cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 56 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora" : 56 Documents clear
KRITIK TERHADAP SANKSI ADAT AKIBAT PERKAWINAN EKSOGAMI RANG DI LANGA KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA NUSA TENGGARA TIMUR Stephanie Elisandra Lorin Ledo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.918 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.210-221

Abstract

Hukum Adat, Hukum nasional dan Hukum Islam di Indonesia hidup secara berdampingan di tengah-tengah masyarakat yang ada di daerah Ngada, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat adat yang ada di Kabupaten Ngada lebih banyak dihadapkan pada dua pilihan hukum, yaitu hukum adat dan hukum positif Indonesia untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di daerah mereka. Dapat dilihat pada sistem perkawinan masyarakat Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada,Nusa Tenggara Timur. Sistem perkawinan yang ada di Langa,menganut sistem endogami rang, yang artinya sistem perkawinan yang mengharuskan calon mempelai untuk memilih pasangan yang berasal dari tingkatan sosial (rang) yang sama mereka melarang perkawinan yang berbeda tingkatan sosialnya (eksogami rang). Masyarakat adat Bajawa membedakan rang menjadi tiga yaitu gae, kisa dan ho’o. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu peneliti mendatangi ketua-ketua adat yang ada di setiap desa di Langa untuk menggali informasi mengenai perkawinan eksogami rang serta peneliti mencari literatur-literatur yang terkait dengan perkawinan eksogami rang ini.
ASAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN SEBAGAI PERWUJUDAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Mohamad Fasyehhudin; Ahmad Lanang Citrawan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.201 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.574-581

Abstract

Prinsip AAUPB merupakan instrumen untuk menciptakan Keputusan Administrasi Negara yang baik. Tulisan ini menganalisis penggunaan prinsip-prinsip AAUPB dalam penyelenggaraan perizinan oleh pejabat administrasi negara di Indonesia. Fokusnya adalah pengaturan prinsip AAUPB di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi relevan, sebab selain menjadi legal matrix penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia, juga sebagai dasar implementasi AAUPB di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative legal research. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewenangan penyelenggaraan perizinan tidak hanya terikat AAUPB sebagai prinsip, akan tetapi sebagai norma peraturan perundang-undangan yang menjadi legal matrix hukum administrasi negara. AAUPB menjadi nilai moral hukum tertinggi dalam penyelenggaraan perizinan negara yang pada hakikatnya menjustifikasikan penggunaan kekuasaan Negara terhadap rakyat Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi instrumen hukum utama untuk merealisasikan dan mewujudkan Pemerintahan yang baik. 
ANALISIS SWOT UNTUK MENENTUKAN STRATEGI KESATUAN PENGAMANAN LAPAS DALAM UPAYA MENCEGAH PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR Rey Japa Bramada; Arisman Arisman
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.265 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.464-474

Abstract

Terjadinya peredaran narkoba di Lapas adalah sebuah kesalahan dalam memanagemen pengamanan dalam sebuah sistem di Lapas. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu Sumber Daya Manusia terpenting dalam menentukan kondisi keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan alat analisis SWOT dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik Penelitian Lapangan yaitu pengumpulan data langsung yang menjadi objek penelitian untuk melihat dari dekat Lapas tersebut, dengan menggunakan motode pengamatan, observasi, interview. kemudian penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder atau data yang diperoleh dari data yang telah dibukukan, baik berupa laporan-laporan  maupun hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukan strategi yang mempunyai nilai tertinggi yaitu WT. Sehingga Pada kelemahan dan ancaman yang ada di Lapas dapat diminimalkan kelemahan internal untuk menghindari ancaman dari eksternal yaitu dengan membentuk Tim Inteligent untuk memperoleh informasi dalam melakukan deteksi dini dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban khususnya dalam hal peredaran narkoba, melaksanakan koordinasi dengan APH lainnya dan BNN, memaksimalkan penggeledahan titipan barang dan makanan untuk mencegah penyelundupan narkoba dan meningkatkan skill petugas dalam melakukan pendekatan dan pengamanan.
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN STRATEGI SECURITY UNTUK MENCEGAH GANGGUAN KAMTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG Risyal Hardiyanto Hidayat; Zelland Muhammad Barr
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.63 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.113-125

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang yang menjadi acuan utama bagi pelaksaaan berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan, terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni lapas. Pada pengaturannya sesuai dengan  Permenkumham Nomor: 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sehingga dalam melaksanakan pengamanan di Lapas harus memiliki manajemen dan strategi untuk mencipatak kondisi yang aman dan tertib dengan menerapkan tiga arahan Dirjen Pemasyarakatan tentang Deteksi dini, Pemberantasan narkoba dan Sinergitas aparat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan manajemen pengamanan di Lapas Semarang.  .Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum yuridis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, studi lapangan dan  studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pengamanan di Lapas Semarang sudah dilaksanakan dengan baik yang berdasarkan aturan dan arahan dari Dirjen Pemasyarakatan mengenai tiga point untuk pemasyaraktan maju. Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan hambatan merupakan proses dari perbaikan yang berkelanjutan untuk hal yang lebih baik
KONSEP SANKSI KABENDON DALAM KEPERCAYAAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR DIHUBUNGKAN DENGAN TINGKAT KESADARAN HUKUM DAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA Hayatun Hamid; Cece Suryana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.536 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.604-613

Abstract

Negara yang memiliki kedaulatan, tentu saja mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap masyarakat antara lain dengan membentuk berbagai macam peraturan perundnag-undangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tertib.Akan tetapi dengan banyaknya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tertulis terkadang tidak membuat masyarakat sadar untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal ini berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yang meyakini adanya sanksi yang tidka tertulis yang disebut dengan Kabendon, dimana keyakinan terhadap sanksi kabendon ini, masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan suatu pelanggaran.Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah  Bagaimana kepercayaan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar terhadap sanksi Kabendon dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan Bagaimana proses penegakkan hukum secara formil apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kampung adat kasepuhan Ciptagelar. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif  analisis dan metode pendekatan yang penulis giunakan adalah yuridis normatif..Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Kabendon dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dikarenakan sanksi kabendon merupakan suatu doktrin atau kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun selain itu sanksi kabendon yang begitu mengerikan menyebabkan masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar akan berfikir dua kali apabila akan melakukan sutau pelanggaran hukum.Selain itu pula proses penegakkan hukum secara formil di wilayah Kampung adat kasepuhan Ciptagelar mengikuti apa yang tercantum di dalam aturan hukum pidana formil khususnya yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
KONSEP SANKSI KATULAK DALAM KEPERCAYAAN MASYARAKAT ADAT MIDUANA DI HUBUNGKAN DENGAN TINGKAT STABILITAS KEAMANAN DI DESA BALEGEDE KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR JAWA BARAT Tarya Sonjaya; Yana Kuspiana; Hayatun Hamid; Haekal Fauzi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.657 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.614-623

Abstract

Negara yang memiliki kedaulatan, tentu saja mempunyai tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap masyarakat antara lain dengan membentuk berbagai macam peraturan perundnag-undangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tertib.Akan tetapi dengan banyaknya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tertulis terkadang tidak membuat masyarakat sadar untuk tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal ini berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat adat Miduana yang meyakini adanya sanksi yang tidak  tertulis yang disebut dengan Katulak, dimana keyakinan terhadap sanksi Katulak ini, masyarakat adat Miduana memiliki rasa takut yang luar biasa untuk melakukan suatu pelanggaran.Adapun permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah  Bagaimana kepercayaan masyarakat adat Miduana terhadap sanksi Katulak dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Bagaimana proses penegakkan hukum secara formil apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah kampung adat Miduana. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif  analisis dan metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif..Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Katulak dapat meningkatkan stabilitas keamanan di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Selain itu pula proses penegakkan hukum secara formil di wilayah Kampung adat Miduana mengikuti apa yang tercantum di dalam aturan hukum pidana formil khususnya yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Page 6 of 6 | Total Record : 56

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue