Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PALAR (Pakuan Law review)

palar
Website

Published by Universitas Pakuan

ISSN : 27160440 EISSN : 26141485 DOI : https://doi.org/10.33751/palar

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Arjuna Subject : -

Articles 13 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021" : 13 Documents clear

TANGGUNGGUGAT PUBLIK TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Ari Wuisang
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Â Â Â Â Â Tanggunggugat publik mengalami perkembangan pesat setelah terbitnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya karakteristik Keputusan Administrasi Negara (KAN) yang berarti semakin meluasnya pula ruang lingkup Tindakan pemerintahan yang dapat digugat oleh warga masyarakat manakala dianggap menimbulkan kerugian. UUAP juga menambah kewenangan mengadili PTUN untuk memeriksa dan memutus aneka macam Tindakan administrasi pemerintahan. Namun demikian, Karakteristik KAN dalam UUAP masih menampakkan adanya unsur/bagian yang abstrak ataupun penyamaan konsep yang terkesan dipaksakan (seperti penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual). Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformulasi ulang atau setidak-tidaknya terdapat rumusan yang tegas dan tidak ambigu, agar tidak terjadi kebingungan dalam penerapan pada peristiwa konkrit di masyarakat. Selain itu, dengan adanya kejelasan rumusan KAN dalam UUAP, maka akan memberikan perspektif yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengejar perlindungan hukum melalui tanggunggugat publik, manakala terdapat tindakan-tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan.Â Kata kunci : tanggunggugat publik, keputusan administrasi negara, tindakan pemerintahan, UUAP.Â ABSTRACTPublic accountability has developed rapidly after the issuance of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration (UUAP). This is marked by the increasingly widespread characteristics of State Administrative Decrees (KAN), which means the wider scope of government actions that can be sued by citizens when deemed to cause harm. UUAP also adds authority to adjudicate PTUN to examine and decide on various kinds of government administrative actions. However, the characteristics of KAN in the UUAP still reveal the existence of abstract elements/parts or conceptual equations that seem forced (such as written stipulations that include factual actions). Therefore, it is necessary to reformulate or at least have a firm and unambiguous formulation, so that there is no confusion in the application to concrete events in society. In addition, with the clarity of the formulation of KAN in the UUAP, it will provide a broader perspective for the community to pursue legal protection through public accountability, when there are government actions that are considered detrimental.Â Keywords: public accountability, state administration decisions, government actions, UUAP.

IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG NOMOR : 1407/PDT.G/2016/PA.TNK) akhmad fauzi; Misbahul Huda; Erwin Syahrudin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakPerkembangan bank syariah beberapa tahun terakhir lebih pesat dibandingkan dengan bank konvensional. Jika dilihat dari sejarah lahirnya lembaga keuangan, bank konvensional lahir lebih dahulu dibandingkan dengan bank syariah, mengingat bank konvensional merupakan lembaga keuangan peninggalan Belanda yang menerapkan sistem kredit dalam hal tersebut berbeda dengan bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Hal tersebut merupakan tantangan bagi bank syariah agar lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Namun dalam perjalanannya kehadiran bank syariah lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional Hal ini merupakan tamparan bagi bank konvensional untuk memperbaiki konsep serta aturan dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi dana kepada nasabah. Berdasarkan permasalahandiatas maka peneliti mengkaji implementasi hak tanggungan pada perbankan syariah dalam mewujudkan kepastian hukum (studi kasus terhadap putusan pengadilan agama tanjungkarang nomor : 1407/pdt.g/2016/pa.tnk). Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu hak tanggungan merupakan salah satu konsep jaminan dalam praktek bermuamalah yang tidak dilarang oleh agama, sebagaimana telah dijelaskan dalam alquran bahwasanya segala kegiatan bermuamalah selama belum ada aturan yang melarangnya maka boleh untuk dilakukan.AbstractThe development of Islamic banks in recent years is faster than conventional banks. If viewed from the history of the birth of financial institutions, conventional banks were born earlier than Islamic banks, considering that conventional banks are financial institutions inherited from the Netherlands that apply a credit system in this case, it is different from Islamic banks that apply a profit-sharing system. This is a challenge for Islamic banks to be more careful in channeling funds to customers. However, in its journey, the presence of Islamic banks is more accepted by the public compared to conventional banks. This is a slap in the face for conventional banks to improve the concepts and rules in carrying out their functions as intermediary funds to customers. Based on the problems above, the researcher examines the implementation of mortgage rights in Islamic banking in realizing legal certainty (case study of the decision of the Tanjungkarang religious court number: 1407/pdt.g/2016/pa.tnk). The type of research used is normative with a statutory approach. The results of the study are that mortgage is one of the concepts of guarantee in the practice of muamalah which is not prohibited by religion, as has been explained in the Koran that all muamalah activities as long as there are no rules that prohibit it are permissible to do.Â Key Word : Sharia Bank, Mortgage, Muamalah

GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Farahdinny Siswajanthy; Abid .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Â ABSTRAKSengketa ekonomi syariah diselesaikan di pengadilan agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut biasa disebut dengan gugatan biasa dan dianggap tidak efektif dan efisien, karena penyelesaian sengketanya memakan waktu yang lama sebagai akibat dari pemeriksaan yang sangat formalitas dan sangat teknis serta memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui prosedur acara biasa dan melalui prosedur acara sederhana. Sesuai dengan azas yang berlaku pada hukum acara perdata yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan mengenai gugatan sederhana yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian ada perubahannya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan dikeluarkannya PERMA tersebut diharapkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan tidak memerlukan waktu yang lama yang artinya memangkas prosedur yang panjang menjadi lebih sederhana.Â Kata kunci : Peradilan agama, Sengketa, Ekonomi Syariah.Â ABSTRACTSharia economic disputes are resolved in religious courts in accordance with Law Number 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, Supreme Court Regulations Number 2 of 2008 concerning Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and Supreme Court Regulations Number 14 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Sharia Economic Cases, where the settlement of sharia economic disputes is commonly referred to as an ordinary lawsuit and is considered ineffective and inefficient, because the dispute resolution takes a long time as a result of a very formal and very technical examination and requires a fee. which is not small. The implementation of sharia economic dispute resolution in the Religious Courts is carried out in 2 (two) ways, namely through ordinary procedures and through simple procedures. In accordance with the principles that apply to civil procedural law, namely fast, simple, and low cost, the Supreme Court issued a regulation regarding simple lawsuits, namely Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits which was later amended in Supreme Court Regulation Number 4 of 2015 2019 concerning Amendments to the Regulation of the Supreme Court Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits. With the issuance of the PERMA, it is hoped that the settlement of sharia economic disputes can be carried out without requiring a long time, which means cutting long procedures into simpler ones.Â Keywords: Religious Courts, Disputes, Sharia Economics.Â

TINJAUAN URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN BOGOR NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM MENGENAI RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN nazarruddin lathif; Suher manto; Raden Muhmmad Mihradi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Diantara sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana keduanya merupakan aset potensial daerah untuk menggali kemampuan daerah dalam bidang pendapatan daerah. Tujuan penulisan ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan khususnya Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bogor. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian normatif empiris. Dalam proses pembentukannya, Peraturan Daerah membutuhkan partisipasiÂ masyarakatÂ agarÂ hasilÂ akhirÂ dariÂ PeraturanÂ DaerahÂ dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya dan dalam pembentukannyaharus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan juga yuridis, serta tidak mengesampingkan asas-asas yang harus ada dalam pembentukan peraturan daerah dan harus sesuai dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Â Kata Kunci: Retrubusi Daerah, Persampahan, Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah.Â Â AbstractÂ Â Among the sources of regional original income (PAD) are in the area of regional taxes and regional levies, both of which are potential regional assets to explore regional capabilities in the area of regional income. The purpose of this paper is expected that this research can be useful and become input for related parties in the Amendment of Regional Regulations on Retribution for Waste/Cleanliness, especially the Bogor Regency Environmental Service. The method used in this paper is using empirical normative research methods. In the process of its formation, Regional Regulations require community participation so that the final results of Regional Regulations can meet the aspects of law enforcement and can be implemented according to the purpose of their formation and in their formation must contain philosophical, sociological, and juridical foundations, and do not override the principles that must exist in the formation regional regulations and must comply with the Law on the Establishment of LegislationÂ Keywords: Â Regional Retribution, Waste, Environment, Regional Regulation.

PENGUATAN KARAKTER SISWA PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BOGOR MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI (PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN) Sapto Handoyo; Herli Antoni
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Penanggulangan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil, apabila hanya melakukan penegakan hukum secara represif saja, namun tidak kalah pentingnya adalah melakukan tindakan pencegahan untuk menekan kasus-kasus korupsi. Hal tersebut telah diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bogor dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku. Penyelenggaran Pendidikan Anti Korupsi bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur. Melalui Perwali tersebut, diharapkan semangat antikorupsi bisa mengakar khususnya pada satuan pendidikan yang ada di Kota Bogor.Â Kata kunci: karakter, pendidikan, anti korupsi.Â ABSTRACTÂ Tackling corruption in Indonesia will not succeed if only repressive law enforcement is carried out, but no less important is taking preventive measures to suppress corruption cases. This has been anticipated by the Bogor City Government by issuing Bogor Mayor Regulation Number 28 of 2019 concerning the Implementation of Anti-Corruption Education in Education Units. Anti-corruption education is a conscious and planned effort to realize a teaching and learning process that is critical of anti-corruption values. In this process, anti-corruption education is not only a medium for the transfer of knowledge transfer (cognitive) but also emphasizes efforts to build character (affective) and moral awareness in resisting (psychomotor) behavior deviations. The implementation of Anti-Corruption Education aims to form students who are faithful, honest, caring, independent, disciplined, hard working, brave, responsible, and fair and able to adapt to their environment, broad-minded, and have noble character. Through the Perwali, it is hoped that the spirit of anti-corruption can take root, especially in educational units in the city of Bogor.Â Keywords: character, education, anti-corruption.

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA BOGOR Edi Rohaedi; Hasan Basri; Nandang Kusnadi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya suatu perangkat peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas. Pengaturan dan penerapanÂ sanksi disiplinÂ terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Â pada Pemerintah Daerah Kota Bogor diatur dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 TahunÂ 2016 tentang Kinerja Dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai penjabaran dan pedoman lebih lanjut terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum yang didasarkan pada wewenang yang jelas, mekanisme yang benar dan atas pertimbangan objektif terhadap pelanggaran yang dilakukan, selain itu pula dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan pelanggaran disiplin. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam penerapan sanksi disiplin, yaitu kurangnya profesionalisme dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil dalam menyelenggarakan tugasnya, kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang sertaÂ masih rendahnya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Aparatur Sipil Negara.Â Kata Kunci : Sanksi, Â Pelanggaran Disiplin, Pegawai Negeri Â AbstractIn order to maintain the authority of civil servants, as well as to realize civil servants as clean and authoritative Government Apparatus, a set of disciplinary regulations containing the points of obligation, prohibition and sanctions if an obligation is not obeyed or there is a violation in carrying out the task. The regulation and application of disciplinary sanctions against Civil Servants (PNS) in the Bogor City Government is regulated by Bogor Mayor Regulation No. 16 of 2016 concerning Performance and Discipline of Employees in the Bogor City Government Environment as a further description and guideline to the provisions in Government Regulation No.53 of 2010 on Discipline of Civil Servants which is a guideline for officials authorized to punish and provide certainty in imposing disciplinary penalties. Similarly, the limitation of authority for authorized officials to punish is based on clear authority, correct mechanisms and on objective consideration of violations committed, in addition to considering the factors that encourage or cause the Civil Servant to commit disciplinary violations. Obstacles faced by the Bogor City Government in the application of disciplinary sanctions, namely the lack of professionalism and responsibility of civil servants in carrying out their duties, the lack of strict sanctions given by authorized officials and the low discipline of civil servants in carrying out their duties and obligations as civil servants.Â Keywords : Sanctions, Discipline Violations, Civil Servants

IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PARA MAHASISWA SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/Pid.B/2020/PN.GDT) Gunsu Nurmansyah; Bambang Hartono; Melika Rapita
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRACTÂ There are many irregularities in life that appear in the form of crimes and violations of the law, especially young people, one of whom is still a student, illegal acts often occur such as murder, violence, persecution, beatings, and many other illegal acts among them. Due to the influence of the bad social environment and the lack of parental supervision of children, many people's behavior is not well controlled. There are many rules that regulate various people's behavior, one of which is persecution behavior that results in the death of a person as stated in Article 351-353 paragraph (3) of the Criminal Code. The existence of abuse by the perpetrator is indicated for the pain of a person, not for the purpose of his death, so it must first be proven that the element of intent is to cause the death of the person. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the acts of persecution committed by students against the death of a person were based on the fulfillment of the elements contained in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code against perpetrators who participate in the persecution that results in the death of the person.Â Keywords: Criminal Liability, Crime of Persecution, Criminal System.Â ABSTRAKÂ Banyaknya penyimpangan dalam kehidupan yang muncul dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum terutama golongan kaum muda yaitu salah satunya yang masih berstatus mahasiswa, sering terjadi tindakan ilegal seperti pembunuhan, kekerasan, penganiayaan, pengeroyokan dan masih banyak lagi tindakan ilegal lainnya di kalanganya. Karena pengaruh lingkungan sosial yang buruk dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, mengakibatkan banyak perilaku masyarakat yang tidak terkontrol dengan baik. Terdapat banyak aturan yang mengatur berbagai perilaku masyarakat salah satunya perilaku penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang sebagaimana Pasal 351- 353 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya penganiayaan pelaku sebenarnya ditunjukan untuk rasa sakit seseorang saja, bukan untuk tujuan kematiannya sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu unsur kesengajaannya untuk membuat adanya kematian seseorang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh para mahasiswa terhadap matinya seseorang didasarkan atas terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP terhadap pelaku yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang tersebut.Â Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Sistem Pemidanaan.

Perlindungan Desain Industri terhadap Praktik Peniruan Desain berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri Mikhail Muhammad Ashiddiq
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Praktik peniruan desain merupakan perbuatan yang bermaksud untuk melanggar prinsip kebaruan desain industri dengan mengubah satu atau beberapa fitur desain agar dapat dikatakan tidak mirip karena terdapat perbedaan. Pengaturan penilaian kebaruan dalam perangkat peraturan perundang-undangan mengenai desain industri di Indonesia yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak memiliki kejelasan tentang pengaturan prinsip kebaruan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menjadikanÂ hukum positif, azas-azas, teori hukum serta kaidah-kaidah hukum sebagai sumber utama penelitianÂ serta terspesifikasi deksriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam menentukan kebaruan desain industri ditentukan dengan membandingkan kedua desain industri serta harus memiliki perbedaan yang signifikan atau dapat dikatakan sebagai modifikasi yang telah mengalamiÂ major changeÂ sehingga dapat dikatakan baru. Praktik peniruan desain yang hanya memilikiÂ minor changeÂ sehingga dalam penilaian kemiripan dapat dikatakan identik dengan perbedaan immateril bahkan identik atau sama persis dapat dikatakan melanggar prinsip kebaruan desain industri. Dalam perangkat perundang-undangan desain industri di Indonesia dalam mengkonstruksikan prinsip kebaruan tidak sesuai denganÂ Article 25 (1) TRIPsÂ sehingga belum dapat menjamin kepastian dan harmonisasi hukum.

ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA Lilik Prihatini; Mustika Mega Wijaya; Debby Novanda Romelsen
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Satwa liar Indonesia dalam hukum dibagi dalam dua golongan yaitu jenis dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, perdagangan satwa dilindungi adalah tindakan kriminal yang bisa diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Tindak pidana hewanÂ diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP karena seringkali terjadi tindakan kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari hewan langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan peningkatan kekejaman terhadap hewan oleh manusia, baik hewan dilindungi, hewan liar, dan hewan peliharaan melalui perburuan liar, perdagangan, penangkapan, pembunuhan, penganiayaan dan perusakan habitat, dengan tidak adanya sanksi hukum secara tegas. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku biasanya bertujuan untuk keuntungan mereka sendiri seperti membunuh hewan untuk dimakan, diambil bulunya atau gadingnya dan kemudian dijual. Â Kata Kunci : Perlindungan, Hewan, Tindak Pidana.Â AbstractÂ Indonesian wildlife is legally divided into two groups, namely protected species and unprotected species. According to Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, trading in protected animals is a criminal act that carries a 5-year prison sentence and a fine of Rp. 100 million. Animal crimes are regulated in the Criminal Code as well as outside the Criminal Code because there are often acts of violence against animals committed by irresponsible persons. Community behavior that can threaten the extinction of endangered animals which human ambition wants to have but does not care about the population in their original habitat. Case after case has emerged related to the increase in cruelty to animals by humans, both protected animals, wild animals, and pets through poaching, trade, capture, killing, abuse and habitat destruction, in the absence of strict legal sanctions. Violence perpetrated by perpetrators is usually aimed at their own gain, such as killing animals for food, taking their fur or tusks and then selling them.Â Â Keywords: Protection, Animals, Crime.

IDEOLOGI PANCASILA SUATU REFLEKSI DAN PROYEKSI AKAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ALIRAN FILSAFAT HUKUM SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE Iwan Darmawan; Roby Satya Nugraha
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Tujuan untuk dilakukannya penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, pada hakikatnya adalah suatu refleksi kebangsaan Indonesia, yang terlahir dari bangsa yang memiliki kegemilangan di masa lampau dan menjadi pusaka bagi generasi selanjutnya sepanjang masa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung makna yang holistik dan mendalam, tidak hanya sebagai dasar atau landasan dari bangsa dan negara Indonesia, tetapi lebih jauh dari itu ideologi bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah tujuan hakiki dari bangsa yang memiliki berbagai dimensi untuk mencapai tujuan yang paripurna. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan. Tujuan paripurna yang hendak dicapai itu tidak lain yaitu terwujudnya Bangsa dan Negara Indonesia yang adil dan makmur tidak hanya slogan, moto, atau simbolis apalagi suatu mimpi yang tak bertepi sehingga menjadi ilusi, tetapi tujuan yang memang seharusnya diperjuangkan oleh semua elemen bangsa sebagai suatu keniscayaan. Â Kata kunci : Ideologi, Pancasila, Bangsa Indonesia.Â AbstractÂ The purpose of this research is to describe that Pancasila as the ideology of the Indonesian nation is, in essence, a reflection of the Indonesian nationality, which was born from a nation that had glorious past and became an heirloom for future generations throughout the ages. Pancasila as the ideology of the Indonesian nation contains a holistic and deep meaning, not only as the basis or foundation of the Indonesian nation and state, but further than that the ideology of the Indonesian nation is essentially the ultimate goal of a nation that has various dimensions to achieve a plenary goal. The method used in this research is a normative juridical approach aimed at library research. The plenary goal to be achieved is none other than the realization of a just and prosperous Indonesian Nation and State, not only a slogan, motto, or symbol, let alone an endless dream so that it becomes an illusion, but a goal that all elements of the nation should strive for as a necessity.Â Keywords: Ideology, Pancasila, Indonesian Nation.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

1 2

Filter by Year

2021 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arie Wuisang

Contact Email palar@unpak.ac.id

Phone -

Journal Mail Official palar@unpak.ac.id

Editorial Address Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA