Jurnal Pemberdayaan Hukum
Jurnal PEMBERDAYAAN HUKUM diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar merupakan wadah elaborasi berbagai gagasan ilmiah aktual-kontekstual perspektif Ilmu Hukum dalam bentuk kajian-kajian literatur (Literature Review) maupun hasil penelitian ilmiah. Jurnal PEMBERDAYAAN HUKUM terbit 2 (dua) kali setahun, yakni pada Juni dan Desember.
Articles
30 Documents
<![CDATA[KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN ADDENDUM DIKAJI DARI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN ]]>
<![CDATA[Tunggu, Rafael]]>;
<![CDATA[Marloanto, Ryan Giggsy]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1219.67 KB)
<![CDATA[Artikel penelitian ini berisi kajian tentang kekuatan mengikat perjanjian addendum Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan kekuatan mengikat perjanjian addendum dikaji dari syarat sahnya perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yakni studi implementasi hukum tataran praktik di pengadilan melalui studi dokumen dengan mengandalkan data sekunder. Dokumen-dokumen hukum yang menjadi bahan kajian adalah Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3764 K/Pdt/2016 yang berhubungan dengan kekuatan mengikat perjanjian addendum dikaji dari syarat sahnya perjanjian. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian addendum dalam kasus Samsidar dan Adlan Harahap memiliki kekuatan mengikat. Hal ini disebabkan karena ketika dikaji dari syarat sahnya perjanjian, perjanjian addendum tersebut memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan syarat khusus di luar Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian addendum tersebut juga memiliki sifat melengkapi terhadap perjanjian induk karena perjanjian addendum tersebut menyesuaikan kepentingan hukum bisnis para pihak yaitu adanya denda keterlambatan membayar dalam perjanjian addendum di mana dalam perjanjian induk tidak memperjanjikan denda keterlambatan membayar, sehingga tujuan dari dibuatnya perjanjian addendum tercapai.]]>
<![CDATA[PROSES PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL ]]>
<![CDATA[Indrayati, Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (403.837 KB)
<![CDATA[Kebijakan publik pada dasarnya adalah keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yang dilakukan oleh otoritas publik dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan yang pembangunan (Mustopadidjaja, 2003: 5). Kebijakan tersebut dilakukan sebagai strategi untuk mewujudkan tujuan nasional, dalam hal ini yang satu pemerintah (Nugroho, 2008: 55). Dalam konteks kebijakan publik tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, nasional Tujuan pemerintah adalah membentuk dasar yang sah untuk pengelolaan zona pesisir dan pulau-pulau kecil yang terintegrasi dan berkelanjutan. Jadi, tidak akan ada konflik kewenangan dan penggunaan sumber daya zona dan pulau-pulau kecil serta tidak ada ketidakpastian hukum dalam pengelolaan zona pesisir dan pulaupulau kecil.]]>
<![CDATA[PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN ENREKANG ]]>
<![CDATA[Tunggu, Rafael]]>;
<![CDATA[Tanriyadi, Bobby]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2420.543 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kabupaten Enrekang Propinsi Sulawesi Selatan. Terpilihnya Kabupaten Enrekang sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Enrekang merupakan satu dari antara dua kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Subyek penelitian adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang. Data dikumpulkan dengan cara interview dan dianalisa secara kualitatif. Luaran yang ditargetkan adalah karya ilmiah dalam bentuk jurnal penelitian lokal dan jurnal nasional terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban tanah terlantar di Kabupaten Enrekang telah dilaksanakan sesuai dengan amanat PP Nomor 11 Tahu 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, namun pendayagunaannya tidak efektif karena kurangnya koordinasi antara Kantor Pertanahan dan Bupati Kabupaten Enrekang. ]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK MELALUI KANTOR KELURAHAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NO.387/Pdt.G/2015/PN.Mks) ]]>
<![CDATA[Yori, Kasimirus]]>;
<![CDATA[Sari, Astuti Woelan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (353.957 KB)
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum pemberitahuan putusan verstek melalui kantor kelurahan dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 387/Pdt.G/2015/PN.Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan verstek dalam perkara perceraian, dimana pemberitahuan putusan kepada tergugat yang hanya dilakukan melalui kantor kelurahan tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan akta perceraian.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH SUSUN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 236 K/Pdt.Sus/2010) ]]>
<![CDATA[Quinn Djuang, Merry Edel]]>;
<![CDATA[Tanriawan, Florensia Octavia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1222.117 KB)
<![CDATA[Studi ini membahas Kewenangan untuk Mengadili Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian tentang Jual Beli Sepatu Susun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim tentang wewenang untuk mengadili pengadilan komersial dalam menyelesaikan perselisihan tentang perjanjian tentang penjualan dan pembelian flat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu studi tentang penerapan hukum di tingkat praktik, yaitu bagaimana norma-norma hukum dipraktikkan di masyarakat atau kelompok profesional dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk dokumen hukum, baik primer, materi hukum sekunder dan terkait, Otoritas untuk mengadili Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian tentang Penjualan dan Pembelian Rumah Susun. Hasil penelitian dan diskusi ini menunjukkan bahwa hakim pengadilan komersial tidak memiliki wewenang tetapi merupakan wewenang hakim pengadilan negeri dalam penyelesaian perjanjian sengketa penjualan dan pembelian apartemen karena perjanjian yang disengketakan adalah penjualan dan perjanjian pembelian di mana pengembang tidak memenuhi kewajibannya dalam bentuk pengajuan gedung apartemen bukan kewajiban untuk membayar sejumlah uang berdasarkan pinjaman dan perjanjian pinjaman sebagaimana diputuskan oleh hakim pengadilan komersial. Akibatnya pengembang dikatakan telah mengambil tindakan default.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DI KABUPATEN SOPPENG ]]>
<![CDATA[N, Arifuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (379.041 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda di Kabupaten Soppeng.Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Soppeng. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian empiris. Pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara, dan kuesioner untuk responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis dan kuantitatif melalui tabulasi frekuensi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Soppeng belum optimal, karena hanya pada tahapan dengar pendapat (public hearing), Sosialisasi, dan Evaluasi.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN FUNGSI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Padang, Paulus Tiku Taru]]>;
<![CDATA[Karnadi, Vanessa Cicilia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (419.143 KB)
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pemenuhan fungsi perlindungan dan kepastian hukum dalam penerbitan sertifkat hak atas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/TUN/2012 yang membatalkan, mencabut, dan selanjutnya menghapus/mencoret Sertifkat Hak Milik No. 405 Tahun 1985 atas nama Nyonya Muhtia tidak memenuhi fungsi perlindungan dan kepastian hukum. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 dimana Hj. Muhtia sebagai pemegang Sertifkat Hak Milik No. 405 Tahun 1985 telah memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, secara nyata telah menguasai tanah tersebut serta gugatan telah melampaui batas waktu 5 tahun dan seharusnya memperoleh perlindungan hukum demi mencapai kepastian hukum sebagai pemegang sah hak atas tanah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN JASA PARKIR YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI ]]>
<![CDATA[Kasimirus Yori, Aurelius]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1204.427 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas kepatutan dalam perjanjian jasa parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni studi terhadap dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penerapan asas kepatutan dalam pembuatan perjanjian jasa parkir yang mengandung klausula eksonerasi. Hasil penelitian menunjukkan klausula eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir yang menyatakan “Segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan (tidak ada penggantian berupa apapun)” bertentangan dengan asas kepatutan yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menegaskan bahwa “persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”. Asas kepatutan menekankan pada keadilan dan itikad baik, dimana pengelola jasa parkir tidak menerapkan kedua hal tersebut dalam proses penyusunan karcis parkirnya. ]]>
<![CDATA[GAGASAN REKONSTRUKSI HUKUM CSR MENUJU PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ]]>
<![CDATA[Sutarnio, Agnes]]>;
<![CDATA[Nansi, Wencislaus S.]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (438.877 KB)
<![CDATA[Fakta bahwa menggeliatnya pembangunan di berbagai sektor yang dimotori oleh korporasi baik nasional maupun multinasional banyak berimplikasi pada masalah lingkungan dan terlanggarnya hak social masyarakat. Dari sekian banyak faktor penyebab, berdasarkan hasil penelitian normatif yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukanjawaban bahwa salah satu factor yang cukup besar menyumbang persoalan tersebut adalah tidak tegasnya pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban korporasi khususnya berkaitan dengan CSR (Corporate Social Responsibility) dimana dalam berbagai pengaturan hukum nasional, CSR diatur bukan sebagai kewajiban tetapi hanya sekedar kerelaan perusahaan. Hal ini didukung juga pada fakta bahwa hukum pidana kita (KUHP) belum mengenal korporasi sebagaisubjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan,putusan-putusan pengadilan dan pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan CSR dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Arah pemikiran daritulisan ini adalah menghasilkan sebuah diskursus wacana tentang upaya rekonstruksi hukum CSR dari hanya sekedar tanggungjawab sukarela atau etis menjadi tanggung jawab yuridis bahkan harus menjadi tanggungjawab pidana bagi perusahaan. Sejalan dengan rekonstruksi konsep CSR, penting juga merekonstruksi hukum pidana (KUHP) berkaitandengan status korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI TENGGANG WAKTU BERAKHIR ]]>
<![CDATA[Padang, Paulus Tiku Taru]]>;
<![CDATA[Dotulong, Olivia Maria]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Atma Jaya Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (376.579 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum surat kuasa membebankan hak tanggungan yang tidak dilaksanakan sampai tenggang waktu berakhir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni studi terhadap dokumen-dokumen hukum berupa peraturan perundangundangan, khusus yang berkaitan dengan hal-hal mengenai akibat hukum surat kuasa membebankan hak tanggungan yang tidak dilaksanakan sampai tenggang waktu berakhir. Hasil penelitain menunjukkan akibat hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tangungan (SKMHT) yang tidak dilaksanakan sampai tenggang waktunya berakhir adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat dan juga kreditor pemegang hak tanggungan akan kehilangan hak-hak istimewanya sebagaimana yang ditentukan dalam UUHT.]]>
