Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK WARGA BINAAN SOSIAL (WBS) (Studi di Kantor UPT. Pelayanan Sosial Anak Padangsidimpuan) ]]>
<![CDATA[Abdul Aziz Abidan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (71.394 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i1.401-415
<![CDATA[Adapun materi yang disajikan dalam penelitian ini adalah sanksi hukum yang dapat diberikan oleh Hakim kepada orang yang membantu melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebab dalam hal tindak pidana pencurian yang mana pelakunya lebih dari satu orang, yang diantaranya adalah untuk membantu supaya terlaksana pencurian itu, maka dalam hal ini penulis perlu melakukan penelitian hukuman apasajakah yang dapat diberikan oleh Hakim terhadap orang yang membantu melakukan tersebut dengan demikian penulis mengambil lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Padangsidimpua, dan Advokat serta Kejaksaaan Negeri Padangsidimpuan Berdasarkan pengamatan tersebut di atas penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut di bawah ini :Bagaimanakah sanksi hukum yang diberikan Hakim terhadap orang yang membantu melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ?Apakah yang merupakan faktor dominan penyebab seseorang mau melakukan peran membantu terhadap tindak pidana pencurian di Wilayah Pengadilan Negeri Padangsidimpuan ?Sedangkan tujuan penelitian adalah karena perbuatan membantu melakukan tindak pidana pencurian dapat meresahkan masyarakat, maka perlu diketahui bagaimanakah sanksi hukumnya yang diberikan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan karena perbuatan membantu melakukan tindak pidana masih terdapat di dalam masyarakat, maka perlu diketahui apakah yang menjadi faktor penyebabnya terjadinya tindak pidana pencurian tersebut di wilayah Hukum Pengadilan Negeri PadangsidimpuanSelanjutnya metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan penelitian normatif yang maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan hasil wawancara penulis dengan responden dan juga melakukan penelitian terhadap data-data maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Kasus Nomor; 473/Pid.B/2008/PN.Psp dengan cara penelitian Penelitian Lapangan (Library Research) dan Penelitian Kepustakaan (Field Research)Sedangkan teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik dilapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu Interview (Wawancara) yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu dan Studi Dokumentasi yaitu dengan mempelajari berkas-berkas yang telah diarsipkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang selanjutnya akan dianalisan dengan cara Induksi dan DeduksiSelanjutnya sebagai kesimpulannya adalah bahwa penjatuhan saksi hukum yang dapat diberikan Hakim terhadap orang yang melakukan tindak pidana pencurian masih relatip ringan jika dibandingkan dengan maksud Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa hukuman kepada orang yang membantu melakukan selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi sepertiga dalam hal membantu melakukan kejahatan tersebut dan bahwa yang merupakan faktor dominan penyebab seseorang mau melakukan peran membantu melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah disebabkan adanya faktor karena kemiskinan yang mengharap imbalan dan adanya rasa dendam ]]>
<![CDATA[Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hubungan Keluarga (Studi Kasus Nomor, 593/Pid.B/2012/PN.Psp) ]]>
<![CDATA[Samsir Alam]]>;
<![CDATA[Sarmadan Pohan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.576 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v1i2.31-42
<![CDATA[The purpose of this research is to find out which factors are the occurrence of a family crime and to find out which is the basis for the Judge's determination to determine the guilt of the defendant in the crime of murder related to family. The research method that the author uses in writing this research is normative research using secondary data sources and in the form of legislation. Collecting techniques, namely Interview (Interview), Documentation Study and also study the files that have been archived in Padangsidimpuan District Court which will then be analyzed by Induction and Deduction. The conclusion in this study that the factors that lead to the murder of family relationships is caused by disputes between the accused and the victim where disputes include the issue of children and the problem of disharmony between the defendant and the victim and that the basis for consideration by the Judge to determine mistakes the defendant in the crime of murder of family relations is by proving the chronology of the murder by confessing the defendant in court.Key words: Victims of Narcotics Abuse; Criminal Prison; Rehabilitation.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI POLA PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA NARKOBA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ariq Triyanto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.846 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.317-327
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan serta mengambil salah satu sample/ contoh yang ada di salah satu Unit Pelaksana Teknis yakni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung dengan maksud mendapatkan gambaran pembinaan yang telah berjalan selama ini untuk mengetahui apakah pola pembinaan yang berjalan saat ini sudah berhasil dan berjalan dengan baik atau belum. Berdasarkan pengalaman penulis ketika melaksanakan kuliah kerja nyata maupun studi lapangan di berbagai tempat menyimpulkan bahwa pola pembinaan yang tepat bagi narapidana narkoba harus di awali rehabilitasi kemudian baru dilakukan pembinaan.]]>
<![CDATA[ANALISIS TINGKAT KETAHANAN PSIKOLOGIS NARAPIDANA MENGHADAPI LOSS OF HETEROSEXUAL RELATIONSHIP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Dini Ramayani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.093 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.211-223
<![CDATA[Loss of heterosexual relationship atau kehilangan untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Merupakan efek yang dialami oleh narapidana selama menjalani masa pidana. Hilangnya kebebasan untuk menyalurkan kebutuhan seksual merupakan salah satu akibat yang sulit bagi narapidana, terutama bagi mereka yang mempunyai suami atau istri atau pengalaman seksual yang bebas, karena kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang termasuk menjadi salah satu kebutuhan yang sangat mendasar. Sehingga mempengaruhi ketahanan narapidana. Mengingat kebutuhan seksual dengan lawan jenis merupakan kebutuhan yang mendasar dan melekat pada diri manusia. Ketahanan diri narapidana mengatasi permasalahan Loss of heterosexual relationship yaitu bentuk ketahanan yang dilakukan dengan cara self control ( pengontrolan diri ) dan mekanisme koping. Misalnya dengan mengikutsertakan dirinya mengikuti program pembinaan baik kepribadian ( terlibat dalam kerohanian ) dan juga pada pembinaan kemandirian ( mengitu kegiatan kerja ) maupun menjadi tahanan pendamping ( tamping ) yang sehingga dengan demikian mereka dapat atau memiliki kesibukan yang dapat dilakukan dan menghilangkan hasrat keinginan dan hasrat seksualnya.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Therapeutic Community ( TC ) Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP ) Lapas Kelas II Magelang ]]>
<![CDATA[Satria Budi Perkasa]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (462.958 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.131-141
<![CDATA[Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia membuat berbagai masalah salah satu masalahnya adalah meningkatnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lapas. di dalam Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan akan diberi pembinaan, salah satu bentuk pembinaan yang ada di Lapas Kelas II Magelang adalah Therapeutic Community yang bertujuan untuk memulihkan Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut seperti semula. Pelaksanaan Therapeutic Community di Lapas Kelas II Magelang berjalan dengan baik, namun masih mempunyai beberapa kendala dalam melaksankan Therapeutic Community]]>
<![CDATA[SIKAP PENERIMAAN ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA ]]>
<![CDATA[Muhammad Agung Adynatha]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.192 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.380-389
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerimaan diri pada narapidana anak. Teori penerima diri menjelaskan bahwa individu yang dapat menerima dirinya adalah individu yang memiliki kesadaran terhadap karakteristik yang ada di dalam dirinya dan mampu bersedia untuk hidup dengan karakteristik tersebut yang tidak terjebak dalam kemarahan dan menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (in dept interview), observasi dan dokumentasi. Prosedur pemilihan subjek menggunakan teknik purpoposive sampling. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yakni narapidana anak- anak yang sedang menjalani hukuman pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Jakarta Kelas II.]]>
<![CDATA[REKONSEPTUALISASI PENJATUHAN PIDANA DAN PEMBERIAN ALTERNATIF PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA LANJUT USIA ]]>
<![CDATA[Try Wahyudi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.355 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.267-274
<![CDATA[Pelaksanaan penjatuhan pidana tidak memandang usia seperti penjatuhan pidana bagi seorang lanjut usia, belum ada undang-undang hukum pidana yang mengatur perlakuan khusus terhadap seorang lanjut usia. Penjatuhan pidana bagi lanjut usia berbeda dengan peradilan pidana anak yang telah diatur khusus dalam Undang-undang sistem peradilan anak. Lanjut usia tergolong dalam kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dimana mulai menurun kondisi kesehatan serta kondisi emosional yang tidak stabil sehingga diharapkan adanya penjatuhan pidana khusus bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada dan memberikan alternatif pemidanan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dimasa mendatang. Penulisan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif berdasarkan undang-undang serta bahan hukum lain. Penjatuhan pidana bagi lanjut usia tidak bisa disamakan dengan penjatuhan pidana pada umumnya. Kondisi fisik yang sudah mulai menurun menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana serta pemberian alternatif pemidanaan bagi lanjut usia yang sesuai dengan hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN HUKUM INDONESIA TERHADAP CRASH PROGRAM TERHADAP NARAPIDANA ]]>
<![CDATA[Muhammad Lutfhi Abdul Kodir]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.591 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.165-175
<![CDATA[Dalam menekan kondisi over crowding di sebagian besar Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang mencapai 105% (dari jumlah penghuni 202.281 orang) dengan kapasitas hunian yang hanya tersedia sejumlah 130.823 orang berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (update per-Januari 2020). Maka untuk menanggulangi kondisi over crowding tersebut diperlukan langkah progresif melalui percepatan/crash program pemberian Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat bagi Anak dan Narapidana tindak pidana umum dalam pelaksanaan hukum indonesia. Meskipun hal tersebut menjadi strategi yang baik, namun dalam pelaksanaannya tentu masih ada kekurangan ataupun hambatan yang dialaminya, untuk meningkatkan hal tersebut harus adanya sarana dan prasarana yang memadani, sinergi dengan instansi atau Lembaga terkait dalam pelaksanaannya dan petugas yang professional yang sudah menjalani Pendidikan atau pembekalan Latihan dasar yang mampu menghadapi program tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskripstif berupa kata - kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Ada permasalahan pokok yang diangkat adalah: Bagaimana efektifitas pelaksanaan Crash Program dalam menangani over crowding di sebagian besar unit pelaksanaan teknis Pemasyarakatan dalam pelaksanaan hukum Indonesia? Dari hasil pembahasannya menunjukkan bahwa pelaksanaan Crash Program dapat menangani over crowding dengan cara percepatan dalam program tersebut yang dapat menjalani pelaksanaan hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERANAN KUNJUNGAN KELUARGA TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN GANGGUAN PSIKOLOGIS BAGI NARAPIDANA (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA TANGERANG) ]]>
<![CDATA[Yola Nur Hasanah]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.808 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i2.434-443
<![CDATA[Sistem Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 beserta peraturan lainnya telah membawa perubahan yang sangat berarti dalam tata perlakuan negara terhadap para pelanggar hukum. Perubahan ini membuat perlakuan terhadap Narapidana lebih dihormati dan dijamin hak-hak kemanusiaannya. Salah satu hak Narapidana yang harus diberikan adalah hak untuk dikunjungi oleh keluarga. Lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Tangerang yang dihuni oleh 350 narapidana wanita pertanggal 11 maret 2020 telah memberikan hak narapidana untuk dikunjungi oleh keluarganya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang terhadap upaya penanggulangan gangguan psikologis bagi narapidana. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan, atau mendeskripsikan data hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa kunjungan keluarga yang dilakukan di lembaga Pemasyarakatan wanita klas IIA Tangerang telah berjalan baik serta dapat terlihat dampak dari kunjungan keluarga memiliki hakekat, arti, dan manfaat yang sangat positif.]]>
<![CDATA[Eksistensi Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Peristiwa Tindak Pidana Perampokan ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>;
<![CDATA[Sutan Siregar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (383.801 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i1.46-58
<![CDATA[Setelah data dianalisis dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif dan metode presentase rata. Maka dapat diperoleh hasil bahwa Eksistensi sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap peristiwa tindak pidana perampokan sangat lah penting sebab sidik jari sangat akurat dalam pembuktian. Juga dijelaskan bahwa sidik jari merupakan barang bukti untuk memastika tersangkanya.Hambatan penyidik dalam pelaksanaan pengambilan sidik jari di Tempat Kejadian Perkara (TKP), lebih di titik beratkan pada kurangnya fasilitas di Kepolisian Resor Padangsidimpuan yaitu Laboratorium Forensik dimana kegunaan laboratorium forensik ini adalah memeriksa jelas sidik jari yang ditemukan sama persi dengan sidik jari tersangka, namun pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan pada tehknik dan cara ilmiah, ini hambatan secara tekhnis, kemudian pada bagian lapangan yaitu jenjang waktu antara kejadian dengan pemeriksaan begitu lama mengakibatkan sidik jari tersebut hilang. Juga disebabkan faktor lingkungan sehingga sidik jari bisa hilang. Pintarnya tersangka sehingga tersangka tidak meninggalkan jejak sidik jari dengan cara tersangka menggunakan sarung tangan. Kata Kunci : Eksistensi Sidik Jari, Tindak Pidana, Perampokan]]>
