Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Volume 5 Nomor 1, Maret 2023"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PENGENYAMPINGAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA ATAU PEMBERITAHUAN BOHONG ]]>
<![CDATA[Wahyu Maduransyah Putra]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1852
<![CDATA[Pertimbangan hukum pengenyampingan asas lex specialis derogat legi generali dalam perkara tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong pada praktik pemidanaan adalah dikarenakan ketentuan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU ITE tidak mengandung ketentuan dan ancaman pidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dalam artian terbatas kepada apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, walaupun para terdakwa melakukan perbuatannya secara elektronik dalam bentuk informasi elektronik. Di masa mendatang diperlukan reformulasi dalam bentuk penambahan ayat pada ketentuan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU ITE yang mengatur ketentuan dan ancaman pidana mengenai setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sedangkan ia patut dapat menyangka dan menduga bahwa berita itu adalah bohong, yang akan atau mudah menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, serta penjelasan atas frasa “keonaran” dalam pasal tersebut.Kata Kunci: Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali; Informasi Elektronik; Tindak Pidana Menyiarkan Berita atau Pemberitahuan Bohong.]]>
<![CDATA[PENGUATAN FUNGSI DEWAN PERS SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN KASUS PERS DALAM IUS CONSTITUENDUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Alberto Persada]]>;
<![CDATA[Firman Muntaqo]]>;
<![CDATA[Ruben Achmad]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1947
<![CDATA[Ketatnya persaingan media massa, sehingga pengelolaan pers yang berlindung di balik kebebasan untuk menyampaikan informasi justru bersaing dengan sesamanya, menjadikan pemberitaan pers banyak tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang objektif. Dewan Pers merupakan institusi yang diberikan wewenang khusus menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menangani kasus-kasus pers. Dalam penyelesaian sengketa pers yang dilaporkan atau diadukan ke Dewan Pers menggunakan mekanisme mediasi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimanakah pengaturan hukum yang ideal terhadap dewan pers sebagai lembaga mediasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach). Berdasarkan hasil penelitian pengaturan yang ideal terkait Dewan Pers sebagai lembaga mediasi ialah dengan cara merevisi Undang-Undang Pers menambahkan tata cara pelaksanaan mediasi, pertimbangan-pertimbangan dalam menilai pemberitaan dan pemberian rekomendasi, serta pelanggaran dan sanksi, terutama indikator mengenai pelanggaran-pelanggaran berat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH DALAM PENYELENGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ]]>
<![CDATA[Kevin Richardson Bunawan]]>;
<![CDATA[Henny Yuningsih]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1881
<![CDATA[Maraknya kejadian pelanggaran Data Pribadi Konsumen bisnis Teknologi Finansial (fintech) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Dalam praktik bisnis ini terdapat pihak yang dirugikan yaitu konsumen yang dilakukan oleh perusahaan Teknologi Finansial (fintech) legal. Meski sudah diberikan sanksi, namun masih banyak penyelenggara yang melanggar data/informasi pribadi konsumen sehingga efektifitas Peraturan Perundang–Undangan tersebut masih dipertanyakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum data pribadi konsumen telah diatur oleh OJK dan terkait data apa saja yang harus dilindungi juga telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Terkait sanksi yang diberikan sudah jelas diatur di POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.]]>
<![CDATA[PENGATURAN PENGHENTIAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN TENAGA KERJA KARENA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Muhammad Fuadsyah]]>;
<![CDATA[Joni Emirzon]]>;
<![CDATA[Meria Utama]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1876
<![CDATA[Penelitian ini menguraikan pengaturan penghentian perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja karena pandemi Covid-19. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penghentian perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja karena pandemi Covid-19, Penulisan menggunakan metode hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait permasalah PHK karena Covid-19. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan ini dianalisis dengan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Penghentian perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah menambah Pasal 154 A dengan beberapa alasan termasuk keadaan memaksa. Keputusan“Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan pandemi Covid-19. Hak yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja yang di PHK yaitu memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa keja dan uang penggantian hak. Pekerja juga memperoleh jaminan sosial diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah.Kata Kunci: Perusahaan; Perjanjian Kerja;Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); Force Majeure; Pandemi Covid-19]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN LEGISLASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Karaeng M Marwa Yunus]]>;
<![CDATA[KN Sofyan Hasan]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1855
<![CDATA[Kebijakan perundang-undangan mengenai model mediasi dalam penyelesaian sengketa luar pengadilan hanya menyentuh hukum perdata umum saja sehingga perlu kebijakan yang mengatur mediasi penal bidang perlindungan konsumen yang dapat menarik minat pengusaha muda maupun pengusaha asing berinvestasi memajukan perekonomian Indonesia. Isu hukum dalam penelitian ini, bagaimana dasar hukum penerapan nilai keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen, penyelesaian kasus tindak pidana perlindungan konsumen di Indonesia dan kebijakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana perlindungan konsumen di Indonesia di masa datang. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hukum positif yang menjadi dasar hukum penerapan nilai keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen. Di Indonesia mengenai penyelesaian sengketa konsumen, pemerintah menetapkan dalam UU Arbitrase dan APS dan UUPK dan perlu adanya kontribusi lembaga legislatif untuk membentuk/merevisi undang-undang yang ada mengenai kebijakan mediasi penal di masa datang sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana perlindungan konsumen.Kata Kunci: Kebijakan Legislasi, Mediasi Penal, Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[PRAKTIK PERSIDANGAN ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH ]]>
<![CDATA[Alfina Armando Parensyah]]>;
<![CDATA[Nashriana Nashriana]]>;
<![CDATA[Iza Rumesten RS]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1840
<![CDATA[Pandemi COVID-19 mengakibatkan penyesuaian pola persidangan yang dilaksanakan secara online sehingga menimbulkan pro dan kontra karena persidangan online belum diatur di dalam KUHAP. Hal yang paling krusial adalah terkait pembuktian untuk menemukan kebenaran materiil melalui alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Isu yang dibahas dalam dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembuktian pidana pada persidangan online di masa pandemic COVID-19 di wilayah hukum Prabumulih serta bagaimana kekuatan pembuktiannya. Jenis penelitian tesis ini bersifat empiris dengan pendekatan yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa praktik pembuktian dalam persidangan online adalah pemeriksaan Saksi dan Ahli dilakukan secara online melalui kantor penutut umum. Keterangan terdakwa didengarkan dari tempat ia ditahan. Alat bukti surat diserahkan oleh penuntut umum kepada hakim sebelum dibacakan secara online. Legalitas dan kekuatan alat bukti tersebut sama dengan yang diajukan pada sidang yang dilakukan secara offline karena diajukan ke persidangan secara sah oleh Penuntut Umum dengan memenuhi syarat alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP.]]>
<![CDATA[PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI BIDANG ASURANSI ]]>
<![CDATA[Dian Rhamadhan]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1824
<![CDATA[Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat percerahan. Intitusi ini bersama lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Perjanjian asuransi dapat memunculkan bentuk kejahatan baru yang merupakan kejahatan kerah putih dalam bisnis asuransi yaitu kecurangan, dalam kancah asuransi dikenal dengan istilah Insurance Fraud, di dalam aturan hukum pidana Indonesia perbuatan curang atau fraud dalam industri asuransi dikategorikan sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur di Pasal 378 KUHP, praktik fraud sendiri sudah berlangsung lama di industri asuransi, bahkan pola ataupun modus kecurangan klaim ini terus berjalan dengan perkembangan asuransi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan Tindak Pidana di bidang asuransi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Pendekatan Filsafat, Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Sosiologi (Sociological Approach). Berdasarkan hasil penelitian, Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu membentuk suatu bidang khusus Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang mempunyai fungsi melakukan pengaturan di bidang edukasi, dan perlindungan konsumen, OJK juga melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya Tindak Pidana di Bidang Asuransi dengan pengawasan dua jenis yaitu yaitu Pengawasan Offside dan Pengawasan Onside.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 ]]>
<![CDATA[Angga Rizki Juliansyah]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1880
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 335 KUHP sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 serta kendala hukum dan upaya mengatasi dalam penerapan Pasal 335 KUHP Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang diperoleh ialah Pasal 335 KUHP sebelum adanya Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 banyak menimbulkan ketidak adilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum dalam penerapan terhadap pihak yang dilaporkan, sehingga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum. Penerapan Pasal 335 setelah Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 masih tidak memberikan rasa keadilan bagi tersangka apabila tersangka yang dilakukan dengan memakai ancaman kekerasan itu sama saja dengan percobaan tindak pidana di dalam pasal 351 ayat 5 tidak dipidana. Bahwa untuk mengatasi kendala Pasal 335 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 dengan cara pelaksanaan restorative justice dengan mengutamakan perdamaian dan tidak mempersoalkan akibat dari perbuatan tersebut karena perbuatannya telah selesai.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DALAM MENJAMIN KEPENTINGAN PARA PIHAK DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Swis Hendrik]]>;
<![CDATA[Mada Apriandi Zuhir]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1875
<![CDATA[Bank dalam memberikan kredit selalu mensyaratkan adanya jaminan, pengikatan atas objek jaminan dilakukan dengan Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT). Apabila debitur wanprestasi, maka bank akan melakukan lelang eksekusi atas sertifikat Hak Tanggungan berdasarkan titel kekuatan eksekutorial dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang (KPKNL). Dalam Pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 20 UUHT menimbulkan beberapa permasalahan, baik mengenai penjualan di bawah tangan yang dalam praktiknya tidak diumumkan di media massa, harga limit lelang, objek jaminan masih belum dilakukan pengosongan, dan gugatan/verzet dari para pihak. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi Pasal 20 UUHT dalam menjamin kepentingan para pihak di KPKNL. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan ditunjang dengan data empiris. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa titel kekuatan eksekutorial irah-irah telah memiliki kepastian hukum yang kuat. Akibat hukum bagi para pihak terhadap pelaksanaan eksekusi dan penjualan objek Hak Tanggungan yang tidak sesuai dengan UUHT batal demi hukum. Untuk pengaturan mengenai pelaksanaan lelang eksekusi di KPKNL berpedoman kepada UUHT Jo. Peraturan Menteri Keuangan No.213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di KPKNL.]]>
<![CDATA[PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA KELURAHAN KOTA PRABUMULIH ]]>
<![CDATA[Nopri Exandi]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1842
<![CDATA[Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah Peranan Jaksa Pengacara Negara serta kendala yang dihadapi dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan di kota Prabumulih dan bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara yang ideal dalam pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris melalui pendekatan sosiologis, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, dianalisis dengan metode deduksi dan teknik penarik kesimpulan induktif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peranan pendampingan hukum tersebut melalui penyuluhan hukum, pembahasan bersama perangkat kelurahan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan, serta pemberian pendapat hukum terkait regulasi terkait. Kendala yang dihadapi adalah, pembatasan keterlibatan Jaksa Pengacara Negara yaitu pengecekan administari serta terbatasnya anggaran Jaksa Pengacara Negara. Peran ideal dalam pendampingan untuk masa mendatang dapat dilaksanakan walaupun tanpa permintaan stake holder dan dapat melakukan pengecekan secara fisik pekerjaan. Kata Kunci: Dana Kelurahan, Peran, Jaksa Pengacara Negara, Tindak Pidana Korupsi.]]>
