cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1,767 Documents
 156   157   158   159   160 
PEMAHAMAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MENCERMATI KONFLIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Farhan Rabani; Oci Senjaya
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2575-2585

Abstract

Isu masalah peraturan telah menjadi topik yang sering diperdebatkan dalam beberapa tahun terakhir di indonesia. Peraturan perundang-undangan yang sejatinya adalah sebuah tertib peraturan untuk menciptakan kondisi hukum dan masyarakat yang tertib, bahkan menimbulkan perpecahan antar peraturan baik internal maupun eksternal yang melibatkan lembaga negara dan masyarakat. Studi hukum dari sudut pandang hukum adalah alat ilmiah yang berguna untuk menganalisis fenomena masalah yang timbul dari hukum dan peraturan. Karena masyarakat itu sebelum dan sesudah regulasi. Akibatnya, pada kenyataannya, ketika peraturan perundang-undangan terbentuk, proses hukum prosedural dan substantif seringkali masih diabaikan, dan salah satu kuncinya adalah partisipasi publik yang seluas-luasnya, sehingga mengindikasikan akan terjadi konflik regulasi. Akibatnya, banyak peraturan yang dibuat seringkali menimbulkan konflik karena tidak sesuainya isi regulasi dengan kondisi masyarakat.
REKONSEPTUALISASI PENJATUHAN PIDANA DAN PEMBERIAN ALTERNATIF PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA Try Wahyudi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i2.267-274

Abstract

Pelaksanaan penjatuhan pidana tidak memandang usia seperti penjatuhan pidana bagi seorang lanjut usia, belum ada undang-undang hukum pidana yang mengatur perlakuan khusus terhadap seorang lanjut usia. Penjatuhan pidana bagi lanjut usia berbeda dengan peradilan pidana anak yang telah diatur khusus dalam Undang-undang sistem peradilan anak. Lanjut usia tergolong dalam kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dimana mulai menurun kondisi kesehatan serta kondisi emosional yang tidak stabil sehingga diharapkan adanya penjatuhan pidana khusus bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada dan memberikan alternatif pemidanan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dimasa mendatang. Penulisan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif berdasarkan undang-undang serta bahan hukum lain. Penjatuhan pidana bagi lanjut usia tidak bisa disamakan dengan penjatuhan pidana pada umumnya. Kondisi fisik yang sudah mulai menurun menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana serta pemberian alternatif pemidanaan bagi  lanjut usia yang sesuai dengan hak asasi manusia.
ANALISIS SWOT DALAM STRATEGI UPAYA PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIB KUTACANE Fadli Hardianza; Arisman Arisman
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.406-416

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan ialah tempat yang didirkan dengan  bertujuan membuat para pelanggar hukum untuk  menyadari  kesalahan yang telah diperbuatnya. Namun,  kenyataannya Lapas yakni tempat dimana narapidana menjalani pembinaan tetapi terdapat penyelewangan didalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni dengan teknik pengambilan data yaitu wawancara untuk menjawab adanya  rumusan masalah terkait faktor internal, faktor eksternal dan strategi yang tepat terkait pemasaran produk perkayuan hasil narapidana Lapas Kelas IIB Kutacane. Penelitian ini dihasilkan bahwa strategi yang tepat untuk digunakan dalam upaya pencegahan penyelundupan narkotika Lapas Kelas IIB Kutacane  yaitu strategi agresif dimana memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Kemudian saran yang peneliti berikan kepada pihak lapas yaitu untuk meningkatkan sebuah sarana-prasarana di Lapas dalam melakukan pengamanan adanya narkotika serta peningkatan SDM petugas.
JAMINAN HAK DAN KEBERPIHAKAN DAERAH: ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN PRIORITAS TENAGA KERJA LOKAL DI SEKTOR MINYAK BUMI KABUPATEN BOJONEGORO Badriyah Izatul Isnaini; Aditya Arif Pratama; Faris Izzul Haq
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

ABSTRAKSektor minyak dan gas bumi merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah di wilayah penghasil sumber daya alam. Kabupaten Bojonegoro merespons kondisi tersebut melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Prioritas Penggunaan Tenaga Kerja Lokal untuk memastikan kegiatan industri migas memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Kebijakan ini diarahkan pada pemenuhan hak-hak normatif pekerja lokal, seperti upah, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi Peraturan Daerah tersebut sebagai instrumen perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal serta mengkaji kendala implementasinya dalam kerangka otonomi daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendeketan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah telah memberikan dasar hukum perlindungan hak pekerja lokal, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengawasan dan penegakan sanksi ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sehingga diperlukan penguatan koordinasi antar tingkat pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan tenaga kerja lokal sektor migas.Kata Kunci: Tenaga Kerja Lokal, Hak Normatif Pekerja, Otonomi Daerah, Minyak dan Gas Bumi ABSTRACTThe oil and gas sector is a strategic sector that plays an important role in regional economic development in areas rich in natural resources. Bojonegoro Regency has responded to this situation by establishing a Regional Regulation on the Priority Use of Local Labor to ensure that oil and gas industry activities provide direct benefits to the local community. This policy is aimed at fulfilling the normative rights of local workers, such as wages, employment social security, and occupational safety and health (OSH). This study aims to analyze the function of the Regional Regulation as a legal protection instrument for local workers and to examine the obstacles to its implementation within the framework of regional autonomy. The method used is normative juridical research with a legislative and conceptual approach. The results show that although the Regional Regulation has provided a legal basis for the protection of local workers' rights, its implementation has not been optimal due to the limited authority of district governments in supervising and enforcing labor sanctions after the enactment of Law No. 23 of 2014. Therefore, it is necessary to strengthen coordination between levels of government to improve the effectiveness of local labor protection in the oil and gas sector.Keywords: Local Labor, Normative Workers' Rights, Regional Autonomy, Oil and Gas
STRATEGI PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID 19 DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB SALATIGA Candra Christian; Padmono Wibowo
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i3.124-132

Abstract

Penyebaran Virus Covid19 terbilang sangat cepat dan menyebar dimana saja, oleh karena itu Rumah Tahanan juga berpotensi terpapar virus ini. Oleh karena itu diperlukan strategi penyebaran virus dengan melakukan pencegahan dan penanganan sesuai dengan intruksi Ditjenpas dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, yang menjadi dasar pelaksanaan pencegahan virus ini di UPT Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi semua unsur Rutan baik pegawai maupun Warga Binaan Pemasyarakatan
AMBIGUITAS PEMIDANAAN PELANGGARAN PSBB DALAM PERATURAN GUBERNUR JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020 Kristofer Tampubolon
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1250-1258

Abstract

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sedang melanda dunia dan juga Indonesia, mendorong adanya kebijakan dari para pembuat hukum untuk menghentikan kasus positif di Indonesia. Salah satunya melalui pemidanaan bagi yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembuatan peraturan pidana wajib mengikuti Asas Legalitas yang dimana unsurnya terdapat Lex Scripta, Lex Certa, Lex Stricta. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pelaksanaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menimbulkan kerancuan akibat tidak jelasnya pemidanaan sehingga menimbulkan ketidakefektifan hukum yang mengakibatkan tidak lancarnya kegiatan menurunkan kasus positif virus Covid-19 di Indonesia. 
IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA TERHADAP PROGRAM ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Githadana Ayu S; Mitro Subroto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2821-2828

Abstract

Masyarakat merupakan komponen utama pertumbuhan bangsa dan negara. Dalam pertumbuhan masyarakat banyak ditemukan kejadian pidana yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan peradilan merupakan serangkaian pelaksanaan hukum di Indonesia. Seseorang yang dijatuhi putusan hukuman oleh hakim akan menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasarakatan sebagai warga binaan dan menjalani langkah akhir pelaksanaan berupa pembinaan yang diharapkan akan menciptakan pribadi baru warga binaan yang lebih patuh hukum serta memiliki kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat kembali dengan baik. Warga binaan yang menjalani masa pidana akan memiliki berbagi tekanan ketika kembali ke masyarakat, hal ini melatarbelakangi fungsi proses pembinaan yang menjadi salah satu syarat pelaksanaan asimilasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Aktivitas pembinaan yang dilakukan warga binaan akan dinilai secara berkala sebagai penilaian siap atau tidaknya warga binaan yang bersangkutan kembali ke masyarakat dengan baik dan benar. Dalam hal ini proses pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta peran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai penilaian keberhasilan proses pembinaan yang berjalan.
INTERNALISASI KESADARAN BERBANGSA BERNEGARA ANAK TERORIS Josua Hamonangan Bangun
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i3.616-627

