Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
29 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 1 (2025): 2025"
:
29 Documents
clear
<![CDATA[OTONOMI DAERAH DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA ]]>
<![CDATA[Febryanto, Rizky Dwi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.153-160
<![CDATA[Abstrak Otonomi daerah memberikan kewenangan suatu daerah mengatur dan membuat aturan tertentu dalam proses penyelenggaraan pemeritahan untuk terciptanya pemerintahan yang demokratis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang kemudian selanjutnya diatur secara khusus melalui Peraturan Bupati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan suara, dan penetapan. Dalam Peraturan Bupati Cirebon menegaskan apabila terjadi perselisihan hasil pemungutan suara, maka calon yang kalah boleh mengajukan permohonan pembatalan hasil kepada bupati dalam kurun waktu 7 (Tujuh) hari pasca pemungutan suara. Bupati dapat membentuk tim dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diberikan waktu untuk menyelesaikan serta memutus perkara pemungutan suara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari. Abstract Regional autonomy gives a region the authority to regulate and make certain rules in the process of implementing the government for the creation of a democratic government. Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Permendagri Number 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads as the basis for regional autonomy in the implementation of village head elections which are then further regulated specifically through Regent Regulations. The type of research used is normative research, while the legal materials used are primary and secondary legal materials. The implementation of the village head election starts from the preparation stage, the nomination stage, the voting stage, and the determination. The Cirebon Regent Regulation emphasizes that if there is a dispute over the voting results, the losing candidate may submit an application for cancellation of the results to the regent within 7 (seven) days after voting. The Regent can form a team from elements of the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) and be given time to resolve and decide the voting case within 30 (thirty) days.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PENERAPAN ZAKAT BAGI PROFESI NOTARIS MUSLIM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Dwinanda, Mutiara]]>;
<![CDATA[., Djanuardi]]>;
<![CDATA[Lita, Helza Nova]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.211-218
<![CDATA[Rukun Islam merupakan hal dasar yang diajarkan dalam Islam yang harus diamalkan oleh setiap muslim. Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat. Di Indonesia belum ada aturan yang mewajibkan masyarakatnya untuk membayar zakat. Mengenai zakat juga diatur dalam Al-Qur’an serta hadist Rasulullah SAW. Di Indonesia entang zakat ini hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Keabsahan zakat profesi notaris muslim terletak pada kewajiban untuk menunaikan zakat. Dengan adanya regulasi atau landasan hukum zakat profesi di Indonesia maka Indonesia mengakui kewajiban zakat profesi tersebut. Cara perhitungan zakat profesi notaris ini dapat dihitung dalam waktu 1 tahun atau perbulan. Notaris dengan penghasilan yang tidak menetap atau menentu dapat membayar zakat hanya ketika penghasilan mencapai angka nishab yaitu 85gram emas.]]>
<![CDATA[Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ]]>
<![CDATA[Sianipar, Mario Salvatore]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.73-81
<![CDATA[Konsep korporasi dalam konteks hukum pidana, dengan fokus pada teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, mendefinisikan korproasi sebagai badan hukum yang memperoleh kepribadian hukum untuk melakukan aktivitas bisnis. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan membahas teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu Teori Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Responsibility), Teori Pertanggungjawaban Absolut (Strict Responsibility), Doktrin Identifikasi (The Identification Doctrine) dan Doctrine of Aggregation. Penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan implikasinya dalam sistem hukum modern. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam studi ini untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan tanggung jawab pidana dalam konteks korporasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korporasi dapat dihukum atas tindakan kejahatan yang dilakukan baik oleh pemegang otoritas, karyawan, agen mereka dalam lingkup pekerjaan, atau secara kolektif dari individu-individu yang berkaitan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan sarana penegakan hukum seperti undang-undang, penegak hukum, pengawasan dan edukasi kesadaran masyarakat. ]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM AKIBAT PUTUSAN PEMBATALAN AKTA PEMINDAHAN SAHAM OLEH PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Elvaretta, Alysia]]>;
<![CDATA[Afriana, Anita]]>;
<![CDATA[Faisal, Pupung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.183-187
<![CDATA[Terdapat pemindahan hak atas saham yang terjadi akibat putusan pembatalan akta pemindahan saham oleh pengadilan dan tidak diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini meneliti bagaimana kedudukan hukum kepemilikan saham yang telah dibatalkan akta pemindahan sahamnya oleh pengadilan dan kepastian hukum terhadap pihak yang telah dinyatakan sah oleh pengadilan  yang tidak dilakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pihak yang telah dibatalkan akta pemindahan hak atas sahamnya oleh pengadilan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemilik saham dalam perseroan terbatas tersebut dan pihak yang telah dinyatakan sah dapat menjalankan hak-haknya dengan syarat memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam UUPT. Diperlukan pencatatan nama pemegang saham yang telah dinyatakan sah dalam daftar perseroan.]]>
<![CDATA[KESETARAAN KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HAL PEWARISAN ADAT BALI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS PATRILINEAL BALI ]]>
<![CDATA[Julianto, Aldi]]>;
<![CDATA[Judiasih, Sonny Dewi]]>;
<![CDATA[Nugroho, Bambang Daru]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.219-228
<![CDATA[Sistem pewarisan adat Bali, yang mengesampingkan keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tidak dibenarkan ikut campur terhadap harta warisan orang tuanya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan metode analisis normatif kualitatif. Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adat Bali dihubungkan dengan hukum waris patrilineal Bali bahwa ada kemungkinan peningkatan status anak perempuan menjadi ahli waris melalui prosedur adat tertentu Peralihan harta warisan juga bisa dilakukan melalui hibah, namun harus memperhatikan hak ahli waris lainnya dan tidak melebihi sepertiga dari total Kalayaan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menyelaraskan praktik adat. Perlindungan waris terhadap perempuan dalam hal terjadi gugatan dari pihak saudara misan kepurusa dalam hukum waris adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pada dasarnya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 memberikan hak waris terbatas kepada perempuan, yakni setengah dari hak waris laki-laki setelah dikurangi 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Serta mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang meliputi asas kesatuan, ketergantungan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam menentukan hak waris adalah berupa tanggung jawab secara administratif maupun perdata.]]>
<![CDATA[MARAKNYA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU WHITE COLLAR CRIME DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Syaharani, Mayza Nur Alfi]]>;
<![CDATA[Faridah, Hana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.122-130
<![CDATA[Indonesia memang merupakan negara hukum yang semua perbuatan warga negaranya diatur menggunakan peraturan perundang-undangan. Fungsi dikeluarkannya peraturan perundang-undangan adalah untuk memberi batasan kepada warga negara terkait hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan, karena ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang maka dapat dijatuhi hukuman sebagaimanan konsep tindak pidana. Siapa saja dapat melakukan tindak pidana, termasuk juga pejabat pemerintahan. Yang dimaksud pejabat disini adalah orang yang memiliki kewenangan khusus atau mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu hal yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Namun banyak sekali pihak tidak bertanggungjawab yang justru menyalahgunakan kekuasaan tersebut demi meraup keuntngan pribadi, hal itulah yang disebut dengan korupsi. Korupsi merupakan salah satu jenis white collar crime yang merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok individu yang memiliki jabatan tertentu untuk selanjutnya menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meraih keuntungan tertentu. Salah satu kasus korupsi yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian normatif ini adalah korupsi yang terjadi di PT Asabri. Ditinjau dari segi kriminologi, penyebab terjadinya korupsi di PT Asabri (Persero) merupakan gabungan dari adanya teori korupsi menurut Jack Bologne dan teori Willingness and Opportunity to Corrupt, dikatakan demikian karena kedelapan tersangka tersebut memang memiliki keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan jika ditinjau dari teori korupsi Jack Bologne.]]>
<![CDATA[PERIKATAN YANG TIMBUL KARENA UNDANG - UNDANG DALAM HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA ]]>
<![CDATA[silalahi, pienro]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.38-46
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi tentang bagaimana undang-undang mengatur perikatan yang timbul dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha serta menganalisis dampak dari pelanggaran yang diatur  dalam undang-undang terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk memetakan perikatan antara konsumen dan pelaku usaha. Pencerahan melalui penelitian ini, secara umum penulis berkesimpulan bahwa keterbukaan industri pasar di era ini membuat persaingan antar pelaku usaha semakin pesat sehingga memunculkan pertarungan antar pelaku usaha. Persaingan tersebut membawa pelaku usaha untuk melakukan berbagai cara dari yang tidak dilarang sampai yang dilarang jntuk mencari keuntungan. Berdasarkan hal tersebut UUPK sangat berperan aktif dalam mengatur hak dan kewajiban setiap pihak, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari UUPK ini cukup jelas bila mana ada pelaku usaha yang melanggarnya yakni seperti pemberian ganti rugi tanpa menghilangkan unsur pidananya.]]>
<![CDATA[REVENGE PORN SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEKSUAL : ANALISIS HUKUM DAN PERLINDUNGAN KORBAN ]]>
<![CDATA[Rasyid, Muhammad Haikal]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.82-91
<![CDATA[Di era modern ini, jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya Porn Revenge, telah meningkat. Tampaknya penghapusannya UU TPKS telah membantu mencegah, merawat, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian tentang seberapa efektif UU TPKS dalam menangani dan mencegah KBGO di Indonesia harus dilakukan. Dalam penelitian ini, yuridis normatif digunakan dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Studi menunjukkan bahwa undang-undang TPKS membantu menghentikan dan menangani kekerasan seksual di Indonesia. Pemerintah harus membuat peraturan pelaksana agar aparat penegak hukum dapat menerapkan regulasi ini dengan baik.]]>
<![CDATA[Pancasila Sebagai Ideologi dan Filsafat Negara ]]>
<![CDATA[Junia, Ie Lien Risey]]>;
<![CDATA[Stella, Stella]]>;
<![CDATA[Kristina, Della]]>;
<![CDATA[Cindy, Cindy]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.1-8
<![CDATA[Ideologi adalah sistem yang dipercaya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap keyakinan dibentuk dengan proses yang panjang karena di dalam ideologi mencakup berbagai macam sumber, mulai dari agama, budaya serta pemikiran - pemikiran dari beberapa tokoh negara. Dalam hal ini ideologi mengandung makna dan nilai – nilai yang mengatur bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Pancasila mencerminkan nilai terpadu bangsa Indonesia dan tujuan bangsa Indonesia yang sudah di disusun secara sistematis sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Pancasila juga dijelaskan sebagai filsafat negara, dengan tiga aspek utama: ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi menekankan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia, sementara epsitemologi berfokus pada cara memahami dan menerapkan prinsip - prinsip ilmu pengetahuan. Aksiologi membantu mengartikan dan menerapkan nilai - nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan negara.Memahami Pancasila sebagai ideologi dan filsafat negara sangat penting untuk mengembangkan Masyarakat Indonesia yang inklusif dan efektif. Artinya, Pancasila bukan hanya sebuah konsep teoritis, tetapi juga menjadi panduan yang nyata dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. ]]>
<![CDATA[ANALISIS KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT YANG DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Noviandi, Muhamad Topik]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.161-170
<![CDATA[Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa Pengangkatan anak suatu perbuatan hukum yang mengalihkan tanggung jawab ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat dan disahkan menurut hukum sebagai anak sendiri melalui Penetapan Pengadilan. Perolehan harta warisan terhadap anak angkat tidak diatur didalam KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris hanya mereka yang ditunjuk atau diakui secara sah dalam hukum untuk menerima warisan dari seseorang yang meninggal. bagi mereka yang memiliki hubungan sedarah serta adanya ikatan perkawinan. Permasalahan : (1) Bagaimana Kedudukan hak waris anak angkat berdasarkan KUHPerdata? (2) Cara memperoleh warisan dari orang tua angkat berdasarkan wasiat? Berkaitan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, adapun hasil penelitian ini adalah, melihat kedudukan waris anak angkat berdasarkan KUHPerdata itu menjelaskan anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak mendapatkan warisan jika ada penetapan atau pengakuan hukum yang memperbolehkannya. Anak angkat dapat mewarisi dengan melalui wasiat wajibah, anak angkat mewarisi hanya 1/3 harta warisan orang tua angkat tidak diperbolehkan lebih dari itu menurut undang-undang.]]>
