Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN KONTEN UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM ]]>
<![CDATA[Yanathifal Salsabila Anggraeni]]>;
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.827 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.254-261
<![CDATA[Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sangat dapat dirasakan manfaatnya. Hampir semua orang kini memiliki gawai yang dapat mereka gunakan untuk mengunduh dan mengakses beberapa media sosial bahkan menjalankan bisnis secara online. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan adalah Instagram. Banyak sekali pengguna Instagram yang memanfaatkan media sosial ini untuk berkomunikasi, berbisnis, dan lain sebagainya. Mudahnya akses Instagram membuat media sosial ini sangat digemari, namun sayangnya, dalam beberapa kesempatan Instagram malah dimanfaatkan oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan salah satunya pencurian konten untuk keperluan komersial. Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta dan banyak menimbulkan kerugian bagi para korbannya. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Diharapkanuntuk penelitian selanjutnya, dapat dikaji lebih luas untuk menyelesaikan kasus yang sedang diangkat.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Ikhsan Lintang Ramadhan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.661 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i3.518-522
<![CDATA[Berkaitan pada masalah yang dihadapi saat ini adalah pandemi Covid-19, penjara dinilai merupakan salah satu tempat yang sangat berisiko mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dalam penjara yang dominannya melebihi kapasitas penjara tersebut sehingga penyebaran virus Covid-19 lebih mengancam ratusan hingga ribuan orang di dalam penjara apabila salah seorang seorang saja terinfeksi virus Covid-19. Hal terkait ditindaklanjuti oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) melalui instruksinya untuk membebaskan narapidana beriko rendah. Hal tersebut dilakukan karena kelebihan kapasitas pada satu tempat penahanan di berbagai negara membuat tahanan dan para petugas rentan terhadap virus Covid-19. Diketehui bersama melalui data valid Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dapat diakses pada smslap.dijenpas.go.id per tanggal 23 April 2020 jumlah narapidana dan tahanan keseluruhan di Indonesia 232.544 dengan kapasitas 132.335 menjadikan keadaan UPT Pemasyarakatan di Indonesia memiliki tingkat over kapasitas sebesar 76%.Di Indonesia, pemerintah juga memberikan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan intergrasi secara masal berlaku dari 31 Maret lalu. Sementara kebijakan itu dilaksanakan perlu diadakannya pencegahan tersendiri bagi Lapas maupun Rutan yang ada di Indonesia guna menekan penyebaran virus Covid-19 pada Lapas dan Rutan itu sendiri]]>
<![CDATA[STUDI FENOMENOLOGI PENGALAMAN PENYESUAIAN DIRI TAHANAN BARU DI RUTAN KELAS IIB NGANJUK ]]>
<![CDATA[Nanuk Krismona Baronta]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.838 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.175-182
<![CDATA[Ketika soerang pelanggar hukum pertama kali memasuki Rumah Tahanan Negara maka mereka akan menjalani “Mapenaling” atau Masa Pengenalan Lingkungan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengalaman penyesuaian diri Tahanan Baru selama menjalani masa pengenalan lingkungan baru di Rutan Kelas IIB Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengetahui makna pengalaman yang dialami seorang tahanan baru di Rutan Kelas IIB Nganjuk. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa seorang tahanan baru di Rutan kelas IIB Nganjuk mengalami pengalaman yang berat dan penuh tekanan, hal ini disebabkan karena berbagai factor mulai, dari factor lingkungan baru rumah tahanan negara, keadaan sosial di penjara, dan tekanan mental dari keluarga dan masyarakat luar. Adapun Beberapa strategi yang dapat diidentifikasi adalah: menghindar dari masalah (avoidance), berupaya mengendalikan emosi, pikiran, dan perilaku (self control), dan menghadapi masalah secara aktif (active coping). Berbagai strategi yang dilakukan seorang tahanan baru tersebut dilakukan terutama didorong oleh dua tujuan, yaitu demi memperbaik diri dan untuk menjaga kesadaran psikologis mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seorang tahanan baru menghadapi berbagai kesulitan dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan Rumah Tahanan di mana mereka sedang menjalan masa tahanan, namun mereka melakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan adaptasi tersebut.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA JUAL BELI ]]>
<![CDATA[Syahril Syahril]]>;
<![CDATA[Zulkarnain Hasibuan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.56 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.209-214
<![CDATA[Masyarakat sebagai makhluk sosial dalam pergaulan nya di tengah-tengah komunitasnya selalu mempunyai status hukum salah satunya adalah kepemilikan, seperti misalnya kepemilikan tanah.hukum kepemilikan ini banyak jenis ragamnya diantaranya adalah dengan disahkan dengan surat pernyataan hak atas tanah.tanah milik bersama yang berasal dari harta warisan bila akan diperjualbelikan semestinya harus dengan kesepakatan bersama, tetapi seringkali ditemukan tanah milik bersama ini oleh salah seorang pemilik memperjualbelikan atas kehendaknya sendiri akibatnya akan menimbulkan permasalahan hukum yang pada gilirannya penyelesaiannya melalui proses pengadilan.tanah milik bersama yang berasal dari harta warisan bila akan diperjualbelikan semestinya harus dengan kesepakatan bersama, tetapi sering ditemukan tanah milik bersama ini oleh salah seorang pemilik memperjualbelikan atas kehendaknya sendiri akibatnya akan menimbulkan permasalahan hukum yang pada gilirannya penyelesaiannya melalui proses pengadilan.jual beli tanah dan status milik bersama yang berasal dari harta warisan sudah semestinya dilaksanakan dengan persetujuan bersama sehingga jual beli tanah sedemikian ini berkekuatan hukum apabila dengan persetujuan sebagian pemiliknya saja.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DENGAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Dendi Firnando]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (157.47 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.176-182
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pemenuhan Hak Narapidana Dengan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika. Penelitian ini yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis data dalam penulisan jurnal ini adalah jenis data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian diinventari dan disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukan (1) pemenuhan hak narapidana narkotika dalam memperoleh remisi sudah terealisasikan dan berjalan dengan sangat baik. (2) Pertimbangan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana narkotika dilakukan secara teliti dan selektif.]]>
<![CDATA[SIDANG PIDANA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SUBANG ]]>
<![CDATA[Aldi Abdulah Faqih]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.749 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.88-95
<![CDATA[Pandemi Covid-19 memberikan efek yang sangat besar, hal ini berdampak pula pada system hukum yang ada di Indonesia yang mengharuskan melakukan persidangan perkara pidana secara jarak jauh atau teleconference sesuai surat Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference. Mekanisme persidangan selanjutnya ditegaskan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Dalam implementasinya, Tahanan merasa adanya kekurangan dan kelebihannya. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif dan studi literatur. Untuk mendukung penulisan, penulis mengumpulkan data dari data primer yang didapatkan peneliti melalui wawancara terhadap 3 tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dengan kasus dan usia berbeda, dan data sekunder yang merupakan data pendukung dari data primer diperoleh dari studi literatur. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui mekanisme Persidangan online atau elektronik dan perspektif Tahanan terkait proses persidangan pidana elektronik.]]>
<![CDATA[PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI LAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CIBINONG) ]]>
<![CDATA[Henry Erwinton]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (471.549 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.775-782
<![CDATA[Prisoners' rights as regulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Article 14 are rights that must be fulfilled as a public service. Law Number 25 of 2009 concerning Public Servants aims to provide legal certainty in the relationship between the community and organizers. The implementation of Public Services is based on Article 4 of Law Number 29 of 2009 concerning Public Services related to the principles covering: a. Public interest; b. legal certainty; c. equal rights; d. balance of rights and obligations; e. professionalism; f. participation; g.equal treatment / non-discrimination; h. openness; i. accountability; j. special facilities and treatment for vulnerable groups; k. timeliness; and l. speed, convenience and affordability. Class IIA Cibinong Correctional Institution in providing services to the community strives to provide the best service in accordance with regulated provisions. Achieved not because the individualist organization neglects because of the cooperation or synergy between the Class IIA Cibinong Correctional Institution and the 3rd Party needed and supporting the public service program.]]>
<![CDATA[PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA ]]>
<![CDATA[Irman Puansah]]>;
<![CDATA[Soritua Ritonga]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (419.744 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.382-392
<![CDATA[Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara seharusnya dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesiensi ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Penggunaan dana desa harus transparan sejak Dana Desa turun, transparan dalam perencanaan pembangunan, transparan dalam proses pelaksanaan dan transparan dalam pelaporan. Transparansi pemerintahan dapat dimaknai sebagai ketersediaan informasi tentang satu organisasi atau aktor yang mengijinkan masyarakat untuk mengawasi pekerjaan internal dan kinerja organisasi pemerintah. Maka dalam hal ini penggunaan dana desa yang transparan harus menyediakan informasi bagaimana proses penggunan dana desa tersebut sejak dana desa diperoleh, direncanakan, digunakan dan dilaporkan serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mengawasinya. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap transparansi penggunaan Dana Desa di kecamatan padangsidimpuan tenggara, diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya.]]>
<![CDATA[LAYANAN KUNJUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI RUTAN KLAS IIB BANJARNEGARA ]]>
<![CDATA[Iqbal Agil Wijaya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (165.602 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.166-174
<![CDATA[Layanan kunjungan merupakan layanan yang diberikan bagi narapidana dan tahanan untuk memenuhi hak menerima kunjungan yang dijamin negara dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pada masa pandemi COVID-19 Pemasyarakatan mengeluarkan kebijakan yang merubah Layanan kunjungan menjadi layanan video call yang tercantum pada Surat Edaran Nomor: PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Langkah Progresif Dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease (COVID-19). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana layanan kunjungan pada masa pandemi COVID-19 di Rutan Klas II B Banjarnegara serta mengetahui dampak positif dan negatif dari layanan kunjungan dan video call. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan pengambilan data dilakukan dengan cara observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian ini yaitu Rutan Klas II B Banjanegara telah melaksanakan layanan video call selama pandemi COVID-19. Layanan ini memberikan banyak kemudahan bagi tahanan untuk kebutuhan berkomunikasi dengan keluarga karena penggunaannya yang mudah dan gratis serta tetap menerapkan protokol kesehatan.]]>
<![CDATA[SISTEM PEMBINAAN TERHADAP WBP (WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN) NARKOTIKA DILAPAS (LEMBAGA PEMASYARAKATAN) ]]>
<![CDATA[Khoirul Umam Sutanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.168 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.90-102
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis penerapan sistem pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan tindak pidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) serta faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat sistem pembinaan tersebut.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik observasi. Penelitian ini memberikan hasil yang menunjukkan bahwa Sistem pembinaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) telah sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berupa adanya kegiatan bimbingan dan Pembinaan yaitu kegiatan Pembinaan kepribadian dan kemandirian. Faktor pendukung jalannya sistem pembinaan yakni adanya kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan dan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu juga terdapat faktor penghambat jalannya sistem pembinaan yang dilaksanakan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) antara lain kurangnya antusias Warga Binaan Pemasyarakatan, masalah sarana dan prasarana, masalah sumber daya manusia, masalah pendanaan serta masalah kelebihan kapasitas.]]>
