Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan
Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's merupakan jurnal yang memuat artikel-artikel mengenai hukum kenotariatan. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Pancasila, dan dimaksudkan untuk menjadi media pengembangan dan penyebarluasan pemikiran di bidang hukum kenotariatan. Artikel-artikel yang dimuat di dalam jurnal ini merupakan karya tulis ilmiah konseptual maupun hasil ringkasan laporan penelitian dari para dosen, mahasiswa, peneliti, ataupun peminat bidang hukum kenotariatan.
Articles
75 Documents
<![CDATA[KELALAIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 289 / Pdt / 2015 / PT.Bdg) ]]>
<![CDATA[Ningrum, Muthia Fidyah]]>;
<![CDATA[Aprianti, Sheila]]>;
<![CDATA[Aulia, Siti Belia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 6 No 1 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/otentik.v6i1.6154
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dalam menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan Akta Surat Kuasa Absolut yang dibuat dengan menggunakan template kosong. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui sanksi yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak melaksanakan uji tuntas dalam pembuatan Akta Jual Beli, sesuai dengan putusan Pengadilan Nomor 289/Pdt/2015/PT. Bdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan berpegang pada kode etik jabatan PPAT. Temuan kajian menunjukkan adanya pelanggaran kode etik PPAT, khususnya terkait ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 huruf b Kode Etik PPAT. Selanjutnya telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum terkait yang tercantum dalam Pasal 24 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan yang mengatur tentang kedudukan PPAT. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Ketentuan tambahan mengenai tata cara pembuatan akta PPAT diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah.” Dalam konteks ini apa yang dimaksud dengan Pasal 39 ayat 1 huruf d PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM MENGAJUKAN NAMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Ali Abdullah]]>;
<![CDATA[Bagus Setyo Sulaksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 6 No 1 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/otentik.v6i1.6174
<![CDATA[Aturan dalam menentukan dan pengajuan nama perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUPT. Ketentuan lain yang berlaku untuk mengatur pengajuan nama PT berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yaitu perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam Bahasa Indonesia. Penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia masih belum memberikan kepastian hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Central Seaweed Indonesia, dimana diketahui bahwa pemegang sahamnya adalah warga negara Indonesia. Hal ini, dikarenakan tidak terdapat sanksi yang tegas terhadap Perseroan Terbatas sebagai badan hukum melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11 PP 43/2011. Selain itu, pada praktiknya sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terdapat kendala seperti jaringan internet yang kurang baik, sistem AHU online error dan komunikasi dengan pelayanan AHU online]]>
<![CDATA[ANALISIS REGULASI PADA PENCATATAN DAN PERGERAKAN SAHAM PERUSAHAAN RINTISAN (STARTUP) DI PASAR MODAL (Studi Kasus: GoTo) ]]>
<![CDATA[Dewi, Ayu Komala]]>;
<![CDATA[Arifardhani, Yoyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 6 No 1 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/otentik.v6i1.6215
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan faktor-faktor yang mempengaruhi Initial Public Offering (IPO) perusahaan startup di bursa efek. IPO adalah proses di mana perusahaan swasta untuk pertama kalinya menjual sahamnya kepada publik untuk diperdagangkan di bursa efek. IPO dapat menjadi salah satu opsi bagi perusahaan startup untuk memperoleh akses ke pasar modal dan mendapatkan dana untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka, selain melalui investor strategis dan modal ventura. Dalam konteks pasar modal Indonesia, regulasi yang berlaku dalam IPO dan pencatatan saham menjadi faktor krusial yang harus dipahami oleh perusahaan dan investor. Penelitian ini fokus pada aspek hukum yang terkait dengan pencatatan saham startup di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menganalisis regulasi IPO bagi perusahaan startup, dengan mengambil contoh kasus pada pencatatan saham startup GoTo di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis literatur dan studi empiris yang melibatkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu tentang IPO dan data ekonomi terkini yang relevan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena IPO perusahaan startup ditinjau dari sisi regulasi, serta memberikan wawasan bagi perusahaan startup, investor, dan regulator dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam proses IPO.]]>
<![CDATA[DISPARITAS PRODUK HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA MAWALI (STUDI KASUS BEBERAPA PUTUSAN DAN PENETAPAN) ]]>
<![CDATA[Ayu Maharani, Putri]]>;
<![CDATA[Abdullah, Zaitun]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 6 No 2 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/otentik.v6i2.6444
