Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Articles
202 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG BERTINDAK SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR ]]>
<![CDATA[Reza Adiguna]]>;
<![CDATA[Mada Apriandi Zuhir]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol 6, No 2 (2024): JULI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3158
<![CDATA[Penyalahguna narkotika dapat mengajukan permohonan perlindungan hukum sebagai justice collaborator agar diberi penghargaan keringanan penjatuhan pidana dengan syarat pokok bukan pelaku utama dan atas kesaksiannya berhasil mengungkap pelaku lain, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat penolakan permohonan. Di masa mendatang, diperlukan pembaharuan hukum dengan jalan merubah frasa “pelaku utama” dalam Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban-Perubahan menjadi “pelaku lain yang berperan lebih besar”, karena tidak terdapat pengaturan definisi dan kualifikasi pelaku utama apakah sebagai pemakai, kurir, pengedar, atau produsen, demikian dalam rangka menghindari potensi disparitas penafsiran dan putusan karena tidak semua Hakim menafsirkan kualifikasi pelaku tersebut sebagai pelaku utama.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGESAMPINGAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI PERKARA PENCABULAN ANAK YANG PINGSAN ]]>
<![CDATA[Wulan Octa Sari]]>;
<![CDATA[Febrian Febrian]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2936
<![CDATA[Dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/Pid.SusAnak/2019/PN.Pbm adalah karena ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP mengandung unsur “orang itu pingsan/tidak berdaya” sedangkan khususnya ketentuan Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UUPA) tidak mengandung unsur tersebut. Artinya, Hakim telah mengesampingkan asas lex specialis derogate legi generali. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum yang timbul apabila Hakim memutus Anak dengan mengesampingkan asas lex specialis derogate legi generali adalah ketidakadilan bagi Anak Korban karena Anak dipidana lebih ringan menurut KUHP dibandingkan yang diancam menurut UUPA, serta potensi adanya penjatuhan pidana yang lebih ringan bagi pelaku dalam perkara lain apabila Hakim menafsirkan terdapat kekosongan hukum pengaturan ancaman pidana dalam UUPA mengenai unsur “(Anak Korban) pingsan/tidak berdaya”. Putusan Hakim yang seharusnya di masa mendatang adalah melalui alternatif penjatuhan pidana seberatberatnya menurut ketentuan Pasal 290 ke-2 atau ke-3 KUHP atau Pasal 76E juncto Pasal 82 ayat (1) UUPA karena ketiganya mengatur ancaman pidana apabila korban adalah anak walaupun ketiganya pula tidak mengandung unsur “(Anak Korban) pingsan/tidak berdaya”. Tetapi, unsur ini tidak perlu dibuktikan lebih jauh karena dengan fakta adanya atau terdapatnya Anak Korban dan adanya pengaduan dari orang tua ke pihak Kepolisian dan pengakuan Anak Korban yang tidak menerima perlakuan pencabulan terhadap dirinya, maka sudah terpenuhilah unsur-unsur tindak pidana pencabulan dalam KUHP dan UUPA]]>
<![CDATA[ASAS SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO DALAM REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Lefi Evti Handayani]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 5 Nomor 3, November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2401
<![CDATA[Rehabilitasi penyalahguna narkotika di BNN Provinsi Sumsel umumnya dilaksanakan secara langsung. Di masa pandemi covid-19, masyarakat harus menjaga jarak dengan menghindari kerumunan. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagaimana asas Salus Populi Suprema Lex Esto. Permasalahan yang dianalisa dalam penulisan ini bagaimana penerapan asas Salus Populi Suprema Lex Esto dalam praktik rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di BNN Provinsi Sumsel, serta bagaimana pemenuhan hak masyarakat dalam penerapan asas Salus Populi Suprema Lex Esto pada saat rehabilitasi. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan pelayanan publik, serta pendekatan cyber. Hasil penelitian ini menyimpulkan belum terpenuhinya asas Salus Populi Suprema Lex Esto terhadap rehabilitasi penyalahguna narkotika pada masa pandemi Covid-19 di BNN Provinsi Sumsel karena rehabilitasi dilakukan secara daring dan luring serta terkendala kurangnya kesadaran masyarakat. Kedepannya, BNN Provinsi Sumsel harus melakukan perbaikan fasilitas dan jaringan agar terpenuhinya asas Salus Populi Suprema Lex Esto untuk keselamatan masyarakat. Kata Kunci : Asas Salus Populi Lex Esto; Penyalahguna Narkotika; Pandemi Covid-19]]>
<![CDATA[PEMBATALAN MEREK DENGAN NAMA ORANG TERKENAL BERLANDASKAN ASAS IKTIKAD TIDAK BAIK (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 576 K/PDT.SUS-HKI/2020) ]]>
<![CDATA[Bella Athalia]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 4 Nomor 2, Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v4i2.1796
<![CDATA[Penelitian ini membahas pembatalan merek dengan nama orang terkenal berlandaskan asas iktikad tidak baik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 antara Ruben Samuel Onsu selaku orang terkenal melawan Yangcent selaku pendiri dan pemilik dari PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Fokus permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana pembatalan merek dengan nama orang terkenal berlandaskan asas iktikad tidak baik dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif dan teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini ialah Ruben Samuel Onsu selaku orang terkenal tidak dapat membuktikan bahwa Yangcent selaku pendiri dan pemilik dari PT Ayam Geprek Benny Sujono mendaftarkan merek miliknya dengan iktikad tidak baik dan Yangcent selaku pendiri dan pemilik dari PT Ayam Geprek Benny Sujono dapat membuktikan bahwa Ruben Samuel Onsu yang mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik, sehingga terjadi pembatalan merek milik Ruben Samuel Onsu selaku pihak yang mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baikKata Kunci: Asas Iktikad Tidak Baik; Orang Terkenal; Pembatalan Merek]]>
<![CDATA[PENJATUHAN PIDANA NIHIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[I Made Gede Kariana]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol 6, No 2 (2024): JULI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3193
<![CDATA[In the practice of decision, the judge's consideration in imposing a zero sentence on corruption and money laundering cases according to the Corruption Court Decision at the Central Jakarta District Court Number 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, is because the defendant had previously been sentenced to life imprisonment in another separate but similar case. The next main consideration is because the prosecution for death penalty by the Public Prosecutor cannot be considered by the Judge because it is not in accordance with the Public Prosecutor's Indictment. The criminal law policy in setting the imposition of zero sentences in the future, is the arrangement of concurrent criminal acts and their punishment system according to the provisions of Article 65 of the Criminal Code in the National Criminal Code including Article 67 of the Criminal Code regarding zero crimes which is currently confirmed by legal certainty in Article 131 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code even though it has not yet been promulgated.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DI KABUPATEN BANYUASIN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Etika Yuniar]]>;
<![CDATA[Meria Utama]]>;
<![CDATA[Nashriana Nashriana]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2826
<![CDATA[Abstrak: Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sejak lahir manusia membutuhkan tanah untuk berbagai kebutuhan baik untuk keperluan tempat tinggal, usaha pertanian, kegiatan sosial dan lain-lain. Keadaan yang demikian mengakibatkan banyaknya kejahatan maupun pelanggaran terhadap penguasaan tanah. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Unit 3 Subdit II Ditreskrimum Polda Sumsel terkait tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin berdasarkan UU Nomor 51 Prp Tahun 1960 di Kabupaten Banyuasin dan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Dari hasil penelitian bahwa penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Kabupaten Banyuasin sebagaimana di atur dalam Pasal 6 UU Nomor 51 Prp Tahun 1960 tidak menimbulkan efek jera, sehingga perlu dilakukan upaya penegakan hukum agar lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang. Kata Kunci: Penegakan hukum;Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULASI PENGANCAMAN DUA JENIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Rida Kherin Oktavianty]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 4 Nomor 2, Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v4i2.1568
<![CDATA[ABSTRAK: Kebijakan formulasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, Hakim memutus anak dengan pengancaman dua jenis sanksi pidana pokok dengan perumusan sanksi pidana terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika, yakni menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Dalam tesis ini mengangkat permasalahan tentang;1) Apakah kebijakan formulasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan hak-hak anak; 2) Bagaimana implementasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika; 3) Bagaimana formulasi yang ideal dalam pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat normatif dengan pendekatan Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak maka diperlukan reformulasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana kedua undang-undang tersebut bertentangan dengan hak anak sehingga kedepan, anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tetap mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak (Best Interests of The Child).]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN DANA MARGIN NASABAH YANG DITERIMA SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ]]>
<![CDATA[R Nugroho Panji Putro]]>
<![CDATA[ Lex LATA Volume 5 Nomor 3, November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2526
<![CDATA[Dalam penegakan hukum penyalahgunaan dana margin nasabah yang diterima secara elektronik di bidang perdagangan berjangka komiditi (PBK) mengalami kendala dari faktor budaya dan masyarakat. Dari faktor budaya, terdapat kelemahan budaya hukum Pialang Berjangka dan Wakil Pialang karena tidak mendampingi dan memberi edukasi kepada nasabah dalam melaksanakan pengisian formulir-formulir elektronik penerimaan nasabah khususnya formulir mengenai adanya risiko dan pernyataan nasabah untuk tidak memberitahukan password akun transaksi kepada pihak manapun termasuk ke Wakil Pialang kecuali telah diberi perintah secara tertulis. Dari faktor masyarakat, khususnya selaku nasabah, yang tidak bersikap waspada terhadap risiko, mempercayai janji-janji keuntungan maksimal, dan memberikan password akun dan mempercayakan transaksi PBK kepada Wakil Pialang, tanpa perintah tertulis, serta nasabah yang tidak melaporkan dugaan tindak pidana PBK ke pihak yang berwajib. Di masa mendatang, secara penal diperlukan kebijakan hukum pidana dengan pelaksanaan pemidanaan yang ditujukan kepada Wakil Pialang dan Pialang Berjangka sebagai korporasi. Secara non penal, Bappebti melaksanakan sosialisasi prosedur penerimaan nasabah secara elektronik, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi Wakil Pialang dan Pialang Berjangka yang menerima nasabah secara elektronik.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN ]]>
<![CDATA[Annisa Famela]]>;
<![CDATA[Iza Rumesten]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol 6, No 2 (2024): JULI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v6i2.3116
<![CDATA[In examining a child in conflict with the law aged under 12 years does not determine the status of a suspect and at the end of this process the judge only gives a determination not a decision so that it raises doubts in the application of the presumption of innocence to the handling of children in conflict with the law who are not yet 12 years old. The problem of this research is how to apply the principle of the presumption of innocence to children who are in conflict with the law aged under 12 years and how the legal protection for children who are in conflict with the law aged under 12 years in the future. This study uses normative legal research. The results of the study show that the application of the principle of the presumption of innocence to children in conflict with the law aged under 12 years can be seen from the fulfillment of children's rights in undergoing the criminal justice process. The judge's determination needs to add consideration to community research reports, professional social worker research reports, as well as evidence to create protection, justice and legal certainty for the parties.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MENGENAI POLITIK MELALUI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Firganefi Firganefi]]>;
<![CDATA[Annisa Diska Nabila]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2624
<![CDATA[Abstrak Politik menjadi salah satu konten yang paling banyak mengandung berita bohong (hoax). Berita tersebut tidak jarang diangkat untuk kepentingan tertentu dengan cara menghasut dan mengajak membenci suatu kalangan. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong mengenai politik melalui media sosial dan apa saja hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita hoax mengenai politik melalui media sosial. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan penanggulangan tindak pidana penyebaran berita hoax mengenai politik melalui media sosial diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia yakni KUHP dan Undang-Undang di Luar KUHP. Dalam implementasinya terdapat hambatan dari faktor substansi, faktor aparat penegak hukum, dan faktor sarana dan prasarana. Upaya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana berita bohong mengenai politik melalui media sosial membutuhkan kesadaran dari semua pihak sehingga dengan demikian berita khususnya mengenai politik di Indonesia tidak terdapat unsur negatif.Kata kunci: Penegakan Hukum; Hoax; Politik; Media Sosial AbstractPolitics is one of the contents that contains the most fake news (hoax). The news is not infrequently brought up for certain interests by inciting and inviting hatred among certain groups. Based on these problems, this study aims to discuss how to enforce criminal law against the spread of fake news about politics through social media and what are the obstacles in enforcing criminal law against the spread of hoax news about politics through social media. This research method is normative law with literature study. The results of the study show that tackling the criminal act of spreading hoax news about politics through social media is regulated in positive law in Indonesia, namely the Criminal Code and Laws outside the Criminal Code. In its implementation, there are obstacles from substance factors, law enforcement officials, and facilities and infrastructure factors. Law enforcement efforts in tackling criminal acts of fake news about politics through social media require awareness from all parties so that news, especially about politics in Indonesia, does not contain negative elements.Keywords: Law Enforcement; Hoax; Politics; Social Media]]>
