik belum optimal, sebab penerapan pemidanaan terbentur aturan hukum yang sudah tertinggal jauh dari apa yang diaturnya.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Isya Anung Wicaksono]]>;
<![CDATA[Fatma Ulfatun Najicha]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i1.2828
<![CDATA[Kerusakan lingkungan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian dalam bentuk Kesehatan bahkan kematian. Sehingga diperlukan kajian mengenai penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum di bidang lingkungan. Metode Penelitian ini adalah yuridis normative, dengan mempelajari Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Hasil dari pembahasan ini bahwa penerapan asas ultimum remidium dalam penegakan hukum di bidang lingkungan merupakan upaya alternatif dan/atau upaya terakhir. Asas ultimum remidium ini juga hanya berlaku bagi pelanggaran tertentu saja.]]>
<![CDATA[Implementasi Hak-Hak Pekerja Akibat Pandemi Covid-19 Oleh Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Suryana Arif Farhan]]>;
<![CDATA[Imanudin Affandi]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i1.2829
<![CDATA[Mewabahnya virus corona atau pandemi covid-19 ini telah merugikan banyak pihak dalam sektor apapun baik pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Hingga saat ini dalam sektor ekonomi bedasarkan badan pusat statistik mencatat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan yang jatuh di Kuartal I/2020, yaitu hanya 2,97%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I/2019 berada di angka 5,07%, dampaknya berdasarkan data kementrian ketenagakerjaan ada 1,79 juta kasus pekerja yang di PHK di Indonesia sendiri, menganai hal tersebut penelitian ini bertujuan utuk mengetahui apa saja bentuk dan upaya perusahaan dalam memberikan hak pekerja walaupun dalam kondisi wabah virus corona ini baik pekerja yang masih dalam perusahaan dan yang sudah di PHK. Dalam setiap data penulisan atau penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa penerapan hak pekerja itu harus terlaksanakan sepenuhnya walaupun sedang dimasa adanya wabah ini karena hal tersebut adalah kewajiban bagi perusahaan sesuai dengan yang sudah di perjanjiakan sebelumnya, dan perlu adanya pengawasan baik bagi pekerja ataupun perusahaan perihal hak dan kewajibannya.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Tindak Pidana Budaya Carok Berdasarkan Pasal 340 KUHP ]]>
<![CDATA[Eriska Nur Tanzillah]]>;
<![CDATA[Maharani Nurdin]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i1.2825
<![CDATA[Carok merupakan bentuk penyelesaian masalah melalui kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit yang mengakibatkan lawan luka berat bahkan meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menelaah dan menerangkan bagaimana tinjauan yuridis sosiologis budaya carok berdasarkan Pasal 340 KUHP. Dalam melakukan peninjauan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis melalui sumber data sekunder yang didapat berdasarkan studi kepustakaan berupa buku-buku ataupun literatur lainnya dan peraturan perundangan yang berhubungan akan persoalan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi carok yang bersebrangan dengan hukum negara disebabkan karna tidak dilakukannya pendekatan dengan nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat Madura.]]>
<![CDATA[Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online ]]>
<![CDATA[Anggun Lestari Suryamizon]]>;
<![CDATA[Fauzi Iswari]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i1.2839
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum kepada konsumen pinjaman online. Saat melakukan transaksi pinjaman online, masyarakat sebagai konsumen banyak yang tidak mengetahui perusahan penyelenggara fintech yang telah terdaftar dan perusahaan fintech yang tidak terdaftar. Masyarakat cenderung tergiur dengan tawaran berupa persyaratan yang murah dan transaksi cepat tanpa terlebih dahulu melihat ataupun mengecek apakah layanan fintech tersebut telah terdaftar atau belum. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, konsumen pinjaman online sebelum melakukan pinjaman agar selalu berhati-hati dalam memilih fintech. Selain itu, juga diharapkan kepada konsumen jika tidak benar-benar mengetahui secara detail dengan pinjaman online serta perusahaan yang melayani pinjaman online, lebih baik tidak melakukan transaksi pinjaman online tersebut.]]>
<![CDATA[Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah ]]>
<![CDATA[Rizky Reza Pahlevi]]>;
<![CDATA[Zulfi Diane Zaini]]>;
<![CDATA[Recca Ayu Hapsari]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i1.2826
<![CDATA[Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Guna mengetahui apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad). Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Jadi bisa diartikan bahwa sengketa tanah merupakan kejadian perselisihan antara perorangan atau lembaga mengenai perihal yang berkaitan dengan pertanahan. Beberapa cara penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut ini : pertama, melalui jalur pengadilan (litigasi), kedua, melalui jalur alternative (non litigasi).]]>
<![CDATA[Urgensi Peran Notaris Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Febri Jaya]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i1.2934
<![CDATA[Internet membawa warna baru pada perekonomian dunia hal ini lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital atau istilah lain yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu perdagangan online. Perdagangan Online menjadi fenomena yang sangat ramai diperbincangkan dan dilakukan di Indonesia saat ini. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia mulai mengetahui dan menikmati kemudahan-kemudahan dalam ber-transaksi secara digital, lainnya, namun disisi lainnya mengingat masi kurangnya pengaturan mengenai transaksi elektronik, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen menjadi kurang pasti secara hukum. Notaris di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan tugas utamanya ialah membuat akta otentik yang dapat memberikan kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu Penulis meneliti apakah peran Notaris dalam transaksi, khususnya jual beli melalui internet di Indonesia penting untuk diadakan guna mencapai kepastian dan perlindungan hukum kepada penjual dan pembeli.]]>
<![CDATA[Polemik Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon - Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015 ]]>
<![CDATA[Suha Qoriroh]]>;
<![CDATA[Anna Erliyana]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i2.3155
<![CDATA[Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 soal calon tunggal pilkada tidak menjawab tuntas masalah, justru menimbulkan banyak permasalahan menyoal maraknya kemunculan calon tunggal di daerah. Penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana implikasi dan urgensi untuk merekonstruksi regulasi dalam menindaklanjuti putusan MK. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan primer dan sekunder. penelitian ini menghasilkan bahwa keberadaan calon tunggal dalam pilkada sejatinya berbahaya bagi demokrasi, sebab calon tunggal mengandaikan tidak adanya kompetisi. Meskipun teknis pelaksanaan pilkada pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong telah dituangkan dalam PKPU, tetapi sampai saat ini belum ada regulasi yang memberikan kepastian bagaimana implikasi apabila terjadi kebuntuan dalam pelaksanaan pilkada calon tunggal.]]>
