Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PALAR (Pakuan Law review)

palar
Website

Published by Universitas Pakuan

ISSN : 27160440 EISSN : 26141485 DOI : https://doi.org/10.33751/palar

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Arjuna Subject : -

Articles 354 Documents

17 18 19 20 21

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Ari Wuisang; Roby Satya Nugraha
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi (guardian of constitution), yang berfungsi menjaga bekerjanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), maka putusannya harus benar-benar dipastikan dapat dijalankan. Pengabaian terhadap Putusan MK dapat dianggap sebagai contempt of court dan contempt of constitution. Oleh sebab itu, keberlakuan semua putusan MK adalah bersifat final, tak terkecuali putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Untuk itu, perlu dilakukan revisi terhadap semua pengaturan yang mengakibatkan tidak finalnya putusan MK dalam proses tersebut, yaitu Pasal 39 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan MK No. 21 Tahun 2009, atau setidak-tidaknya MK harus menegaskan sifat final putusannya dalam pertimbangan hukum pada perkara pemberhentian Presiden dan/atau Wapres. Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Presiden, Pemberhentian, Dewan Perwakilan Rakyat. ABSTRACT The purpose of this study is to explain that the Constitutional Court (MK) as a guardian of the constitution, which functions to maintain the operation of the principle of mutual supervision and balance (checks and balances), must ensure that its decisions are truly enforceable. Disregard for the Constitutional Court's decision can be considered as contempt of court and contempt of constitution. Therefore, the applicability of all decisions of the Constitutional Court is final, including the decisions of the Constitutional Court in the process of dismissing the President and/or Vice President. For this reason, it is necessary to revise all arrangements that result in the final decision of the Constitutional Court in the process, namely Article 39 paragraph (2) of Law no. 17 of 2014 and Article 19 paragraph (4) of the Constitutional Court Regulation No. 21 of 2009, or at least the Constitutional Court must confirm the final nature of its decision in legal considerations in cases of dismissal of the President and/or Vice PresidentKeywords: Constitutional Court, President, Dismissal, House of Representatives.

KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI INDONESIA Adinda Putri Priscilia; Agri Chairunisa Isradjuningtias
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Kedudukan hukum terhadap hak waris anak angkat di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan menurut hukum islam, hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) dan menurut hukum adat, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimanakah kepastian hukum terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum tersebut. Menurut hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immaterial dari turunannya. Dalam hukum adat terdapat hukum waris adat yang di dalamnya mengenai aturan-aturan dan norma-norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan, harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya baik yang berupa harta kekayaan melalui cara proses peralihannya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kepastian hukum atas hak anak angkat terhadap hukum waris adat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dimana dalam penelitian tersebut mengkaji hukum tertulis, penjelasan umum, Pasal demi Pasal dan Undang-Undang. Hasil penelitian kepastian hukum atas hak anak angkat dalam perspektif hukum adat ialah dalam hukum waris adat terdapat 3 (tiga) bagian sistem yaitu: Sistem Patrilineal, Sistem Matrilineal dan Sistem Parental. Terkait dengan Sistem pewarisan patrilineal dapat dijumpai pada masyarakat adat suku Biak di daerah Papua yang menganut sistem kekerabatan patrilineal murni, yang menarik garis keturunan dengan memiliki marga yang diambil dari klan pihak bapak. Dan mengenai hak warisan anak angkat dan anak kandung adalah sama besarnya. Hal itu dikarenakan anak angkat telah dianggap masuk dan menjadi anak sendiri. Anak angkat bahkan mendapat kasih sayang yang lebih daripada anak kandung dikarenakan masyarakat adat Suku Biak biasanya tidak pandang bulu anatara anak kandung dan anak angkat. Dan masyarakat adat Suku Biak umumnya mencurahkan kasih sayang mereka kepada anak angkat, demikian pula dalam hal warisan anak angkat dan anak kandung mendapat bagian yang sama.

ASPEK HUKUM PERDATA RAHASIA BANK BERKAITAN DENGAN REFERENSI DATA NASABAH BANK KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI (DITELITI DI BANK MUAMALAT KANTOR CABANG BENGKULU CURUP) Lindryani Sjofjan; Herli Antoni; Eka Ardianto; Dinda Aurora Charina
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakTujuan Penelitian ini membahas mengenai aspek hukum perdata rahasia bank berkaitan dengan referensi data nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya beberapa nasabah yang mengeluhkan tentang perusahaan asuransi yang terus menghubungi nasabah untuk menawarkan produk asuransinya. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dari nasabah karena nasabah merasa bahwasanya bank tidak mampu untuk melindungi data pribadi nasabahnya, dan telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan aspek hukum perdata. Dimana data pribadi nasabah merupakan rahasia bank yang harus dilindungi karena merupakan hak nasabah untuk dilindungi rahasianya sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang yang harus dipatuhi serta dijunjung tinggi oleh lembaga perbankan dan tidak bisa disebarluaskan tanpa persetujuan dari nasabah sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup mereferensikan data nasabahnya kepada pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan bank yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi dan bagaimana proses perusahaan asuransi menawarkan produknya ke nasabah Bank Muamalat. Serta bagaimana upaya penyelesain yang dilakukan Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup menghadapi keluhan nasabahnya. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan yang berasal dari Bank Muamalat Kantor Cabang Bengkulu Curup. Hasil dari wawancara menunjukan bahwa saat ini di Bank Muamalat ketika melakukan pembukaan rekening nasabah akan terlebih dahulu diminta persetujuan apakah data pribadi yang nasabah serahkan boleh diinformasikan dengan pihak lain yang bekerjasama dengan bank atau tidak. Dan bagi perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Bank Muamalat harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada Bank Muamalat dalam melakukan penawaran produknya ke nasabah Bank Muamalat. Â kata kunci: Aspek Hukum Perdata, Rahasia Bank, Perusahaan Asuransi.Â AbstractThe purpose of this research is to discuss the aspects of bank secrecy civil law relating to customer data references at Bank Muamalat Curup Bengkulu Branch Office. The main problem in this study is that there are several customers who complain that insurance companies continue to contact customers to offer their insurance products. This creates inconvenience for customers because customers feel that banks are unable to protect their customers' personal data, and have done things that are inconsistent with aspects of civil law. Where the customer's personal data is a bank secret that must be protected because it is the customer's right to keep its secrets in accordance with what has been regulated by law which must be obeyed and upheld by banking institutions and cannot be disseminated without the approval of the Bank. own customers. This study aims to determine the process of Bank Muamalat Curup Bengkulu Branch Office referring customer data to third parties who work with banks, in this case insurance companies, and how insurance companies offer their products to Bank Muamalat customers. As well as the settlement efforts made by Bank Muamalat Curup Bengkulu Branch Office in handling customer complaints. The method used is descriptive analysis, by analyzing data obtained from observations, interviews, documents and records originating from Bank Muamalat Curup Bengkulu Branch Office. The results of the interviews show that currently at Bank Muamalat when opening a customer's account, they are first asked for their consent whether the personal data that can be submitted by the customer can be shared with other parties who work with the bank or not. And insurance companies that cooperate with Bank Muamalat must coordinate with Bank Muamalat in advance in offering their products to Bank Muamalat customers.Â keywords: Aspects of Civil Law, Bank Confidentiality, Insurance Companies.Â

PENGGUNAAN MATA UANG ASING DALAM PRAKTIK JUAL-BELI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Mela Hapsari Rachmawati; Meysita Arum Nugroho
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractÂ This journal aims to find out legal studies regarding the use of foreign currencies in the practice of buying and selling in Indonesia as well as to describe all problems related to the use of foreign currencies, because in Law Number 7 of 2011 concerning currency, it is clear that it is mandatory to use Rupiah as a currency. means of payment transactions and other financial transactions in the Indonesian Territory. the government stipulates the Currency Law to strictly regulate the mandatory use of the rupiah. Article 21 paragraph (1) of the Currency Law requires the use of rupiah in every transaction that has the purpose of payment, settlement of other obligations that must be met with money and other financial transactions conducted within the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Business actors in the trading sector are required to use rupiah in every payment transaction which is their main activity. Molengraff and Polak stated that activities in the economic field that are carried out continuously are activities as a livelihood, not incidental, and not part-time jobs. For domestic trading business actors, this obligation does not become an obstacle to their business activities, and even provides certainty of the purchase price and selling price of the goods traded without any difference in the value of the loss to the profit from the capital sought. in laws and regulations, articles, related papers and the opinions of other related people. The results of this study, there is still a need for public awareness of the use of rupiah in their daily lives and the government must be firm in dealing with this because until now there has been no criminal case against the use of foreign currency in the Indonesian Territory.Â Keywords:currency, bank indonesia, rupiahÂ AbstrakÂ Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kajian hukum mengenai penggunaan mata uang asing dalam praktik jual-beli di Indonesia serta menguraikan segala permasalah terkait dengan penggunaan mata uang asing, karena di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata telah jelas mengatur tentang wajibnya penggunaan Rupiah sebagai alat transaksi pembayaran maupun transaksi keuangan lainnya di Wilayah Indonesia. pemerintah menetapkan UU Mata Uang untuk mengatur secara tegas tentang keharusan penggunaan rupiah. Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, mewajibkan menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaku usaha di bidang perdagangan wajib melaksanakan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi pembayaran yang merupakan kegiatan utama mereka. Molengraff dan Polak menyatakan bahwa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus menerus merupakan kegiatan sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sambilan. Bagi pelaku usaha perdagangan dalam negeri kewajiban tersebut tidak menjadi hambatan terhadap kegiatan usaha mereka, bahkan memberikan kepastian harga beli dan harga jual terhadap barang yang diperdagangkan tanpa adanya nilai selisih kerugian terhadap keuntungan dari modal yang diusahakan Penulis mengaplikasikan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, makalah yang terkait maupun pendapat orang lain yang berhubungan. Hasil dari penelitian ini, masih sangat diperlukannya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan rupiah dalam kesehariannya dan harus tegasnya pemerintah dalam menangani hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada pelaku penggunaan mata uang asing di Wilayah Indonesia yang dipidanakan. Â kata kunci: mata uang, bank indonesia, rupiah

PEMENUHAN HAK NORMATIF PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PERUSAHAAN BANGKRUT Bagus Prasetio; Imam Budi Santoso
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan bangkrut. Secara khusus bertujuan untuk: pertama, mengetahui apa saja hak normative pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan bangkrut, kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena pemnutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan bangkrut. Metode Penelitian ini yaitu yuridis normatf dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemutusan hubungan kerja dengan alasan Perusahaan tutup yang disebabkan karena Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerusÂ selama 2 (dua) tahun berhak atas uang pesangon sesusai dengan PasalÂ 44 ayat (1) PP No.35 tahun 2021,sedangkan pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan tutup yang disebabkan keadaaan (force majure) pekerja berhak atas uang pesangonÂ sesuai dengan PasalÂ 45 ayat (1) PP No.35 tahun 2021. Dalam hal pemenuhan hak pesangon dan upah pekerja yang tidak dipenuhi sesuai dengan perundang-undangan dikarenakan perusahaan bangkrut atau mengalami pailit sudah diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Namun jika perusahaan tetap tidak membayarkan hak pesangon pekerja maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan).Â Kata Kunci : Hak Normatif, Pemutusan Hubungan Kerja, Perusahaan BangkrutÂ ABSTRACTThis study aims to determine the legal protection of workers affected by termination of employment on the grounds that the company went bankrupt. Specifically, it aims to: first, find out what are the normative rights of workers who are terminated on the grounds that the company is bankrupt, second, how are legal protections for workers who are terminated on the grounds that the company is bankrupt. This research method is normative juridical by using the law approach (statue approach). The results of the study show that termination of employment with the reason that the company is closed due to the company experiencing continuous losses for 2 (two) years is entitled to severance pay in accordance with Article 44 paragraph (1) PP No. 35 of 2021, while termination of employment with the reason the company closed was due to circumstances (force majeure) workers were entitled to severance pay in accordance with Article 45 paragraph (1) PP No.35 of 2021. In the event that the fulfillment of severance rights and workers' wages were not fulfilled in accordance with the legislation because the company went bankrupt or Bankruptcy is regulated in Article 95 paragraph (4) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. However, if the company still does not pay the workers' severance pay, the dispute can be settled in two ways, namely by non-litigation (out of court). ) and litigation (through the courts).Â Keywords: Normative Rights, Termination of Employment, Bankrupt Companies

PEMBERIAN REMISI BAGI KORUPTOR DIKAITKAN DENGAN KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Sapto Handoyo Djarkasih Putro; Asmak Ul Hosnah; Lilik Prihatini; Mustika Mega Wijaya; Nadia Rastika Alam
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Salah satu bentuk pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia yaitu dengan diberikannya hak remisi kepada setiap warga binaan pemasyarakaan yang sudah memenuhi persyaratan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya remisi merupakan suatu sarana hukum berupa hak yang diberikan oleh undang-undang bagi setiap warga binaan (narapidana) yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan tertentu. Seiring dengan dinamika dan kebijakan politik pemerintah Indonesia, telah terbit serangkaian aturan yang memberikan keringanan hukuman (remisi) kepada para terpidana korupsi. Belakangan ini para terpidana korupsi bisa semakin mudah untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Sebab Mahkamah Agung (MA) telah mencabut dan membatalkan pasal terkait di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, atau yang lebih dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengetatan Remisi Koruptor. Pasca putusan MA itu, maka syarat bagi koruptor untuk mengajukan remisi sama seperti halnya narapidana lainnya tanpa harus memandang jenis kejahatan yang telah dilakukan. Namun demikian, kebijakan pemberian remisi bagi koruptor berakibat timbulnya polemik dalam masyarakat, pro dan kontrapun terjadi. Sebagian mereka berpendapat bahwa pemberian remisi kepada terpidana korupsi dianggap telah bertentangan dan menciderai komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi.Â Kata kunci: korupsi, remisi, koruptor, komitmen pemerintah.Â AbstractÂ One form of guidance for prisoners in the correctional system (WBP) in the correctional system in Indonesia is the granting of remission rights to every prison inmate who has met the requirements according to the provisions of the applicable legislation. Basically, remission is a legal means in the form of rights granted by law to every inmate (convict) who is declared to have met certain requirements. Along with the dynamics and political policies of the Indonesian government, a series of regulations have been issued that provide leniency (remission) to those convicted of corruption. Recently, it is easier for convicts of corruption to get remissions or reduced sentences. Because the Supreme Court (MA) has revoked and canceled the related article in Government Regulation Number 99 of 2012, or better known as the Government Regulation on Tightening Corrupt Remissions. After the Supreme Court's decision, the conditions for corruptors to apply for remission are the same as other convicts regardless of the type of crime that has been committed. However, the policy of granting remissions for corruptors resulted in polemics in society, pros and cons also occurred. Some of them are of the opinion that granting remissions to corruption convicts is considered to have contradicted and injured the commitment of the government of the Republic of Indonesia in eradicating corruption.Â Keywords: corruption, remission, corruptors, government commitment.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGENDARAI KENDARAAN DAN MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS Fialdy Fredy Lomban; Adi Sujatno; abunawas ,
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakPelanggaran lalu lintas pada anak di bawah umur di Indonesia paling maksimal dilakukan diversi jika kepolisian berpedoman juga dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, tidak perlu memproses anak di bawah umur di muka pengadilan. Hal tersebut hanya berupa pelanggaran atau tindak pidana ringan dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan dalam kesepakatan diversi yang berupa pelanggaran atau tindak pidana ringan salah satunya dilakukan dengan cara penyerahan kepada orang tua/wali Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang - undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah â€œorang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudiâ€. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D. Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran - pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat menganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.Â kata kunci: lalu lintas, kendaraan bermotor, pengemudiÂ Abstract Traffic violations against minors in Indonesia are maximally diverted if the police are also guided by Law Number 11 of 2012, there is no need to process minors in court. This is only in the form of a violation or minor crime and in Law Number 11 of 2012 it is stated in the diversion agreement in the form of a violation or minor crime, one of which is carried out by surrendering to parents/guardians. Traffic attitude problems are already a common phenomenon. occurs in big cities in developing countries. This problem is often associated with the increasing number of city residents which results in increasing activity and density on the highway. In Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, all provisions regarding drivers are regulated. Article 1 number 23 of this law stipulates that a driver is â€œa person who drives a motorized vehicle on a highway who already has a driving licenseâ€. As for the driver's requirements, it is regulated in Chapter VIII, namely Article 7, in article 80 the same chapter also regulates the classification of driving licenses (SIM) consisting of SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, and SIM D. Seeing traffic problems that often cause many problems in society, including the many violations that we can encounter in our daily lives, ranging from violations of traffic signs to existing rules, so that they can disrupt order in society, especially regarding the problem of using the means of transportation.Â Keywords: Â traffic,motor vehicle, driver

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK Mutiara Nurhaliza; Jamiatur Robekha
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstractÂ Child sexual exploitation still occurs in Indonesia. Weak legal protection for children and the absence of socialization about sexual education is one of the contributing factors. Child protection is non-discriminatory protection, non-exploitation behavior, cannot be a form of children's rights and must be fulfilled, respected and protected by families, communities, governments and even the state. Exploitation of children is a form of real violation of children's rights, which will have a negative impact on the child, both physically and mentally. Efforts to exploit children such as sexually employing children are very inhumane because they will interfere with the child's growth and development. Children should have freedom, enjoy their world, protected their rights without carelessness. The results of this study indicate that the occurrence of child sexual exploitation is influenced by various social factors such as poverty and the economy. Protection of child sexual exploitation has been regulated in the formulation of laws and international conventions that have been ratified by Indonesia. Various efforts have been made to overcome the problem of child sexual exploitation, but the government's efforts have not been maximized as expected. Indeed, it cannot be denied that until now, very few or it can be said that cases of trafficking in persons, especially child trafficking, have reached the courts, this is not due to the scarcity of laws and regulations but the process of finding evidence that is experiencing difficulties, because In general, this kind of activity is carried out by the organization neatly. Another difficulty relates to the categorization of trafficking in women and children as a crime against morality in the Criminal Code.Â Keywords:exploitation, children as sex workers, child protectionÂ AbstrakÂ Eksploitasi seksual anak masih terjadi di Indonesia. Lemahnya perlindungan hukum terhadap anak dan tidak adanya sosialisasi tentang pendidikan seksual menjadi salah satu faktor penyebabnya. Perlindungan anak merupakan perlindungan non diskriminasi, perilaku non eksploitasi, tidak dapatÂ merupakan salah satu bentuk hak anak dan harus dipenuhi, dihargai dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah bahkan negara. Adanya eksploitasi anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang nyata, akan berdampak buruk bagi anak itu sendiri baik secara fisik maupun mental. Upaya eksploitasi anak seperti mempekerjakan anak secara seksual sangat tidak manusiawi karena akan mengganggu tumbuh kembang anak. Seharusnya anak-anak memiliki kebebasan, menikmati dunia mereka, dilindungi hak mereka tanpa kecerobohan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya eksploitasi seksual anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan dan ekonomi. Perlindungan eksploitasi seksual anak telah diatur dalam rumusan undang-undang dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah eksploitasi seksual anak namun upaya pemerintah belum maksimal seperti yang diharapkan. Memang tidaklah dapat disangkal bahwa sampai dengan saat ini, sangatlah sedikit atau dapat dikatakan tidak pernah kasus-kasus perdagangan orangnya khususnya perdagangan anak yang sampai ke pengadilan, hal ini bukan karena kelangkaan peraturan perundang- undangannya tetapi proses pencarian barang bukti lah yang mengalami kesulitan, karena pada umumnya kegiatan semacam ini dilakukan oleh organisasi secara rapi. Kesulitan lain adalah yang berkaitan dengan pengkategorisasian perdagangan perempuan dan anak sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP.Â kata kunci: eksploitasi, anak sebagai pekerja seks, perlindungan anak.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN JAMINAN KREDIT DAN COVER NOTE (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR 253/PDT.G/2020/PN BYW) Jesslyn Joevy
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRACTÂ Notary/Official Land Deed Maker (PPAT) has a role in a credit agreement and security agreement. The case raised in this study originated from a credit agreement between BTN and PT AW which was made before Notary/PPAT SK. As security for the loan, PT AW as the debtor provides security in the form of land. In relation to the administration of land certificates for the purpose of providing security, Notary/PPAT SK issued Cover Notes and therefore the credit is disbursed early to PT AW. However, Notary/PPAT SK did not carry out what he promised in the Cover Notes and the Land Mortgage on behalf of BTN was never established. Several certificates turned out to have been encumbered with Land Mortgage on behalf of other parties. Consequently, BTN was at a loss due to credit arrears and was unable to execute the previously agreed security. The main issues raised in this study are the responsibilities of Notary/PPAT in making Land Mortgage encumbrance agreement and its implementation in the Banyuwangi District Court Decision Number 253/Pdt.G/2020/PN Byw and the enforceability of the Cover Note made by Notary/PPAT in connection with security administration. This is normative juridical research. The type of data used is secondary data obtained through literature study. In the case of the Banyuwangi District Court Decision Number 253/Pdt.G/2020/PN Byw, Notary/PPAT SK did not inform the creditor about the appropriate form of security for land rights and the procedure for its encumbrance to the detriment of BTN. The Cover Notes issued by Notary/PPAT SK contained guarantees on matters that are not within the authority of Notary/PPAT to guarantee it.Â Keywords: Credit Agreement, Land Mortgage, Cover Note.Â ABSTRAKÂ Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran dalam suatu perjanjian kredit dan perjanjian jaminan kredit. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini berawal dari perjanjian kredit antara BTN dengan PT AW yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT SK. Sebagai jaminan atas kredit tersebut, PT AW sebagai debitur memberikan jaminan berupa tanah. Berkaitan dengan pengurusan sertipikat dalam rangka pemberian jaminan, Notaris/PPAT SK mengeluarkan Cover Note sehingga kredit dapat terlebih dahulu dicairkan kepada PT AW. Namun Notaris/PPAT SK tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya dalam Cover Note dan Hak Tanggungan atas nama BTN tidak pernah lahir. Sejumlah sertipikat ternyata telah dibebankan Hak Tanggungan atas nama pihak lain. Oleh karena itu, BTN dirugikan karena terjadi tunggakan kredit dan tidak dapat mengeksekusi jaminan kredit yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris/PPAT dalam pembuatan perjanjian pembebanan Hak Tanggungan dan implementasinya dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Byw serta keberlakuan Cover Note yang dibuat oleh Notaris/PPAT sehubungan dengan pengurusan jaminan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Byw, Notaris/PPAT SK tidak menginformasikan kreditur mengenai lembaga jaminan yang sesuai untuk hak atas tanah dan prosedur pemberiannya sehingga merugikan BTN. Cover Note yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT SK mengandung jaminan mengenai suatu hal yang bukan merupakan kewenangan Notaris/PPAT untuk menjaminnya.Â Kata Kunci: Perjanjian Kredi,Â Hak Tanggungan, Cover Note.Â

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 H. Abid; Edi Rohaedi; Nandang Kusnadi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa dalam konteks Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa kedudukan anak di luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya walaupun tidak ada pengakuan terhadapnya menyatakan bahwa anak luar kawin berhak untuk mendapat jaminan penghidupan yang layak dan warisan dari ayah biologisnya yang telah mengakuinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010Â tanggal 17 Februari 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis. pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan Pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010Â tanggal 17 Februari 2012, maka anak luar kawin berhak untuk mendapat jaminan penghidupan yang layak dan warisan dari ayah biologisnya yang telah mengakuinya.Â Kata kunci : Kedudukan , Anak Luar Kawin, Putusan, Mahkamah Konstitusi.Â AbstractThe purpose of this research is to explain that in the context of the Marriage Law it is emphasized that the position of a child out of wedlock still has a civil relationship with his mother and his mother's family even though there is no acknowledgment against him stating that a child out of wedlock has the right to receive a decent living guarantee and an inheritance from the father His biology has recognized it. This study aims to determine how the position of children out of wedlock after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 dated 17 February 2012. The method used in this study is empirical normative juridical. Data processing was carried out in a descriptive analytical manner. data collection carried out in this study using library research. The results of the study show that after the Constitutional Court's decision No. 46/PUU-VIII/2010 dated 17 February 2012, children out of wedlock have the right to guarantee a decent living and inheritance from their biological father who has acknowledged them.Â Keywords: Position, Children out of wedlock, Decision, Constitutional Court.

Page 19 of 36 | Total Record : 354

17 18 19 20 21

Filter by Year

2015 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arie Wuisang

Contact Email palar@unpak.ac.id

Phone -

Journal Mail Official palar@unpak.ac.id

Editorial Address Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA