cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,767 Documents
 103   104   105   106   107 
Dampak Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Pelaku Usaha Rokok Legal di Indonesia Muhammad Akbar Putra; Gunardi Lie
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Perdagangan rokok ilegal di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang memengaruhi berbagai sektor, baik bagi pemerintah negara maupun pelaku usaha rokok yang beroperasi secara legal. Rokok yang beredar tanpa menggunakan pita cukai resmi, memakai pita cukai palsu, atau diseludupkan dari luar negeri tidak hanya menyebabkan penurunan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak keberadaan rokok ilegal terhadap pelaku usaha rokok legal di Indonesia, khususnya dari sisi ekonomi, persaingan bisnis, dan keberlanjutan industri. Metode yang digunakan untuk penelitian ini ialah yuridis normatif dengan menelaah regulasi terkait, data resmi dari pemerintah, serta hasil hasil penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di Indonesia memberi tekanan yang cukup besar terhadap industri rokok legal, seperti penurunan pangsa pasar, fluktuasi harga, serta terganggunya suasana lingkungan persaingan usaha yang adil. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama yang memperkuat eksistensi rokok ilegal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas, penguatan sinergi antra aparat penegakan hukum dan otoritas fiskal, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung keberlangsungan usaha rokok lega
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN KONTEN UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Yanathifal Salsabila Anggraeni; Handoyo Prasetyo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.254-261

Abstract

Kemajuan ilmu  pengetahuan dan teknologi  informasi  sangat  dapat  dirasakan manfaatnya. Hampir  semua  orang  kini memiliki  gawai  yang  dapat mereka gunakan untuk mengunduh dan mengakses beberapa media sosial bahkan menjalankan bisnis secara online. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan adalah Instagram. Banyak sekali pengguna Instagram yang memanfaatkan media sosial ini untuk berkomunikasi, berbisnis, dan lain sebagainya.  Mudahnya akses  Instagram  membuat  media  sosial  ini  sangat digemari, namun sayangnya, dalam beberapa kesempatan Instagram malah dimanfaatkan oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan salah satunya pencurian konten untuk keperluan komersial. Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta dan banyak menimbulkan kerugian bagi para korbannya. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  menggunakan  data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Diharapkanuntuk  penelitian selanjutnya, dapat dikaji lebih luas untuk menyelesaikan kasus yang sedang diangkat.
PEMBERDAYAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM KEWIRAUSAHAAN BERDAMPAK PADA KEADAAN SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKAT Ayu Made Diah Pramesti; Ali Muhammad; Herry F Butar Butar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1422-1435

Abstract

Kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang penerapannya dilakukan berdasarkan kreatifitas dan inovasi dari seorang seseorang dalam melakukan wirausaha sehingga dapat mencapai tujuan atau keinginan sebagai peluang. Wirausaha adalah orang dengan keberanian dan keterampilan yang dimiliki dalam memcahkan permasalahan dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Keterampilan ini dapat dipelajari oleh siapapun, sehingga dilakukan pemerdayaan kepada narapidana berupa pembekalan keterampilan untuk memulai berwirausaha sehingga narapidana dapat menghidupi kehidupannya ketika menyelesaikan masa pidananya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar narapidana membangkitkan rasa percaya dirinya dan berani untuk membangun usaha atau menjadi pekerja berdasarkan keterampilan yang dimilikinya. Selain membangkitkan rasa percaya dan berani, kewirausahaan juga bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan perilaku narapidana.
PENINJAUAN FUNGSI PENDAMPINGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN Mairizki Anggraini
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1080-1091

Abstract

Tulisan ini berfokus pada Implementasi, permasalahan serta upaya pemecahan masalah peran pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya peninjauan  kesepakatan diversi terhadap klien anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dalam upaya pelaksanaan proses kesepakatan diversi terhadap klien Anak, Balai Pemasyarakatan khususnya pembimbing kemasyarakatan. Balai pemasyarakatan telah melakukan berbagai daya dan upaya seperti membuat Litmas awal, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Pembimbing kemasyarakatan  melakukan kunjungan ke rumah klien, komunikasi yang baik, mengharuskan klien melakukan sesuatu, mengajak klien berekreasi. Namun ternyata terdapat berbagai masalah pada pelaksanaan proses upaya diversi. Peran pembimbing kemsyarakatan yang sangat signifikan dalam pelaksanaan proses upaya pencapaian diversi bagi klien Anak, mulai dari Pra-Adjudikasi, Adjudikasi, dan Post-Adjudikasi
EFEKTIVITAS PROGRAM COMMUNITY BASED CORRECTIONS (CBC) DALAM RANGKA MENGURANGI RESIDIVISME Dewo Tegar Prakasa; Mitro Subroto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2631-2639

Abstract

Konsep Community Based Correction (CBC) dalam pemasyarakatan mengklaim lebih efektif dibanding konsep lainnya dalam mengurangi residivisme daripada penjara tradisional, lebih murah daripada penjara, dan untuk menentukan arah dari sebuah penelitian ini digunakan konsep dasar dari sistem pemasyarakatan guna mengurangi kepadatan terutama residivis yang turut andil di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam artikel ini menentukan apakah alternatif dari program Community Based Correction (CBC) tersebut mencapai hasil yang ditentukan atau tidak. Perihal yang didapat adalah dinyatakan bahwa tingkat residivisme pemasyarakatan lebih rendah daripada narapidana hanya dalam beberapa kasus dan biaya lebih murah hanya dalam beberapa kasus. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemasyarakatan berfungsi sebagai alternatif yang benar untuk penjara dalam beberapa kasus tetapi lebih sering hanya memperluas jaring dan meningkatkan kontrol negara atas pelaku kriminal.
TINJAUAN GERONTOLOGI DALAM MENEREPKAN PERLAKUAN TERHADAP TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Desman Agung Prasetya; Cahyawati Suratmo; Nur Ria Tri Jayanti
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i2.335-355

Abstract

Penerapan HAM untuk para narapidana lanjut usia mulai menjadi perhatian dunia. Hal ini dikarenakan belum terdapat peraturan Internasional yang mengatur secara khusus perlakuan tersebut. Untuk memperjuangkan peraturan Internasional tersebut di Indonesia sendiri terdapat tahanan dan narapidana lanjut usia berjumlah 4.843 orang yang membutuhkan perlakuan khusus. Oleh sebab itu kami melakukan kajian mengenai perlakuan terhadap narapidana lanjut usia ditinjau dari gerontologi. Penelitian ini bertujuan sebagai masukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendorong terwujudnya peraturan Internasional tersebut. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pembuatan naskah akademik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Analisis penelitian berupa penerapan gerontologi untuk menjunjung tinggi nilai HAM yang dalam keilmuan mempelajari bagaimana memberikan intervensi terhadap orang lanjut usia yang mempunyai banyak kebutuhan khusus, keterbatasan dalam bertindak dan berfikir ditambah dengan kemampuan dan penerimaan untuk menyesuaikan diri di lembaga pemasyarakatan. Gerontologi membimbing para petugas pemasyarakatan untuk tetap dapat menempatkan lanjut usia dalam posisi layak dan mendapatkan kebahagiaan dimasa-masa tua hidupnya. Kesimpulan dari penelitian ini, dengan menganut gerontologi dalam HAM, lembaga pemasyarakatan harus memperhatikan perlakuan yang diberikan kepada tahanan dan narapidana lanjut usia yang sangatlah berbeda dengan narapidana biasa. Diharapkan penelitian ini dapat terus dikembangkan dan dijadikan acuan dalam memberikan perlakuan kepada tahanan dan narapidana lanjut usia.
ANALISIS SWOT UNTUK MENENTUKAN STRATEGI KESATUAN PENGAMANAN LAPAS DALAM UPAYA MENCEGAH PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ARGA MAKMUR Rey Japa Bramada; Arisman Arisman
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.464-474

Abstract

Terjadinya peredaran narkoba di Lapas adalah sebuah kesalahan dalam memanagemen pengamanan dalam sebuah sistem di Lapas. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu Sumber Daya Manusia terpenting dalam menentukan kondisi keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan alat analisis SWOT dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik Penelitian Lapangan yaitu pengumpulan data langsung yang menjadi objek penelitian untuk melihat dari dekat Lapas tersebut, dengan menggunakan motode pengamatan, observasi, interview. kemudian penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder atau data yang diperoleh dari data yang telah dibukukan, baik berupa laporan-laporan  maupun hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukan strategi yang mempunyai nilai tertinggi yaitu WT. Sehingga Pada kelemahan dan ancaman yang ada di Lapas dapat diminimalkan kelemahan internal untuk menghindari ancaman dari eksternal yaitu dengan membentuk Tim Inteligent untuk memperoleh informasi dalam melakukan deteksi dini dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban khususnya dalam hal peredaran narkoba, melaksanakan koordinasi dengan APH lainnya dan BNN, memaksimalkan penggeledahan titipan barang dan makanan untuk mencegah penyelundupan narkoba dan meningkatkan skill petugas dalam melakukan pendekatan dan pengamanan.
ANALISIS YURIDIS FINTECH LENDING BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 Jumadi Anwar; Hana Faridah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1628-1637

Abstract

 Dengan adanya perkembangan yang begitu pesat dari teknologi dan informasi, banyak perusahaan yang menawarkan layanan peminjaman uang menjadi lebih mudah dan tumbuh meningkat dari bawah ke atas dengan inovasi yang baru yaitu fintech lending. Dengan perkembangan tersebut maka perlu diketahui pengaturan mengenai fintech lending. Selain itu, banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung yang memanfaatkan perkembangan tersebut sehinggan muncul lah fintech lending illegal yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang dapat merugikan. Sebab dari itu dibutuhkan pemahaman mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 serta pemahaman dari sumber-sumber lainnya seperti buku, jurnal ilmiah, maupun peraturan hukum yang berkaitan dengan pinjaman online. Selanjutnya untuk menghindari terjerumusnya dari fintech lending illegal, masyarakat disarankan untuk lebih teliti dan melihat fintech lending yang telah terdaftar atau memiliki izin di website resmi OJK sebelum melakukan pinjaman online.
STATUS JAMINAN ATAS BENDA TIDAK BERGERAK YANG DILAKUKAN SECARA LISAN Alifah Benny La Tanrang; Ahmadi Miru; Oky Deviany
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1292-1303

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana status jaminan atas benda tidak bergerak yang dilakukan secara lisan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[1] Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (conseptualical). Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebeumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Pada dasarnya tidak ada hutang yang tidak dijamin, dalam perjanjian lisan ataupun tertulis sejauh ini tidak ada yang mengatur untuk tidak menggunakan barang tidak bergerak sebagai jaminan. Merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, perjanjian lisan juga di ikat oleh Pasal 1320 tersebut sama halnya seperti perjanjian tertulis, hanya saja posisi perjanjian lisan sangat lemah. Pada Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Sgm dan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Gto pada bab sebelumnya penulis melihat bahwa jaminan benda tidak bergerak atas perjanjian hutang piutang sah, artinya jaminan benda tidak bergerak dapat di jadikan jaminan dalam perjanjian lisan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan diakui keberadaanya sehingga mempunyai bukti yang kuat saat. Dan juga jaminan benda tidak bergerak perjanjian hutang piutang juga adalah salah satu bentuk dari perlindungan kepada kreditor ketika debitor wanprestasi. 
TINJAUN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Septian Permadani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2884-2891

Abstract

Kejahatan pencabulan ialah bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Dimana perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa namun juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara pribadi ataupun tidak pribadi anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami banyak sekali gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang disebabkan dari insiden tersebut. pada penulisan jurnal ini penulis membahas tentang penanganan dan pencegahan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus pencabulan yang dialami oleh anak di bawah umur. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis dan perkembangan lainnya terhadap anak yang menjadi korban pelecehan. akibat psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berat berkepanjangan yang kemudian bisa melahirkan perilaku yang tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, serta akhirnya mengakibatkan pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan bisa menjadi suatu kenangan buruk atau mengerikan bagi anak korban pencabulan tersebut.

Page 105 of 177 | Total Record : 1767

 103   104   105   106   107 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): 2026 Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2024): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue