Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[PENERAPAN PELAYANAN BAGI PENGUNJUNG PENYANDANG DISABILITAS DI RUTAN KOTA AGUNG ]]>
<![CDATA[Heri Wijaya Sairat]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.459-464
<![CDATA[Berdasarkan data dari Sensus Nasional pada tahun 2018, terdapat sekitar 14,2% penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas 30,38 juta jiwa. Menurut kementerian sosial pada Januari 2020 menggambarkan status sosial ekonomi yang diperlukan untuk menangani berbagai masalah sosial ekonomi, kerentanan, dan masalah kesejahteraan. Sekitar 40% status sosial ekonomi yang terbawah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pelayanan bagi pengunjung penyandang disabilitas di Rutan Kelas IIB Kota Agung Jenis penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Kemudian diambil simpulan seperlunya, sesuai tujuan penelitian yang telah ditentukan. Hasil penelitian diketahui Hasil wawancara dengan salah satu pegawai rutan dibidang pelayanan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Rutan Kelas IIB Kota Agung telah menyediakan fasilitas bagi pengunjung disabilitas seperti tempat parkir khusus, Jalur khusus, kursi roda dan handrail dikamar mandi khusus penyandang disabilitas. Dengan adanya fasilitas bagi pengunjung disabilitas, mereka sangat senang karena dapat memudahkan dalam beraktifitas dan mereka merasa diperhatikan dengan adanya sarana dan prasarana yang ada di Rutan Kelas IIB Kota agung]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INVESTASI ILEGAL ]]>
<![CDATA[Samaniatun Mutiah]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1991-2001
<![CDATA[Investasi merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat dalam masyarakat. Selain karena caranya yang mudah, investasi juga bisa memberikan keuntungan yang cukup besar. Tetapi masih banyak investasi ilegal terjadi di masyarakat, hal tersebut karena kurang tegasnya penegakan hukum dan minimnya edukasi masyarakat terhadap investasi. Sehingga perlunya dilakukan edukasi kepada masyarakat dan memberikan penegakan hukum yang tegas kepada pelaku investasi ilegal supaya tidak terjadi korban di masa depan. Investasi ilegal biasanya menawarkan profit yang tinggi dengan jarak waktu yang singkat. Penegakan hukum terhadap investasi ilegal dapat dilakukan dengan dua perspektif yaitu perdata dan pidana.]]>
<![CDATA[PENANGANAN OVERCROWDED PADA LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO.11 TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Muhammad Alfaridzi]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1683-1691
<![CDATA[Dampak yang ditimbulkan oleh overcrowded yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam seluruh kegiatan yang ada didalam lembaga pemasyarakatan merupakan suatu aspek yang harus mendapatkan perhatian serius dan penanganan yang nyata, pidana penjara yang masih menjadi hukuman utama dalam kebijakan hukum pidana adalah salah satu penyebab terjadinya overcrowded ini, dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11 Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi sebuah solusi penanganan terhadap masalah overcrowded yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan kedepannyan]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH KAWASAN HUTAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA TELUK SANTONG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA ]]>
<![CDATA[Abdul Majid]]>;
<![CDATA[H. Arba]]>;
<![CDATA[Widodo Dwi Putro]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.%p
<![CDATA[Penulis ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan menganalisa Kajian yuridis penguasaan tanah kawasan hutan masyarakat pesisir Di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yaitu terkait pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat pesisir di Desa Teluk Santong dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan di Desa Teluk Santong. Metode Penelitian Hukum Empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan yaitu, Penetapan kawasan hutan oleh Menteri didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan yaitu, perlindungan hukum secara yuridis ialah legalitas formil terhadap tanah yang diberikan oleh negara namun tidak bertentangan dengan hukum Positif, Perlindungan hukum secara sosial ialah pengakuan terhadap penguasaan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun terhadap pengelolaan atas tanah tersebut dan Perlindungan hukum berupa penegakan hukum (aplikatif) ialah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum dan represif dengan upaya teguran dan dilakukan pembinaan (musyawarah mufakat di tingkat Desa) dan secara Tindakan hukum. Adapun kesimpulan yaitu, penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan terjadi secara turun-temurun bahkan sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai Kawasan hutan oleh pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[PERANAN UNHCR DALAM MONITORING PROGRAM PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Ilham Aji Pangestu]]>;
<![CDATA[Irma Sri Rejeki]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.257-268
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang monitoring perlindungan pengungsi dalam program UNHCR, yang dapat dilaksanakan oleh Negara peserta Konvensi mengenai Pengungsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif, dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penulis berargumen bahwa UNHCR telah berupaya untuk menyediakan instrumen dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengungsi internasional, agar pengungsi mendapat standar perlakuan sesuai dengan ketentuan hukum internasional melalui monitoring program UNHCR. Dalam programnya, UNHCR berkoordinasi dengan beberapa organisasi internasional yang berkaitan dengan pengungsi, dengan harapan monitoring program UNHCR dapat membantu pengungsi untuk memperoleh hak-hak dasar yang melekat pada pengungsi serta mengurangi tindakan sewenang-wenang negara peserta dalam memperlakukan pengungsi internasional.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTOR) YANG DINYATAKAN PAILIT ]]>
<![CDATA[Widya Ristantri Utami]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>;
<![CDATA[Rahmi Zubaedah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1129-1136
<![CDATA[Keberadaan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membuat personal guarator seringkali mengalami hal yang kurang menyenangkan karena penjamin dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan secara langsung tanpa memailitkan debitor utama terlebih dahulu yang diakibatkan karena tidak mampu membayar atas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh kreditor atas utang-utang yang dimiliki debitor utama. Artikel yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan pendekatan metode deskriptif analitis dan penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang metodenya dilakukan dengan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah hal-hal apa saja yang membuat penjamin dapat dimohonkan pailit tanpa mengikutsertakan debitor utama. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa penjamin dalam melaksanakan kewajibannya diberikan hak-hak istimewa oleh Undang-Undang yang sifatnya memberikan perlindungan bagi si penanggung namun apabila telah melepaskan hak-hak istimewanya maka penjamin tidak dapat menuntut terlebih dahulu supaya benda-benda debitur dijual dan disita sehingga penjamin tersebut dapat secara langsung dimohonkan pailit tanpa mengikutsertakan debitor utama.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGADILAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 ]]>
<![CDATA[Syahril Syahril]]>;
<![CDATA[Zulkarnain Hasibuan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.368-371
<![CDATA[Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin tumbuh kembang anak. fisik, mental dan sosial yang utuh, serasi dan seimbang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, Apa saja faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi anak, di yurisdiksi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yang diterapkan adalah Pendekatan Sosiologis Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji substansi peraturan perundang-undangan terkait dengan konsep upaya meminimalisir penggunaan pidana penjara bagi anak.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGENAI KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN RELASI GENDER DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Sylvia Dwi Andini]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2279-2292
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai suatu permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan yaitu kekerasan seksual. Yang sedang marak terjadi adalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dengan rata-rata korban adalah seorang perempuan dan rata-rata pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korbannya ataupun orang terdekat korban. Dimana dalam terjadinya kekerasan seksual ini selalu berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi gender dan relasi kuasa yang selalu membuat pelakunya berada dalam posisi superior dan korbannya berada dalam posisi inferior. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan maka korban sebagai pihak yang dirugikan membutuhkan suatu perlindungan, dan pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan peraturan-peraturan lainnya serta beberapa teori sebab-sebab terjadinya kejahatan dari para tokoh kriminolog.]]>
<![CDATA[METODE PEMBELAJARAN YANG MENDUKUNG KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PADA FAKULTAS HUKUM UMTS ]]>
<![CDATA[Imam Jauhari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i01.%p
<![CDATA[Metode pembelajaran dalam Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum harus dilihatdari tuntutan Program Studi Ilmu Hukum tersebut, agar hasil yang diharapkanbetul-betul Sarjana Hukum yang dapat memiliki kemahiran hukum (legal skills), yaitu kemampuan menemukan dan menangani bahan hukum dalam tawaran penyelesaian masalah hukum dan penyelesaian yuridikal terhadapkemasyarakatan.Untuk itu dituntut kepada Dosen dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswa Fakultas Hukum harus mampu mengapresiasikan ilmu hukum yang dimilikinya kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa dalam memperoleh pembelajaran dari Dosen tidak hanya pengetahuan belaka (kognitif) tapi juga mahasiswa dapat menerapkan ilmu hukum yang diperolehnya dalam kehidupan masyarakat (psikomotorik).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAKSANAAN STRATEGI SECURITY UNTUK MENCEGAH GANGGUAN KAMTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG ]]>
<![CDATA[Risyal Hardiyanto Hidayat]]>;
<![CDATA[Zelland Muhammad Barr]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.113-125
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang yang menjadi acuan utama bagi pelaksaaan berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan, terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni lapas. Pada pengaturannya sesuai dengan Permenkumham Nomor: 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sehingga dalam melaksanakan pengamanan di Lapas harus memiliki manajemen dan strategi untuk mencipatak kondisi yang aman dan tertib dengan menerapkan tiga arahan Dirjen Pemasyarakatan tentang Deteksi dini, Pemberantasan narkoba dan Sinergitas aparat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan manajemen pengamanan di Lapas Semarang. .Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum yuridis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pengamanan di Lapas Semarang sudah dilaksanakan dengan baik yang berdasarkan aturan dan arahan dari Dirjen Pemasyarakatan mengenai tiga point untuk pemasyaraktan maju. Namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan hambatan merupakan proses dari perbaikan yang berkelanjutan untuk hal yang lebih baik]]>
