Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PLATFORM ONLYFANS ]]>
<![CDATA[Moch Abdul Aziz]]>;
<![CDATA[Hana Faridah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.874-881
<![CDATA[Penggunaan teknologi secara masif dewasa ini merupakan tanda bahwa manusia telah banyak berkembang dari masa ke masa. Berdasarkan statistik Patroli Siber dari Januari 2020 sampai Juni 2021 total laporan yang ada telah mencapai 2.259, Pornografi dengan jumlah 208 menduduki peringkat tiga setelah Penyebaran Konten Provokatif 1.048 dan Penipuan Online 649. Dalam tulisan ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian yuridis normatif. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa OnlyFans mirip dengan media sosial lain hanya berbeda dalam pembatasan jenis konten serta berbayar yang nominalnya dikehendaki oleh konten kreator. Sanksi bagi konten kreator, pelanggan, dan pihak OnlyFans yang memuat, mengakses atau menyediakan konten pornografi dapat dijerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (“UU Pornografiâ€) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITEâ€).]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SURAT EDARAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 420/531.1/DISDIK.SET/2020 PADA MASA PANDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Pebi Camne Halawa]]>;
<![CDATA[Zuhdi Arman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.517-524
<![CDATA[Pada masa pandemi covid 19, banyak surat edaran yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Surat edaran itupun memuat poin-poin dalam penanggulangan, pencegahan dan penyebaran covid 19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dalam pelaksanaan salah satu surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur kepulauan riau pada masa pandemi covid 19 yang ditujukan pada lembaga pendidikan dalam pemberian keringanan uang sekolah siswa. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Supaya penelitian ini tidak terlalu luas maka perlu ada pembatasan masalah dan penelitian ini lakukan disebuah sekolah swasta yang ada di kota batam yaitu sekolah menengah atas ananda batam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan surat edaran gubernur kepulauan riau nomor 420/531.1/DISDIK.SET/2020 pada masa pandemi covid 19 di nilai kurang efektif, dikarenakan dalam pemberian keringanan uang sekolah kepada siswa tidak secara merata. Namun disisi lain pihak sekolah juga membutuhkan biaya besar untuk melanjutkan kegiatan operasional sekolah.]]>
<![CDATA[PLAGIARISME DALAM MEREK DAGANG DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Muhammad Iqbal Nugroho]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.2037-2042
<![CDATA[Banyaknya plagiarisme yang terjadi di Indonesia biasanya di lakukan penyelesainya melalui jalur litigasi. Pada dasarnya penyelesaian plagarisme bisa dilakukan dengan tindak litigasi maupun dengan cara jalur alternatif penyelesaian sengketa mempunyai keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan litigasi. Plagiarisme menurut UU No. 20 tahun 2016 yang mana isinya merek serta indikasi geografis. Bagi yang terdaftar pada peniruan merek sejalan dengan isi dari UU No. 20 tahun 2016 sehingga mereka mempunyai hak di lindungi oleh hukum melalui cara represif serta prefentif. Sesuai dengan hukum prefentif bahwa sudah jelas tujuan tersebut mencegah untuk tidak adanya sengketa dengan tidak adanya sengketa maka mendorong masyarakat untuk menaati hukum yang ada dan supaya tidak memberikan kerugian kepada kepetingan dan hak kelompok atau personal. Bahwa hukum repsif sudah jelas memiliki tujuan untuk dapat di selesaikan sengketa menyangkut penetapan yang berbentuk sanksi hukum dalam hal melangar hukum bahkan lebih jelasnya lagi kepentingan umum maupun pribadi bisa dilakukan suatu Tindakan terhadap peniruan merek yang terdaftar.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK AKOMODASI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS I MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Fachri Syawal]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1746-1753
<![CDATA[Pendekatan humanis menjadi aspek yang sangat diperhatikan dalam proses pemidanaan modern ini. Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas mengenai bagaimana implementasi pemenuhan hak akomodasi bagi narapidana di Lapas Kelas I Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif dan dengan menggunakan sumber data sekunder dan primer. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara terhadap 10 informan dan observasi langsung sedangkan data skunder diperoleh melalui peraturan yang berlaku, kajian literatur, dan website. Teori Servequal yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Beberapa dimensi sudah terlaksana dan terpenuhi dengan baik dalam implemnetasi pemenuhan hak akomodasi bagi narapidana seperti dimensi tangible, assurance dan emphaty. Namun masih terdapat dimensi yang belum berjalan secara maksimal seperti dimensi responsiveness dan reliability.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI DALAM PERADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Fahmi Fadil]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3374-3380
<![CDATA[Regulasi Islam mengatur orientasi dan kuantitas pengamat terhadap suatu situasi, perbedaan ini terjadi di kalangan peneliti. Ini tidak sama dengan aturan positif yang membolehkan perempuan sebagai pengamat di babak penyisihan dalam segala hal. Perbedaan antara peraturan pasti dan peraturan Islam terjadi dengan melihat kesan Hakim Pengadilan tentang tempat perempuan sebagai saksi. Kekhawatiran utama yang dimunculkan dalam proposisi ini adalah bagaimana kedudukan perempuan sebagai pemerhati dalam suatu peraturan dan ketentuan Islam, dan bagaimana kedudukan perempuan sebagai pengamat di Pengadilan Tinggi, dengan maksud sepenuhnya untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Tinggi. tentang tempat wanita sebagai saksi.]]>
<![CDATA[POLA KOMUNIKASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM (STUDI PADA NARAPIDANA WARGA NEGARA ASING) ]]>
<![CDATA[Made Dwitya Bhargo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.1-8
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang pola komunikasi narapidana negara asing di Lapas Kelas IIB Karangasem. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis menggunakan teori komunikasi Harold Laswell sebagai landasan teori untuk melihat bagaimana proses komunikasi tersebut terjadi. Menurut Laswell, komunikasi adalah suatu proses yang menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan melalui media yang memiliki dampak tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penulis mencoba memberikan gambaran tentang pola komunikasi warga binaan pemasyarakatan, khususnya narapidana warga negara asing di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa warga binaan asing cenderung lebih suka berkomunikasi dengan rekan se-negara mereka, lebih sering menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing, lebih suka bergaul dengan sesama warga binaan asing, topik yang mereka biasanya bicarakan tentang keluarga dan kegiatan mereka di dalam Lapas, dan komunikasi terhadap petugas dilakukan seperlunya saja. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu di dalam blok. Hanya sedikit dari warga binaan asing yang bisa berbahasa Indonesia.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) MELALUI MEDIASI DAN ARBITRASE ]]>
<![CDATA[Josefa Namida Rosaria]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1180-1188
<![CDATA[Tulisan ini membahas mengenai Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Melalui Mediasi dan Arbitrase. Sengketa konsumen adalah sebuah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, yang dapat di upayakan penyelesaian melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Untuk penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan diluar pengadilan. Berbagai keunggulan yang dimiliki BPSK dalam penyelesaian sengketa tersebut belum mendapatkan dukungan dari berbagai unsur. Ke efektivitasan BPSK yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik antara pelaku usaha dengan konsumen secara mediasi dan arbitrase belum dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Masih adanya permasalahan seperti regulasi tugas dan wewenang, sarana dan prasarana, sosialisasi hukum perlindungan konsumen yang diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan sistem penegakan hukum perlindungan konsumen yang efektif.]]>
<![CDATA[PELAYANAN TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS ]]>
<![CDATA[Dani Ardiansyah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.830-835
<![CDATA[Sebagai makhluk sosial, setiap orang mempunyai martabat dan status yang sama di bumi, tidak peduli apakah mereka dalam keadaan sempurna atau kurang sempurna. Dalam kondisi yang tidak sempurna tidak akan menyebabkan hilangnya martabat dan status bagi penyandang disabilitas. Sudah menjadi kewajiban negara terjaminnya ketercapaian bagi seorang penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Pelayanan publik adalah hak mendasar bagi masyarakat dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhi, begitu juga dengan layanan publik yang diterima oleh penderita disabilitas. Didalam pelayanan publik terhadap disabilitas perlu adanya pelayanan yang setara dengan masyarakat normal pada umumnya. Hal ini tidak hanya bertujuan melindungi Hak Asasi Manusia setiap masyarakat, namun juga menjalankan amanat undang-undang serta sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Pemerintah sudah menjamin ketercapaian fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang telah dicantumkan dalam peraturan-peraturan yang telah berlaku. WBP penderita disabilitas mempunyai hak lain yang harus disediakan oleh lapas. Karena lapas adalah fasilitas umum, sama seperti fasilitas umum lainnya yang harus memenuhi persamaan hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HAM ATAS SANKSI TAMBAHAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Aqnes Yurian Jayana]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2352-2365
<![CDATA[Tindakan kekerasan seksual kepada seseorang merupakan bentuk paksaan untuk merangsang seseorang agar mau melakukan hubungan seksual. Presiden Republik Indonesia kemudian mengungkapkan Indonesia darurat kekerasan seksual. Respon pemerintah terkait permasalahan tersebut diwujudkan atas undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Pemerintah menambahkan sanksi tegas yakni pemberian suntikan kebiri kimia, sanksi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Tentang tata cara pelaksanaan dari kebiri kimia. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan mengumpulkan Teknik studi literature dari penelitian terdahulu. Kemudian, analisis data dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. sanksi kebiri kimia melanggar empat prinsip moral dari segi hukum salah satunya asas kebebasan agar tidak disiksa serta asas keadilan karena sanksi kebiri kimia berdampak sangat panjang yang akan menyiksa korban. Wacana tentang kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual merupakan langkah yang tidak lagi setia pada gagasan hukum pidana yang demokratis dan berorientasi pada hak asasi manusia dalam reformasi hukum pidana.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Tindak Pidana Yang Didalamnya Terdapat Perselisihan Perdata (Suatu Tinjauan Normatif) ]]>
<![CDATA[Bandaharo Saifuddin]]>;
<![CDATA[Tris Widodo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.30-36
<![CDATA[Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk membahas penyelesaian apabila terjadi tindak pidana yang didalamnya terdapat perselisihan perdata. Kemudian tantangan yang dihadapi, apa indikator yang diperlukan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana yang terdapat didalamnya perselisihan perdata. Untuk menjawab tantangan tersebut agar sampai pada tujuan yang diinginkan maka penulis melakukan bedah kasus dengan hasil; Masih banyak laporan pengaduan dari masyarakat terhadap tindak pidana yang didalamnya terdapat perselisihan perdata berlanjut ke pengadilan sehingga putusan hakim Ontslag van Rechtsvervolging. Indikator yang diperlukan penyidik sebelum gelar perkara dilakukan untuk menentukan ada tidaknya perbutan pidana atau tidak yaitu a. Dengan melakukan penyitaan terhadap alat bukti dari kedua belah pihak b. Melakukan pengecekan kegiatan atau aktifitas yang menguasai objek sengketa, c. Mencocokan alas hak kedua belah pihak atas objek perkara. d. Dokumentasi tanah sengketa, d. Dokumen-dokumen pendukung lainya dari pelapor dan terlapor. Kesimpulan kebanyakan kasus – kasus yang sejatinya perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara pidana. Yang kedua apabila terjadi tindak pidana yang didalamnya terdapat perselisihan perdata (Prajudicial Geshill), maka untuk sementara waktu dihentikan/ ditangguhkan penyidikannya oleh penyidik dengan menyarankan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan gugatan perdata.Kata Kunci  :  Penyelesaian- Tindak Pidana- Terdapat Perselisihan Perdata]]>
