cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arie Wuisang
Contact Email
palar@unpak.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id
Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
PALAR (Pakuan Law review)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 27160440     EISSN : 26141485     DOI : https://doi.org/10.33751/palar
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Arjuna Subject : -
Articles 354 Documents
 18   19   20   21   22 
KLASTERISASI DESA MELALUI IDM SEBAGAI FONDASI DASAR PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN BOGOR Salmah .; Fredi Andria; Amelia Rahmi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1680.749 KB) | DOI: 10.33751/palar.v8i4.6809

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memetakan status desa berdasarkan indeks desa membangun (IDM) dan juga berdasarkan kemiripan kondisi desa yang dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi yang merupakan indikator dalam penentuan IDM desa. Penelitian ini menggunakan konsep big data dengan teknik data mining K-means Clustering untuk mengelompokkan setiap desa berdasarkan Indeks Desa Membangun yang mereka miliki. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Lembaga yang ada di Pemerintah Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menghasilkan 6 cluster status desa yaitu cluster 1 dengan kategori desa maju, cluster 2 kategori desa berkembang, cluster 3 kategori desa maju, cluster 4 kategori desa mandiri, cluster 5 kategori desa berkembang, dan cluster 6 kategori desa berkembang. Masing-masing cluster memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan ekologi yang berbeda-beda walaupun memiliki kategori desa yang sama. Desa Berkembang pada cluster 2 dan cluster 5 memiliki kondisi jalan yang baik sedangkan cluster 6 memiliki kondisi jalan yang rusak sedang. Desa maju pada cluster 1 memiliki fasilitas hotel dan kantor pos sedangkan desa maju pada cluster 3 tidak memiliki kedua fasilitas tersebut. Berdasarkan kondisi ini maka dapat disimpulkan bahwa setiap desa walaupun berada dalam kategori IDM yang sama namun memiliki permasalahan yang berbeda pada salah satu indeks pembentuk IDM. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam pengembangan strategi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh masing-masing desa sehingga peningkatan kondisi desa berkembang menjadi desa maju dan desa maju menjadi desa mandiri dapat tercapai secara maksimal. Kata Kunci: Cluster, Desa, Indeks Desa Membangun (IDM) Abstract This study aims to map the status of the village based on the developing village index (IDM) and also based on the similarity of village conditions seen from the economic, social, and ecological dimensions which are indicators in determining the village IDM. This study uses the concept of big data with the K-means Clustering data mining technique to group each village based on their village build index. The data used in this study is secondary data, namely data obtained from the Institutions in the Bogor Regency Government. The results of the study divide the village status in 6 clusters, namely cluster 1 and cluster 3 included in developed village category, cluster 2, cluster 5 and cluster 6 included in developing village category, cluster 4 independent village category. Each cluster has different economic, social, and ecological conditions even though it has the same village category. Developing Villages in cluster 2 and cluster 5 have good road conditions while cluster 6 has moderately damaged road conditions. The developed villages in cluster 1 have hotel and post office facilities, while in cluster 3 they do not have these two facilities. Based on this condition, it can be concluded that even though each village is in the same IDM category, it has different problems in one of the IDM-forming indexes. This condition needs to be a concern in developing the right strategy according to the problems experienced by each village so the increase in the village status can be achieved optimally. Keywords: Cluster, Developing Village Index, Village
TINJAUAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN Isep H Insan; Sobar Sukmana; Galuh Cahya Priatna
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (833.387 KB) | DOI: 10.33751/palar.v8i4.6810

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini ialah untuk memberitahukan bahwa dalam rangka memperoleh keadilan tidak semua orang dapat membayar jasa advokat atau pembela hukum salah satunya ialah masyarakat miskin. Bantuan hukum sangat diperlukan bagi masyarakat miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (Probono publico). Bedasarkan hal tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum selajutnya disebut UU Bankum. Selanjutnya bedasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah dijelaskan maka Pemerintah Kabupaten Bogor membuat kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, Sehingga dengan dibentuknya peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor mempunyai dasar hukum untuk memenuhi hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum terutama bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin. Pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bogor yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin diselenggarakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan Pasal 6 angka (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 tahun 2016. Dinas sosial bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang sudah terakreditasi oleh Kementrian Hukum dan HAM. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang timbul dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Bogor, seperti Faktor dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor yang sangat minim, Sulitnya membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta Informasi serta sosialisasi tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bogor belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Kata Kunci: Bantuan hukum, Masyarakat Miskin, Kabupaten Bogor ABSTRACT The purpose of this study is to inform that in order to obtain justice not everyone can pay for the services of an advocate or legal defender, one of which is the poor. Legal aid is very necessary for the poor, which can be obtained without payment (Probono publico). Based on this, Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid was born, hereinafter referred to as the Bankum Law. Furthermore, based on the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, the implementation of legal aid is regulated by Regional Regulations. Taking into account the matters that have been explained, the Bogor Regency Government made a policy by issuing Bogor Regency Regional Regulation (PERDA) Number 10 of 2016 concerning Legal Aid for the Poor, So that with the establishment of this regulation the Bogor Regency Government has a legal basis to fulfill citizens' constitutional rights the state in the field of legal aid especially for people or groups of the poor. The implementation of legal aid for the poor in Bogor Regency based on Bogor Regency Regional Regulation Number 10 of 2016 concerning Legal Aid for the Poor is organized by the Social Service in accordance with Article 6 number (3) of Bogor Regency Regional Regulation Number 10 of 2016. Social services work together with the Legal Aid Institute (LBH) which has been accredited by the Ministry of Justice and Human Rights. In practice, there are problems that arise in providing legal assistance to the poor in the Bogor Regency area, such as the very minimal funding provided by the Bogor Regency Government, the difficulty of making a Certificate of Inadequacy (SKTM), as well as information and outreach about legal aid for the poor community in Bogor Regency has not been widely conveyed to the public. Keywords: Legal aid, Poor Community, Bogor Regency.
PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG MENURUT PP NOMOR 24 TAHUN 2022 Gerid Williem Karlosa Reskin; Wirdyaningsih .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.517 KB) | DOI: 10.33751/palar.v8i4.6857

Abstract

     AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Makin banyaknya kemunculan ekonomi kreatif (Ekraf) di era ini, semakin tinggi pula niat para pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan produk mereka. Salah satu cara pemanfaatan yang dilakukan adalah menjadikan produk mereka sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan tertentu. Untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif mengatasi masalah pembiayaan, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf) yang memungkinkan kekayaan intelektual dijadikan jaminan utang. Tulisan inib ertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana pengaturannya jika hak kekayaan intelektual dijadikan jaminan utang menurut PP Nomor 24 tahun 2022 serta kendala yang akan ditemukan dalam prosesnya mengingat hak kekayaan intelektual merupakan aset yang tidak berwujud. Penelitian ini menggunakan metode literature review atau tinjauan pustaka. Pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang menurut PP Nomor 24 tahun 2022. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) penting untuk melindungi kekayaan intelektual dari pencurian dan pelanggaran. Objek yang dijadikan jaminan utang dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah kekayaan intelektual. Sehingga dibentuklah pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022. Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif, bukti kepemilikan kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki bukti kepemilikan usaha ekonomi kreatif dan sertifikat kekayaan intelektual. Dalam pelaksanaannyapun Pemerintah diharapkan terus hadir dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat awam dan meyakinkan pihak lembaga keuangan agar terciptanya kepercayaan terhadap nilai ekonomi dari produk-produk para pelaku ekonomi kreatif Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Utang, PP Nomor 24 Tahun 2022 AbstractThe purpose of this study is to explain that the more creative economy (Ekraf) emerges in this era, the higher the intention of creative economy actors to utilize their products. One of the ways they are utilized is to use their products as collateral to obtain certain financing. To support creative economy players in overcoming financing problems, the government has issued PP no. 24 of 2022 concerning the Creative Economy (PP Ekraf) which allows intellectual property to be used as collateral for debt. This paper aims to find out and analyze how it is regulated if intellectual property rights are used as collateral for debt according to Government Regulation Number 24 of 2022 and the obstacles that will be found in the process considering that intellectual property rights are intangible assets. This study uses the literature review method or literature review. Regulation of intellectual property rights as collateral for debt according to Government Regulation Number 24 of 2022. Intellectual Property is property that arises or is born due to human intellectual abilities through creativity, taste and initiative which can be in the form of works in the fields of technology, science, art and literature. Intellectual Property Rights (IPR) are important to protect intellectual property from theft and infringement. The object used as collateral for debt in an intellectual property-based financing scheme is intellectual property. So that an arrangement for intellectual property rights was formed as collateral for debt according to Government Regulation Number 24 of 2022. There are 4 (four) conditions that must be met, namely having a proposal for financing creative economy businesses, proof of ownership of intellectual property for creative economy products, and having proof of ownership of creative economy businesses and intellectual property certificates. In its implementation, it is hoped that the Government will continue to be present in providing outreach to the general public and convincing financial institutions to create confidence in the economic value of the products of creative economy actors. Keywords: Intellectual Property Rights, Debt Guarantee, Government Regulation Number 24 of 2022
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN PEMANTUAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XIV/2016 Raden Muhammad Mihradi; Dinalara Dermawati Butar-Butar; Andi Muhammad Asrun; Bambang Heriyanto; Nuradi ,; Niki Susanti
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.7263

Abstract

ABSTRAK Lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, lazim disingkat DPD, merupakan lembaga negara hasil reformasi. Semangatnya untuk memastikan terakomodasinya aspirasi masyarakat daerah dalam kebijakan nasional. Dalam pelbagai publikasi ilmiah mengenai DPD, kerap mengemuka persoalan-persoalan berikut. Pertama, satu sisi DPD memiliki legitimasi kuat di daerah karena tidak mudah untuk terpilih menjadi anggota DPD mengingat hanya empat orang keanggotannya di setiap provinsi. Di sisi lain, dibandingkan DPR, kewenangan DPD terbatas. Hal ini menimbulkan paradoks. Kedua, di publik, informasi dan pemahaman mengenai tugas dan wewenang DPD masih terbatas. Pemberitaan media massa kurang memberikan porsi memadai menyangkut hal tersebut. Ketiga, terbit UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya Pasal 249 ayat (1) huruf j di mana DPD memiliki wewenang dan tugas tambahan (yang tidak diatur di UUD 1945) yaitu “melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah”. Hal ini menimbulkan kontroversi di publik sebab dapat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang menegaskan pengujian Perda, termasuk pembatalannya merupakan ranah Mahkamah Agung (MA). Meskipun DPD tidak dapat membatalkan suatu peraturan daerah, namun agak sukar untuk melacak argumentasi konseptualnya berkenaan wewenang memantau dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah. Tulisan paper ini akan menggali kewenangan baru DPD menyangkut pemantauan dan evaluasi atasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah serta menguji dengan konsep, konteks dan relevansi dengan teori perundang-undangan dan hukum positif menyangkut pembentukan dan pengujian perundang-undangan. Kata kunci : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD), kewenangan, reformasi.ABSTRACT The state institution of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia, commonly abbreviated as DPD, is a reformed state institution. His passion is to ensure that local people's aspirations are accommodated in national policies. In various scientific publications regarding DPD, the following issues often arise. First, one side of the DPD has strong legitimacy in the regions because it is not easy to be elected as a member of the DPD considering there are only four members in each province. On the other hand, compared to the DPR, the authority of the DPD is limited. This raises a paradox. Second, in the public, information and understanding regarding the duties and authorities of the DPD is still limited. Mass media coverage does not provide sufficient portion regarding this matter. Third, the issuance of Law Number 2 of 2018 concerning the Second Amendment to Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD, especially Article 249 paragraph (1) letter j where the DPD has additional powers and duties (which are not regulated in the 1945 Constitution), namely "monitoring and evaluating draft regional regulations and regional regulations". This has caused controversy in the public because it can conflict with the Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XIV/2016 which confirms that reviewing regional regulations, including their annulment, is the domain of the Supreme Court (MA). Even though the DPD cannot cancel a regional regulation, it is rather difficult to trace its conceptual arguments regarding the authority to monitor and evaluate draft regional regulations and regional regulations. This paper will explore the DPD's new authority regarding monitoring and evaluation of draft regional regulations and regional regulations as well as examining the concept, context and relevance to the theory of legislation and positive law regarding the formation and testing of legislation. Keywords: Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD), authority, reform.
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL Abdul Karim Rahanar; Elfrida Ratnawati Gultom
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.7322

Abstract

ABSTRAKPenelitian  ini  bertujuan  untuk  membahas tentang langkah pemerintah dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dengan pendekatan penal dan non penal, tipe penelitian yang dugunakan adalah penelitian hukum normatif pendekatan yang digunakan pendekatan sekunder maupun primer Hasil penelitian ini ditemukan dua jenis pendekatan yang menjadi kebijakan pemerintah, yaitu hard approach dan soft approach. Hard approach atau dikenal dengan pendekatan keras dapat disebutkan sebagai pengunaan kebijakan yang bersifat militer atau mengunakan Teknik bersenjata seperti pengunaan densus 88, intelejen, dan penyusupan. Pendekatan kedua adalah pendekatan soft approach atau dikenal sebagai pendekatan penegakan hukum yang lebih bersifat kepada proses mengubah individu menjadi lebih moderat dengan menghilangkan aspek radikal pada diri mereka. Sejak terjadinya aksi terorisme pada beberapa kasus ledakan bom mulai dari di Indonesia membuat pemerintah bergerak cepat dengan membuat aturan hukum yang khusus tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia, pemerintah Indonesia memperbaiki beberapa ketentuan yang ada Dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2003, tentang penerapan pemerintah peganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorismenon penal dapat meliputi bidang yang sangat luas dari seluruh sektor kebijakan sosial. Penegakan hukum harus diimbangai dengan tindakan preventif (pencegahan) dengan menggunakan pola pendekatan kemanusiaan agar tidak menciptakan rasa dendam maupun melahirkan bentuk kekerasan yang baru. Kata Kunci: Penanggulangan Tindak Pidana, Terorisme, Penal, Non Penal ABSTRACTThis study aims to discuss the government's steps in countering terrorism in Indonesia with a penal and non-penal approach, the type of research used is normative legal research, the approach used is secondary and primary approaches. The results of this study found two types of approaches that became government policies, namely the hard approach and the soft approach. The hard approach, also known as the hard approach, can be referred to as the use of military policies or the use of armed techniques, such as the use of Densus 88, intelligence and infiltration. The second approach is the soft approach or known as the law enforcement approach which is more towards the process of turning individuals into more moderate ones by eliminating the radical aspects of themselves. Since the occurrence of acts of terrorism in several cases of bomb explosions starting in Indonesia, the government has moved quickly by making special legal regulations regarding eradicating criminal acts of terrorism. As a form of protection for Indonesian citizens, the Indonesian government has improved several existing provisions in Law number 15 of 2018 concerning amendments to law number 5 of 2003, regarding the implementation of the government replacing law number 1 of 2002 concerning eradication of non-terrorism crimes. penal can cover a very broad field of all sectors of social policy. Law enforcement must be balanced with preventive actions (prevention) using a humanitarian approach so as not to create a sense of revenge or give birth to new forms of violence. Keywords: Crime Countermeasures, Terrorism, Penal, Non Penal
PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM (DISSENTING OPINION) TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA Melisa berliana; Yennie K. Milono; Hj. Lilik Prihatini
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.7589

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan secara jelas bahwa pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dalam praktiknya tentu akan banyak mengalami perkembangan, seperti saat ini diberlakukan penerapan dissenting opinion yang dianggap sejalan dengan semangat keterbukaan, sehingga dengan pencantuman pendapat Hakim tersebut hak masyarakat untuk mendapatkan informasi diberikan secara optimal. Salah satu contoh ialah adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum perkara Syafruddin Arsyad Temenggung, hal ini terjadi karena terdapat pandangan dari salah satu Hakim yang menyatakan bahwa terbuktinya kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan penilaian terhadap jabatannya selaku Ketua BPPN pada saat itu, sehingga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dan pertimbangan tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa. Kemudian hendaknya diupayakan permusyawaratan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim untuk memperoleh mufakat dalam memberikan putusan agar perbedaan pendapat (dissenting opinion) dapat berkurang dalam praktik peradilan guna mewujudkan putusan yang seadil-adilnya. Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Dissenting Opinion, Kasasi, Korupsi. ABTRACTThe purpose of this study is to explain clearly that the judge's consideration is one of the most important aspects in determining the realization of the value of a judge's decision which contains justice (ex aequo et bono) and contains legal certainty, besides that it also contains benefits for the parties concerned so that The judge's considerations must be addressed carefully, properly and carefully. In practice, of course, there will be many developments, such as the current dissenting opinion application which is considered in line with the spirit of openness, so that by including the judge's opinion, the public's right to obtain information is optimally provided. One example is the existence of a dissenting opinion in the decision to release all lawsuits in the Syafruddin Arsyad Temenggung case, this happened because there was a view from one of the judges who stated that the defendant's guilt in committing a criminal act of corruption was proven based on an assessment of his position. as the Chairman of IBRA at that time, so that he had fulfilled the elements of a criminal act, and considered that there were no justifications and excuses for the defendant himself and the actions of the defendant. Then efforts should be made for serious deliberation for the Panel of Judges to reach a consensus in giving decisions so that dissenting opinions can be reduced in judicial practice in order to realize the fairest possible decision. Keyword: Judge Considerations, Dissenting Opinion, Cassation, Corruption.
PERLINDUNGAN HUKUM BURUH KONTRAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN Agus Rimawan; Yana Sukma Permana; Erwin Syahruddin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.5188

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk memberikan penjelasan secara mendalam bahwa Perlindungan hukum terhadap pekerja menurut Undang-Undang sebenarnya sudah diterapkan di Perushaan, namun implementasi terhadap pekerja belum sepenuhnya dirasakan. Hal tersebut terlihat dari adanya pekerja buruh kontrak yang belum terealisasi dalam hal penentuan waktu kerja lembur dan pengupahan serta hak pekerja cuti atau  hari  libur serta pemutusan hubungan kerja tidak diberikan. Dengan demikian  sebagian  besar kesejahteraan  para pekerja di PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA belum sepenuhnya diperhatikan secara  maksimal  khususnya  bagi  para  pekerja buruh kontrak, hal terbukti dengan  masih  adanya  pelanggaran  hukum  yang  dirasakan  oleh  para  pekerja. Keyword : Perlindungan Hukum, Buruh Kontrak, Ketenagakerjaan ABSTRACT  The purpose of this study is to provide an in-depth explanation that Legal protection for workers according to the law has actually been implemented in the company, but the implementation for workers has not been fully felt. This can be seen from the existence of contract workers who have not been realized in terms of overtime work and wages as well as the rights of workers on leave or holidays as well as termination of employment. Thus, most of the welfare of the workers at PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA has not been fully paid attention to, especially for contract workers, as evidenced by the existence of violations felt by workers. Keywords: Legal Protection, Contract Labor, Employment
PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE Muhammad Hidayat; Benni Rusli; Mahlil Adriaman
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.7208

Abstract

AbstrakPerkembangan teknologi pada saat sekarang banyak menciptakan perkembangan barudalam jasa keuangan lebih tepatnya pada financial technologi (fintech). Hadirnya fintechdengan layanan cepat dan mudah saat ini membuat masyarakat cenderung menggunakanlayanan atau jasa tersebut. Kondisi ini dipicu karena kebutuhan yang meningkat danketidak pahaman masyarakat tentang financial technologi. Otoritas Jasa Keuangansebagai lembaga yang mengawasi serta menetapkan aturan terhadap jasa keuangan diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2011. Tujuan penelitian ini untuk mengetahuipraktik pinjaman online ilegal dan legal yang terdaftar di pihak Otoritas Jasa Keuanganserta penyelesaiannya. Metode penelitian yang di gunakan penulis adalah Yuridis Empirisdengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Financial technologi saat ini mempunyaidampak positif dan negatif yang di timbulkan seperti adanya pinjaman online ilegal danmemicu suatu perbuatan melawan hukum seperti wanprestasi. Sebagai wujud represifOJK dan instansi terkait membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI), tercatat sejak 2018hingga 2022 SWI telah melakukan tindakan penutupan dan pemblokiran terhadap 4.353layanan pinjaman onine ilegal.Kata Kunci : Perjanjian, Pinjaman Online, Wanprestasi AbstractTechnological developments at this time created many new developments in financialservices, more precisely in financial technology (fintech). The presence of fintech with fastand easy services currently makes people tend to use these services or services. This conditionwas triggered by the increasing need and the public#39;s lack of understanding about financialtechnology. The Financial Services Authority as an institution that oversees and sets rules forfinancial services is regulated in Law 21 of 2011. The purpose of this research is to find outillegal and legal online lending practices registered with the Financial Services Authority and their settlement. The research method used by the author is Juridical Empirical withdescriptive analytical research specifications. Financial technology currently has positive andnegative impacts that arise, such as illegal online loans and triggering acts against the law,such as default. As a repressive form of the OJK and related agencies forming the InvestmentAlert Task Force (SWI), it was recorded that from 2018 to 2022 SWI had taken action to closeand block 4,353 illegal online loan services.Keywords: Agreement, Online Loan, Wanprestasi
ANOMALI JABATAN HAKIM DAN IMPLIKASIKANYA TERHADAP INDEPENDENSI PERADILAN DI INDONESIA Herdis Muhammad Husein; Yunani Abiyoso
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.8120

Abstract

 ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan anomali atau ketidakjelasan kedudukan jabatan hakim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap independensi peradilan, yang merupakan prasyarat dalam rangka bekerjanya negara hukum. Kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif dan legislatif, mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusannya pada seorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat. Agar putusan hakim tersebut mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun, maka penegakan hukum harus didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat. Dualisme status dan kedudukan hakim terjadi karena di satu sisi beberapa undang-undang telah menyebutkan hakim sebagai pejabat negara, namun di sisi lain dalam praktik dan peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang, status dan kedudukan hakim masih seperti pegawai negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pangkat, jabatan, dan golongan ruang yang identik dengan pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya mengatur pula mengenai hakim. Dualisme tersebut berimplikasi setidaknya terhadap dua hal yaitu pertama, terkait dengan independensi hakim atau kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak hanya bisa diselesaikan melalui masalah kelembagaan, yaitu penyatuatapan pembinaan di bawah Mahkamah Agung, namun juga harus memperjelas status dan kedudukan hakim agar tidak lagi bernuansa sebagai PNS, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola kinerja birokratis sebagaimana aparatur pemerintah. Kedua, ketidakjelasan status dan kedudukan hakim berpengaruh pada jaminan kesejahteraan yang juga dapat berimplikasi pada independensi dan kinerja.  Kata Kunci: Hakim, Independensi Peradilan, Pejabat Negara. ABSTRACTThis paper aims to discuss the anomalies or ambiguity in the position of judges in Indonesia and its impact on the independence of the judiciary, which is a prerequisite for the functioning of a rule of law. Judicial power must have freedom from all forms of pressure and interference from the executive and legislative powers, including the authority of judges to make judgment. In order for the judge's judgment to reflect a sense of legal justice for anyone, law enforcement must be supported by a strong institutional structure. The dualism of the status and position of judges occurs because on the one hand several laws stipulate judges as state officials, but on the other hand in practice and implementing regulations under the law, the status and position of judges are still like civil servants. This can be seen from the existence of identical position, and spatial class with civil servants as stipulated in Government Regulation Number 41 of 2002 concerning Promotions to Positions and Ranks of Judges and Government Regulation Number 46 of 2011 concerning Assessment of Work Performance of Civil Servants which also regulates judges. This dualism has implications for at least two things, namely first, related to the independence of judges or an independent judicial power. Independent judicial power can not only be resolved through institutional problems, namely unification of guidance under the Supreme Court, but also must clarify the status and position of judges so that they are no longer nuanced as civil servants, because it will indirectly affect patterns of bureaucratic performance as government apparatus. Second, the ambiguity of the status and position of judges affects welfare guarantees which can also have implications for independence and performance. Keywords: judges, judicial independence, state officials
IMPLIKASI YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOODWEER DITINJAU DARI KEPENTINGAN TERSANGKA Eris Novianto; Dian Ekawaty Ismail; Fenty Usman Puluhulawa
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.7791

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis tentang pengaturan penghentian penyidikan atas dasar pembelaan terpaksa (noodweer) ditinjau dari kepentingan tersangka. Penelitian ini bersifat normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Subyek penelitian ini adalah para informan yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan yang berupa data yang dibutuhkan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi yuridis dari pengaturan penghentian penyidikan berdasarkan pembelaan terpaksa (noodweer) harus mempertimbangkan kepentingan tersangka, di mana penghentian penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penghentian penyidikan harus didasarkan pada fakta-fakta yang ada yang secara hukum membenarkan penghentian tersebut. Jika penghentian dilakukan tanpa alasan yang cukup, hal ini dapat merusak citra kepolisian sebagai penyidik di mata masyarakat.AbstractThis article aims to analyze the juridical implications of the regulation of termination of investigation on the basis of forced defense (noodweer) in terms of the interests of the suspect. This research is normative in nature using a statutory approach and a case approach as well as a qualitative descriptive approach. The data collected is grouped and selected according to its quality and truth, then connected with theories, principles and legal rules obtained from literature studies so as to obtain answers to the problems formulated. The subjects of this research are informants from the Police and the Prosecutor's Office in the form of data needed by researchers. The results showed that the juridical implications of the regulation of termination of investigation based on forced defense (noodweer) must consider the interests of the suspect, where the termination of the investigation must be legally accountable. The termination of the investigation must be based on existing facts that legally justify the termination. If the termination is done without sufficient reason, it can damage the image of the police as investigators in the eyes of the public. Keyword : Juridical Implications; Noodwer Investigation; Suspected Interest.

Page 20 of 36 | Total Record : 354

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue