Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS PADA TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA ]]>
<![CDATA[Ahmad Suryanegara Yasin]]>;
<![CDATA[Sabir Alwy]]>;
<![CDATA[Haeranah Haeranah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1361-1374
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kekuatan hukum akta notaris pada transplantasi organ tubuh manusia. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebeumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Akta transplantasi organ tubuh manusia harus di buat dengan akta autentik sebab bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan (wettelijke vorm) dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang yaitu Notaris. Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, akta notaris dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. fungsi akta yang paling penting di dalam hukum adalah akta sebagai alat pembuktian, maka daya pembuktian atau kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan ke dalam tiga macam yaitu Kekuatan Pembuktian Lahir, Kekuatan Pembuktian Formal, Kekuatan Pembuktian Materil. Minuta merupakan asli dari akta notaris. Ciri khususnya terdapat tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, termasuk juga renvoi jika ada. Minuta akta ini tidak dibawa/diambil oleh penghadap akan tetapi tinggal di kantor notaris. Sedangkan yang dibawa oleh penghadap adalah salinan akta yang sama bunyinya dengan minuta akta. Hanya saja di dalam salinan akta tidak terdapat tanda tangan para penghadap dan juga saksi, di dalam salinan akta hanya ada tanda tangan notaris bermeterai temple, jadi pihak Rumah Sakit tidak seharusnya menolak salinan akta transplantasi organ tubuh yang dibuat oleh notaris.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA ]]>
<![CDATA[Octa Dechaprio Gurusinga]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2930-2936
<![CDATA[Penulisan jurnal ini berjudul “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbukaâ€. Motivasi di balik tulisan ini adalah untuk melihat usaha-usaha Lembaga Pemasyarakatan untuk memenuhi kebebasan para tahanan dalam hal mengajar. Strategi eksplorasi ini adalah mengatur pemeriksaan yang sah yang menyoroti standar hukum yang pasti untuk pedoman yang dilindungi. Informasi ini menggunakan strategi subjektif untuk memahami informasi yang dikumpulkan dan diperoleh dan diatur dengan sengaja. Berdasarkan pemeriksaan yang telah penulis lakukan pada bagian berikut ini, maka akhirnya sesuai dengan Pasal 9 UU No 12 Tahun 1995, terkait Pemasyarakatan yang menyatakan yaitu dalam rangka penertiban pergantian peristiwa dan arah tahanan di dalam penjara. penjara. Menteri dapat membantu organisasi pemerintah yang berlaku, badan sosial lain atau orang-orang yang pelaksanaannya sesuai dengan pelaksanaan sistem remedial.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN) ]]>
<![CDATA[Anwar Sulaiman Nasution]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.748-755
<![CDATA[Research is a study on the legal accountability of the perpetrator of the crime of murder committed by the husband against the wife in the Jurisdiction of padangsidimpuan District Court and the causative factor of the crime of murder committed by a husband against his wife in the jurisdiction of padangsidimpuan District Court. This research formulates the issue of how the legal accountability of the perpetrator of the crime of murder committed by the husband against the wife in the Jurisdiction of padangsidimpuan District Court and whether the cause of the crime of murder committed by a husband against his wife in the jurisdiction of Padangsidimpuan District Court. The research that the authors used in the writing of this study is descriptive research which means Then, through inductive and deductive methods, conducted the results of interviews with authors and speakers, as well as conducted field research (library studies) and library studies (field research) on data and documents related to research. Research. The legal liability imposed on a husband who commits the crime of murder against the wife in the Jurisdiction of Padangsidimpuan District Court is only punishable by the fact that there is no weight with the addition of one-third of the threat of the main punishment and the contributing factor of the crime of murder committed by a husband against his own wife is due to the self-esteem as a husband feels harassed which ultimately leads to the quarrel and persecution that resulted in the death of the wife]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH EX EIGEN-DOM VERPONDING: STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR : 211/Pdt.G/2019/PnAmb ]]>
<![CDATA[Agustianto Agustianto]]>;
<![CDATA[Celine Tio]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.777-788
<![CDATA[Sistem pertanahan yang dinamakan tanah eigendom. Akan tetapi sistem pertanahan yang menggunakan hukum barat ini masih dianggap tidak sinkron dengan Hak Asasi Manusia dan juga merugikan masyarakat sehingga pada masa kemerdekaan Indonesia, diterbitkanlah peraturan baru yang mengatur mengenai sistem pertanahan nasional. Namun pada kenyataannya untuk mentransmisi hukum barat ke hukum nasional tidaklah mudah, sehingga muncul beberapa sengketa tanah, salah satunya yaitu sengketa tanah ex eigendom verponding yang diadili di Pengadilan Negeri kota Ambon dengan putusan Mahkamah Agung nomor: 211/Pdt.G/2019/PN Amb. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana kasus posisi, kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung serta kelebihan dan kelemahan hakim dalam memutuskan putusan dalam perkara sengketa tanah ex eigendom verponding ini. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan yang dihasilkan dalam penelitian ini ditemukan bahwa alasan hakim dalam menolak permohonan perkara yang diajukan oleh Lutfi Attamimi selaku perwakilan dari PT. Maluku Membangun ini telah sesuai dengan fakta dan Undang-Undang yang berlaku namun terdapat juga beberapa kelemahan hakim dalam mempertimbangkan bukti data pertanahan yang dilampirkan oleh penggugat, sehingga pada akhir putusan di simpulkan bahwa tanah ex eigendom Verponding nomor 987 tidak berhasil direbut kembali oleh penggugat karena ketidak sahnya bukti dan fakta yang dikemukakan dimuka persidangan.]]>
<![CDATA[PENGKLASIFIKASIAN HAK ATAS MEREK SEBAGAI BENDA PADA OBJEK JAMINAN DALAM PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Hadi Alhadar]]>;
<![CDATA[Siti Nurul Intan Sari D]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.440-449
<![CDATA[Merek dipergunakan dalam menentukan atau memebedakan sebuah brand dimana merek memberikan hak pada pemilik merek tersbut, untuk dapat dipergunakan dalam kegiatan perdangan dan jasa dalam ruang lingkup bisnis. Padal pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai segala kebendaan dapat diajdikan sebagai jaminan maka, namun tidak adanya autran mengenai merek ialah suatu brand dan bisa dijadikan sebagai penjaminan. Maka dalam penelitian ini dilandasi atas permasalahan mengenai apakah merek dapat diklasifikasikan sebagai benda dan kemudian dijadikan sebagai objek jaminan dengan melihat pada nilai ekonomis yang terdapat pada merek dan karakteristik pada merek. Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan mengenai bagaimana pengkualifikasikan merek sebagai benda untuk dapat dijadikan objek jaminan. Selanjutnya penelitian ini juga hendak menjelaskan bentuk jaminan seperti apa yang sesuai diterapkan pada hak atas merek. Hasil akhir dari kajian ini menjelaskan bahwa merek dapat dikatakan sebagai benda karena memiliki sifat kebendaan pada karakteristiknya, oleh karena itu merek dapat dijadikan objek jaminan pada perbankan, namun pada prakteknya beberapa lembaga perbankan yang menerapkan merek sebagai jaminan hanya menjadikan jaminan merek sebagai jaminan tambahan dan belum dijadikan sebagai jaminan utama karena tidak adanya acuan untuk memberikan standarisasi nilai pasti pada merek.]]>
<![CDATA[UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Roy Marthen Moonti]]>;
<![CDATA[Arifin Tumuhulawa]]>;
<![CDATA[Yayan Hanapi]]>;
<![CDATA[Dince Aisa Kodai]]>;
<![CDATA[Oyald Puhi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1560-1571
<![CDATA[Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan memberikan angin segar bagi para pencari keadilan dalam ruang lingkup Tata Usaha Negara. Dengan adanya Undang-Undang ini pula telah memperluas access to justice bagi pencari keadilan di Peradilan Tata Usaha Negara dengan cara membuka ruang-ruang tertutup yang sebelumnya tidak dapat dimasuki oleh para pencari keadilan. Sehingganya bagi warga masyarakat/Badan Hukum yang merasa dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengambil upaya Hukum administrasi. Dengan begitupula kita dapat mengetahui proses penyelesaian sengketa administrasi dengan memperoleh sumbangsih berupa pengetahuan sekaligus menjelaskan secara definitif suatu sengketa Tata Usaha Negara dapat diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan, atau  melalui upaya administratif terlebih dahulu. Adapun Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Administrasi dan Peradilan dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara.]]>
<![CDATA[PERLAKUAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA HIGH RISK ]]>
<![CDATA[Efaldi Butar-Butar]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1654-1662
<![CDATA[Salah satu permasalahan yang terjadi pada sistem pemasyarakatan adalah adanya narapidana high risk atau narapidana resiko tinggi, khususnya bagi narapidana lanjut usia high risk. Kehadiran para narapidana dengan resiko tinggi meski jumlahnya sedikit menimbulkan risiko besar bagi sistem pemasyarakatan jika tidak dikelola secara efektif. Dalam jurnal ini dibahas mengenai perawatan terhadap narapidana resiko tinggi di lembaga pemasyarakatan. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penulisan jurnal ini. Studi pustaka dilakukan terhadap jurnal atau artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada jurnal. Di Indonesia, pendekatan yang berlaku untuk mengelola populasi penjara berisiko tinggi dan manajemen khusus adalah dengan membangun pemisahan administratif yang lebih besar, lebih aman, dan memiliki staf yang banyak serta unit perumahan dengan keamanan super maksimum.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERBANKAN TERHADAP TRANSAKSI FIKTIF (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 613/PID.SUS/2016/PN MTR) ]]>
<![CDATA[I Wayan Adi Dharma Yasa]]>;
<![CDATA[Kurniawan Kurniawan]]>;
<![CDATA[Eduardus Bayo Sili]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3253-3272
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum nasabah perbankan terhadap transaksi fiktif yang dilakukan oleh pegawai bank, untuk mengetahui bentuk pelanggaran terhadap Putusan No. 613/Pid.Sus/2016/PN. Mtr dan untuk menganalisis bentuk perlindungan hokum kepada nasabah perbankan terkait transaksi fiktif terhadap Putusan No.613/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. enelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bentuk perlindungan hukum nasabah Perbankan terhadap transaksi fiktif (pencatatan palsu) yang dilakukan oleh pegawai bank dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara implisit (ImplicitProtection) dan eksplisit (Expliciti Protection). Secara implisit dilakukan oleh intern bank sendiri berupa kebijakan dan tanggungjawab dalam menjalankan aktivitas perbankan, sedangkan secara ekplisit dilakukan dengan cara pengawasan dari Bank Indonesia untuk mengontrol dan mengawasi setiap aktifitas perbankan pada bank umum. Secara normatif perlindungan hukum terhadap transaksi fiktif didasarkan pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Lex Spesialis Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentangi Perbankani Syariah, kemudian diakomodir juga oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan untuk dana simpanan nasabah diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpan serta diatur pula terkait dengan petunjuk pelaksanaan melalui Peratuan Peraturan Bank Indonesia. Bentuk bentuk pelanggaran terkait dana nasabah akibat transaksi fiktif terhadap Putusan No. 613/Pid.Sus/2016/PN. Mtr adalah pelanggaran Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 64 dan Pasal 66 ayat(1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pelanggaran prinsip mengenai nasabah (know your custumer principle), pelanggaran terhadap penerapan manajemen risiko dan Pelanggaran terhadap Standar Operasional Proseduri (SOP). Perlindungan Hukum kepada nasabah perbankan akibat transaksi fiktif terhadap Putusan No. 613/Pid.Sus/2016/PN.Mtr dilakukan secarai implisit dan eksplisit. Secara Implisit yakni dengan memberikan sanksi administrative dari pihak perbankan berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Saudari Dini Yuliana Qatrunnada dan pengembalian dana kepada nasabah oleh pihak Bank Muamalat. Selain itu juga dilakukan secara eksplisit yakni berupa pemidanaan dan denda di Lembaga Peradilan yaitu Penjara selama 7 Tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh juta rupiah).]]>
<![CDATA[PERAN PETUGAS PEMASYARAKATAN PADA PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN KASUS TERORISME DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL ]]>
<![CDATA[Farid Sandhika Quri]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.222-232
<![CDATA[Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan yang berbahaya dan mengancam bagi bangsa dan negara Indonesia. Maraknya kasus terorisme di Indonesia diakibatkan paham radikal yang dianut oleh teroris tersebut. Seorang narapidana dengan kasus terorisme mempunya paham radikal yang sangat tinggi dan mampu mempengaruhi narapidana lain yang berada didalam Lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dengan kasus terorisme terpusat , karena pembinaannya butuh dengan metode khusus secara bersamaan. Peran petugas pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan.reintegrasi sosial dengan cara Deradikalisasi yang dilakukan oleh pihak Lembaga pemasyarakatan dibantu dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), selain itu pembinaan mental spiritual narapidana terorisme berbeda dengan narapidana umum, Selain pembinaan kepribadian, pembinaan dengan kemandirian juga harus dilatih pada narapidana terorisme, agar mempunyai keahlian Ketika keluar dari Lapas, dan mampu berintegrasi dengan masyrakat diluar. Perlunya pelatihan bagi petugas pemasyarakatan agar mampu membina narapidana dengan kasus terorisme secara baik dan mampu merubah radikal seorang narapidana terorisme]]>
<![CDATA[PANDEMI COVID-19 DAN PENINGKATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Dita Ayu Alisya]]>;
<![CDATA[Mas Anienda Tien F]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1095-1105
<![CDATA[Penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis peningkatan permohonan cerai di Pengadilan Agama Surabaya selama masa pandemi COVID-19, serta memahami alasan perceraian dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan cerai terdampak pandemi. Jenis penelitian empiris dengan metode analisis kualitatif yang memisahkan data dari analisis deskriptif, dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Karena pandemi ini, telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan, tidak terkecuali berpengaruh pada permohonan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya. Maraknya perceraian ditengarai sebagai dampak dari pandemi ini. Hasil Penelitian ditemukan bahwa selama pandemi Covid kasus perceraian di Pengadilan Agama Surabya terjadi lonjakan dan permintaan perceraian di kala pandemi ditengarai dari sebagian aspek yang paling banyak dari ekonomi dan faktor tidak ada keharmonisan, serta keputusan hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian terdampak Covid-19 di Pengadilan Agama Surabaya dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.]]>
