Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Parningotan Malau]]>;
<![CDATA[Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.417 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.547-559
<![CDATA[Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisis perspektif hokum penulisan setifikasi halal dalam upaya perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif betujuan meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peran yang besar dari MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap kehalalan suatu produk sangat penting karena sebelum BPJPH belum terbentuk maka penanganan sertifikat halal dijalankan LPPOM beserta MUI. MUI saat ini tidak memiliki otoritas untuk memantau sirkulasi makanan non-halal.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Ikhsan Lintang Ramadhan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.661 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.518-522
<![CDATA[Berkaitan pada masalah yang dihadapi saat ini adalah pandemi Covid-19, penjara dinilai merupakan salah satu tempat yang sangat berisiko mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dalam penjara yang dominannya melebihi kapasitas penjara tersebut sehingga penyebaran virus Covid-19 lebih mengancam ratusan hingga ribuan orang di dalam penjara apabila salah seorang seorang saja terinfeksi virus Covid-19. Hal terkait ditindaklanjuti oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) melalui instruksinya untuk membebaskan narapidana beriko rendah. Hal tersebut dilakukan karena kelebihan kapasitas pada satu tempat penahanan di berbagai negara membuat tahanan dan para petugas rentan terhadap virus Covid-19. Diketehui bersama melalui data valid Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dapat diakses pada smslap.dijenpas.go.id per tanggal 23 April 2020 jumlah narapidana dan tahanan keseluruhan di Indonesia 232.544 dengan kapasitas 132.335 menjadikan keadaan UPT Pemasyarakatan di Indonesia memiliki tingkat over kapasitas sebesar 76%.Di Indonesia, pemerintah juga memberikan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan intergrasi secara masal berlaku dari 31 Maret lalu. Sementara kebijakan itu dilaksanakan perlu diadakannya pencegahan tersendiri bagi Lapas maupun Rutan yang ada di Indonesia guna menekan penyebaran virus Covid-19 pada Lapas dan Rutan itu sendiri]]>
<![CDATA[INTERNALISASI KESADARAN BERBANGSA BERNEGARA ANAK TERORIS ]]>
<![CDATA[Josua Hamonangan Bangun]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.085 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.616-627
<![CDATA[Anak pelaku teror yang kemudian disebut Anak diamankan untuk menjalani masa pidananya di LPKA menunjukan bahwa bukan hanya orang dewasa saja yang terlibat dalam aksi teror tetapi Anak juga terlibat, hal ini menujukan keprihatinan dimana anak memiliki usia muda sudah memiliki pemahaman radikal dan bergabung dengan jaringan teroris. Pentingnya pembinaan kepada Anak sebagai upaya deradikalisasi bertujuan untuk menghilangkan pemahaman radikal Anak, melalui program pembinaan ini meginternalisasi Anak teroris untuk memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, apabila dibiarkan ini akan berbahaya bagi bangsa. Penelitian ini dilakukan mengunakan Metode Kualitatif yang pengumpulan datanya mengunakan Teknik Observasi ke LPKA Klas 1 Tangerang, melakukan wawancara kepada Anak Pelaku Teroris dan Petugas yang mengampuh serta melakukan kajian artikel dan buku yang mendukung proses penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan pentingnya Internalisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara kepada Anak Teroris sebagai upaya deradikalisasi, namun keterbatasan petugas LPKA Klas 1 Tangerang sehingga tidak maksimalnya program pembinaan yan diberikan kepada Anak.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN KUNJUNGAN BERBASIS SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Rolando Fernando Vinsensius Buntuang]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.955 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.458-466
<![CDATA[Pelayanan kujungan merupakan pelayanan publik yang di laksanakan di seluruh lembaga pemasyarakatan Indonesia sebagai pemenuhan terhadap hak hak narapidana berdasarkan UU no 12 tahun 1995. Penelitian ini berfokus pada kualitas pelayanan kunjugan berbasis sistem database pemasyarakatan yang dilaksanakan pelayanan kunjungan berbasis IT. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kunjungan di Lembaga pemasyarakatan kelas I Surabaya dan kendala yang di hadapi dalam pelayanan kunjungan berbasis sistem database pemasyarakatan. penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, adapun pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang penulis dapatkan tentang kualitas pelayanan kunjungan berbasis sistem database pemasyrakatan di lapas kelas I Surabaya adalah para pegunjung bisa dengan cepat bertemu dengan keluarga yang sedang dalam masa pidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Surabaya, dibandingan dengan cara konvensional yang lebih lama, hambatan yang ditemukan dari pelaksaaan pelayanan kunjungan berbasis sistem database pemasyarakatan adalah a) kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan kunjungan ini. b) kurangnya sumber daya manusia dalam pelayanan kunjungan di lembaga pemasyarakatan kelas I surabaya]]>
<![CDATA[DAMPAK POSITIF KEBIJAKAN ASIMILASI DAN INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DALAM PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN COVID-19 ]]>
<![CDATA[Bayu Rizky]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (730.856 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.655-665
<![CDATA[Pandemi COVID-19 sudah menjadi bencana Nasional bagi Indoneisa, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia melakukan pengeluaran kebijakan untuk melakukan Asimilasi dan Integrasi bagi narapidana untuk mencegah mereka dari penyebaran virus COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitaitf deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dari berbagai sumber buku dan berita. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja dampak posiitif yang terjadi di lingkup pemasyarakatan pasca dikeluarkan nya kebijakan tersebut. Hasil darii penelitian ini ialah bahwa kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah sangat tepat, ini bisa dlihat dari kurangnya angka over crowded yang terjadi di Indonesia, pengehematan anggaran negara yang mencapai angka ratusan milar karena berkurangnya jumlah narapidana didalam lapas, dan juga meningkatnya produktifitas narapidana di dalam Lapas karena kesempatan melakukan pembinaan yang besar, yang berakibat bertambahnya PNBP, tersedianya kebutuhan pokok yang dihasilkan dari kegiatan industri dalam Lapas, dan juga terbantunya ekonomi keluarga narapidana karena premi yang mereka dapatkan dari hasil kerja industri di dalam Lapas.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGATURAN HAK-HAK NARAPIDANA MELALUI THE NELSON MANDELA RULES DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Candra Dian Tawawi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.362 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.523-535
<![CDATA[Hukum pidana terkandung makna perlindungan hak baik hak korban maupun hak pelaku kejahatan karena hakikatnya hak adalah pemberian Tuhan sejak manusia dikandung yang harus dihormati dan tidak boleh dikurangi oleh apapun termasuk hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah yang dimaksud Pemenuhan Hak dan Urgensi Perlindungan Pelaksanaannya? 2)Apa gagasan Nelson Mendela terhadap Mandela Rules? 3) Bagaimana Pengaturan Hak-hak Narapidana di Indonesia? 4) Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Di Indonesia berdasarkan Mandela Rules? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative denganspesifikasi deskriptif analitis menggunakan sumber data berasal dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif normative. Didapatkan bahwa pelaksanaan hak-hak narapidana di Indonesia telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Mandela Rules dan terdapat penyesuaian didalam hak-hak narapidananya.]]>
<![CDATA[DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENUNDA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN) ]]>
<![CDATA[Syahril Syahril]]>;
<![CDATA[Zulkarnain Hasibuan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.588 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.672-677
<![CDATA[Upaya menjunjung hukum dan pemerintahan, Tentunya di satu sisi keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara harus dijaga, di sisi lain hak dan kewajiban aparat penegak hukum atau negara harus dijaga. Dalam hal ini tentunya perlu digunakan keseimbangan tersebut untuk membuktikan adanya tindak pidana yang telah terjadi.Seperti yang telah kita ketahui, pengungkapan tindak pidana tidak lepas dari perlindungan hak pidana terdakwa. Oleh karena itu, meskipun perlu dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan tersebut. Namun demikian, untuk membuktikan unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka hak terdakwa tidak boleh diabaikan. Untuk mewujudkan terwujudnya tindak pidana berat dalam peradilan pidana, prosesnya dibagi menjadi dua tahap yaitu sidang pertama dan persidangan..dengan memberikan perumusan atas pemeriksaan pendahuluan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 adalah "pemeriksaan yang dilakukan apabila ada prasangka baik tertangkap tangan atau tidak, yang dilakukan sebelum pemeriksaan di muka sidang pengadilan". Yang pada pokoknya pemeriksaan pendahuluan ini adalah merupakan tugas kepolisian.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PENDERITA PENYAKIT MENULAR DI LEMBAGA PEMASYARAKAAN KELAS IIB BANJARBARU ]]>
<![CDATA[Irhamsyah Irhamsyah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.511 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.600-615
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi Narapidana penderita penyakit menular di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pengambilan data melalui studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana penderita penyakit menular di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru sudah dilakukan dengan khusus berbeda dari narapidana lainnya namun belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi Lapas yang Overcrowded, pengadaan dan penyediaan obat – obatan yang terbatas, tenaga petugas kesehatan yang minim, serta peralatan medis belum memadai dan kurang terawat dengan baik, serta tidak adanya ambulan yang dapat menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan secara optimal.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH PADA PROSES PENERIMAAN TAHANAN DI RUTAN ]]>
<![CDATA[Ghaniy Arrasyiid Tamrin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (291.555 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.467-480
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji bagaimana penerapan hak-hak yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diberikan negara terhadap tahanan yang sedang berhadapan dengan proses hukum yaitu penahanan yang putusan nya belum memilki kekuatan hukum yang tetap. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana didasarkan pada aturan-aturan hukum dalam mengkaji permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pelaksanaannya dimasyarakat. Hasil studi menunjukan bahwa asas praduga tidak bersalah atau pre assumption of innocent yang melekat pada seorang tahanan dalam proses peradilan khususnya pada proses penerimaan tahanan di rumah tahanan negara tidak mencerminkan sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dimana banyak ditemukan pelanggaran berupa intimidasi, kekerasan dan berbagai tindakan yang tidak datur oleh hukum.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN ANDIK PAS DI LPKA KELAS I TANGERANG ]]>
<![CDATA[Muhammad Yusuf Pamungkas]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.823 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.494-507
<![CDATA[Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan kemandirian yang ada di LPKA Kelas I Tangerang dalam meningkatkan keterampilan Andik PAS (Anak Didik Pemasyarakatan) dan kendala yang ada didalam pelaksanaanya. Pada penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis dengan cara deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, pelaksanaan program pembinaan kemandirian yang ada di LPKA Kelas I Tangerang dalam meningkatkan keterampilan Andik PAS masih bersifat program pelatihan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak luar. Bentuk pelatihan yang telah dilaksanakan hingga saat ini, Pelatihan Keterampilan Sablon, Pelatihan Pengelasan, Pelatihan Budidaya Ikan Lele, Pelatihan Pertanian (Tanaman Sayur Mayur) dan Pelatihan Tata Boga (Pembuatan Kue). Adapun kendala didalam pelaksanaanya, program yang ada masih bersifat pelatihan dengan waktu yang singkat, keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program kemandirian secara mandiri dan petugas dibagian pembinaan kurang mempunyai keahlian didalam keterampilan pembinaan yang disisi lain dikarenakan faktor usia.]]>
