Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
1,767 Documents
<![CDATA[SIKAP PENERIMAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA ]]>
<![CDATA[Muhammad Agung Adynatha]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.380-389
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerimaan diri pada narapidana anak. Teori penerima diri menjelaskan bahwa individu yang dapat menerima dirinya adalah individu yang memiliki kesadaran terhadap karakteristik yang ada di dalam dirinya dan mampu bersedia untuk hidup dengan karakteristik tersebut yang tidak terjebak dalam kemarahan dan menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (in dept interview), observasi dan dokumentasi. Prosedur pemilihan subjek menggunakan teknik purpoposive sampling. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yakni narapidana anak- anak yang sedang menjalani hukuman pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jakarta Kelas II.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PENDIDIKAN TERHADAP ANDIKPAS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK LAMPUNG ]]>
<![CDATA[M. Sabichis Ridwan]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1659-1666
<![CDATA[Riset ini dilakukan untuk mendiskripsikan pembinaan yang diberikan kepada andikpas khususnya di dalam LPKA yang dikhususkan di bidang pembelajaran terhadap andikpas yang bersangkutan, kebijakan serta strategi yang dilakukan untuk program pembelajaran andikpas di LPKA, serta hambatan yang dirasakan dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada andikpas. Dalam riset ini saya menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dan metode analisis informasi dengan memakai sistem pengumpulan informasi, kondensasi informasi, penyajian informasi serta penarikan kesimpulan. Metode keabsahan informasi trianggulasi sumber serta tenik. Hasil riset:( 1) LPKA didalam proses pembinaan andikpas mempunyai prosedur dalam pelaksanakan pembinaan a) meng Identifikasi tinkat sekolah terakhir anak yang bersangkutan, b). Mencari mitra buat menjalakan kerjasama spesialnya dalam bidang pembinaan andikpas tidak terkecuali dalam pembinaan pembelajaran andikpas.( 2) Kebijakan pembinaan andikpas terwujud dalam wujud aturan- aturan yang terdapat di LPKA serta Strategi pembinaan pembelajaran anak dari LPKA ialah mengutus 2 stafnya buat dijadikan guru pengajar supaya dapat menolong proses kelancaran dalam pembinaan pembelajaran yang diberikan kepada andikpas( 3) Kendala- kendala dalam proses pembinaan pembelajaran andikpas ialah sarana ataupun fasilitas prasarana dalam pendidikan, guru yang tidak sering tiba buat mengajar, registrasi kanak- kanak ke database dinas buat dijadikan murid formal SKB, serta pula pada pembiayaan pendidikannya.]]>
<![CDATA[PENGATURAN KEKAYAAN NEGARA DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA ]]>
<![CDATA[Muhammad Teguh Pangestu]]>;
<![CDATA[Aminuddin Ilmar]]>;
<![CDATA[Winner Sitorus]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1324-1334
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang apakah pengaturan kekayaan negara dalam badan usaha milik negara telah memberikan kepastian hukum. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebeumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Sehubungan UU Keuangan Negara, UU Tipikor, Putusan MK RI Nomor 103/PUU-X/2012, Putusan MK RI Nomor 48/PUU-XI/2013, dan Putusan MK RI Nomor 62/PUU-XI/2013 memosisikan kekayaan negara yang disetor ke kas BUMN tetap sebagai kekayaan negara bertumpang tindih dengan UU BUMN, Putusan MK RI Nomor 77/PUU-IX/2011, Fatwa MA RI Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, Fatwa MA RI Nomor 038/KMA/2009, dan Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pengaturan kekayaan negara dalam BUMN tidak memberikan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[PUTUSAN MAJELIS KOMISI PERSAINGAN USAHA RI SARAT DENGAN KONFLIK KEPENTINGAN (Study Kasus Putusan KPPU No. 19/ 2018) ]]>
<![CDATA[Ruben Alexander Hutagalung]]>;
<![CDATA[Marjan Miharja]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2910-2918
<![CDATA[Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan ciri dari suatu negara hukum berkualitas.Negara Indonesia merupakan negara hukum, tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukumâ€. Segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum harus dipertanggujawabkan secara hukum, sebab didalam perbuatan hukum terkandung hak dan kewajiban. Sistem tatanan hukum kita mengenal asas peradilan yang bebas serta tidak memihak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU) lembaga dibentuk Presiden melalui UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) yang memiliki kewenangan memutus sengketa persaingan usaha. Namun, KPPU bukanlah lembaga peradilan yang termasuk dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pertimbang-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Komisi KPPU dalam study kasus putusan KPPU No. 19-I/ 2018. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis normatif berdasarkan study kasus.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUMAN AKIBAT KELALAIAN MENGEMUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN ORANG MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN) ]]>
<![CDATA[Muhammad Fasial]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.717-727
<![CDATA[Research on the application of the punishment for the perpetrator by lifting a formula of misdemeanment raised as follows, how does the application of punishment to the perpetrator of a crime resulting from negligence driving a motor vehicle cause others to die and what are the contributing factors to the criminal offence of negligence driving a motor vehicle causing another person to die?. The research methods that the authors used in the writing of this study are normative research that uses skunder data sources and in the form of legislation, as well as the Padangsidimpuan District Court Decision which has to do with this research is the research conducted with the results of the author's interview with the respondent and also conducts research on the data and files related to this research by conducting Field Research (Library Research) and Field Research (Field Research). The application of punishment against the perpetrators of crimes resulting from negligence driving a motor vehicle causes others to die in the Jurisdiction of padangsidimpuan District Court based on legal facts both through witness statements, statements of the defendant, and evidence tools, in addition, also based on juridical considerations namely indictments and prosecutors' demands. In this case, prosecutors used the first indictment, which is the public prosecutor invoking Article 310 paragraph (4) (four) of Law No.22 of 2009. The Public Prosecutor charges the defendant with a prison sentence of 9 (nine) months in prison, but the charges given by the Public Prosecutor are not appropriate because it is very disproportionate to the consequences resulting from the delik he did and that the causative factors of the criminal offence due to negligence driving a motor vehicle caused others to die in the Jurisdiction of Padangsidimpuan District Court due to several factors including]]>
<![CDATA[POLA PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR’AN ]]>
<![CDATA[Muh. Khumaidi Ali]]>;
<![CDATA[Achmad Abubakar]]>;
<![CDATA[Muhsin Mahfudz]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.751-757
<![CDATA[The Qur’an is a guide in all aspects of life. Not only for Muslims, but for all mankind, as reflected in the expression of Islam as rahmatan lil ‘alamin. One of the aspects contained in the verses of the Qur’an as a guide is the theme of human rights. Da'wah to raise human awareness about the important meaning of respect for human rights is reflected in the pattern of human rights education in the Qur'an. The definition of the pattern of human rights education in the Qur’an is a number of Qur’anic verses that talk about human rights and how the Qur’an invites people to respect those human rights.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI TAHUNAN PEKERJA WAKTU TERTENTU YANG TIDAK TERPENUHI ]]>
<![CDATA[Nadila Devita]]>;
<![CDATA[Andriyanto Adhi Nugroho]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.403-416
<![CDATA[Di perusahaan yang memproduksi alat rumah tangga berbahan plastik, hak pekerja waktu tertentu atas cuti tahunan tidak terpenuhi. Cuti tahunan tersebut hanya untuk karyawan tetap sedangkan pekerja waktu tertentu tidak mendapatkan hak cuti tahunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum hak cuti tahunan pekerja waktu tertentu dan penyelesaian hukum yang dapat ditempuh pekerja jika cuti tahunannya tidak terpenuhi. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendakatan perundang-undangan (statue approach). Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum atas hak cuti tahunan bagi pekerja waktu tertentu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa pekerja waktu tertentu berhak atas cuti tahunan ketika telah bekerja di suatu perusahaan selama 1 tahun berturut-turut, namun jika cuti tahunan tidak diberikan maka salah satu hak pekerja waktu tertentu tidak terpenuhi dan perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana atau denda serta untuk penyelesaian hukum atas tidak terpenuhinya cuti tahunan, pekerja dapat menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi yaitu ada bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase atau melalui litigasi yaitu melalui pengadilan hubungan industrial.]]>
<![CDATA[KAITAN AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN SEBAGAI ILMU BANTU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN SUATU TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Tri Lestari]]>;
<![CDATA[Indra Yudha Koswara]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1957-1966
<![CDATA[Setiap yang bernyawa pada suatu saat akan mengalami kematian. Namun apabila terjadi sebuah peristiwa kematian dengan ditemukannya seorang mayat yang meninggal dengan keadaan yang tidak wajar, ditemukan dengan tanda-tanda aneh, yang diduga terkait dengan tindak pidana dan mencurigakan, berhak untuk dilakukan sebuah penyelidikan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dalam proses penyelidikan tersebut guna untuk mendapatkan bukti-bukti dan penyebab kematian si mayat agar dapat diketahui apakah hal tersebut merupakan tindak pidana atau bukan sebuah tindak pidana. Dalam proses penyelidikan seorang penyidik terkadang menemukan kendala dalam proses pembuktian peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Maka diperlukannya bantuan ilmu pengetahuan yang lainnya, yaitu salah satunya dengan ilmu kedokteran forensik. Salah satu cara yang dapat diambil adalah dengan melakukan autopsi. Dalam praktiknya autopsi ni memiliki berbagai macam jenis. Kemudian Proses autopsi ini berperan sangat penting sebagai barang bukti dalam proses penyidikan untuk penegakan hukum di peradilan demi memperoleh keadilan di dalam tindak pidana yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[FAKTOR PSIKOLOGIS YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN MENTAL PADA NARAPIDANA LANSIA DI RUTAN KELAS II B TRENGGALEK ]]>
<![CDATA[Rindy Nawang Sari]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1629-1636
<![CDATA[Keberadaan narapidana lansia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Maupun Rumah Tahanan tentunya menimbulkan dampak tersendiri terhadap kesehatan mental narapidana itu sendiri. Dengan permasalahan pada setiap UPT yang di tempati oleh narapidana lansia tentunya berbeda juga permsalahan yang dihadapi. Disini dimana lansia termasuk dalam kelompok rentan yang harus mendapat perlakuan khusus terhadap dirinya juga menjadi sebuah kondisi terhadap kesehatan mental terhadap narapidana lansia. Lansia mempunyai resiko tinggi terhadap gangguan mental seperti depresi, karena bertambahnya usia bertamabah pula kecenderungan depresi. Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Kelas II B Trenggalek dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan mental narapidana lanjut usia (Lansia). Kondisi mental narapidana lansia juga bergantung pada peran petugas dalam pemenuhan kebutuhan narapidana lanjut usia yang dapat memelihara kemampuan fisik,mental, dan sosial.]]>
<![CDATA[TINJAUN YURIDIS PERAN NOTARIS/PPAT PADA KASUS PEMINDAHAN ASET NIRINA ZUBIR ]]>
<![CDATA[Chatrin Intan Sari]]>;
<![CDATA[Liza Priandhini]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3211-3221
<![CDATA[Fakta hukum dari kasus Nirina Zubir adalah adalah pemindahan hak atas aset berupa tanah milik Ibunya. Proses pemindahan hak yang disinyalir oleh oknum mafia tanah membuat peneliti tertarik mengkaji lebih dalam. Maka dengan ini tertarik dibahas mengenai Sanksi apa yang dapat diterima oleh Notaris/PPAT yang membuat akta otentik atas tanah berdasarkan akta jual beli dengan proses tidak wajar? Bagaimana proses pembuatan akta otentik yang baik dan benar yang dibuat oleh Notaris/PPAT? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Notaris/Pejabat Akta Tanah yang membuat akta otentik tentang tanah dengan proses yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku hingga berpotensi merugikan pihak-pihak lain dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Pemberian sanksi terhadap Notaris/PPAT diharapkan agar dalam melaksanakan pekerjaannya, Notaris/PPAT harus lebih berhati-hati dan teliti agar tidak timbul kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut.                 ]]>
