Pagaruyuang Law Journal
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Articles
201 Documents
<![CDATA[Paradigma Sexsual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Riki Zulfiko]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i2.3151
<![CDATA[Gerakan feminisme hukum telah berkontribusi besar terhadap diterimanya paradigma sexual consent dalam hukum pidana, banyak negara negara eropa merubah hukum pidana mereka dan memasukkan sexual consent sebagai paradigma dalam pelanggaran sexual dinegara mereka. Ide menggunakan sexual consent dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dipandang bertentangan dengan cita hukum pancasila dan dianggap melegalisasi zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konseptual paradigma sexual dalam pandangan feminsme hukum dan kesesuainnya dengan nilai sosiofilosofis bangsa Indonesia serta pandagan hukum pidana terhadap penggunaan paradigma sexual consent dalam tindak pidana kekerasan seksual.peneltian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada pandangan ahli hukum dan doktrin doktrin hukum.]]>
<![CDATA[Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Fauzi Iswari]]>;
<![CDATA[Rizki Jayuska]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i2.3154
<![CDATA[Pasal 96 Ayat 1 UU no 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang menyebutkan: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hak masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung akan mengubah relasi antara masyarakat dan pemerintahan daerah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin bahwa peraturan daerah yang disusun akan mengakomodir kepentingan publik serta tidak akan merugikan masyarakat. Namun pada kenyataannya Peraturan Daerah Sumatera Barat, dengan problematika lapangannya, belum manjadikan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam pembentukan peraturan daerah Adapun Tujuan Penelitian, Untuk mengetahui Efektifitas Partsipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah provinsi sumatera barat Metode penelitian tentang Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini menggunakan jenis penelitian empiris secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan kepada pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengevaluasi rancangan Perda yang akan diterapkan di Provinsi Sumbar.]]>
<![CDATA[Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Syaiful Munandar]]>;
<![CDATA[Azriadi Azriadi]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i2.3153
<![CDATA[Dalam melakukan penangkapan tentunya harus ada peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. SOP itu sendiri merupakan suatu aturan yang di bentuk bertujuan untuk memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan, serta dengan adanya SOP dapat meminimalisir terjadinya kesalahan ataupun resiko kerja. Jika SOP tersebut dilanggar dengan sengaja maka pelanggaran tersebut tentunya berdampak terhadap orang lain juga, maka dari itu penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dengan rumusan masalah Bagaimana standar operasional prosedur penangkapan oleh anggota polri terhadap pelaku tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan tertulis sehingga peraturan ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan bahan yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Adapun hasil penelitian ini nantinya untuk mengetahui standar operasional prosedur penangkapan oleh anggota polri terhadap pelaku tindak pidana.]]>
<![CDATA[Implementasi Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Wahyu Donri Tinambunan]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i2.3152
<![CDATA[Implementasi penyelenggaraan kerjasama wajib antar daerah dalam kerangka otonomi daerah menjadi suatu konsep yang perlu dibenahi pada praktiknya dilapangan. Sebagaimana kita lihat bahwa pemaknaan otonomi daerah masih dianggap sebagai suatu “tameng” kekuatan bagi daerah yang mengarah kepada egosentris, tanpa memperhatikan sinergitas daerah dalam membangun wilayah dan juga lintas daerah. Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik memerlukan kerjasama antar daerah (KAD). Secara yuridis normatif mengenai kerjasama (termasuk KAD) diatur dalam Pasal 363 sampai dengan Pasal 369 UU No. 23 Tahun 2014. Mengenai hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan pemerintahan daerah dalam melakukan bentuk kerjasama lintas daerah. Dalam setiap data penulisan atau penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa kerjasama wajib adalah setiap penyelenggaraan urusan pemerintah yang memiliki eskternalitas lintas daerah, dan juga terkait pelayanan publik yang efisien jika dikelola bersama.]]>
<![CDATA[Kritik Atas Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[Toifur, Toifur]]>;
<![CDATA[Wiradiputra, Ditha]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.3823
<![CDATA[Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui kewenangan komisi pengawas persaingan usaha dalam upaya menegakkan hukum persaingan usaha dan untuk mengetahui konsistensi komisi pengwas persaingan usaha dalam mengimplementasikan doktrin rule of reason dan per se illegal. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa komisi pengawas persaingan usaha merupakan lembaga superbody karena kewenangannya yang luas. Pengawasan terhadap komisi pengawas persaingan usaha perlu untuk diperhatikan agar tidak terjadi potensi penyalahgunaan kekuasaan sehingga orientasi perlindungan konsumen tetap menjadi perhatian utama. Konsistensi pengimplementasian doktrin rule of reason dan per se illegal juga turut menjadi perhatian bersama karena dalam 2 (dua) putusan yang berbeda terdapat perbedaan penerapan doktrin ini sehingga aspek kepastian hukum harus menjadi acuan bagi komisi pengawas persaingan usaha dalam menerapkan doktrin ini. Diundangkannya undang-undang cipta kerja juga memberi perubahan yang signifikan, khususnya dalam hal pengajuan upaya keberatan dimana kini menjadi wewenang absolut Pengadilan Niaga, bukan lagi wewenang Pengadilan Negeri.]]>
<![CDATA[Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Agustianto, Agustianto]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.3819
<![CDATA[Pengaturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia merupakan hal yang selalu mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun pelaku usaha, hal ini tentunya disebabkan dengan banyaknya masyarakat di Indonesia yang berkerja sebagai karyawan atau buruh di suatau perusahaan. Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat perubahan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dari perubahan tersebut salsah satu hal yang paling banyak dipertanyakan adalah bagaimana prosedur perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hal ini menjadi penting mengingat jika perpanjangan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada maka perjanjian kerja waktu tertentu demi hukum menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu yang berimplikasi pada perubahan hak yang didapatkan oleh pekerja atau buruh.]]>
<![CDATA[Perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam hukum Adat Nagari Padam Gadang ]]>
<![CDATA[yodris, indra]]>;
<![CDATA[Suryamizon, anggun Lestari]]>;
<![CDATA[adriaman, mahlil]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.3824
<![CDATA[Hak usaha bagi hasil adalah hak seseorang atau badan hukum yang disebut dengan penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas atas tanah kepunyaan orang lain yang disebut dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut imbangan yang disetujui. Dalam hukum adat minangkabau perjanjian bagi hasil tanah pertanian tidak perlu mendapat persetujuan atau disaksikan oleh persekutuan yang hanya cukup dengan lisan dan jika diperlukan hanya disaksikan oleh kerabat tetangga tanpa sepengetahuan persekutuan. Sedangkan perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil perbuatan ini merupakan suatu hal yang mesti dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan demi kepastian hukum oleh para pihak yang terkait. Meskipun telah dikeluarkannya peraturan tentang bagi hasil, kegiatan bagi hasil tanah pertanian di daerah penelitian masih juga dilakukan tanpa berdasarkan kepada aturan prundang-undangan ini. Bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap para pihak dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara anggota dalam satu kelompok, apabila penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat antara anggota dalam satu kelompok tidak selesai, maka permasalah akan dilakukan secara lembaga nagari. Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan dan upaya-upaya bagi hasil tanah pertanian di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan menekankan praktek yang terjadi dilapangan dikaitkan dengan aspek hokum atau perundang-undangan sehingga dapat memberikan gambaran secara kualitatif dalam penelitian ini. Penjelasan dari rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan dan upaya-upaya bagi hasil tanah pertanian di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh..Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan ternyata Bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap para pihak dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara anggota dalam satu kelompok, apabila penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat antara anggota dalam satu kelompok tidak selesai, maka permasalah akan dilakukan secara lembaga nagari dan kegitan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di daerah penelitian masih dan tetap memakai hukum adat atau kebiasaan yang alami dan sudah turun menurun karena dianggap memenuhi rasa keadilan.]]>
<![CDATA[Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Saputra, Satria Nenda Eka]]>;
<![CDATA[Isnawati, Muridah]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.3822
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu dari bagian system pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Seiring dengan bertambahanya narapidana yang masuk ke lapas, banyak Lembaga pemasyrakatan yang mengalami overcrowding akibat tidak sebandingnya antara penghuni Lapas dengan kapasitas hunian dalam Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara langsung solusi yang tepat bagi pemecahan permasalahan kelebihan kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan guna mengetahui kebijakan pengaturan yang telah diambil dalam mengani permasalahan ini. Untuk itu melalui metode penelitian yuridis empiris dengan penelitian yang difokuskan ke permasalhan mengenai hal hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada dan melalui pendekatan sosio legal guna menjawab masalah masalah karena ketidak adilan sosial. Kemudian, Data data yang dibutuhkan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Data sekunder yang diambil meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan adanya beberapa factor yang mempengaruhi kondisi overcrowding dan juga kelestarian dari kebijakan yang masih belum signifikan dalam memberikan kontribusi bagi penurunanan angka Overcrowding masih ada.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Pelaku Usaha Kecil Berbasis Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan ]]>
<![CDATA[Robby, Muhammad Abdu]]>;
<![CDATA[Mulyati, Etty]]>;
<![CDATA[Harrieti, Nun]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.3821
<![CDATA[Adanya permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pengusaha ekonomi kreatif merupakan masalah dasar yang harus segera di selesaikan agar pemerintah dapat mendorong peningkatan ekonomi dan daya saing ekonomi kreatif. Penelitian ini berujuan untuk mengetahui pengaturan modal ventura di Indonesia dalam rangka mendorong perkembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif yang berkeadilan, serta mengetahui upaya optimalisasi pembiayaan perusahaan modal ventura dalam mendorong pengembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif melaluikajian peraturan Tentang Perusahaan Modal Ventura di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau peraturan tertulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia memiliki peraturan tentang perusahaan modal ventura yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut sejalan dengan tujuan nasional tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi pengusaha menengah dan kecil pada bidang ekonomi kreatif, Optimalisasi pembiayaan perusahaan modal ventura dalam mendorong pengembangan usaha kecil berbasis ekonomi kreatif melalui program Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat merupakan program prioritas pemerintah dengan indikator Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat Pendampingan akses permodalan sektor Non Perbankan Modal Ventura dan Dana Masyarakat.]]>
<![CDATA[Peran Perpustakaan Dalam Proses Rehabilitasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Klaten ]]>
<![CDATA[Andini, Leniawati Rika]]>;
<![CDATA[Muhammad, Ali]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.3820
<![CDATA[Permasalahan yang akan dibahas didalam artikel ini adalah mengenai peran perpustakaan kaitannya dengan proses rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Klaten. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peran perpustakaan sebagai sumber pendidikan, sarana informasi, dan rekreasi yang dapat membantu memberdayakan warga binaan agar siap menjalankan program reintegrasi sosial. Selain itu, terdapat perubahan positif yang muncul dari polapikir serta membentuk perilaku warga binaan untuk dapat menata masa depan mereka dengan berwirausaha agar mereka siap ketika menjalankan reintegrasi kembali ke tengah masyarakat.]]>
