Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) ]]>
<![CDATA[Sutan Siregar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (91.12 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i1.428-442
<![CDATA[Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan adopsi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan? 2) Bagaimana kedudukan anak adopsi dalam ahli waris? Mengingat pelaksanaan pengangkatan anak belum diatur dalam Undang-undang. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah peraturan yang bersifat netral bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan harus berdasarkan undang-undang yang mengaturnya sehingga sesuai antara materil dan prakteknya.Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan kata lain penelitian ini akan mengkaji fakta-fakta hukum dalam pelaksanaan adopsi di Pengadilan untuk kemudian direlevansikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Penelitian ini mengumpulkan teori tentang pengangkatan anak dari berbagai buku-buku dan literatur ilmiah serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan adopsi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan secara umum telah berjalan sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Kata kunci: Pelaksanaan Adopsi, PP No. 54 Tahun 2007.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM IBUKOTA PEMERINTAHKABUPATEN SETELAH MENJADI PEMERINTAH KOTA (Suatu Tinjauan Ibukota Tapanuli Selatan Setelah Menjadi Pemerintah Kota Padangsidimpuan) ]]>
<![CDATA[Alinapia Alinapia]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (351.634 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i1.304-333
<![CDATA[Adapun permasalahan dari penelitian ini, dengan permasalahan, pertama,bagaimanakah kedudukan hukum Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan setelah terjadinya pemekeran menjadi Kota Padangsidimpuan? Kedua, apakah faktorfaktor penghambat pemindahan ibukota kabupaten induk Tapanuli Selatan setelah terjadi pemekaran menjadi Pemerintah Kota Padangsidimpuan? Ketiga, apakah dampak negatif ibukota rangkap antara Kabupaten Induk Tapanuli Selatan dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan? Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara) dan studi dokumentasi. Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdsarkan metode induksi dan deduksi, maka akan dapat diperoleh hasilnya setelah dilaksanaakan penelitian dari ketiga permasalahan tersebut di atas]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUKTIKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN HUBUNGAN KELUARGA ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.489 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i1.334-333
<![CDATA[Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, apakah pertimbangan Hakim dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pembunuhan hubungan keluarga?, kedua, hambatan-hambatan apakah yang dihadapi Hakim saat membuktikan terjadinya tindak pidana pembunuhan hubungan kelauarga? Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dilakukan dengan interview(wawancara) dan studi dokumentasi. Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa tindak pidana pembunuhan hubungan keluarga ini adalah dengan cara membuktikan kronologis terjadinya pembunuhan dengan pengakuan terdakwa dipersidangan. Sedangkan yang menjadi hambatanpembuktian tindak pidana pembunuhan dalam hubungan keluarga dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu dari sudut saksi terdakwa juga fakta kejadian ternyata tidak dapat dihasilkan secara pasti sesuatu yang bisa digunakan untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan atas diri terdakwa]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat ]]>
<![CDATA[Fajar Padly]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (42.744 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i2.380-388
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk adalah untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan sumber-sumber data skunder dan berupa peraturan Perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah berkekuatan hukum tetap yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara melakukan Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research). Teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview.Kesimpulan penelitian ini untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat disidang Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah harus berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan alat bukti surat, menurut penulis Jaksa Penuntut Umum telah tepat dalam menetapkan dakwaan dan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana terakwa Marhan Siregar telah dijatuhi dengan hukum penjara 2 (dua) tahun.]]>
<![CDATA[Korban Penyalahgunaan Narkotika dibawah 1 gram harus direhabilitasi Bukan Pidana Penjara ]]>
<![CDATA[Bandaharo Saifuddin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.388 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i2.15-22
<![CDATA[This paper discusses the issue to be achieved for victims of narcotics abuse below 1 gram must be rehabilitated, not imprisoned, because Narcotics users as victims who accidentally use narcotics because they are cheated, tricked, forced and or threatened, so they need rehabilitation. Victims of Narcotics users below 1 gram are always faced with a trial for violating Article 127 paragraph 1 letter a of Law Number 35 Year 2009 and adjudicated by the judge with a prison sentence instead of being rehabilitated. The method used by the author is a normative and empirical research method with suber information from primary and secondary materials. The data collection method uses document studies by analyzing data and using hypothesis testing techniques based on induction and deduction. The result was that almost all victims of narcotics use in court were sentenced by judges to imprisonment. The conclusion that the imprisonment of the defendant is the ultimum remendium which if the level is below 1 gram should be rehabilitated instead of imprisonment.Key words: Victims of Narcotics Abuse; Criminal Prison; Rehabilitation]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ]]>
<![CDATA[Fajar Padly]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (73.924 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i1.443-456
<![CDATA[Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka dengan demikian sesuai dengan judul penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (Studi Kasus Nomor, 05/Pid.Sus.A/2012/PN.Psp) dan seterusnya di dalam abstrak ini akan diuraikan tentang perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta kesimpulan, dimana dengan mengamati perkembangan saat sekarang tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan saja yang dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi anak dibawah umur pun telah melakukan tindak pidana tersebut, maka perlu untuk dilakukan penelitian sedangkan lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Padangsidimpua, dan juga putusan sebagaimana tersebut di atas Berdasarkan pengamatan tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut di bawah ini :Bagaimanakah pertanggungjawaban hokum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ?Bagaimanakah proses pemidanaan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana narkotika dalam praktek persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan? Sedangkan tujuan penelitian meliputi untuk mengetahui pertanggungjawaban hokum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan untuk mengetahui proses pemidanaan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana narkotika dalam praktek persidangan di Pengadilan Negeri PadangsidimpuanSedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisan dengan cara Induksi dan DeduksiSelanjutnya sebagai kesimpulannya adalah bahwa pertanggungjawaban hokum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, dengan menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dan bahwa proses pemidanaan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam praktek di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada dasarnya belum sesuai dengan Undang-undang 3 tahun 1997 karena seperti kasus dalam penelitian ini dimana terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) bulan penjara yang berarti Hakim hanya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 111]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS GUGATAN REKONVENSI YANG INGKAR MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT ( GUGATAN DIKABULKAN ) ]]>
<![CDATA[Bandaharo Saifuddin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (59.227 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i2.334-345
<![CDATA[Dalam perkara perdata yang objek sengketanya tidak dapat dihadirkan di persidangan, maka perlu dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) oleh hakim secara ex officio untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai objek sengketa agar dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada dua pokok permasalahan yang diangkat Penulis, yaitu : (1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian Pemeriksaan Setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata ? ; (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap Penggugat Rekonvensi yang ingkar melaksanakan Pemeriksaan Setempat tetapi gugatan dikabulkan?. Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis yaitu metode yuridis - normatif yang menggunakan data skunder atau studi kepustakaan.Kata kunci: Ingkar, Pemeriksaan Setempat, Rekonvensi.]]>
<![CDATA[SANKSI HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN OLEH HAKIM KEPADA ORANG MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[Marwan Busyuro]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (54.949 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i1.389-400
<![CDATA[Adapun materi yang disajikan dalam penelitian ini adalah sanksi hukum yang dapat diberikan oleh Hakim kepada orang yang membantu melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebab dalam hal tindak pidana pencurian yang mana pelakunya lebih dari satu orang, yang diantaranya adalah untuk membantu supaya terlaksana pencurian itu, maka dalam hal ini penulis perlu melakukan penelitian hukuman apasajakah yang dapat diberikan oleh Hakim terhadap orang yang membantu melakukan tersebut dengan demikian penulis mengambil lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Padangsidimpua, dan Advokat serta Kejaksaaan Negeri Padangsidimpuan Berdasarkan pengamatan tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut di bawah ini :Bagaimanakah sanksi hukum yang diberikan Hakim terhadap orang yang membantu melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ?Apakah yang merupakan faktor dominan penyebab seseorang mau melakukan peran membantu terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ?Sedangkan tujuan penelitian adalah karena perbuatan membantu melakukan tindak pidana pencurian dapat meresahkan masyarakat, maka perlu diketahui bagaimanakah sanksi hukumnya yang diberikan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan karena perbuatan membantu melakukan tindak pidana masih terdapat di dalam masyarakat, maka perlu diketahui apakah yang menjadi faktor penyebabnya terjadinya tindak pidana pencurian tersebut di wilayah Hukum Pengadilan Negeri PadangsidimpuanSelanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan penelitian normatif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Kasus Nomor; 473/Pid.B/2008/PN.Psp dengan cara penelitian Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research)Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisan dengan cara Induksi dan DeduksiSelanjutnya sebagai kesimpulannya adalah bahwa penjatuhan saksi hukum yang dapat diberikan Hakim terhadap orang yang melakukan tindak pidana pencurian masih relatip ringan jika dibandingkan dengan maksud Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa hukuman kepada orang yang membantu melakukan selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi sepertiga dalam hal membantu melakukan kejahatan tersebut dan bahwa yang merupakan faktor dominan penyebab seseorang mau melakukan peran membantu melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah disebabkan adanya faktor karena kemiskinan yang mengharap imbalan dan adanya rasa dendam ]]>
<![CDATA[Proses Penyelesaian Sengketa Hak Tas Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kota ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>;
<![CDATA[Ridwan Rangkuti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.836 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i2.23-31
<![CDATA[The purpose of this study is to find out how the process of resolving disputes over land rights through mediation and what are the obstacles to the process of resolving disputes over land rights through mediation at the Padangsidimpuan City Land Office. From the results of the research and discussion, it can be concluded that the procedures or procedures for resolving disputes conducted by the Land Office include stages (1) pre-mediation, (2) mediation. In resolving disputes over land rights at the Padangsidimpuan City Land Office, there are several obstacles, namely (1) the existence of obstacles from the disputing parties such as the absence of parties to fulfill the invitation to mediate (2) there is no good intention from each party (3) differences in ability and education among the parties (4) rules deemed to slow down the dispute resolution process (5) complainants often do not know the requirements and procedures for dispute resolution at the Padangsidimpuan City Land Office.Key words: Process of Dispute Resolution, Mediation, Land Office.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS HUKUMAN PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTKA KHUSUS GANJA ]]>
<![CDATA[Tris Widodo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (50.537 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i2.346-356
<![CDATA[Adapun materi yang disajikan dalam penelitian ini adalah efektifitas Hukuma Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Khusus Ganja Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dimana dalam mengamati tindak pidana narkotika pada saat sekarang ini sangat berkembang di kalangan masyarakat apalagi dikalangan para pemuda-pemudi, dengan ini maka penulis mengambil lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Padangsidimpua, dan Advokat serta Kejaksaaan Negeri Padangsidimpuan Berdasarkan pengamatan tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut di bawah ini :Bagaimanakah efektifitasnya hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika khusus ganja ?Apakah hukuman penjara telah dapat digunakan sebagai upaya pembinaan pelaku tindak pidana narkotika khusus ganja ?Sedangkan tujuan penelitian untuk mempelajari bagaimanakah efektifitasnya hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika khusus ganja di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan untuk mengetahui apakah hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika khusus ganja telah diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang di wilayah Hukum Pengadilan Negeri PadangsidimpuanSelanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan penelitian normatif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini seperti putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara penelitian Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research)Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisan dengan cara Induksi dan DeduksiSelanjutnya sebagai kesimpulannya adalah bahwa efektifitasnya hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika khusus ganja di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan masih dapat dikatakan kurang efektif sebab masih banyak lagi orang-orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan bahwa penyalahgunaan narkotik khususnya yang berhubungan dengan persoalan ganja cukup rawan peredarannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan maka di dalam pengenaan hukuman penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika khussusnya ganja tidak dapat digunakan sebagai upaya pembinaan karena hukuman penjara sasarannya adalah bersifat phisik bukan pembinaan yang bersifat phisicis.]]>
