Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PALAR (Pakuan Law review)

palar
Website

Published by Universitas Pakuan

ISSN : 27160440 EISSN : 26141485 DOI : https://doi.org/10.33751/palar

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

Arjuna Subject : -

Articles 354 Documents

6 7 8 9 10

Analisis Yuridis Pasal 9 UU Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Yang Mengakibatkan Terjadinya Penelantaran Terhadap Istri Sehingga Terjadinya Pengajuan Gugat Cerai Pada Pengadilan Agama Cibinong Sulaeman Sulaeman
PALAR (Pakuan Law review) Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKTindakan kriminal yang mengabaikan keluarga adalah kekerasan keempat dalam UU No. 3/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang- undang tentang PKDRT (kekerasan dalam rumah tangga) tidak memberikan kualifikasi sistematis tentang suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pengabaian. Saat ini, semua jenis kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan di Pengadilan dan penjara dianggap cara yang efektif untuk mengatasi insiden tindak pidana. Menurut Pasal 49 UU PKDRT, pelaku dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun atau denda Rp. 15.000.000 (lima juta rupiah) dan ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 4 UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pengabaian keluarga termasuk tidak memberikan kehidupan bagi keluarga seperti tidak mendukung anak-anaknya secara finansial dan tidak mengurus keluarga, terutama ketika anggota keluarga sakit, tidak bertanggung jawab atas anggota keluarga seperti kelalaian ekonomi yang melarang mereka mendapatkan pekerjaan, tidak memenuhi kewajibannya seperti mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemiliknya, dan mengambil dengan paksa dan / atau memanipulasi properti anggota keluarga. Penjara atau denda tidak tepat dikenakan pada pelaku yang telah menelantarkan keluarganya karena tidak berarti apa-apa bagi korban. Dia harus mengganti kerugiannya. Satu tahun penjara yang dikenakan hakim judex juris dianggap tidak sesuai; nampaknya hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan Pasal 4 UU PKDRT.Kata Kunci: Perkawinan, Keluarga, Kekerasan dalam rumah tangga.Â ABSTRACTThe criminal act that ignores the family is the fourth violence in Law No. 3/2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The law on domestic violence (domestic violence) does not provide systematic qualifications about an action that is categorized as an act of neglect. At present, all types of domestic violence are resolved in courts and prisons are considered effective ways to deal with criminal incidents. According to Article 49 of the PKDRT Law, the perpetrators were sentenced to 3 (three) years or a fine of Rp. 15,000,000 (five million rupiah) and this is contrary to the provisions in Article 4 of the PKDRT Law. The results showed that the crime of family neglect includes not providing life for the family such as not supporting their children financially and not taking care of the family, especially when family members are sick, not responsible for family members such as economic negligence that prohibits them from getting a job, does not meet obligations such as taking something without the knowledge and consent of the owner, and forcibly taking and / or manipulating the property of family members. Imprisonment or fines are improperly imposed on the offender who has abandoned his family because it does not mean anything to the victim. He has to compensate. One year in prison imposed by judex juris judge is considered inappropriate; it seems that the judge did not consider the facts found in the trial and Article 4 of the PKDRT Law.Keywords: Marriage, family, domestic violence.

PERSPEKTIF PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Asmak ul Hosnah
PALAR (Pakuan Law review) Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakPemilihan umum merupakan ciri demokrasi. Martabat negara dipertaruhkan di dalam pemilihan umum. Dalam konteks demikian maka hukum harus memastikan agar pemilihan umum terselenggara sebagaimana mestinya. Hukum pidana turut merawat agar praktik-praktik yang melanggar ketentuan pemilihan umum dapat dijerat sehingga menimbulkan efek jera. Tinggal persoalannya, bagaimana aparat penegak hukum dapat memproses kasus-kasus tindak pidana pemilu secaraÂ fairÂ dan berkualitas ditengah keterbatasan waktu yang ada. Selain itu, efek jera dalam hukum pidana harus diperhatikan sehingga di masa depan praktik pelanggaran pidana pemilu dapat diminimalisasi.Â Kata kunci : pidana, Pemilu, Presiden, demokrasiAbstractElections are a feature of democracy. The dignity of the country is at stake in the general election. In such a context the law must ensure that elections are held accordingly. The criminal law also helps to ensure that practices that violate the provisions of the general election can be ensnared so as to cause a deterrent effect. The problem remains, how can law enforcement officials process criminal cases in an election that is fair and quality amid the limited time available. In addition, the deterrent effect in criminal law must be considered so that in the future the practice of election criminal offenses can be minimized.Keywords: criminal, Election, President, democracy

ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN HEWAN DI INDONESIA Lilik Prihatini; Mustika Mega Wijaya; Debby Novanda Romelsen
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Satwa liar Indonesia dalam hukum dibagi dalam dua golongan yaitu jenis dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya, perdagangan satwa dilindungi adalah tindakan kriminal yang bisa diancam hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta. Tindak pidana hewanÂ diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP karena seringkali terjadi tindakan kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Perilaku masyarakat yang dapat mengancam kepunahan dari hewan langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan peningkatan kekejaman terhadap hewan oleh manusia, baik hewan dilindungi, hewan liar, dan hewan peliharaan melalui perburuan liar, perdagangan, penangkapan, pembunuhan, penganiayaan dan perusakan habitat, dengan tidak adanya sanksi hukum secara tegas. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku biasanya bertujuan untuk keuntungan mereka sendiri seperti membunuh hewan untuk dimakan, diambil bulunya atau gadingnya dan kemudian dijual. Â Kata Kunci : Perlindungan, Hewan, Tindak Pidana.Â AbstractÂ Indonesian wildlife is legally divided into two groups, namely protected species and unprotected species. According to Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, trading in protected animals is a criminal act that carries a 5-year prison sentence and a fine of Rp. 100 million. Animal crimes are regulated in the Criminal Code as well as outside the Criminal Code because there are often acts of violence against animals committed by irresponsible persons. Community behavior that can threaten the extinction of endangered animals which human ambition wants to have but does not care about the population in their original habitat. Case after case has emerged related to the increase in cruelty to animals by humans, both protected animals, wild animals, and pets through poaching, trade, capture, killing, abuse and habitat destruction, in the absence of strict legal sanctions. Violence perpetrated by perpetrators is usually aimed at their own gain, such as killing animals for food, taking their fur or tusks and then selling them.Â Â Keywords: Protection, Animals, Crime.

Aspek Hukum Penerapan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Dikaitkan Dengan Eksistensi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Suhermanto Suhermanto
PALAR (Pakuan Law review) Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Abstrak:Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan setelah ditelaah dari perspektif teleologis atau segi tujuan, maka tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diidentikkan dengan program kemitraan dan bina lingkungan. Adapun perbedaannya hanya di dalam konteks teknis dan hal inipun masih perlu didukung terbitnya berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatur teknisnya. Disimpulkan bahwa program PKBL sebaiknya terus dijalankan sebagai bentuk interpretasi dari CSR sebagaimana diamanatkan Pasal 74 UU PT 2007.Kata Kunci: Perseroan Terbatan, Badan Umum Milik Negara, PKBL.Abstract:The concept of social and environmental responsibility after being examined from a teleological perspective or objective aspect, social and environmental responsibility can be identified with partnership and community development programs. The difference is only in the technical context and even this needs to be supported by the issuance of various laws and regulations to regulate the technical aspects. It was concluded that the PKBL program should continue to be implemented as a form of interpretation of CSR as mandated by Article 74 of the 2007 PT Law.Keywords: Limited Liability Company, State Owned Public Corporation, PKBL.

KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEPAILITAN LEMBAGA PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Rahmadi Indra Tektona; Choirur Roziqin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Kepailitan merupakan jalan keluar bagi kreditor dan debitor dari permasalahan utang piutang, untuk memberikan perlindungan kepada kreditur untuk pemenuhan pelunasan utang oleh debitor. Khusus dalam hal lembaga perbankan bertindak sebagai debitor, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tetang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan ketentuan yang berbeda dengan debitor pada umumnya. Pengajuan permohoanan pailit lembaga perbankan hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Ketentuan yang demikian, didasarkan pada kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi lembaga perbankan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan meneyebabkan pengawasan lebaga perbankan menjadi tugas Otoritas Jasa Keuangan. Tidak adanya pengaturan pengalihan wewenang untuk mengajukan permohonan pailit menyebabkan adanya ketidak pastian hukum mengenai subjek hukum pemohon pernyataan pailit terhadap lembaga perbankan sebagai debitor. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa kepastian hukum subjek pemohon pernyataan pailit lembaga perbankan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif

IDEOLOGI PANCASILA SUATU REFLEKSI DAN PROYEKSI AKAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ALIRAN FILSAFAT HUKUM SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE Iwan Darmawan; Roby Satya Nugraha
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Tujuan untuk dilakukannya penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, pada hakikatnya adalah suatu refleksi kebangsaan Indonesia, yang terlahir dari bangsa yang memiliki kegemilangan di masa lampau dan menjadi pusaka bagi generasi selanjutnya sepanjang masa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung makna yang holistik dan mendalam, tidak hanya sebagai dasar atau landasan dari bangsa dan negara Indonesia, tetapi lebih jauh dari itu ideologi bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah tujuan hakiki dari bangsa yang memiliki berbagai dimensi untuk mencapai tujuan yang paripurna. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan. Tujuan paripurna yang hendak dicapai itu tidak lain yaitu terwujudnya Bangsa dan Negara Indonesia yang adil dan makmur tidak hanya slogan, moto, atau simbolis apalagi suatu mimpi yang tak bertepi sehingga menjadi ilusi, tetapi tujuan yang memang seharusnya diperjuangkan oleh semua elemen bangsa sebagai suatu keniscayaan. Â Kata kunci : Ideologi, Pancasila, Bangsa Indonesia.Â AbstractÂ The purpose of this research is to describe that Pancasila as the ideology of the Indonesian nation is, in essence, a reflection of the Indonesian nationality, which was born from a nation that had glorious past and became an heirloom for future generations throughout the ages. Pancasila as the ideology of the Indonesian nation contains a holistic and deep meaning, not only as the basis or foundation of the Indonesian nation and state, but further than that the ideology of the Indonesian nation is essentially the ultimate goal of a nation that has various dimensions to achieve a plenary goal. The method used in this research is a normative juridical approach aimed at library research. The plenary goal to be achieved is none other than the realization of a just and prosperous Indonesian Nation and State, not only a slogan, motto, or symbol, let alone an endless dream so that it becomes an illusion, but a goal that all elements of the nation should strive for as a necessity.Â Keywords: Ideology, Pancasila, Indonesian Nation.

KONTRUKSI HUKUM DISKUALIFIKASI CALON PETAHANA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Happy Hayati Helmi; Anna Erliyana
PALAR (Pakuan Law review) Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKDiskualifikasi calon kepala daerah terjadi pada pilkada serentak 2018 yaitu di Gorontalo, dimana Mahkamah Agung memerintahkan untuk mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah petahana Rum Pagau-Lahmuddin Hambali sebagai calon Bupati Boalemo Gorontalo karena memecat direksi rumah sakit dalam waktu 6 bulan sebelum pilkada serentak sehingga melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan beberapa daerah juga terjadi diskualifikasi calon dengan pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh calon kepala daerah petahana beberapa diantarana Pilkada Bupati Jayapura, Pilwakot Makassar, Pare-Pare dan Sinjai. Simpang siur dalam upaya hukum yang dilakukan calon mengakibatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri terhadap pelanggaran yang dilakukan menjadi hilang antara lain melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang seharusnya terdapat upaya administrasi terlebih dahulu di Bawaslu sehingga berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebelum dilakukan upaya hukum terakhir di Mahkamah Agung.Kata kunci: pelanggaran, diskualifikasi, upaya hukum.Â ABSTRACTDisqualification of regional head candidates occurs in 2018 simultaneous local elections in Gorontalo, where the Supreme Court ordered the disqualification of incumbent regional head candidates Rum Pagau-Lahmuddin Hambali as Gorontalo Boalemo Regent candidate for firing hospital directors within 6 months prior to simultaneous local elections which violated Article 71 Paragraph (2) of Law Number 10 Year 2016 and several regions also occur disqualification of candidates with the same violations committed by incumbent regional head candidates in the regions of the Jayapura Regent Election, Pilwakot Makassar, Pare-Pare and Sinjai. The confusion in the legal efforts of the candidates resulted in the opportunity to defend themselves against the violations committed being lost, among others, conducting legal remedies to the State Administrative Court, which should have an administrative effort first in the Election Supervisory Body so that it continues to the State Administrative High Court before being carried out final legal remedy in the Supreme Court.Keywords: violation, disqualification, legal remedies.

PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 BESERTA PERMASALAHANNYA Isep H. Insan; Tisha Nidia Maghijn
PALAR (Pakuan Law review) Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKPertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan pembandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Penerapan pengampunan pajakÂ (tax amnesty)Â di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2016 telah berjalan melalui beberapa periode, namun diprediksi dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan secara maksimal karena adanya hambatan dari berbagai sisi yang dialami selama pelaksanaannya. Dalam pelaksanaanÂ tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dan lembaga lain. Program ini telah diundangkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada 1 Juli 2016.Â Kata Kunci: Pengampunan Pajak, Penerapan Pengampunan Pajak dan Permasalahan dalam Penerapan Pengampunan Pajak.Â ABSTRACTNational economic growth in the past few years has tended to slow down which has an impact on the decline in tax revenue and has also reduced the availability of domestic liquidity which is needed to improve Indonesia's economic growth. On the other hand, much of the assets of Indonesian citizens are placed outside the territory of the Unitary Republic of Indonesia, both in the form of liquid and non-liquid, which should be utilized to increase domestic liquidity that can encourage national economic growth. The problem is that some of the assets that are outside the territory of the Unitary Republic of Indonesia have not been reported by the owner of the assets in the Annual Income Tax Return, so there are tax consequences that may arise when comparing with the assets that have been reported in the Annual Income Tax Return concerned . The application of tax amnesty in Indonesia based on Law Number 11 Year2016 has been going through several periods, but it is predicted that its implementation cannot run optimally due to obstacles from various sides experienced during its implementation. In implementing tax amnesty, the Directorate General of Taxes cooperates with related parties such as the Police, Corruption Eradication Commission (KPK), Indonesian Tax Consultant Association (IKPI), and other institutions. This program was promulgated in Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 concerning Tax Amnesty on July 1, 2016.Â Keywords: Tax Amnesty, Application of Tax Amnesty and Problems in Application of Tax Amnesty.

LEGAL STANDING GUGATAN IMFA KEPADA INDONESIA MELALUI PCA ATAS KERUGIAN INVESTASI AKIBAT TUMPANG TINDIH PERIZINAN Indramayu Indramayu
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami legal standing IMFA dalam mengajukan gugatan kepada Indonesia melalui Permanent Court of Arbitration (PCA) atas tumpang tindih perizinan sebagai upaya penyelesaian sengketa Investasi dan untuk memahami evaluasi pelaksanaan penanaman modal di Indonesia pasca kasus gugatan IMFA kepada Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dan pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang kemudian menemukan ide terkait konsep-konsep dan asas-asas hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa IMFA memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan kepada PCA, dan terjadinya tumpang tindih perizinan dalam kasus gugatan IMFA kepada Indonesia menjadi bahan evaluasi Indonesia dalam menyelenggarakan penanaman modal asing secara langsung di Indonesia dan menjadi evaluasi bagi investor asing untuk melakukan audit terlebih dahulu sebelum melakukan penanaman modal di Indonesia.

TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN MELALUI INTERNET DI INDONESIA (KAJIAN TERHADAP PASAL 28 AYAT (2) UU NO. 11 TH 2008 JUNCTO PASAL 45 AYAT (2) UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) Abdul Azis
PALAR (Pakuan Law review) Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

ABSTRAKPenerapan Undang-Undang Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet di Indonesia, terutama terkait dengan Pasal 28 Ayat (2) UU No. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selain itu, penelitian ini dimaksudkan juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi berkembangnya tindak pidana informasi yang bermuatan kebencian atau yang akrab disebut dengan ujaran kebencian (Hate Speech) di Indonesia. Kerangka teori dalam penelitian ini diantaranya Teori Kepastian Hukum, Teori Hak-Hak Alami, dan Teori Pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sifat penelitian hukum deskriptif analisis, pendekatan penelitian hukum doktrina. Metode penelitian hukum normatif dipilih dalam penelitian ini, melalui pengolahan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Hasil penelitian ini diantaranya menganalisis penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Peranan teknologi informasi dalam kasus ini adalah informasi di website yang digunakan sebagai upaya menyelesaikan kasus tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya informasi yang bermuatan kebencian yaitu literasi publik terhadap informasi di media sosial dinilai masih rendah. Selain itu, motif politik serta kekuasaan juga menjadi salah satu faktor utama penyebaran ujaran kebencian (hate speech) di media sosial di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memperluas sarana pendidikan terkait dengan manfaat dan bahaya berteknologi kepada masyarakat agar masyarakat yang dalam hal ini sebagai konsumen menjadi lebih sadar tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar.Kata Kunci: ITE, cybercrime, ujaran kebencian, penerapan.Â ABSTRACTApplication of the Criminal Act for Dissemination of Information That Gives a Sense of Hatred or Hostility Through the Internet in Indonesia, especially related to Article 28 Paragraph (2) of Law No. 11 Th 2008 Juncto Article 45 Paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions In addition, this research is also intended to find out the factors that influence the development of hate crime or hateful information (Hate Speech) in Indonesia. The theoretical framework in this study includes Legal Certainty Theory, Natural Rights Theory, and Criminal Theory. This study uses normative legal research methods, the nature of descriptive legal research analysis, doctrinal legal research approaches. The normative legal research method was chosen in this study, through data processing carried out by means of literature study. The results of this study include analyzing the application of Article 28 paragraph (2) of the ITE Law in conjunction with Article 45 paragraph (2) of the ITE Law. The role of information technology in this case is information on the website that is used as an effort to resolve the case. Factors that influence the development of hateful information that is the public literacy of information on social media is still considered low. In addition, political motives and power are also one of the main factors in the spread of hate speech in social media in Indonesia. Therefore, the government also needs to expand educational facilities related to the benefits and dangers of technology to the community so that people who in this case as consumers become more aware about the use of social media that is good and right.Keywords: ITE, cybercrime, hate speech, application.

Page 8 of 36 | Total Record : 354

6 7 8 9 10

Filter by Year

2015 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Arie Wuisang

Contact Email palar@unpak.ac.id

Phone -

Journal Mail Official palar@unpak.ac.id

Editorial Address Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Arie Wuisang

Contact Email
palar@unpak.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id

Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA