cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2023): 2023" : 38 Documents clear
Kekosongan Hukum Dalam Hal Mengadili Permohonan KTUN Fiktif Positif Hansen Alandi; Dian Ety Mayasari
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.599-612

Abstract

Indonesia membentuk PTUN guna penyelesaian sengketa antar Pemerintah dengan masyarakat. Pada awalnya, PTUN yang berwenang dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, namun sejak adanya UU Cipta Kerja kewenangan dari PTUN tersebut dihapuskan. Sehingga adanya judicial review terhadap UU Cipta Kerja. Putusan Nomor 10/PUU-XX/2022 adalah judicial review dari UU Cipta Kerja. Putusan tersebut menjelaskan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena masih prematur alasannya adalah UU Cipta Kerja masih dalam perbaikan formil selama dua tahun sejak 2020. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum dalam kewenangan pemberian penerimaan permohonan fiktif positif karena UU Cipta Kerja tidak mengaturnya, sehingga apabila Pemerintah tetap tidak mengatur mengenai hal tersebut, maka Pemerintah harus membuat lembaga baru yang dapat memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif tersebut.
Implikasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Desa Qori Rizqiah H Kalingga; Melvin Serlina Wati Gulo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.369-375

Abstract

This research was conducted to find out how the implications of Law no. 32/2009 concerning Environmental Protection and Management of the utilization of natural resources in villages. The purpose of this research is to provide a foundation for the village so that the community has a sense of responsibility towards the management and utilization of natural resources in order to ensure the continuity of their supply, so that they will be maintained and increase the quality of the diversity and value of natural resources, especially those in the village. The data used in this study are primary (juridical-normative) and secondary data obtained by observing and documenting. The analysis used is descriptive analysis with the form of qualitative research (socio-legal) and the object studied is Law no. 32/2009 concerning Environmental Protection and Management. Based on the results of the research, it shows that there are arrangements in various laws and regulations related to natural resource management and the concept of village-scale natural resource management is in line with and in accordance with the implications of Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, but it still needs to be supervised by related parties according to the authority of both the Central Government and the Regional Government, so that the fulfillment of village rights over village-scale natural resources can truly be realized. Therefore it is necessary to regulate technical provisions for monitoring and evaluation as well as providing guidance to villages. Based on the results of the research, it shows that there are arrangements in various laws and regulations related to natural resource management and the concept of village-scale natural resource management is in line with and in accordance with the implications of Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, but it still needs to be supervised by related parties according to the authority of both the Central Government and the Regional Government, so that the fulfillment of village rights over village-scale natural resources can truly be realized. Therefore it is necessary to regulate technical provisions for monitoring and evaluation as well as providing guidance to villages. Based on the results of the research, it shows that there are arrangements in various laws and regulations related to natural resource management and the concept of village-scale natural resource management is in line with and in accordance with the implications of Law no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, but it still needs to be supervised by related parties according to the authority of both the Central Government and the Regional Government, so that the fulfillment of village rights over village-scale natural resources can truly be realized. Therefore it is necessary to regulate technical provisions for monitoring and evaluation as well as providing guidance to villages. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, but it still needs to be supervised by related parties according to the authority of both the Central Government and the Regional Government, so that the fulfillment of village rights to village-scale natural resources can truly be realized. Therefore it is necessary to regulate technical provisions for monitoring and evaluation as well as providing guidance to villages. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment, but it still needs to be supervised by related parties according to the authority of both the Central Government and the Regional Government, so that the fulfillment of village rights over village-scale natural resources can truly be realized. Therefore it is necessary to regulate technical provisions for monitoring and evaluation as well as providing guidance to villages.
Tindak Pidana Pembunuhan Yang Di Dasari Perselingkuhan Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pasal 338 KUHP Besman Andreas Nainggolan; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.450-458

Abstract

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat, rangkaian kejahatan pembunuhan semakin meningkat berdasarkan delik tersebut telah tersedianya pemidaan dengan berdasarkan pada Pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana atas fenomena yang terjadi yakni pembunuhan yang di dasari perselingkuhan dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 88/Pid.B/2018/PN.DPK serta didakwakan penuntut umum berupa dakwaan tanggal serta berdasarkan pertimbangan hakim telah memenuhi delik tersebut beririsan dengan teori gabungan dalam hal nya pada putusan pengadilan terdakwa di pidana serta mengandung beberapa pertimbangan yakni secara yuridis dan non yuridis sehingga terdapatnya suatu acuan melihat fakta-fakta hukum serta fakta-fakta persidangan dan perilaku terdakwa dalam persidangan yang dijadikan oleh hakim pertimbangan untuk menentukan dan memutus perkara pidana dalam persidangan. 
DILEMATISASI HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PATEN FARMASI DAN VAKSIN SELAMA PANDEMI COVID-19 Ilham Kurniawan Abdullah; Happy Yulia Anggraeni
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.320-327

Abstract

Pandemi Covid 19 telah menunjukkan hambatan serius terhadap ketersediaan dan akses terhadap vaksin bagi banyak negara berkembang. Salah satu kendalanya adalah menyoal paten pada bidang farmasi seperti membatasi kapabilitas peraturan kekayaan intelektual yang dibuat oleh World Trade Organization (WTO) dan perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) telah secara nyata tidak adil bagi negara-negara berkembang, lebih lanjut juga dianggap sebagai masalah dalam keadilan global. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi aturan guna mereformasi hukum kekayaan intelektual mengingat masalah yang telah terjadi seperti terkait dengan pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seyogyanya kepentingan orang-orang di seluruh dunia wajib menjadi landasan dalam pemerataan akses terhadap vaksin, sehingga mempersiapkan prosedur etis pengecualian atas paten sangat dibutuhkan.
Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi Miftachul Mujadi; Sri Astutik
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.500-507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kode etik profesi Hakim. Seorang hakim merupakan wakil tuhan di bumi. Hakim sebagai penegak hukum mempunyai kekuasaan dalam memutus sebuah perkara. Oleh sebab itu kekuasaan yang dimiliki oleh hakim hendaknya dapat dipergunakan untuk memberikan keputusan yang adil sesuai dengan norma-norma kode etik profesi. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak hakim yang memanfaatkan kekuasaan jabatan tersebut untuk menerima suap. Studi ini menggunakan penelitian normatif yakni dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan kaidah hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukan seorang hakim dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi ringan, sedang dan sesuai dengan tingkat besar dan kecil pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang Hakim.
EFEKTIVITAS LEMBAGA PENJAMIN INVESTASI DALAM PENINGKATAN PENANAMAN MODAL ASING Jo Timothy Ziv; Rani Apriani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.476-488

Abstract

Melalui Omnibus Law, lahirnya Lembaga Penjamin Investasi yang diharapkan bisa menjadi salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan investasi di Indonesia. Lembaga mempunyai wewenang mengatur keuangan di investasi melakukan terobosan agar menarik para penanam modal, tetapi banyak kondisi yang menjadi masalah untuk penanganan masalah ini sistem politik, kepastian hukum, kestabilan negara harus diperhatikan demi menarik investor untuk menanamkan modal mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Lembaga Penjamin Investasi Sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal Asing, penilitian yang digunakan adalah penelitian hukum(yuridis) normatif yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Efektivitas Lembaga Penjamin Investasi masih belum terlihat karena pelaksanaannya membutuhkan juga dukungan kekuatan perlindungan hukum dan keseimbangan system hukum yang jelas. Dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus dibenahi  agar mendapat perhatian penanam modal ke Indonesia.
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA STUDI KASUS IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN PEMERINTAH Rery Lasinta Virgy; M. Nandafa Putra Rahman; Devina Gladystia Ivana; Safira Maharani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.328-338

Abstract

Peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan dengan beberapa cara, salah satunya dijabarkan dalam ketentuan sanksi. Dalam pengimplementasian atau penerapan hukum administrasi negara, sanksi administrasif merupakan hal yang dipergunakan dalam penerapan kewenangan pemerintah, dimana kewenangan ini merupakan kewenangan yang sumbernya berasal pada peraturan hukum administrasi tertulis dan juga tidak tertulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan berupa studi kasus yang bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan dan penegakan hukum administrasi negara dapat dioptimalkan melalui implementasi sanksi administrasi pada pelanggaran peraturan pemerintah.Implementasi sanksi administrative terhadap pejabat pemerintahan yang melanggar peraturan pemerintah harus dilakukan dengan tegas dan adil, tanpa terkecuali. Selain itu, diperlukan juga koordinasi dan kerja sama antara lembaga pemerintahan yang terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan kepolisian, untuk memastikan bahwa sanksi administratif tersebut dapat dijalankan secara efektif dan efisien
Analisis Kasus Cybercrime Dengan Studi Kasus Hacker Bjorka Terhadap Pembocoran Data M. Zaki Rizaldi; Rizki Dwi Putra; Asmak Ul Hosnah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.%p

Abstract

Saat ini di negara Indonesia dapat dikatakan bahwa seluruh penduduk sudah menjadi pengguna atau bagian dari dunia maya hal ini dikarenakan adanya manfaat yang dirasakan penduduk Indonesia dengan adanya teknologi digital, inilah yang juga membuat teknologi mengalami perkembangan hari demi hari, masyarakat pun yang semakin lama semakin bergantung dengan teknologi, inilah yang dikatakan segala apa pun pasti akan menimbulkan risiko dapat di ibaratkan seperti pedang dengan dua sisi, satu sisi memberikan kemudahan, manfaat yang berlimpah namun di sisi lain juga memberikan ancaman, kerugian serta pengaruh terhadap hal-hal negatif, berikut adalah beberapa bentuk cybercrime yaitu Unauthoriszed Access adalah kejahatan dalam dunia maya yang terjadi jika seseorang memasuki atau menyusup dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kasus hacker Bjorka dalam perspektif cybercrime, jurnal ini dibuat dengan menggunakan suatu metode yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif serta memberitahukan kasus hacker seperti bjorka yang membocorkan data dapat menimbulkan kerugian bagi Masyarakat dan badan pemerintah.

Page 4 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue