Jurnal Pemberdayaan Hukum
Jurnal PEMBERDAYAAN HUKUM diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar merupakan wadah elaborasi berbagai gagasan ilmiah aktual-kontekstual perspektif Ilmu Hukum dalam bentuk kajian-kajian literatur (Literature Review) maupun hasil penelitian ilmiah. Jurnal PEMBERDAYAAN HUKUM terbit 2 (dua) kali setahun, yakni pada Juni dan Desember.
Articles
30 Documents
<![CDATA[PENILAIAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 41/Pdt. G/2012/PN.MKL ]]>
<![CDATA[Padang, Paulus Tiku Taru]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1185.904 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penilaian hakim terhadap alat bukti dalam perkara perdata nomor 41/Pdt.G/2012/PN.MKL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni studi terhadap dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundangan-undangan, buku yang berkaitan dengan penilaian hakim terhadap alat bukti. Hasil penelitian menunjukkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No.41/Pdt.G/2012/PN.MKL bertentangan denganasas hukum yaitu pacta sunt servanda berarti bahwa “perjanjian itu mengikat” dan bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata “menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, karena yang membuat perjanjian gadai tanah dengan A.P. Limbong Allo adalah Penggugat sedangkan Tergugat yang menebus tanah gadai tidak pernah mengadakan perjanjian atau mendapat surat kuasa dari Penggugat. Jadi Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan pemberi gadai (A.P. Limbong Allo).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEMENANG TENDER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSEKONGKOLAN TENDER DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (Analisis Putusan KPPU No.05/KPPU-L/2008) ]]>
<![CDATA[Quinn Djuang, Merry Edel]]>;
<![CDATA[Hasan, Suharsi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (341.075 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pengusaha pemenang tender dalam penyelesaian sengketa persekongkolan tender di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis, menilai posisi pengusaha sebagai pemenang tender dalam penyelesaian sengketa persekongkolan tender dalam Putusan Komisi No. 05 / KPPU - L / 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu studi dokumen hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pemenang tender dalam penyelesaian sengketa persekongkolan tender di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa persekongkolan tender dalam Putusan Komisi No. 05 / KPPU - L / 2008 tidak mempertimbangkan ajaran rule of reason karena dalam kasus tersebut tidak ada bukti adanya kecurangan tender antara Uniteknindo PT Sarana Inti dan PT. Tunggal Jaya Santika. Dalam hal ini tidak ada buktikerjasama dalam bentuk interaksi langsung di antara mereka dalam persiapan dokumen tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 tahun 2010 tentang Pedoman untuk Pasal 22 UU Anti Monopoli tentang Larangan Konspirasi di Tender. Akibatnya keputusan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap penawar kedua perusahaan.]]>
<![CDATA[HAKIKAT FUNGSI LEGISLASI DPRD PADA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) PARTISIPATIF ]]>
<![CDATA[Arifuddin, Arifuddin. N.]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.593 KB)
<![CDATA[Hampir semua negara di dunia menyatakan diri sebagai negara demokrasi yakni suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara (sistem pemerintah) yang berasal dari rakyak, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kata ”dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” ini, mengandung makna bahwa kekuasaan yang dipegang oleh lembaga pelaksana kedaulatan merupakan kekuasaan yang bersumber dari rakyat, yang harus dipergunakan untuk melaksanakan segala kehendak dan amanah rakyat sebagai pemilik kedaulatan demi terciptanya apa yang menjadi tujuan rakyat untuk bernegara. Pada zaman yunani kuno dikenal Direct of Participatory Democracy, yakni suatu bentuk kedaulatan yang dilaksanakan oleh rakyat secara langsung (Demokrasi Langsung). Karena melibatkan rakyat yang kurang faham secara langsung dalam penegakan kedaulatan tersebut, maka yang kemudian terjadi adalah tidak jelasnya pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam negara sehingga mengakibatkan tumpang tindihnya aturan kebijakan (distorsi) dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.]]>
<![CDATA[PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Sutanto, Very Werson]]>;
<![CDATA[Rante, Melky]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1197.227 KB)
<![CDATA[Skripsi ini membahas tentang Pengisian Jabatan Administrasi Negara Dalam Persfektif Good Governance. Dalam penelitian ini membahas mengenai pengisian jabatan administrasi negara yang dilakukan oleh bupati Kabupaten Cianjur yang mengangkat Drs. H Edi Iryana, MAP Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai pejabat Sekretaris Inspektorat Daerah. Dalam hal ini proses pengangkatan jabatan terhadap Drs. H. Edi Iryana, MAP sebagai sekretaris inspektorat daerah di Kabupaten Cianjur, yang dilakukan oleh bupati sangatlah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, dan surat Edaran Kementerian Dalam negeri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012. Berdasarkaan isu hukum penulis bahwa telah adanya pengisian jabatan administrasi Negara yang teleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undang dan perarturan pemerintah serta surat edaran kementerian dalam negeri terkait larangan terhadap bupati mengangkat mantan narapidana menjadi pejabat di kabupaten. dengan melakukan penelitian secara normatif serta mengkombinasikan nilai horizontal dan vertical yakni penerapan das sain dan das sollen.]]>
<![CDATA[EKUIVALENSI LOGIKA FORMAL TERHADAP UPAYA KONSTITUTIF DALAM PEMECAHAN MASALAH HUKUM ]]>
<![CDATA[Sutanto, Very Werson]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (472.827 KB)
<![CDATA[Kecemasan sosial muncul pada saat hakim membuat keputusan yang tidak adil. Tanpa bermaksud mengesampingkan kecemasan sosial itu sendiri, adalah baik untuk memahami bahwa para hakim terikat oleh sistem hukum pada gilirannya untuk membangun pola pikir hukum mereka. Bahkan jika mereka menghadapi kekosongan hukum karena ada Prinsip Ius Curia Novit dan akibatnya sekali lagi ada kewajiban hukum untuk menggali dan menemukan hukum melalui interpretasihukum dan argumentasi hukum. Cara para hakim untuk mengatasi konflik di antara keadilan - penggunaan hukum - kepastian hukum dalam setiap kasus hukum pada dasarnya adalah sebuah seni. Dan sebagai seni, proses hukum harus didasarkan pada sains, logika dankecerdasan intelektual. Meskipun proses hukum adalah seni, itu tidak berarti bahwa setiap keputusan hakim adalah sains. Itu menjadi hukum karena memiliki kekuatan untuk mengikat. Karena itu, hakim harus menerapkan logika. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis betapa pentingnya logika formal di dalam pemikiran hukum dengan menekankan kesetaraan antara logika formal dan upaya konstitutif dalam penyelesaian masalah hukum. Sangat penting dalam pembangunan pemikiran hukum c.q. keputusan pengadilan. Ini adalah penelitian normatif dan untuk hasil atau ide ini akan memberikan kontribusi kepada setiap pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah hukum yang berorientasi pada jaminan gagasan hukum; keadilan - penggunaanhukum - kepastian hukum.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN TERKAIT ORDERAN FIKTIF PADA TRANSPORTASI ONLINE ]]>
<![CDATA[Sutarnio, Agnes]]>;
<![CDATA[Wijaya, Yolanda Gresia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (433.688 KB)
<![CDATA[Penelitian ini membahas Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tentang Perintah Fiktif dalam Transportasi Online yang dilakukan oleh pengemudi ojek online itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pesanan fiktif dalam transportasi online dan untuk mengetahuidan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan para pelaku pengemudi Grab melakukan pengawasan fiktif.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu dengan menggunakan data primer dalam bentuk wawancara dan menggunakan dokumen hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan hal-hal mengenai penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terkait. Pesanan fiktif pada transportasi online. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan tata tertib fiksi terhadap Grab Online dengan menggunakan aplikasi mobile android di mediasosial, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu termasuk keadaan psikologis dan psikologis individu dan faktor-faktor yang datang dari luar diri individu termasuk faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan publik, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor fasilitas, fasilitas dan kemajuan teknologi.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP SECARA NON LITIGASI ]]>
<![CDATA[Kiljamilawati, Kiljamilawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.035 KB)
<![CDATA[Semakin meningkatnya kecenderungan permasalahan lingkungan hidup pada masa yang akan datang memerlukan upaya peningkatan penataan yang lebih besar. Hukum adalah dogma, tetapi dogma itu sendiri adalah sesuatu yang hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan proses perkembangan masyarakat, baik ruang lingkup nasional maupun internasional. Keberadaan jalur penyelesaian sengketa non litigasi ini merupakan suatu fenomena yang menarik dalam masyarakat, karena munculnya jalur penyelesaian ini bukan hal yang tiba-tiba akan tetapi merupakan reaksi atas segala kondisi penyelesaian sengketa lingkungan sebelumnya yang justru menimbulkan banyak masalah bagi para pihak yang bersengketa. Penggunaan jalur non litigasi dalam sengketa lingkungan hidup dinyatakan dalam Pasal 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS HUKUM PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM TERHADAP JURU PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Sutanto, Very Werson]]>;
<![CDATA[Tasiam, Ryan Audrey]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1183.128 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas hukum Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Pinggir Jalan terhadap keberadaan Kru Parkir Ilegal dan faktor-faktor yang mempengaruhi penampilan atau fenomena Kru Parkir Ilegal di Kota Makassar.Data penelitian ini diperoleh melalui metode penelitian lapangan (empiris) dengan mewawancarai kru parkir dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan kemudian dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menemukan penjelasan, ilustrasi, dan deskripsi guna memperoleh kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas hukum dari Peraturan Daerah No. 17/2006 belum efektif dalam menindak Kru Parkir Ilegal. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya Awak Parkir Ilegal di Kota Makassar, yaitu: 1). Faktor Hukum, 2). Faktor Penegakan Hukum, 3). Fasilitas dan infrastruktur Faktor, dan 4). Faktor Komunitas. Oleh karena itu, perlu untuk merevisi Peraturan Daerah No. 17/2006 dengan memasukkan dan peraturan lebih lanjut tentang tindakan terhadap Awak Parkir Ilegal.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENGABAIAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015) ]]>
<![CDATA[Tunggu, Rafael]]>;
<![CDATA[Kwesal, Kwee Steven]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini adalah artikel penelitian yang berisi uraian tentang akibat hukum pengabaian penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian internasional.Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui dan menganalisis akibat hukum pengabaian penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian internasional ditinjau dari keabsahan perjanjian.Metodeyang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum empiris, yakni studiterhadap penyelesaian sengketa litigasi keperdataan dalam lingkup peradilan umum. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder berupa bahan hukum sekunder yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 1572 K/Pdt/2015 adalah keliru karena menyatakan perjanjian (Loan Agreement) yangtidak dibuat dalam Bahasa Indonesia adalah batal demi hukum. Menurut hakim, isi perjanjian bertentangan dengan causa yang halal seperti diatur dalam Pasal 1320ayat (4) yang berakibat batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 1335 juncto Pasal 1337 KUHPerdata, Menurut penulis, keharusan menggunakan Bahasa Indonesia bukan merupakan syarat materil sahnya perjanjian seperti dimaksudkan dalam pasal 1320 KUHPerdata, tetapi tergolong sebagai syarat formal sahnya perjanjian. Jadi alasan kebatalan bukankarena syarat materil sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi melainkan syarat formal. Keharusan menggunakan Bahasa Indonesia dalam perjanjian internasional diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ]]>
<![CDATA[Tunggu, Rafael]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (428.002 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah beritikad baik dalam penyelesaian sengketa hak. Untuk mencapai tujuan penelitian, telah dilakukan studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 318/Pdt.G/BTH/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang sertifikat hak atas tanah beritikad baik tidak mendapat perlindungan hukum di Pengadilan Negeri Makassar.Hakim mempertimbangkan bahwa apabila transaksi jual beli yang mendasari penerbitan sebuah sertifikat hak atas tanah dilakukan secara melawan hukum yakni tidak memenuhi unsur ?causa halal? yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka pembelinya tidak bisa dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik dan oleh karena itu tidak mendapat perlindungan hukum. Pertimbangan Hakim dipandang keliru karena mencampuradukkan pengertian ?itikad baik? dan ?causa halal?.Pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan akta PPAT dan tidak mengetahui bahwa obyek jual beli dalam status ?sita jaminan oleh pengadilan? patut dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik danseharusnyamendapat perlindungan hukum.]]>
