cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,767 Documents
 101   102   103   104   105 
TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BEA MATERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SURAT PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) Indra Gunawan Suwarno; Imam Haryanto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.342-347

Abstract

Penelitian ini bertujuan meneliti mengenai fungsi bea materai dalam surat perjanjian jual beli online (e-commerce) dan kepastian hukum yang diberikan bea materai kepada surat perjanjian jual beli online (e-commerce). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif (yuridis). Hasil penelitian yang didapatkan adalah fungsi bea materai dalam surat perjanjian jual beli online (e-commerce) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Bea Materai terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai. Kesimpulan yang didapatkan adalah fungsi bea materai dalam surat perjanjian jual beli online (e-commerce) memiliki fungsi sebagai dasar pemberian pajak atas dokumen dan kepastian hukum atas surat perjanjian jual beli online (e-commerce) merupakan bentuk dari isi surat perjanjian tersebut.
GIAT PROGRAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN GUNA MENDAPATKAN HAK PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI LPKA KELAS IIA PEKANBARU Gazali Genepsi; Mitro Subroto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1513-1517

Abstract

Program pembinaan pendidikan dan kegiatan pengajaran bagi setiap_anak yang sedang berkonflik dengan proses hukum tertuang dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk dapat membina, memberikan pendidikan serta_memenuhi hak-hak yang sesuai_dalam peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menentukan bahwa pendidikan formal adalah hal wajib bagi setiap anak. Namun, sebagian masyarakat menjadi sulit memperoleh akses pendidikan secara adil terkhusus bagi anak yang sedang terlibat pada proses hukum dikarenakan beberapa faktor penyebab dihadapi masyarakat, yang sering kali mengakibatkan kegiatan pendidikan bagi setiap masyarakat wajib diperoleh dalam kondisi apapun yang sedang dihadapi oleh_seseorang.Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang implementasi pelaksanaan pembinaan terhadap hak anak didik pemasyarakatan untuk dapat memperoleh akses pendidikan dan_pengajaran selama menjalani masa pembinaan di LPKA Kelas IIA Pekanbaru. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pembinaan anak didik pemasyarakatan harus berorientasi pada_.nilai-nilai kemasyarakatan yang belaku.dalam penyelenggaraan perlindungan anak di LPKA Pekanbaru,  sebagai implementasinya Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) UIN SUSKA Riau menjadi tenaga pengajar di LPKA dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan fasilitas perpustakaan keliling sebagai dukugan instansi Pemerintah untuk meningkatkan wawasan bagi anak didik pemasyarakatan. Pada saat anak didik telah ditempatkan di LPKA, maka pembinaan anak didik pemasyarakatan sudah dapat dijalankan.
IMPLEMENTASI UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK Robi Sugara
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1179-1188

Abstract

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang terlahir sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif dari lingkungan masyarakat yang tidak baik. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah bersifat kualitatif, berdasarkan kumpulan dari data kepustakaan. Dalam proses penyidikan, penuntutan  sampai dengan proses persidangan masih diupayakan proses diversi dengan syarat memperhatikan usia anak dan acaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun jika pelaksanaan diversi ini tidak dapat dilakukan. Dengan adanya pendekatan sistem dalam proses peradilan pidana anak dari penyidik, jaksa, hakim advokat sampai dengan pembimbing  kemasyarakatan baik dari kementerian hukum dan HAM serta kementerian Sosial, dengan berkoordinasi dalam pelaksanaan Sistem Peradilan anak Pidana ini sangat diperlukan.
PENERAPAN PRINSIP ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) DALAM PROSES PKPU DAN KEPAILITAN: MENUJU ARAH HUKUM INSOLVENSI YANG BERKELANJUTAN Rahmat Kurniadi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan di Indonesia. Di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap keberlanjutan, integrasi prinsip ESG dalam sistem hukum insolvensi menjadi urgensi untuk mendorong tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik, bahkan dalam kondisi krisis keuangan perusahaan. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa meskipun prinsip ESG belum secara eksplisit diatur dalam hukum kepailitan Indonesia, terdapat ruang untuk mengintegrasikannya melalui interpretasi progresif terhadap asas kepailitan dan peran hakim. Penerapan prinsip ESG dalam proses PKPU dan kepailitan tidak hanya dapat memperkuat perlindungan terhadap pemangku kepentingan yang lebih luas, tetapi juga mendorong arah reformasi hukum insolvensi menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Kajian ini merekomendasikan pembaruan regulasi serta penguatan kapasitas aparatur peradilan dalam memahami dan menerapkan prinsip ESG sebagai bagian dari proses penyelesaian utang perusahaan.Kata kunci: ESG, PKPU, kepailitan, hukum insolvensi, keberlanjutan.AbstractThis study explores the application of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and bankruptcy processes in Indonesia. Amid the growing global awareness of sustainability, integrating ESG principles into the insolvency legal framework has become essential to promote environmental responsibility, social accountability, and sound governance, even during corporate financial distress. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study finds that although ESG principles are not explicitly regulated in Indonesia's bankruptcy law, there is room for their integration through progressive interpretation of insolvency principles and judicial roles. Incorporating ESG principles into PKPU and bankruptcy proceedings can not only enhance protection for broader stakeholders but also steer insolvency law reform toward a more sustainable and equitable system. This study recommends regulatory updates and strengthening the capacity of judicial institutions in understanding and applying ESG principles as part of corporate debt resolution processes.Keywords: ESG, PKPU, bankruptcy, insolvency law, sustainability.
STUDI FENOMENOLOGI PENGALAMAN PENYESUAIAN DIRI TAHANAN BARU DI RUTAN KELAS IIB NGANJUK Nanuk Krismona Baronta
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.175-182

