Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI PETUGAS PENGAMANAN TERHADAP NARAPIDANA DALAM MENERAPKAN STANDARD MINIMUM RULES (SMR) ]]>
<![CDATA[Octha Octha]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.538 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.46-54
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan dikenal sebagai penjara. Pidana penjara yang diartikan merupakan penindasan dengan upaya tertentu karena kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang – orang yang melakukan kejahatan. Untuk menciptakan suasana kondusif, dibutuhkan keadaan yang aman dan tertib. Apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas. Penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengamanan terhadap narapidana di Lapas berdasarkan Standard Minimum Rules (SMR) di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan normatif yaitu berdasarkan aturan yang ada. Dapat disimpulkan saat ini sistem pengamanan di Seluruh lapas di Indonesia sangat dibutuhkan. Adanya faktor tertentu yang menghambat penerapan SMR serta sarana dan prasarana yang harus dilengkapi oleh seluruh lapas di Indonesia adalah upaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban di lapas sesuai dengan aturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[STRATEGI KOMUNIKASI DALAM MENCEGAH KERUSUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Graciella Devi Maharani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.882 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.682-692
<![CDATA[In Indonesia, it is not uncommon to hear news about the Correctional Institutions riots. There have been recorded several cases of riots in 2020, for example Lembaga Pemasyarakatan Class I Cirebon, Lembaga Pemasyarakatan Class II A Manado, etc. Such riots were triggered by sensitivity due to friction between the Prison-Based Prisoners and Correctional Officers and among Correctional Prisoners. Therefore special attention is needed regarding this problem with prevention so that the prison environment remains conducive, one of which is the communication strategy. The purpose of this research is to find out how the communication strategy is in preventing riots in prisons. This research uses qualitative methods and data collection techniques of literature study. The results of the study found a strategy by utilizing daily interactions between inmates and officers as well as between inmates. The use of communication strategies can be one of the important efforts to prevent riots in prison. So that understanding of communication strategies needs to be considered by officers for a conducive prison environment.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI KEBIJAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Dewi Safitri]]>;
<![CDATA[Bambang Waluyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (203.955 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.279-287
<![CDATA[Dampak pandemi Covid-19 saat ini telah berimbas pada hampir semua aspek kehidupan termasuk pada Dunia Peradilan. Praktek persidangan konvensional harus beralih kepada Persidangan online (E-Litigasi). Penulis memandang perlu untuk diadakannya kajian mengenai perkembangan regulasi serta optimalisasi Pemberlakuan Peradilan Pidana Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan terobosan sekaligus komitmen oleh para penegak hukum dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara di masa pandemi seperti sekarang ini, dalam rangka optimalisasi kebijakan sistem peradilan pidana secara elektronik perlu diadakannya pembaharuan hukum melalui revisi kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) menjadi suatu norma baru bersifat permanen bagi lembaga peradilan dalam mewujudkan peradilan yang agung dan Modern berbasis teknologi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB PURWOREJO SELAMA PANDEMI COVID -19 ]]>
<![CDATA[Bagus Tri Pamungkas]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.152 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.112-123
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang pelaksanaan pemenuhan hak terkait dengan kesehatan yang layak bagi narapidana di Rutan Kelas 2B Purworejo selama pandemi COVID-19 Purworejo serta bertujuan untuk mengetahui faktor –faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak kesehata layak yang di miliki oleh narapidana di Rutan Kelas 2B Purworejo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan jenis teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan Teknik studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan Kesehatan selama pandemi COVID-19 yang tujukan bagi para narapidana dan tahanan di Rutan Kelas 2B Purworejo sudah cukup baik ,namun masih terkendala oleh beberapa hambatan yaitu antara lain; sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang kurang memadahi ,adanya overkapasitas yang terjadi di dalam kamar hunian,alokasi anggaran yang tidak cukup serta sumber daya manusia dibidang kesehatan yang masih kurang.]]>
<![CDATA[Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Bimbingan Reintegrasi Anak ]]>
<![CDATA[Dafinah Hashifah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (45.808 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.29-42
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi merebaknya kasus kejahatan terhadap anak atau yang melibatkan anak. Upaya untuk memulihkan kembali kondisi anak yang telah menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangat berpetan dalam proses Reintegrasi anak. Dalam program reintegrasi, PK berperan aktif untuk memberikan hak Anak saat menjalani masa pidana di LPKA hingga ia dapat Bereintegrasi kembali di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui apa saja peranan PK dalam melaksanakan proses reintegrasi anak. Dan menjadi sarana publikasi kepada masyarakat untuk membantu proses reintegrasi anak Penelitian bersifat pendekatan kualitatif yang didukung dengan metode pengumpulan data berupa penulusaran studi literature, peraturan perundangundangan, Studi Kasus, dan data yang bersumber dari berita di media sosial. Proses reintegrasi sosial yang dilakukan PK tentu tidak akan berhasil jika dilakukan sendiri, namun perlu adanya ikut serta dari beberapa relasi dan kerjasama pihak terkait terkhusus masyarakat setempat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BEA MATERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SURAT PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) ]]>
<![CDATA[Indra Gunawan Suwarno]]>;
<![CDATA[Imam Haryanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.242 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.342-347
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan meneliti mengenai fungsi bea materai dalam surat perjanjian jual beli online (e-commerce) dan kepastian hukum yang diberikan bea materai kepada surat perjanjian jual beli online (e-commerce). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif (yuridis). Hasil penelitian yang didapatkan adalah fungsi bea materai dalam surat perjanjian jual beli online (e-commerce) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Bea Materai terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai. Kesimpulan yang didapatkan adalah fungsi bea materai dalam surat perjanjian jual beli online (e-commerce) memiliki fungsi sebagai dasar pemberian pajak atas dokumen dan kepastian hukum atas surat perjanjian jual beli online (e-commerce) merupakan bentuk dari isi surat perjanjian tersebut.]]>
<![CDATA[KONSEP ADIL DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HAKIM PEREMPUAN DALAM PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Indah Lestari]]>;
<![CDATA[Abdul Halim]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.456 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.444-457
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep adil dalam perkawinan poligami menurut hakim perempuan di Pengadilan Agama Depok dan Jakarta Timur. Studi ini penting dilakukan untuk mengetahui argumentasi hukum hakim perempuan dalam putusannya di Pengadilan Agama. Studi ini adalah penelitian yuridis normatif disertai wawancara dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Artikel ini menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks poligami terdiri dari dua, yaitu adil dalam pembagian nafkah lahir dan batin. Adil dalam pembagian nafkah lahir adalah kemampuan mencukupi kesejahteraan hidup bagi para istri dan anaknya. Sedangkan nafkah batin adalah kemampuan pemohon mencukupi kebutuhan batin berupa kasih sayang untuk istri dan anak-anaknya. Untuk menjamin hak-hak istri dan anak, hakim perempuan di pengadilan agama menetapkan adanya harta bersama antara pemohon dan termohon. Dengan demikian, maka harta bersama istri pertama tidak terjadi percampuran dan tertutup potensi gugatan dari calon istri pemohon, demikian juga harta anak tidak dapat diganggu gugat oleh anak calon istri pemohon. ]]>
<![CDATA[PERAN PENASIHAT HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN ONLINE DI ERA COVID-19 ]]>
<![CDATA[Suhaimi Suhaimi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.47 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.255-263
<![CDATA[Pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkat pemeriksaan, termasuk pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR). KUHAP berbeda dengan HIR, karena KUHAP sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), di antaranya memberikan sejumlah hak kepada terdakwa untuk membela kepentingannya dalam proses persidangan di pengadilan. Akan tetapi dengan merebaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sejak awal Tahun 2020, pemeriksaan perkara pidana mulai dilaksanakan secara online atau melalui teleconference, dan ada kecerderungan Penasihat Hukum tidak dapat mendampinginya secara langsung selama proses persidangan. Dalam hal ini tentunya akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak terdakwa di pengadilan, bahkan dikhawatirkan akan terabaikan. Padahal pendampingan terdakwa oleh penasihat hukum dimaksudkan guna memberikan bantuan hukum, menghadapi serta memberi petunjuk terhadap terdakwa mengenai langkah-langkah serta upaya yang harus dilakukan saat berada di depan persidangan maupun membantu terdakwa dalam bertindak. Hal tersebut tentunya akan sulit diperoleh apabila Penasihat Hukum tidak dapat mendampingi terdakwa secara langsung pada saat persidangan berlangsung. Konsekwensinya pemenuhan hak terdakwa di persidangan akan terabaikan. Sehingga perlu kiranya masalah ini dibahas secara mendalam, guna menjelaskan peran Penasihat Hukum dalam pemenuhan hak terdakwa dalam persidangan online di Era Covid-19.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLAWI ]]>
<![CDATA[Mahariqi Sintia sari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.46 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.23-31
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14, menetapkan bahwa hak-hak narapidana meliputi hak mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pelayanan narapidana berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hak-hak dan kewajiban narapidana di dalam Lapas. Pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana dalam lingkup pelayanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Slawi sebagai upaya penegakan hak asasi manusia kurang berlangsung secara optimal. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada informan dan menggunakan data sekunder sebagai pendukung. Kesimpulan penelitian, pelayanan pemberian hak kesehatan kepada narapidana berlangsung kurang optimal ditandai dengan tidak tersedianya tenaga medis tetap yang siaga di dalam lapas, sehingga pihak lapas harus bekerjasama dengan tenaga medis dari instansi lain dengan jadwal yang sudah ditetapkan untuk melakukan pelayanan kesehatan dalam lapas.]]>
<![CDATA[PERANAN UNHCR DALAM MONITORING PROGRAM PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Ilham Aji Pangestu]]>;
<![CDATA[Irma Sri Rejeki]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.854 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.257-268
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang monitoring perlindungan pengungsi dalam program UNHCR, yang dapat dilaksanakan oleh Negara peserta Konvensi mengenai Pengungsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif, dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penulis berargumen bahwa UNHCR telah berupaya untuk menyediakan instrumen dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengungsi internasional, agar pengungsi mendapat standar perlakuan sesuai dengan ketentuan hukum internasional melalui monitoring program UNHCR. Dalam programnya, UNHCR berkoordinasi dengan beberapa organisasi internasional yang berkaitan dengan pengungsi, dengan harapan monitoring program UNHCR dapat membantu pengungsi untuk memperoleh hak-hak dasar yang melekat pada pengungsi serta mengurangi tindakan sewenang-wenang negara peserta dalam memperlakukan pengungsi internasional.]]>
