cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,767 Documents
 117   118   119   120   121 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI ATAS PEMBAJAKAN FILM KELUARGA CEMARA PRODUKSI VISINEMA PICTURES Naufalina Rabbani; Asep Saripudin
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2791-2798

Abstract

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dunia perfilman sering mendapat banyak permasalahan terkait fenomena pembajakan film. Fenomena pembajakan biasanya terjadi sesaat setelah film tersebut dirilis, baik yang dirilis di bioskop maupun di situs platform legal. Pembajakan film merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum, dampak dari pembajakan film diantaranya yaitu dapat merugikan pemilik/pembuat film dan dapat dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Biasanya para pelaku pembajakan film ini melakukan aksinya untuk iseng dan ada juga yang ingin mencari keuntungan. Film film tersebut akan diunggah di situs illegal seperti indoxxi, layarkaca21, dan beberapa situs illegal lainnya. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembajakan film ini membuat banyak masyarakat menormalisasi hal tersebut, padahal itu merupakan perbuatan yang dilarang dan berimplikasi hukum. Banyak orang tertarik menonton film illegal karena menonton di situs illegal tidak dipungut biaya, sehingga banyak orang tertarik untuk menonton di situs tersebut. Mengenai pelanggaran terhadap hak cipta khususnya pembajakan film diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan sanksi pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
PERAN PEMBINAAN TAHAP AWAL DALAM MENGURANGI DAMPAK PRISONISASI DI LAPAS KELAS I BANDAR LAMPUNG Dewi Linarsih
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.43-58

Abstract

Data terakhir dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Menunjukan bahwa terjadi over kapasitas hampir di seluruh LAPAS dan RUTAN di Indonesia. Hal ini juga terjadi di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang memiliki 620 orang tetapi di isi oleh 1220 sehingga mengalami over kapasitas sebanyak 100 persen, kondisi ini di sebut dengan overcrowding kondisi overcrowding inilah yang akan banyak memberikan dampak negatif terhadap narapidana yang sedang menjalani masa hukuman nya di RUTAN/LAPAS salah satu dampak negatif nya adalah prisonisasi, karena prisonisasi inilah yang kemudian dapat menjadi pangkal dari berbagai macam gangguan kamtib serta membuat narapidana menjadi residivisme dengan menggulangi kejahatannya, oleh karena peneliti merasa perlu melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembinaan tahap awal di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang di lakukan melalui klinik Pancasila untuk mengetahui sejauh mana dampak pembinaan tahap awal klinik pancasila di Lapas Kelas I B.Lampung. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif. Selama melakukan penelitian hasil yang di dapatkan bahwa pelaksanaan klinik Pancasila terbukti dapat mengguranggi dampak negatif dari prisonisasi namun perlu ada nya peran serta petugas serta ada nya kegiatan yang lebih variatif dalam pelaksanaan pembinaan tahap awal melalui klinik pancasila tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DINAS P3AP2KB KOTA BATAM Eko Nurisman; Kennix Kho
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1213-1226

Abstract

Perempuan menjadi pihak yang lebih rentan terhadap tindakan KDRT jika dibandingkan dengan pihak laki-laki, hal ini disebabkan karena secara ukuran ataupun kekuatan fisik, perempuan cenderung memiliki fisik yang lebih lemah dari pada laki-laki. Di Indonesia, terdapat lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melindungi perempuan, salah satunya merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Pembahasan dalam artikel ini akan dibatasi hanya pada penelitian di Dinas P3AP2KB Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan sebagai korban KDRT serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan Dinas P3AP2KB Kota Batam terhadap mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara. Metode analisis data yang digunakan merupakan metode deskriptif kualitatif. Menurut hasil penelitian ini, Dinas P3AP2KB Kota Batam telah berkontribusi dalam memenuhi hak perempuan sebagai korban KDRT serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban telah sesuai dengan teori perlindungan hukum.
PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI TERHADAP PENGARUH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL Dimas Hariang Kencana; Rani Apriani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i4.864-871

Abstract

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di era modern saat ini mempunyai dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat suatu negara. Perkembangan tersebut tidak hanya dilihat dari segi aturannya saja, melainkan dilihat dari segi aspek kehidupan lainnya. Agar dapat berkembang, maka dibutuhkannya suatu modal yang dapat berupa modal dalam negeri maupun modal asing. Investasi lokal maupun asing menjadi solusi untuk meningkatkan pembangunan nasional. Oleh karenanya, diperlukan sudut pandang lain agar regulasi yang ada terutama di bidang investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka ketentuan hukum yang berlaku ini bisa menjadi jalan bagi para pemberi modal agar bisa berpartisipasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.
ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Meli Andriani; Rani Apriani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2401-2407

Abstract

Pada penelitian ini, arbitrase dianggap menyelesaikan sengketa dengan cara non litigasi atau tidak melalui pengadilan. Terjadinya sengketa juga dapat diselesaikan di pengadilan ataupun diluar pengadilan, tergantung kesepakatan awal oleh para pihak atau para yang bersengketa. Untuk memenuhi tujuan dari dibuatnya artikel ini, sebagai penulis menggunakan metode Yuridis Normatif. Pada dasarnya Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk memutuskan suatu keputusan yang dilakukan oleh Arbiter dengan adil, dan cepat berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bersumber penjelasan pada latar belakang yang sudah tercantum, sehingga penulis hendak membahas Implementasi Pengaturan Arbitrase mengenai penyelesaian sengketa dan Putusan Arbitrase saat menangani Kasus.
Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Civil Law Dan Sistem Common Law Muksana Pasaribu
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i1.77-83

Abstract

Kajian ini berupaya mengeksplorasi perbandingan dua sistem hukum, yakni civil law dan common  law system yang mewarnai perjalanan sejarah sistem hukum Indonesia. Sistem civil law lebih mengedepankan tradisi hukum tertulis, sementara sistem hukum Islam (Islamic legality system) yang mengedepankan nilai-nilai moral kegamaan. Kajian ini juga akan mengupas bagaimana civil law dan hukum Islam bersinergi serta berinteraksi dalam implementasi sistem hukum di Indonesia. Dari kajian perbandingan dua sistem hukum diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Terdapat perbedaan antara civil law system dengan islamic law system, dalam hal prinsip-prinisp dan karakteristik berhukum. Beberapa perbedaan itu diantaranya, secara mendasar civil law lebih mengedepankan hukum tertulis yang merupakan warisan tradisi Romawi, sementara hukum Islam lebih mengedepankan nilai-nilai moral kegamaan yang bersumber dari wahyu. Selain itu, sistem hukum sipil cenderung kaku dan tekstual sementara sistem hukum Islam tampak lebih dinamis dan fleksibel atau eklektik. Kedua, dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, meski awalnya lebih berkarakter Civil law, namun sistem hukum Islam juga dapat bersinergi, selain juga tentunya common law system dan hukum adat. Interaksi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia terlihat dalam berbagai regulasi, khususnya hukum perdata Islam, semisal perkawinan dan warisan. Dalam keaneka ragaman sistem hukum yang saling bersinergi dan melengkapi, tentu menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tengah mewujudkan suatu sistem hukum Indonesia yang berkarakteristik ke-Indonesia-an.Kata kunci : civil law, sistem hukum Indonesia
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN SITUASIONAL TERHADAP BUDAYA DAN MOTIVASI PEGAWAI PEMASYARAKATAN Muh Akhsan; Ayu Purnama Sari
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.222-230

Abstract

Suatu lembaga tentunya memiliki struktur dan klasifikasi kepemimpinan didalamnya. Lembaga Pemasyarakatan tentunya juga dibungkus dengan suatu model kepemimpinan Seorang pimpinan yang menggunakan model kepemimpinan situasional akan lebih mampu mengendalikan situasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena hal mendasar dari kepemimpinan situasional adalah seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus mengetahui lebih dalam internal organisasinya terutama internal dari pegawai dan warga binaan pemasyarakatan, serta situasi dan kondisi di Lembaga Pemasyarakaatn itu sendiri. Diketahui bahwa gaya kepemimpinan situasional berpengaruh terhadap budaya dan motivasi pegawai pemasyarakatan. Semakin baik seorang pemimpin dalam memberikan arahan dan motivasi kepada bawahannya maka kinerja pegawai pemasyarakatan akan semakin baik serta tercipalah kondisi Lapas dan kondusif. Namun terdapat hambatan-hambatan misalnya saja kurangnya komunikasi intrapersonal , pemimpin yang lambat dalam beradaptasi, pengambilan keputusan selektif dan lain sebagainya. Maka dari itu perlunya kerjasama yang baik antara seorang pemimpin situasional dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
PERAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA Natasha Orista Valencia Budiman; Devi Siti Hamzah Marpaung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Selama bertahun-tahun, arbitrase telah menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling populer dalam dunia perdagangan internasional karena mampu menyediakan solusi yang lebih cepat, efektif, dan final tanpa melibatkan sistem peradilan negara yang formal. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi fungsi arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional dengan memfokuskan pada pelaksanaan dan masalah yang dihadapi di Indonesia. Penulis menganalisis sejumlah kasus sengketa internasional yang melibatkan pihak Indonesia, baik yang diselesaikan melalui arbitrase domestik maupun internasional. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk melakukan analisis dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase menawarkan beberapa keuntungan dalam penyelesaian sengketa, seperti fleksibilitas dan kerahasiaan. Mereka juga memungkinkan untuk memilih arbitrator yang ahli di bidang mereka. Meskipun arbitrase memiliki banyak keuntungan, ada beberapa masalah yang perlu ditangani. Ini termasuk pelaksanaan arbitrase yang belum sepenuhnya efektif di Indonesia dan kemungkinan munculnya ketidakpastian hukum karena tidak memahami mekanisme acak di komunitas bisnis dan organisasi terkait. Selain itu, meskipun Indonesia meratifikasi konvensi internasional seperti Konvensi New York 1958 yang mendukung arbitrase internasional, masih ada masalah dalam menerapkannya.   
MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK SHOWBIZ DI LUAR PENGADILAN Dion Amando Sihombing; Heru Suyanto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.348-357

Abstract

Dalam penyelesaian sengketa kontrak showbizsering kali para pihak yang bersengketa mengambil tindakan untuk menyelesaikan sengketa kontrak showbiz tersebut melalui jalur litigasi atau pengadilan, ada cara lain yang dapat dipilih oleh pihak yang besengketa yaitu dengan cara melalui Mediasi yang merupakan bagian dari Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum dalam proses mediasi penyelesaian kontrak bisnis showbiz dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi penyelesaian sengketa bisnis. Penelitian ini akan membahas dari perspektif normatif yang kemudian dibandingkan dengan fakta yang terjadi dilapangan serta menggunakan kombinasi pendekatan teoritis dari beberapa referensi. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa mediasi merupakan suatu proses perdamaian berlangsung dan diselenggarakan antara para pihak yang bersengketa dan dibantu penyelesaiannya oleh seorang mediator agar dapat tercapainya hasil kesepakatan akhir yang adil, biaya ringan, akan tetapi tetap efektif dan diterima secara utuh oleh para pihak. pendapat/pandangan para ahli, yang teknik dan caranya bervariasi. Keberadaan mediasi dalam system hukum dan politik harus dilihat sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rasa keadilan seluas-luasnya. Keadilan dapat dicapai dengan cara memutus melalui pengadilan atau arbitrase, tetapi juga dapat diwujudkan melalui cara-cara musyawarah mufakat seperti negosiasi dan mediasi.
Perlindungan Hak Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Karawang Eva Nurlia; Findri Firdhausa; Wahyu Donri Tinambunan
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1518-1528

Abstract

Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai sektor kehidupan menjadi tak teratur, pemenuhan hak dan kewajiban menjadi terhambat tak terkecuali pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak merupakan hal yang harus dilakukan seperti yang kita ketahui bahwa hak-hak anak termasuk kedalam hak asasi manusia yang dijamin. Di tengah pandemi seperti ini, berbagai resiko atau dampak bukan tidak mungkin tidak bisa dihindari, seperti halnya kekerasan, eksploitasi dan stigmatisasi terhadap anak dan orang tuanya yang terkena dampak covid-19. Berdasarkan pembahasan di atas penulis membahas mengenai upaya perlindungan hak anak di tengah pandemi covid-19 di Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan hak anak di tengah pandemi Covid-19 baik dari undang-undang maupun sumber alternatif lainnya yang kemudian dikumpulkan dalam kesimpulan deskriptif. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak anak di tengah pandemic Covid-19 di kabupaten Karawang.

Page 119 of 177 | Total Record : 1767

 117   118   119   120   121 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): 2026 Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2024): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue