cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hariyadi
Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Pagaruyuang Law Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
ISSN : 25804227     EISSN : 2580698X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 201 Documents
 10   11   12   13   14 
Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di indonesia Arfiani, Arfiani; Syofyan, Syofirman; Delyarahmi, Sucy; Nadilla, Indah
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4067

Abstract

AbstrakPembentukan peraturan perundang-undangan yang berpijak pada asas keterbukaan adalah pengejawantahan dari negara demokrasi. Dalam penjelesan Pasal 5 huruf g dapat dilihat makna dari asas keterbukaan adalah bahwa dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah bersifat transparan dan terbuka terhadap seluruh lapisan masyarakat. Namun kenyataannya saat ini proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkesan terburu-buru dan menutup akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam prosesnya. Padahal masyarakat memiliki peranan yang cukup signifikan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, hal ini dikarenakan yang akan mematuhi, menjalankan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah masyarakat. Akan tetapi sangat disayangkan keterbukaan terhadap akses pemantau pembentukan peraturan perundang-undangan itu sulit untuk diperoleh oleh masyakat. Mirisnya lagi tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut banyak Undang-Undang yang tiba-tiba saja sudah di sahkan secara gamblang oleh para dewan legislatif bersama pemerintah. Maka dari itu penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu Pertama, Bagaimana urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Kedua Bagaimana problematika asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?. Penelitian ini ialah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang Nelwitis, Nelwitis; Afrizal, Riki; Noor, Muhammad Rizki
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4008

Abstract

Salah satu hak narapidana adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya dihuni oleh mereka dengan usia muda tetapi juga oleh mereka dengan usia lanjut atau lansia. Berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia menjelaskan bahwa narapidana yang berumur 60 tahun harus diberi perlakuan khusus termasuk pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pada lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terdapat 7 orang narapidana lanjut usia dan memerlukan pelayanan kesehatan dan makanan layak sesuai dengan hak nya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga secara normatif memiliki landasan hukum yang kuat agar hak tersebut dapat dipenuhi. Hal ini dilakukan juga dalam rangka mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Pemenuhan Hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum terlaksana secara maksimal khususnya pelayanan promotif yaitu belum tersedianya sumber daya manusia yang cukup seperti psikolog, konseling, dan tenaga penyuluh kesehatan. Begitu juga dengan belum terlaksananya pemeriksaan kesehatan secara rutin karena keterbatasan dokter yang ditempatkan.
Penerapan Justice Collaborator Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/Pn.Liw) rusli, Tami; Aprinisa, Aprinisa; Ningrat, Gustian Sapta
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4068

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan Justice Collaborator dalam peradilan pidana Indonesia dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN.Liw. Metode penelitian menggunakan penelitian normative. Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara. Masalah penyalahgunaan narkotika ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat membahayakan penggunanya. Pengaruh langsung dari narkotika, selain merusak moral dan fisik juga penyakit yang mematikan, yaitu HIV atau AIDS sebagai efek samping dari penggunaan narkotika.
Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Nur Insani; Upik Mutiara; Haritsa Haritsa
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4062

Abstract

Penerapan hukuman mati (qishash) dalam hukum Islam sebagai pemenuhan hak konstitusional keluarga korban, pelaku dan masyarakat, namun dari sudut pandang humanis adanya alasan pemaaf, jika keluarga korban memaafkan pelaku, dengan ketentuan memberikan ganti rugi secara perdata berupa diyat (kompensasi), sebagai pengganti hukuman mati (qishash), oleh karena itu penerapan hukuman mati perlu dilakukan secara selektif dan penuh kehati-hatian, juga objektif dengan kondisi riil yang ada di masyarakat, dan pula memperhatikan isu-isu serta gerakan yang terjadi dalam masyarakat nasional maupun internasional, sehingga sanksi hukumannya memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para korban dan keluarganya terhadap hal yang menimpanya, juga terhadap pelaku itu sendiri, serta masyarakat luas, agar terciptanya rasa aman, damai dan tenteram.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT) Baharudin, Baharudin; satria, Indah; Muchlisin, Rizky
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4069

Abstract

AbstrakTujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana atas perbuatan yang telah ia lakukan dan memahami pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu hukum normative. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan  terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.
Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cessie (Cesionaris) dalam Penyelesaian Kredit Macet Rumah Bersubsidi Yulfasni, Yulfasni; Hamler, Hamler
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4064

Abstract

Cessie merupakan salah satu cara yang dapat dipakai oleh Bank dalam penyelesaian kredit macet terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi yang tidak dipasang Hak Tanggungan. Konsep Cessie dalam penyelesaian utang piutang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods) yang secara normative diatur Pasal 613, disebutkan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan memakai data sekunder. Tujuan penelitian adalah penerapan Cessie untuk mengatasi kesulitan Bank dalam rangaka penyelesai kredit macet KPR bersubsi. Oleh karena itu, tindak lanjut dari pengadopsian prinsip konsep Cessie adalah memberikan perlindungan hukum terhadap penerima Cessie. Dalam mengatasi penyelesain kredit macet yang biasanya memerlu waktu yang lama, memerlukan biaya yang besar sehingga dengan penggunaan cessie dapat lebih efesian, biaya rendah dan terjaganya kesetabilan bagi perbankan.
Pemblokiran Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Untuk Tertib Administrasi Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Syuryani, Syuryani; ardian, Yozi
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4086

Abstract

ABSTRAKKegiatan pemblokiran diakomodir dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 2017. Penulisan ini  menguraikan proses pemblokiran sertipikat hak atas tanah apakah sudah mampu menciptakan tertib administrasi pertanahan serta apakah sudah dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan metode penulisan  yuridis empiris. Hasil penelitian yang ditemukan pada Kantah Kab.Padang Pariaman pemblokiran sertipikat sendiri disebabkan karena adanya sengketa kepentingan terhadap tanah terutama pada tanah yang penguasaanya secara bersama, serta pada tanah yang pembagian warisnya belum selesai, tujuan dari dilakukannya blokir adalah untuk melindungi kepentingan pemegang hak lainnya.
Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) Alaqoh, Shofwatul; mujib, Abdul
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4065

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesiana sengketa pegadaian syariah melalui (Badan Arbitrase Syariah Nasional) BASYARNAS, apakah telah menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Melihat proses yang sederhana, dengan kurun waktu yang cepat dan biaya yang ringan merupakan hak untuk para pihak yang sedang bersengketa, dalam melakukan proses penyelesaian sengketa pegadaian syariah, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan metode berfikir deduktif yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus, serta mengumpulkan data dari sebuah deskripsi bukan angka, dengan menggunakan data-data, jurnal-jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diterapkan dalam penyelesaian sengketa pegadaian syariah, yaitu proses permohonan sampai putusan yang dilakukan secara sederhana, dalam kurun waktu yang terbilang cepat dalam pembacaan putusan senketa hal-hal ini juga berpengaruh terhadap biaya penyelesaian sengketa yang menjadi ringan.
Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Bisnis Narkotika Tanaman Jenis Ganja Butto 31 Kg Dalam Bentuk Paket Secara Terorganisir Di Pelabuhan Bekauheni (Studi Putusan Nomor : 149/Pid.Sus/2022/Pn.Kla) Jainah, Zainab Ompu; Safitri, Melisa; Sanjaya, Frengki
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4003

Abstract

AbstrakTujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan bisnis narkotika tanaman jenis ganja dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku bisnis narkotika dalam bentuk paket secara terorganisir di Pelabuhan Bekauheni berdasarkan Putusan Nomor : 149/PID.SUS/2022/PN.Kla). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu hukum normative. Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 35  Tahun   2009, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang  mungkin akan terjadi. Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan  penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.
Analisis Yuridis Pengakuan Dan Pemenuhan Hak-Hak Tanah Masyarakat Hukum Adat Lampung Wardhana, Yogie Kusuma; Baharudin, Baharudin; Anggalana, Anggalana
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4066

Abstract

AbstrakSejak negara ini berdiri, sudah mengamanatkan untuk menjaga kelestarian dan eksistensi kebudayaan serta nilai dan norma yang hidup di masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Amanat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Selaras hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah yang mereka miliki mengakibatkan lahirnya hak-hak ulayat yang dimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, masih banyaknya konflik yang mengakibatkan masyarakat adat kehilangan tanah adatnya dan pemerintah gagal dalam menerapkan hukum untuk melindungi tanah masyarakat adat yang merupakan dampak akibat dari ketidak profesionalan pemerintah untuk menyusun norma hukum dan mengelolah sumber daya alam.

Page 12 of 21 | Total Record : 201

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 9 Nomor 1, Juli 2025 volume 8 nomor 2 tahun 2025 volume 8 nomor 1 tahun 2024 volume 7 Nomor 2, Januari 2024 Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 Volume 6 Nomor 2, Januari 2023 Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 Volume 4 Nomor 1, Juli 2020 Volume 3 Nomor 2, Januari 2020 Volume 3 Nomor 1, Juli 2019 VOLUME 2 NOMOR 2, JANUARY 2019 Volume 2 Nomor 2, Januari 2019 Volume 2 Nomor 1, Juli 2018 VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018 Volume 1 Nomor 2, Januari 2018 VOLUME 1 NOMOR 2, JANUARI 2018 VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 Volume 1 Nomor 1, Juli 2017 More Issue