<![CDATA[Kedudukan ahli waris pengganti yang selanjutnya disebut mawali dalam hukum kewarisan Islam terus saja mengalami perdebatan. Hal ini disebabkan aturan mengenai mawali disandarkan pada Q.S 4:33 yang multi interpretasi. Pada KHI yang lebih banyak mengambil pola pikir Hazairin mengakomodir aturan mawali pada Pasal 185. Namun kenyataannya terdapat perbedaan tajam pemikiran hakim pada produk hukum hakim Pengadilan Agama. Maka dari itu menarik untuk diteliti Mengapa terjadinya disparitas produk hakim pengadilan agama pada perkara mawali?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis beberapa putusan hakim dan penetapan serta didukung dengan wawancara hakim, dan pengajar hukum waris Islam. Hasil penelitian memperlihatkan terjadinya disparitas produk hakim pengadilan agama karena pola pikir hakim sangat terpengaruh oleh berbagai mahzab yang dianut oleh hakim, dan merupakan kebebasan hakim untuk menggunakan dasar hukum KHI atau literatur fiqh yang lainnya. Selain itu batas interpretasi sampai batas manakah mawali hanya sampai cucu, keponakan atau yang lainnya termasuk atau tidak. Setiap hakim yang memutus perkara mawali akan lebih mempertimbangkan aspek maslahah dari masing-masing pihak yang berpekara dengan bersandarkan kepada aspek yuridis, sosiologi, filosofis dan psikologis.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH ]]>
<![CDATA[Ikhwan, Tubagus Syaiful]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 6 No 2 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/otentik.v6i2.6647
<![CDATA[Dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli dapat timbul masalah yang mengakibatkan terjadinya ingkar janji/wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli mengenai keterlambatan pihak penjual yang tidak melakukan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang akibat hukum wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Akta PPJB dan kepengurusan balik nama serta sertipikat pada Putusan No. 2362 K/Pdt/2019 yaitu batal demi hukum dan tidak berlaku lagi. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Tergugat dalam perkara ini memang benar atau terbukti melakukan wanprestasi tetapi terdapat alasan dikarenakan diatas tanah Penggugat terdapat hak atas tanah orang lain sehingga Tergugat melakukan penyelesaian hukum yang membutuhkan waktu dan materi. Akan tetapi, terhadap akta PPJB, pengurusan surat-surat sampai dengan balik nama agar tetap berjalan sebagaimana disepakati di awal dengan Penggugat.]]>
<![CDATA[LARANGAN PUBLIKASI/PROMOSI DIRI NOTARIS DALAM KODE ETIK (STUDI TERHADAP KONTEN TIK TOK NOTARIS) ]]>
<![CDATA[Andriani, Selvi]]>;
<![CDATA[Suprapto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 6 No 2 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/otentik.v6i2.6847
<![CDATA[Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mengurusi sebagian urusan negara dan masyarakat dalam lingkup hukum perdata, memiliki ketentuan hukum terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam hal ini, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyatakan bahwa notaris dilarang melakukan publikasi/promosi diri terhadap jabatannya melalui media cetak maupun media elektronik, namun batasan terhadap publikasi dan promosi diri dinilai kurang memberikan kejelasan hukum bahwasanya ditemukan konten tik tok notaris yang berindikasi pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Bahwa dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris yang memberikan larangan terhadap publikasi/promosi diri Notaris tidak mendefinisikan lebih dalam berkenaan dengan jabatan yang dimaksud. Terhadap hal tersebut ditemukan 2 bentuk pengkategorian terhadap publikasi/promosi diri notaris yaitu publikasi/promosi diri secara langsung yaitu nama dan jabatan sedangkan publikasi/promosi diri secara tidak langsung pemaknaan lebih dalam berkenaan dengan hal-hal yang dimaksud dengan “jabatan”. Bahwa apabila ditarik berdasarkan hal tersebut maka konten-konten tik tok notaris yang mana berisikan nama, jabatannya, lokasi kantor, plang nama/kantor, dst telah memenuhi unsur publikasi/promosi diri notaris. Selanjutnya Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pelanggaran Publikasi/Promosi Diri belum berjalan maksimal, sebab kode etik notaris yang masih memiliki kelemahan baik dari pasal hingga pada sanksinya menyebabkan penegakan kode etik notaris terhambat.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ELECTRONIC KNOW YOUR CUSTOMER (E-KYC) BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIALITY PRINCIPLE) NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA ]]>
<![CDATA[Gantini Saripurwasih]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 6 No 2 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/otentik.v6i2.7067
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif didukung dengan wawancara dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang sistem e-KYC dengan basis NIK dapat diterapkan dengan prinsip kehati-hatian dalam UU Jabatan Notaris yaitu prinsip mengenal nasabah dalam membuat akta otentik agar menghindari terjadi pemalsuan data pribadi dan pencucian uang. Kelebihan mencegah terjadinya pemalsuan data pribadi yang kerap mengikutsertakan Notaris dalam pemeriksaan dan proses verifikasi dokumen lebih cepat. Kekurangan sistem keamanan e-KYC rentan terhadap perlindungan data pribadi terkait terdapat kerjasama dengan pihak swasta dalam mengelola sistem e-KYC di Dukcapil dan kemungkinan pencurian data atau fraud yang dilakukan oleh peretas atau hacker. Notaris masih belum siap dikarenakan tidak semua Notaris mengetahui apa itu e-KYC dan bagaimana pelaksanaanya serta manfaatnya bagi Notaris.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) BAGI NOTARIS/PPAT SEBAGAI UPAYA MENCEGAH SENGKETA PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[Esther Tarigan, Arihta]]>;
<![CDATA[Suprapti, Endang]]>;
<![CDATA[Jaya, Eni]]>;
<![CDATA[Tarsono, Edy]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 6 No 2 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/otentik.v6i2.7164
<![CDATA[Tanah merupakan obyek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal tersebut menyebabkan berbagai konflik bisa terjadi di masyarakat. Tidak jarang sampai menimbulkan korban baik harta bahkan nyawa demi mempertahankannya ketika terjadi sengketa. Proses berkaitan dengan segala bentuk peralihan hak atas tanah oleh masyarakat sebagai subyek hukum selalu disyaratkan penerbitan suatu akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dan bersifat yuridis normative dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). peranan notaris sebagai pejabat pembuat akte tanah sangat penting dalam meminimalisir sengketa tanah, mengingat keberadaan akte yang dibuat oleh Notaris/PPAT akan menjadikan dasar untuk penerbitan sertipikat. Salah satu fungsi sertipikat adalah sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan wajib diterima kebenarannya oleh hakim dalam persidangan sebagai alat bukti yang sempurna jika terjadi sengketa di pengadilan. dapat diperoleh simpulan bahwa penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah sebagai upaya preventif atas terjadinya sengketa pertanahan mengingat peran Notaris/ PPAT merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam proses pembuatan akta.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN AKTA HIBAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Rachmavianti, Nita]]>;
<![CDATA[Abdullah, Zaitun]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 7 No 1 (2025): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/otentik.v7i1.7471
<![CDATA[Hibah, sebagai salah satu bentuk interaksi sosial yang diatur dalam hukum Islam, seringkali menimbulkan konflik terkait dengan perbedaan persepsi antara hibah dan warisan. Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain saat masih hidup, tanpa adanya imbalan. Dalam konteks hukum di Indonesia, hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Masalah muncul ketika hibah diberikan tanpa memperhatikan aturan yang ada, menyebabkan konflik di antara ahli waris. Penelitian ini berfokus pada kasus pembatalan hibah yang dibuat tanpa persetujuan semua ahli waris, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Kasus ini melibatkan gugatan dari para ahli waris terhadap penerima hibah yang dianggap melanggar prosedur hukum. Pembatalan hibah dalam hukum Islam diatur secara khusus dalam Pasal 212 KHI, yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dari orang tua kepada anak kandungnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep hibah dalam perspektif hukum Islam, mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam menyatakan akta hibah batal demi hukum, dan mengetahui akibat hukum dari akta hibah yang dibatalkan, dengan menggunkan metode penelititan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam kasus nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Tnk, hakim memutuskan hibah kepada pihak ketiga tanpa persetujuan semua ahli waris batal demi hukum karena melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian dan melebihi batas hibah yang diizinkan. Akta hibah yang batal demi hukum mengembalikan status harta seperti semula karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, serta tanah yang dihibahkan masih merupakan warisan yang belum dibagi.]]>
<![CDATA[KAJIAN PENSERTIPIKATAN BAGIAN TANAH ULAYAT BERDAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN KAUM ]]>
<![CDATA[Hendri, Zulmi]]>;
<![CDATA[Harlina, Indah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 7 No 1 (2025): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/otentik.v7i1.7484
<![CDATA[Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memperlihatkan perbedaan signifikan antara ketentuan UUPA dengan hukum adat Minangkabau terkait kepemilikan tanah. kemudian Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, karena menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya, pendaftaran tanah bersifat individual, artinya tanah yang telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya dengan status hak milik menjadi milik pribadi atau individu yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut. Sertifikat berfungsi sebagai bukti hak yang kuat. Namun, hingga saat ini, belum ada aturan khusus yang mengatur pendaftaran tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal atau bersama dalam masyarakat Minangkabau, Kemudian pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat tanggal 26 Agustus 1983 Nomor: DA-6980/III/2F/1983 Tentang Penyelesaian Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat. Berdasarkan hal tersebut, diajukan penelitian dengan topik : Bagaimana Pensertipikatan Bagian Tanah Ulayat Mempengaruhi Kesejahteraan Kaum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian, bahwa implementasi pendaftaran tanah ulayat yang bersifat komunal dalam masyarakat Minangkabau masih belum diatur secara khusus. Hal ini menimbulkan berbagai kendala dan kontroversi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Minangkabau, Sumatera Barat. Dampak dari pendaftaran hak ulayat terhadap kesejahteraan kaum sangat besar, karena tanah ulayat di Minangkabau semakin berkurang, sehingga generasi mendatang tidak akan mandapatkan warisan tanah ulayat tersebut. Perbedaan pola kepemilikan tanah antara hukum adat Minangkabau dan pola kepemilikan tanah dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya berdampak signifikan pada kesejahteraan kaum.]]>