Abstract

Ketika soerang pelanggar hukum pertama kali memasuki Rumah Tahanan Negara maka mereka akan menjalani “Mapenaling” atau Masa Pengenalan Lingkungan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengalaman penyesuaian  diri Tahanan Baru selama menjalani masa pengenalan lingkungan baru di Rutan Kelas IIB Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengetahui makna pengalaman yang dialami seorang tahanan baru di Rutan Kelas IIB Nganjuk.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa seorang tahanan baru di Rutan kelas IIB Nganjuk mengalami pengalaman yang berat dan penuh tekanan, hal ini disebabkan karena berbagai factor mulai, dari factor lingkungan baru rumah tahanan negara, keadaan sosial di penjara, dan tekanan mental dari keluarga dan masyarakat luar. Adapun Beberapa strategi yang dapat diidentifikasi adalah: menghindar dari masalah (avoidance), berupaya mengendalikan emosi, pikiran, dan perilaku (self control), dan menghadapi masalah secara aktif (active coping). Berbagai strategi yang dilakukan seorang tahanan baru tersebut dilakukan terutama didorong oleh dua tujuan, yaitu demi memperbaik diri dan untuk menjaga kesadaran psikologis mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seorang tahanan baru menghadapi berbagai kesulitan dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan Rumah Tahanan di mana mereka sedang menjalan masa tahanan, namun mereka melakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan adaptasi tersebut.
IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA EKOSIDA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) ATAS LINGKUNGAN HIDUP Billboy Ondo Pangindoan Lumbanraja
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1693-1698

Abstract

Tulisan ini membahas tentang kejahatan terhadap lingkungan hidup atau yang biasa disebut ekosida merupakan sebuah pelanggaran HAM berat. Oleh sebab itu, muncul wacana melakukan kodifikasi kejahatan ekosida dalam hukum positif di Indonesia. Dalam tulisan ini, penulis hendak mengkaji terkait urgensi dari kondifikasi tindak pidana ekosida dalam hukum positif serta mengetahui bentuk kondifikasi yang ideal terhadap peraturan perundang-undangan yang hendak mengatur tindak pidana ekosida. tindak pidana ekosida diratifikasi dalam norma hukum positif di Indonesia. Analisis penelitian mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa urgensi kodifikasi ekosida harus segera dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus segera melakukan kodifikasi ekosida karena ketentuan hukum yang berlaku saat ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum pidana lingkungan yang ada. Selain itu, Undang-Undang tersebut nantinya akan disusun dengan metode omnibus law mengingat banyaknya peraturan yang terkait didalamnya. Metode omnibus law dilakukan karena bisa mengatur sebuah undang-undang yang memiliki banyak muatan.
PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA PANDEMI COVID-19 Fitrany Latuconsina
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1383-1387

Abstract

Tulisan ini membahas isu tentang pelaksanaan dan program pembinaan yang dilakukan beberapa lembaga pemasyarakatan untuk para narapidana dalam rangka pandemi COVID-19. Tulisan ini merupakan studi literature yang bersumber dari artikel-artikel hukum. Metode pengumpulan data atau pencarian artikel digunakan dengan langkah PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Penyaringan artikel dilakukan dalam rentan 1 tahun terakhir 2020-2021 terdapat sebanyak 170 artikel Google Scholar. Didapatkan sebanyak 4 artikel yang disistesis dan analisis. Hasil dari penelitian ini bahwa setiap Lembaga Pemasyarakat mempunyai program pembinaan masing-masing seperti pemberian kesadaran moral dan keterampilan membuat masker pada pandemic Covid-19. Pemerintah lewat program asimilasi dan intregitas menjadi upaya untuk menanggulangi adanya overcrowding atau pencegahan Covid-19.
ADVOKAT MAGANG DALAM MENERIMA KUASA KHUSUS MENDAMPINGI TERDAKWA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Rinaldy Adipratama
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2961-2971

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai kepastian hukum kewenangan advokat magang yang ikut menandatangani surat kuasa dan juga menganalisa batasan advokat magang dalam mendampingi terdakwa di persidangan. jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif Tipe penelitian dalam penulisan artikel ini adalah kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hasil dari Penelitian ini adalah Advokat magang dapat diizinkan untuk menandatangani surat kuasa khusus untuk mendampingi terdakwa tapi dalam persidangan pengadilan dihadapan Hakim tetap harus mendapatkan izin resmi untuk beracara ditandai dengan penyumpahan oleh Ketua Pengadilan Agama. Dalam Norma juga Advokat Magang dalam mendampingi terdakwa dipersidangan memiliki batasan diantaranya adalah tidak dapat memberikan tanggapan berupa pertanyaan kepada saksi, ahli dan terdakwa.
STRATEGI MANAJEMEN PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Indra Biantong; Graciella Devi Maharani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i4.708-716

Abstract

Indonesia is known as a nation that is abundant in natural and human resources. This abundant resource has become a great opportunity for improving the economy of the Indonesian people with Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). MSME is an important effort in the national. At this time, MSMEs are intensively run in various regions in Indonesia including in the Penitentary. Since 2005, the level of sales of MSME products has increased. Thus, to penetrate and maintain MSMEs a marketing strategy is needed. Marketing strategy is the main thing in the business process, the following are important things that can improve and be able to improve MSME products, among others: strategy in making new changes that are made according to the needs and demands of consumers, supply strategies market needs with market expectations that will seek the opposite product, a strategy related to prices in accordance with market needs, the ability to adjust to economic and social problems of consumers, which also facilitates the ability of a product to provide value assessments to consumers, and SWOT analysis. With these strategies, it is expected that the prison entrepreneurship products produced by MSMEs will be able to improve their products in the local market. In this study using descriptive qualitative research and literature study data collection techniques. The research objective is to study how marketing management strategies to increase product sales of Micro and Small and Medium Enterprises in Penitentiary. It is hoped that this research has toeritis and practical benefits that will help in implementing marketing strategies in developing MSMEs in Lembaga Pemasyarakatan.
PENGARUH SELF CONTROL DAN SELF-ESTEEM DALAM PENCEGAHAN RESIDIVIS NARAPIDANA Ryan Setya Nugroho
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.803-811

Abstract

Residivisme adalah pengulangan tindak pidana kembali yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan baik untuk kasus yang sama ataupun berbeda. Sikap melanggar peraturan menjadi indikasi bahwa seseorang memiliki kontrol diri (self control) yang rendah. Seperti manusia pada umumnya, Narapidana memiliki motivasi yang akan menentukan suatu sikap dan perilaku. Salah satu faktor yang bisa digunakan mengukur motivasi seseorang dalam mengendalikan dirinya (self control) untuk patuh terhadap norma dan peraturan yang berlaku ditempat mana ia dibina. Untuk memberikan gambaran bahwa suatu pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana tidak hanya dapat dipandang melalui kondisi lingkungan yang serba terbatas melainkan juga motivasi dari pribadi narapidana sendiri yang dapat menentukan kontrol diri dalam rangka menaati peraturan dan tata tertib. Ketika narapidana bersikap patuh maka erat kaitanya dengan kemampuan narapidana untuk mengkontrol sikap dalam dirinya (self conrol). Kemampuan tersebut muncul karena adanya sebuah motivasi baik melalui diri sendiri dan dipengaruhi oleh narapidana lain dan menjadi salah satu alasan narapidana berperilaku dalam lingkungan penjara. Selain itu dalam hal ini mengenai hubungan yang terjadi antara pencegahan residivis terhadap tingkat self-esteem, bertolak ukur pada pemenuhan unsur dari seluruh harga diri dimana perasaan disertai (feeling of belonging), perasaan mampu (feeling of competence), dan perasaan bangga (feeling worth) berdasarkan Rosenberg Scale. Untuk menunjang hal tersebut saya  memberikan saran bahwa untuk dapat mencapai tingkat self control dan self esteem yang optimal bagi narapidana dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan untuk mengadakan pendekatan didalam lapas, rutan dan hubungan sosial (asimilasi) dengan masyarakat sekitarnya.

Page 103 of 177 | Total Record : 1767

 101   102   103   104   105 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): 2026 Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2024): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue