Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[KLARIFIKASI ASIMILASI DAN INTEGRASI NARAPIDANA DITENGAH PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Pristya Noptiaranika]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.855 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.18-25
<![CDATA[This research focuses on the assimilation and integration policy which is given to convicts in an effort to inhibit or break the rate of the spread of Corona viruses which is the authority of the Indonesian Government through the Ministry of Law and Human rights RI. However, the granting of this policy makes the occurrence of feud with the wider community, the feud is the disapproval of society with the provision of this policy. The author then examines this problem using qualitative approach methods. With the approach of law and case studies. Data obtained through news published on social Media. Through this study, it is expected to answer the community questions about why the assimilation and integration of prisoners are given. The purpose of this research is to give an overview and clarification explanation to the community to the policy of the Government of Indonesia through the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia about the provision of assimilation and integration given to prisoners amid pandemic Covid-19. So that people can understand and know for the reason this habit is given]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUMAN AKIBAT KELALAIAN MENGEMUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN ORANG MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN) ]]>
<![CDATA[Muhammad Fasial]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.989 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.717-727
<![CDATA[Research on the application of the punishment for the perpetrator by lifting a formula of misdemeanment raised as follows, how does the application of punishment to the perpetrator of a crime resulting from negligence driving a motor vehicle cause others to die and what are the contributing factors to the criminal offence of negligence driving a motor vehicle causing another person to die?. The research methods that the authors used in the writing of this study are normative research that uses skunder data sources and in the form of legislation, as well as the Padangsidimpuan District Court Decision which has to do with this research is the research conducted with the results of the author's interview with the respondent and also conducts research on the data and files related to this research by conducting Field Research (Library Research) and Field Research (Field Research). The application of punishment against the perpetrators of crimes resulting from negligence driving a motor vehicle causes others to die in the Jurisdiction of padangsidimpuan District Court based on legal facts both through witness statements, statements of the defendant, and evidence tools, in addition, also based on juridical considerations namely indictments and prosecutors' demands. In this case, prosecutors used the first indictment, which is the public prosecutor invoking Article 310 paragraph (4) (four) of Law No.22 of 2009. The Public Prosecutor charges the defendant with a prison sentence of 9 (nine) months in prison, but the charges given by the Public Prosecutor are not appropriate because it is very disproportionate to the consequences resulting from the delik he did and that the causative factors of the criminal offence due to negligence driving a motor vehicle caused others to die in the Jurisdiction of Padangsidimpuan District Court due to several factors including]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN KETETAPAN MPR DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Randyka Riza Pratama]]>;
<![CDATA[Wicipto Setiadi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.053 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.309-322
<![CDATA[Reformasi dan Amandemen UUD 1945 telah menyebabkan berubahnya struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya terhadap MPR. MPR yang tadinya sebagai lembaga negara tertinggi, berubah status sehingga setara dengan lembaga negara lainnya. Hal ini berimplikasi kepada produk hukum yang dihasilkan oleh MPR yaitu Ketetapan MPR/S. Perlu diteliti lebih dalam mengenai perjalanan bagaimana kedudukan produk hukum MPR yaitu Ketetapan MPR/S ini dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya semenjak reformasi sampai sekarang beserta permasalahan yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari undang-undang, norma hukum, buku, literatur-literatur, dan referensi ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penempatan Ketetapan MPR dalam hierarki saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Idealnya hierarki dibentuk dengan orientasi penyederhanaan dengan mengurangi nomenklatur produk. Kedepan, Indonesia perlu membuat solusi untuk menjawab permasalahan Ketetapan MPR/S ini, Pemangku kebijakan atau lembaga pembuat peraturan perlu menindaklanjuti mengenai keberadaan Ketetapan MPR/S ini dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.]]>
<![CDATA[PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN ]]>
<![CDATA[Bella Ayu Widiyaningrum]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.211 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.70-83
<![CDATA[Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan akan hak-haknya serta mendapatkan bantuan hukum. Dalam proses peradilan pidana pada anak harus mementingkan kepentingan terbaik bagi anak untuk menjamin tubuh kembanganya karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan pemenjaraan merupakan upaya terakhir serta hukuman yang diberikan kepada anak hanya atas kejahatan yang serius. Implementasi yag dilakukan dalam menangani perkara pidana anak ialah melalui pendekatan restoratif justice yaitu dengan mengalihkan perkara pidana anak melalui upaya diversi. Diversi yang diberikan merupakan bentuk penyelesaian perkara anak diluar peradilan pidana formal dan upaya yang dilakukan merupakan bentuk perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum melalui proses mediasi dan musyawarah. Pengalihan pidana yang diberikan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar terhindar dari diskriminasi dan stigmatisasi. Balai pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dalam penerapan diversi pada setiap tahapan proses peradilan pidana pada anak. Dalam tulisan ini akan diuraikan bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan dan apa saja kendala yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji tingkah laku, Tindakan,limgkungan sosial, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan peran pembimbing kemasyarakatan pada setiap tahapan peradilan dalam proses diversi yang dilakukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK ]]>
<![CDATA[Taufiqurrahman Taufiqurrahman]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.904 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.317
<![CDATA[Pemenuhan hak pendidikan narapidana anak terlihat masih kurang dimaksimalkan. Masih terdapat narapidana anak yang berada di lapas dan rutan orang dewasa serta pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang masih belum kongkrit. Telah banyak dasar hukum yang mengatur pemenuhan hak pendidikan anak di lapas, namun dalam pelaksanaannya kontribusi dari berbagai pihak seperti kepala lapas, para tenaga pengajar, serta peran masyarakat terutama keluarga yang terlihat masih kurang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis untuk menggambarkan suatu kenyataan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kesimpulan dalam penelitian, bahwa apabila pemenuhan hak pendidikan narapidana anak ingin berjalan secara maksimal maka harus adanya peran serta dari Dirjenpas, Kepala Lapas, Petugas Lapas, Guru dan tenaga pendidik lainya, serta keluarga yang saling berkontribusi demi terciptanya narapidana anak yang baik serta berpendidikan sehingga dapat menggapai cita-citanya dikemudian hari.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA (PEMERINTAH) ATAS GAGAL BAYAR PT. ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO): STUDI PERLINDUNGAN NASABAH ]]>
<![CDATA[Redhina Elfahra]]>;
<![CDATA[Iwan Erar Joesoef]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.551 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.304-312
<![CDATA[PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) perusahaan asuransi yang dimiliki oleh BUMN, pada tahun 2018 dan 2019 memberi pengumuman gagal bayar kepada nasabahnya. Penyebab terjadinya gagal bayar tersebut terjadi karena kesalahan dalam pengelolaan dana nasabah, mulai dari pengumpulan dana Produk JS. Saving Plan dan terjadinya penyimpangan dalam proses investasi aset yang diduga terdapat Perbuatan Melawan Hukum. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, diantaranya adalah tanggung jawab negara (pemerintah) atas gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), serta bagaimana perlindungan hukum nasabah atas gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan undang-undang (statute-approach) dan pendekatan kasus (case-approach) yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah memilih restrukturisasi polis untuk melakukan penyelamatan terhadap dana nasabah yang mengalami gagal bayar oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Dibutuhkan perlindungan hukum represif dalam penanganan kasus jiwasraya karena sudah terjadi pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang bisa dilakukan terhadap nasabah yang dirugikan yaitu, melalui perlindungan hukum dari aspek pidana maupun dari aspek perdata.]]>
<![CDATA[INTERNALISASI KESADARAN BERBANGSA BERNEGARA ANAK TERORIS ]]>
<![CDATA[Josua Hamonangan Bangun]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.085 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.616-627
<![CDATA[Anak pelaku teror yang kemudian disebut Anak diamankan untuk menjalani masa pidananya di LPKA menunjukan bahwa bukan hanya orang dewasa saja yang terlibat dalam aksi teror tetapi Anak juga terlibat, hal ini menujukan keprihatinan dimana anak memiliki usia muda sudah memiliki pemahaman radikal dan bergabung dengan jaringan teroris. Pentingnya pembinaan kepada Anak sebagai upaya deradikalisasi bertujuan untuk menghilangkan pemahaman radikal Anak, melalui program pembinaan ini meginternalisasi Anak teroris untuk memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, apabila dibiarkan ini akan berbahaya bagi bangsa. Penelitian ini dilakukan mengunakan Metode Kualitatif yang pengumpulan datanya mengunakan Teknik Observasi ke LPKA Klas 1 Tangerang, melakukan wawancara kepada Anak Pelaku Teroris dan Petugas yang mengampuh serta melakukan kajian artikel dan buku yang mendukung proses penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan pentingnya Internalisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara kepada Anak Teroris sebagai upaya deradikalisasi, namun keterbatasan petugas LPKA Klas 1 Tangerang sehingga tidak maksimalnya program pembinaan yan diberikan kepada Anak.]]>
<![CDATA[DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ardhana Panca Adhari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.265 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.213-224
<![CDATA[Pada awal tahun 2020 Badan Kesehatan Dunia atau WHO (World Health Organization) dengan ini mendeklarasikan corona satau biasa disebut Covid-19 menjadi wabah penyakit global. Selain menyebabkan kematian pada manusia, pandemi ini menyebabkan menurunnya produktivitas negara-negara di dunia karena sebagian negara memutuskan untuk melakukan lockdown di negaranya supaya mengurangi penyebaran virus tersebut sehingga menyebabkan permasalahan yang terjadi, menjadikan sistem yang ada di suatu negara ikut menurun. Seperti sistem ekonomi, pendidikan, dan pemasyarakatan. Terutama di Indonesia, pada ruang lingkup Pemasyarakatan Indonesia harus menjadikan masalah ini menjadi Pekerjaan Rumah. Karena harus memikirkan bagaimana masalah ini tidak berpengaruh besar terhadap sistem Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Kondisi Overcrowding di Rutan atau Lapas menyebabkan dampak buruk bagi pemasyarakatan dalam situasi seperti ini, dengan jumlah narapidana yang sudah melebihi kapasitas dengan persentase 205% menyebabkan pelayanan kesehatan yang tersedia tidak bisa melayani secara maksimal terhdapat karena tidak seimbangnya jumlah narapidana dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada. Pada akhirnya penyakit tersebut rentan untuk menyebar dan terpapar virus Covid-19 ini. Kementrian Hukum dan HAM perlu adanya tindakan terkait hal ini, dengan cara mempersiapkan narapidana untuk melakukan asimilasi terhadap narapidana yang rentan terinfeksi Covid-19. Warga binaan atau narapidana yang masa hukum pidananya 2/3 sampai dengan akhir tahun 2020 yaitu 31 Desember 2020 kemudian mendapatkan keringanan bebas bersyarat terhadap narapdana narkotika karena overcrowded yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia disebabkan oleh penghuni narapidana pengguna narkotika. Sehingga pengaruh atau dampak dari pandemi ini menjadikan sidang ditunda dan diganti melalui vidio call, kemudian pegawai pemasyarakatan yang melakukan work from home secara bergantian dengan pegawai lainnya dan mematuhi peraturan pemerintah dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan secara rutin. Lembaga Pemasyarakatan pun membantu untuk mengurangi penyebaran Covid-19 supaya dampak atau pengaruh dari pandemi ini tidak semakin besar. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dimana menggunakan pendekatan berupa studi pustaka dan berita. Penelitian ini juga dibuat untuk mengetahui apa saja pengaruh pandemi ini didalam ruang lingkup pemasyarakatan dan hasil dalam penelitian ini yaitu kebijakan apa saja yang dibuat pemerintah untuk menghadapi pengaruh dari pandemi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM DAN SISTEM PEMBUKTIAN PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Vinne Tri Rahim Safavi]]>;
<![CDATA[Taun Taun]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.311 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.881-893
<![CDATA[Pembatalan perjanjian secara sepihak salah satu kasus yang marak terjadi di Indonesia seperti pada Putusan MA 28 K/Pdt/2016 dimana pada peroses pelaksanaan perjanjian Rista Saragih S. Sos dan Hotman Sinaga S. Pd telah membatalkan perjanjian kerjasama proyek secara sepihak tanpa ada kesepakatan dari Pihak Dicky Rahmat Widodo maka apa yang telah dilakukan oleh Pihak Tergugat masuk kategori perbuatan melawan hukum. Maka penulis merumuskan rumusan masalah yang pertama bagaimana aspek hukum pembatalan perjanjian sebagai perbutan melawan hukum, bagaimana sistem pembuktian sehingga pembatalan perjanjian masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahwa telah benar yang diberikan dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Kasasi dikarenakan perjanjian yang dibuat sah berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pembuatnya dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. ]]>
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN OVER CROWDID PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PINRANG ]]>
<![CDATA[Achmad Khairi]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.35 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.216-221
<![CDATA[Rumah Tahanan Negara merupakan suatu unit pelaksana teknis yang digunakan untuk melakukan suatu pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimana pada Undang-Undang tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem tata peradilan pidana yang ada di Indonesia. dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang terbukti telah terjadi over crowdid, berdasarkan data yang terdapat dan diperoleh pada sistem data base Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Tentunya ini menimbulkan suatu upaya Bagaimana cara mencegah dan menangani terjadinya over crowdid di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang dimasa yang akan datang, dan tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana dampak negative yang ditimbulkan oleh over crowdid di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang. Tentunya dalam masalah ini menggunakan pendekatan Teori Hak asasi manusia dan teori pemidanaan.]]>
