Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[Tinjauan Hukum Penerapan Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Btm dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Btm ]]>
<![CDATA[Annabella Putri Aulia]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.572-580
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumenter melalui telaah dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Btm dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2025/PN Btm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penentu utama dalam penjatuhan sanksi meliputi unsur kelalaian, akibat yang ditimbulkan, sikap dan itikad pelaku selama proses hukum, serta pertimbangan hakim terhadap keadilan substantif. Kedua putusan memperlihatkan penerapan kebijakan selektif oleh hakim, namun juga mengindikasikan adanya disparitas pidana antara kasus dengan karakteristik yang serupa. Disparitas ini mencerminkan belum seragamnya penegakan hukum dan perlunya pedoman pemidanaan yang konsisten agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara proporsiona]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANDIKPAS (ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN) DI LPKA KELAS I PALEMBANG ]]>
<![CDATA[M Faisal Alnanditya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.26-34
<![CDATA[This article aims to describe the nature of children, the protection of children's laws, and the rights of children during the criminal period IN LPKA. This article is also the result of research on the fulfillment of children's rights at LPKA class I Palembang. Although the child is undergoing a criminal in LPKA but the child must be legally protected by knowing what rights they have found during the criminal procedure at LPKA. The legal protection system for children at LPKA contained in LAW No. 11 Th. 2012 on SPPA, LAW No. 12 Th. 1995 on Correctional LAW No. 35 Th. 2014 on child protection. This research is a qualitative study with the type of field research whose main data source is taken from objects directly in the research area. And using a yuridist empirical approach method. After knowing what rights will be found AndikPas (students of correctional) then the implementation to exercise those rights. There are also rights that have not been met because of problems or ba]]>
<![CDATA[PENDEKATAN REKREASIONAL DALAM MENURUNKAN STRES ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN ]]>
<![CDATA[M.Ilham Martuah Lubis]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar-Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1568-1575
<![CDATA[Jurnal Ini Membahas Tentang Pola Program Pembinaan Yang Ada Di Lpka Kelas I Medan Melalui Kegiatan Rekreasional Pada Anak Didik. Kegiatan Rekreasional Ini Bertujuan Untuk Menurunkan Stress Anak Yang Ada Di Lpka Kelas I Medan Dan Anak Didik Diharapkan Dengan Adanya Kegiatan Rekreasional Ini Dapat Segera Menyesuaikan Lingkungan Barunya Yaitu Lpka Kelas I Medan. Esensi Dari Kegiatan Rekreasional Ini Yaitu Anak Dapat Melaksanakan Kegiatan Pogram Pembinaan Yang Diberikan Oleh Pihak Lpka Kelas I Medan Dengan Baik. Dimana Jika Anak Mengalami Gejala Stress, Otomatis Anak Tidak Akan Dapat Melaksanakan Program Pembinaan Dengan Baik Juga. Diharapkan Setelah Selesai Menjalani Masa Pidana Di Lpka Kelas I Medan, Anak Didik Dapat Diterim Dan Berguna Dengan Baik Di Lingkungan Masyarakat. Penelitian Ini Menggabungkan Teknik Penelitian Kualitatif Dan Pengumpulan Data Melalui Wawancara, Observasi, Dokumentasi Dan Penelitian Kepustakaan. Kegiatan Rekreasional Di Lpka Kelas I Medan Dilaksanakan Dengan Terstruktur Dibuktikan Dengan Adanya Dokumentasi Pada Setiap Kegiatan. Faktor Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Rekreasional Ini Sebagai Berikut: Didukung Penuh Oleh Kepala Lpka Kelas I Medan, Kualitas Dan Semangat Pegawai Yang Tinggi, Dan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga. Sedangkan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kegiatan Rekreasional Sebagai Berikut: Keterbatasan Anggaran, Fasilitas Yang Kurang Memadai, Dan Antusias Anak Didik Yang Kurang.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Karini Rivayanti Madellu]]>;
<![CDATA[Hamzah Halim]]>;
<![CDATA[Hasbir Paserangi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.531-547
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Pelaksanaan E-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Pelaksanaan e-court dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Makassar sudah dapat berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam peradilan, khususnya efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan. Untuk saat ini pengguna e-Courtlebih banyak dari kalangan advokat, sedangkan untuk pencari keadilan yang mendaftarkan sendiri secara langsung perkaranya melalui e-court masih sangat kurang. Pelaksanaan persidangan secara elektronik hanya dilakukan pada tahapan jawab menjawab, panggilan, dan pembacaan putusan, sedangkan untuk proses pembuktian tetap dilakukan secara langsung.]]>
<![CDATA[Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Menurut Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Ayu Rahmadhani Puteri]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris menurut Hukum Perdata serta implikasi dari kedudukan dan kewenangan Notaris dalam proses pembagian harta warisan. Melalui metode penelitian hukum normatif bersifat prespektif diperoleh hasil: pertama, Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris sebagai alat bukti otentik yang sempurna untuk WNI non-muslim dan pribumi yang tunduk pada hukum perdata sebagai alternatif putusan pengadilan. Kedua, Kedudukan notaris dalam pembagian harta warisan mengimplikasikan kepastian hukum karena akta autentik yang dibuat oleh Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti, dan menjamin keadilan dengan memfasilitasi kesepakatan antar ahli waris secara transparan tanpa melawan hukum yang berlaku. Notaris yang berperan sebagai fasilitator wajib memastikan semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta mencegah sengketa di kemudian hari melalui pembuatan akta yang sah dan transparan dalam proses pembagian harta warisan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN MEREK TERKAIT PENGGUNAANNYA DALAM BROSUR DAN KEMASAN PRODUK OLEH PIHAK LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS ]]>
<![CDATA[Cita Rucitawati]]>;
<![CDATA[Muhammad Amirulloh]]>;
<![CDATA[Kilkoda Agus Saleh]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.225-236
<![CDATA[Merek ialah suatu bentuk hukum kekayaan intelektual yang sangat penting bagi dunia perdagangan, hal ini terjadi karena dengan adanya merek maka konsumen dapat mengetahui produk yang diproduksi oleh suatu produsen dan dapat membandingkan kualitas produk tersebut dengan produk lain dari merek yang berbeda. Pemilik merek yang sudah melakukan pendaftaran akan mendapatkan hak eksklusif berupa hak atas merek untuk melindungi hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap merek sangat penting karena pada prakteknya terjadi banyak pelanggaran hak atas merek yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang tidak memiliki izin contohnya pada kasus antara Kusnadi Rahardja dan Boga Group melawan PT. Sushi Tei. Kusnadi Rahardja dan Boga Group digugat karena dianggap melakukan pelanggaran hak atas merek karena menggunakan merek terkenal yakni Sushi Tei secara tanpa izin pada kemasan sushi miliknya sehingga dapat menyesatkan atau mengecoh konsumen dan memiliki itikad yang tidak baik yaitu ikut memboncengi reputasi Sushi Tei yang sudah terkenal. Riset ini disusun dengan memakai metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merek yaitu Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Berdasarkan hasil dari riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kusnadi Rahardja dan Boga Group telah melakukan pelanggaran hak atas merek berdasarkan pada bukti-bukti yang ada dan juga melanggar pasal 21 ayat 1 huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 karena diketahui bahwa Boga group menggunakan merek Sushi Tei yang merupakan merek terdaftar dan terkenal dalam konsep kemasan, brosur dan kartu nama dengan itikad tidak baik dan merugikan bagi PT. Sushi Tei sebagai pemilik merek terdaftar tersebut. Dengan adanya hal itu maka Sushi Tei dapat menggugat Kusnadi Rahardja dan Boga Group berdasarkan pasal 83 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Sedangkan untuk perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam hal ini adalah Sushi Tei yang mereknya digunakan oleh pihak lain atau terjadi pelanggaran hak atas merek seperti yang dilakukan oleh Kusnadi Rahardja dan Boga Group diatur dalam ketentuan pidana pada pasal 100 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DEBITUR PADA KANTOR ADVOKAT KABUPATEN KARAWANG ]]>
<![CDATA[Karsih Karsih]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1751-1755
<![CDATA[Wanprestasi adalah tidak terlaksananya suatu kewajiban yang mana menjadi keharusan untuk dapat terpenuhi oleh debitur sebagaimana apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam perjajian atau melakukan pelanggaran yang menurut akad dalam perjanjian tidak boleh dilakukan. Terkadang dalam membuat suatu perjanjian Kredit pihak debitur sering kali lalai dalam memenuhi prestasinya dan pihak kreditur menamakan itu sebagai kredit macet, jika sudah terjadi kredit macet pihak bank merasa dirugikan oleh debitur oleh karena itu pihak Bank mencari jalan keluar untuk menghadapi kredit macet tersebut. Pihak kreditur bisa menyelesaikan dengan cara subrogasi hutang kepada pihak ketiga, adanya pihak ketiga disini dengan tujuan untuk menjadi pelantara dalam pembayaran kepada kreditur bukan sebagai penganti kreditur lama dalam kedudukkannya, dan debitur masih harus melakukan kewajibannya dalam membayar hutang. Kemungkinan kedua, debitur melakukan pemimjaman uang kepada pihak ketiga untuk melunasi hutangnya kepada Kreditur dengan menetapkan bahwa pihak ketiga menggantikan hak Kreditur terhadap debitur agar Subrogasi ini sah dimata hukum baik perjanjian pinjam meminjam uang antara Pihak ketiga dan debitur harus dibuat dengan Akta Autentik dan bukti Pelunasannya.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Varel Tristan Ayub Laiskodat]]>;
<![CDATA[Suherman Suherman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1429-1439
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menselaraskan pandangan masyarakat atas kerancuan dalam undang – undang yang bertolak belakang guna memberikan kepastian hukum yang tepat untuk menambah wawasan masyarakat, khususnya masyarakat yang siapa saja bisa menjadi konsumen dan pelaku usaha yang mungkin saja saat bersengketa dapat memahami terlebih dahulu isi dalam UUPK yang terkandung dan sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga tidak terjadi kesalahan berkepanjangan dikemudian hari. Metode Pendekatan yang dapat digunakan dalam penilitian ini adalah pendekatan perundang - undangan (statute approach) melakukan pengkajian peraturan perundang - undangan dan Studi kasus (Case approach), hasil penelitian ini ditemukan bahwa putusan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK adalah hal yang tidak sesuai dengan kepastian hukum karena terdapat masalah utama yang dapat menjadikan masalah untuk kedepannya yaitu dua pasal yang tidak sinkron antara Undang – undang perlindungan konsumen pasal 54 ayat 3 yang menyatakan putusan BPSK bersifat mengikat dan pada pasal 56 ayat 2 disebutkan bahwa terbukanya peluang dalam mengajukan keberatan, dilihat dalam kedua pasal tersebut membuat undang – undang perlindungan konsumen menjadi rancu dan tidak mempunyai kepastian dalam hukum serta terdapat masalah terkait terbukanya peluang upaya keberatan yang tidak dijelaskan secara rinci dan membuat salah paham terkair kebijakan tersebut.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU DI KEPULAUAN RIAU ]]>
<![CDATA[Alfryni Halawa]]>;
<![CDATA[Ukas Ukas]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3014-3021
<![CDATA[Permasalahan mengenai eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam penegakan etika penyelenggaraan pemilu di Indonesia khususnya di Kepulauan Riau, hampir sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu setiap tahunnya. Yang pada dasarnya penyelenggaraan pemilu sudah diatur dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu. Terutama dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang tentang pedoman beracara kode etik penyelenggaraan pemilu. Pada hal ini yang menjadi tujuan penulis dalam meneliti ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi dewan kehormatan sebagai lembaga penegakan kode etik dan bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif normatif yaitu studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, buku, karya ilmiah, dan dokumen resmi lainnya. Namun, dalam penerapan aturannya sebagai besar lembaga penyelenggaran pemilu khususnya DKPP masih kurang dalam menanggani kasus yang terjadi dan masih banyak sekali pelanggaran kode etik yang masih sering terjadi terus terulang. Pelanggaran disebabkan karena adanya hal-hal seperti kecurangan identitas, money politic, dan lain sebagainya. Bahkan, Penyelesaian yang diberikan masih bersifat kaku dan tidak memberikan efek jerah bagi pelaku pelanggaran kode etik. Sehingga perlu adanya penegakan hukum yang tegas untuk mengontrol para pelanggar kode etik penyelenggaraan pemilu.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA JUAL BELI ]]>
<![CDATA[Syahril Syahril]]>;
<![CDATA[Zulkarnain Hasibuan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.209-214
<![CDATA[Masyarakat sebagai makhluk sosial dalam pergaulan nya di tengah-tengah komunitasnya selalu mempunyai status hukum salah satunya adalah kepemilikan, seperti misalnya kepemilikan tanah.hukum kepemilikan ini banyak jenis ragamnya diantaranya adalah dengan disahkan dengan surat pernyataan hak atas tanah.tanah milik bersama yang berasal dari harta warisan bila akan diperjualbelikan semestinya harus dengan kesepakatan bersama, tetapi seringkali ditemukan tanah milik bersama ini oleh salah seorang pemilik memperjualbelikan atas kehendaknya sendiri akibatnya akan menimbulkan permasalahan hukum yang pada gilirannya penyelesaiannya melalui proses pengadilan.tanah milik bersama yang berasal dari harta warisan bila akan diperjualbelikan semestinya harus dengan kesepakatan bersama, tetapi sering ditemukan tanah milik bersama ini oleh salah seorang pemilik memperjualbelikan atas kehendaknya sendiri akibatnya akan menimbulkan permasalahan hukum yang pada gilirannya penyelesaiannya melalui proses pengadilan.jual beli tanah dan status milik bersama yang berasal dari harta warisan sudah semestinya dilaksanakan dengan persetujuan bersama sehingga jual beli tanah sedemikian ini berkekuatan hukum apabila dengan persetujuan sebagian pemiliknya saja.]]>