Abstract

Anak pelaku teror yang kemudian disebut Anak diamankan untuk menjalani masa pidananya di LPKA menunjukan bahwa bukan hanya orang dewasa saja yang terlibat dalam aksi teror tetapi Anak juga terlibat, hal ini menujukan keprihatinan dimana anak memiliki usia muda sudah memiliki pemahaman radikal dan bergabung dengan jaringan teroris. Pentingnya pembinaan kepada Anak sebagai upaya deradikalisasi bertujuan untuk menghilangkan pemahaman radikal Anak, melalui program pembinaan ini meginternalisasi Anak teroris untuk memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, apabila dibiarkan ini akan berbahaya bagi bangsa. Penelitian ini dilakukan mengunakan Metode Kualitatif yang pengumpulan datanya mengunakan Teknik Observasi ke LPKA Klas 1 Tangerang, melakukan wawancara kepada Anak Pelaku Teroris dan Petugas yang mengampuh serta melakukan kajian artikel dan buku yang mendukung proses penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan pentingnya Internalisasi Kesadaran Berbangsa dan Bernegara kepada Anak Teroris sebagai upaya deradikalisasi, namun keterbatasan petugas LPKA Klas 1 Tangerang sehingga tidak maksimalnya program pembinaan yan diberikan kepada Anak.
AKIBAT HUKUM DEBITOR YANG TIDAK MENEMPUH UPAYA HUKUM REHABILITASI SETELAH KEPAILITAN BERAKHIR Norna Haniaden; Mas Anienda Tien Fitriyah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.661-674

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai tidak ditempuhnya rehabilitasi kepailitan yang merupakan upaya hukum untuk memperbaiki nama baik Debitor, serta merupakan upaya hukum yang bertujuan agar Debitor pailit dapat lagi cakap dalam melakukan perbuatan hukum atas hartanya, yang semula kecakapan hukum tersebut hilang akibat putusan kepailitan. Dalam menyusun tulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitism dan pendekatan kasus.  Hasil dari penelitian ini antara lain menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi tidak ditempuhnya upaya rehabilitasi oleh Debitor pailit dan akibat hukum tidak ditempuhnya upaya rehabilitasi oleh Debitor pailit.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Khalda Fadilah; Andriyanto Adhi Nugroho
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.334-350

Abstract

Fenomena kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia begitu pesat hal ini tentu sangat berdampak negatif terhadap ketenagakerjaan dan melemahnya perekonomian negara Indonesia sehingga menimbulkan implikasi nyata yang harus dihadapi banyak perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh di Indonesia secara masal. Pasal 164 dan 165 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kurang lebih menyatakan bahwa suatu perusahaan berhak memutus hubungan kerja terhadap pekerja apabila suatu perusahaan mengalami force majeure atau dalam keadaan memaksa. Pada prinsipnya saat terjadi force majeure maka tanggung jawab atas segala ganti rugi dan tuntutan itu akan hilang dan tidak ada pergantian biaya kerugian apabila terjadi suatu keadaan memaksa (force majeure) atau kejadian yang tidak disengaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum tentang Pemutusan Hubungan Kerja bisakah dikategorikan sebagai alasan force majeure karena kondisi Pandemi Covid-19 yang sudah dikatakan sebagai bencana nasional dan memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan alasan force majeure. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif

Page 158 of 177 | Total Record : 1767

 156   157   158   159   160 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): 2026 Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2024): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue