Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[ANALISIS SWOT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KLATEN ]]>
<![CDATA[Emilia Rohmawati Asyarifah]]>;
<![CDATA[Arisman Arisman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.178-188
<![CDATA[Studi ini membahas mengenai upaya peningkatan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan inti untuk dapat merubah narapidana menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Akan menjadi suatu masalah apabila program pembinaan di lapas tidak berjalan dengan optimal. Oleh karenanya, diperlukan suatu analisis untuk mengetahui posisi kekuatan saat ini dan bagaimana strategi yang harus diterapkan. Dengan diketahuinya strategi yang tepat untuk meningkatkan pelaksanaan program pembinaan diharapkan dapat dijalankan dengan lebih optimal. Data diperoleh melalui observasi dan penyebaran kuesioner kepada petugas di Lapas Kelas IIB Klaten. Analisis yang digunakan dalam studi ini adalah dengan teknik analisis matrik IFAS (Internal Factor Analysis Summary) dan EFAS (External Factor Analysis Summary). Hasil studi menunjukkan strategi yang baik diterapkan pada kuandran III, sehingga strategi yang tepat untuk peningkatan program pembinaan adalah dengan mengoptimalkan strategi turnd around. Fokus strategi ini yaitu meminimalkan masalah internal organisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada secara optimal.]]>
<![CDATA[KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN TUJUAN SEKSUAL PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Kasus Putusan No. 206/Pid.Sus/2019/PN JktUtr) ]]>
<![CDATA[Difa Nugraha]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual merupakan kejahatan serius yang terus berkembang di Indonesia dengan modus operandi yang semakin kompleks di era digital. Penelitian ini mengkaji bagaimana teori kriminologi dapat diterapkan untuk menganalisis motif dan pola perilaku pelaku serta mengidentifikasi strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis teoritis dan studi kasus putusan pengadilan nomor 206/Pid.Sus/2019/PN JktUtr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori Strain, Aktivitas Rutin, Subkultur, dan Pilihan Rasional secara komprehensif menjelaskan dinamika kejahatan perdagangan perempuan, mulai dari tekanan ekonomi, peluang kejahatan, normalisasi perilaku dalam subkultur tertentu, hingga pertimbangan rasional pelaku. Strategi pencegahan dan penanggulangan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi struktural sosial-ekonomi, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, penguatan pengawasan di ruang fisik dan digital, serta penegakan hukum yang tegas untuk mengurangi kerentanan perempuan terhadap eksploitasi seksual. ]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LAPAS/RUTAN ]]>
<![CDATA[M. Aris Kurniawan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.313-318
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana wanita hamil yang ada didalam Lapas/Rutan. Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan didalam Pasal 14 bahwa narapidana diberikan hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Metode yang digunakan didalam melakukan penelitian ni adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap wanita hamil didalam Lapas/Rutan, dikarenakan beberapa faktor yaitu ; minimnya ketersedian fasilitas tenaga medis, sulitnya mengakses layanan kesehatan, tidak sesuainya fasilitas kesehatan dengan wanita hamil, kualitas sarana-Â prasarana yang masih jauh dari kata sempurna.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID – 19 ]]>
<![CDATA[Eva Nurlia]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1480-1490
<![CDATA[Di Indonesia mengalami peningkatan dalam berinvestasi, dalam menanam modali didalam ataupun diluar inegeri. Hal ini tentunya menjadi tatangan baru bagi Indonesia untuk membuat regulasi yang mencakup keseluruhan penanaman modal serta tidak membedakan iinvestor iasing imaupun iinvestor dalami negerii di masa pademi Covid-19 yang tentunya memerlukan kepastian hukum untuk berbagai pihak. Di bidang investasi atau penanaman modal kini tengah dilanda pandemic Covid-19 yang mengharuskan setiap negara dan investor untuk survive. Tujuani darii penulisan inii adalah iuntuk imengetahui ibagaimana ipenerapan asas kepastian hukum di Indonesia ditengah pandemic iCovid-19. Cara yang dilakukan ialah metode penelitiani normative yang bersifat ideskriptif idengan pengumpulan idata yang berhubungan dengan penerapan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal di tengah pandemic Covid-19. Pada situasi pandemic ini sudah banyak regulasi yang digunakan untuk mengembalikan normalnya penanaman modal di Indonesia, seperti penyederhanaan regulasi, memfasilitasi potensi perusahaan, mendatangkan investor dan lain sebagainya yang merupakan upaya dari perwujudan asas kepastian hukum.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI MOU INDONESIA MALAYSIA TENTANG PENANGGULANGAN DRUGS TRAFFICKING ]]>
<![CDATA[Ribka Arthauli]]>;
<![CDATA[Diani Sadiawati]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1147-1161
<![CDATA[Pada tahun 2005, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) membentuk kerjasama untuk memberantas Transnational Organized Crime yaitu peredaran Narkotika yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara. Penyalahgunaan narkotika sangat meresahkan bagi semua umat manusia khususnya bagi Indonesia dan Malaysia karena merupakan kegiatan tindak pidana. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bahwa dalam implementasi perjanjian kerjasama masih kurang efektif dilaksanakan karena adanya beberapa penghambat. Pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM UU KETENAGAKERJAAN SEBELUM DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA PERKARA 91/PUU-XVIII/2020 ]]>
<![CDATA[Ari Lazuardi Pratama]]>;
<![CDATA[Aloysius Uwiyono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2700-2716
<![CDATA[Â Kontroversi atas Proses pembentukan UU Cipta Kerja akhirnya telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan terdapat pelanggaran konstitusi dalam selama pembentukan UU Cipta Kerja. Kurang aspiratif, metode pembentukan hingga perubahan naskah menjadi temuan yang terungkap. Kehendak untuk mengubah UU Ketenagakerjaan yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja sesungguhnya bukan pertama kali ini dilakukan, dari awal pembentukan UU Ketenagakerjaan melalui banyak perdebatan. Pasca diputuskan inkonstitusionalitas bersyarat ragam tafsir terkuak. Sikap pemerintah dan pembuat UU tetap menerapkan kebijakan terkait perburuhan dengan mengacu pada UU Cipta Kerja. Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinilai sebagai langkah awal pembentuk Undang-undang untuk memberikan baju baru UU Cipta Kerja.]]>
<![CDATA[PERAN KESATUAN PENGAMANAN LAPAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Aldo Pratama]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.420-433
<![CDATA[Abstrak - Selama 3 tahun terakhir pelaku tindak pidana khusus narkoba terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mulai tahun 2017 sampai tahun 2020, narapidana tindak pidana narkoba terus mengalami peningkatan saat ini terhitung kurang lebih sebanyak 130 .000 orang (Sistem Database Direktorat Jenderal Pemasyarakatan). Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut berdampak pula pada peningkatan permintaan dan penawaran terhadap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal tersebut diperkuat pula dengan maraknya pemberitaaan mengenai kasus percobaan penyelundupan narkoba di Lapas oleh pengunjung. Oleh karena itu, Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) sebagai bidang yang paling berwenang dan bertanggung jawab terhadap keamanan di dalam Lapas, harus berperan aktif dan memanagemen pengamanan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyelundupan narkoba. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan bahan data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, dan diperkuat pula dengan bahan data sekunder yang diperoleh dari artikel dan buku (studi literatur). Â ]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Irsyad Syamil]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Jual beli tanah merupakan kegiatan usaha bisnis dalam bidang properti. Dalam praktik jual beli tanah kerap terjadinya penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap korban penipuan jual beli tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dimana semua sumber diambil dari literatur-literatur dan artikel terkait pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya sebuah pemahaman dan pengetahuan pada proses jual beli dibidang properti khususnya tanah menjadikan masyarakat mengalami tindakan kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. Modus dalam penipuan pun beragam praktiknya mulai dari pemalsuan dokumen sertifikat tanah hingga pemalsuan pemasangan jaringan. Pada kasus yang mengenai penipuan jual beli tanah pun telah diatur dalam KUHP pada bab XXV dan pasal 378. Kasus penipuan tanah bisanya digolongkan menjadi dua tindak pidana yaitu antara lain penipuan yang dilakukan oleh pembeli dan penipuan yang dilakukan oleh penjual. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASESMENT RISIKO DAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA MENDUKUNG REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Bayu Tri Wahyudi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.152-163
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui implementasi dari pelaksanaan assessment risiko dan kebutuhan narapidana yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor, dimana penelitian ini di pusatkan pada assessment yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor, penelitian ini di hubungkan dengan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Dumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yang didukung oleh sumber data sekunder. Dimana teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui tenik wawancara dan observasi, sedangkan pada data sekunder didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Dalam proses menganalisis data yang didapatkan, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif . berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan kesimpulan bahwa implementasi pelaksanaan asesment risiko dan kebutuhan yang dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Bogor sudah berjalan dengan baik walaupun memiliki beberapa kendala yang dihadapi. Kemudian terbatas program pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIA Bogor menyebabkan sulitnya mengimplementasikan hasil case program yang sibuat.]]>
<![CDATA[PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Pranjono Pranjono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i2.50-53
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peranan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal dalam upaya meningkatkan pendaftaran hak atas tanah. Untuk mengetahui tingkat pendaftaran hak milik atas tanah di wilayah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian dilaksanakan dalam penulisan ini untuk memperoleh data yang akurat, dan telah teruji kebenarannya. Penelitian yuridis dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder, sedangkan empiris dilakukan dengan meneliti apa yang terjadi di lapangan yang merupakan data primer. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa Badan Pertanahan nasional Kabupaten Mandailing Natal sudah menjalankan perannya dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah Namun belum sepenuhnya terlaksanakan, hal ini dibuktikan dengan adanya data dand okumen pendaftaran hak milik atas tanah dikantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Namun masih ada sebahagian warga yang belum mendaftarkan hak milik atas tanahnya yaitu sekitar 48% dari 55.150 bidang tanah menurut data perkiraan jumlah bidang tanah yang ada di Kantor badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Aturan hukum dalam pendaftaran hak ilik atas dalam melaksanakan perannya, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal berpedoman kepada ketentuan Praturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok AgrariaPP No.40tahun1996 tentang HGU, HGB, HP atas tanah. Praturan Presidium Kabinet No.5/Prk/1965 tentang penegaasan status rumah/tanah kepunyaan badan-badan hukum yaang diinginkan direksi/pengurusan(Prk.5). Keppres No.55/1993 telah dicabut dengan Perpu No.65/2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum.Keppres No.32/1979 tentang pokok kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya. Peraturan MNA/KaBPN No.1/1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres No.55/1993]]>
